Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.57
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum LAW REFORM Diponegoro Law Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Selat Diponegoro Private Law Review Gema Keadilan Administrative Law & Governance Journal Law, Development and Justice Review JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional
Rinitami Njatrijani
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 138 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 138 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BPOM TERHADAP PRODUK MAKANAN (DARI IKAN) KALENGAN BERCACING DI KOTA SEMARANG Elisyamedita, Milla; Njatrijani, Rinitami; Kashadi, Kashadi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.322 KB)

Abstract

Pangan merupakan hal yang sangat penting bagi kesehatan manusia, macam produk pangan yang di konsumsi konsumen salah saatunya yaitu produk makanan (dari ikan) kalengen. Produk yang beredar harus sesuai dengan mutu dan kemanan pangan, namun dalam kenyataannya masih ada pelanggaran yaitu di temukannya produk makanan ikan kaleng yang mengandung parasit cacing yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng Dan Standar Nasional Indonesia Sarden Dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng  Secara Wajib. Serta melanggar Pasal 4 huruf a Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur sejumlah hak konsumen, dan Pasal 90 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan mengenai setiap orang dilarang mengedarkan Pangan tercemar.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat analisis deskriptif, sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dengan pihak yang berwenang, dalam hal ini Kepala Balai Besar POM di Semarang, Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar POM di Semarang yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran dan Tanggung Jawab BPOM dalam peredaran produk makanan (dari ikan) kalengan yang bercacingdi Kota Semarang dinilai cukup baik. Hal ini dapat dilihat bahwa tindakan BPOM menanganin kasus ini dari Hulu hingga ke hilir. Tetapi integritas pengawasan dan sistem pengawasan  dari produsen masih kurang baik sehingga perlu dilakukan sistem pengawasan produksi makanan dari ikan kalengan yang lebih efektif dan efisien untuk melindungi masyarakat dari produk makanan (dari ikan) kalenganyang berbahaya bagi kesehatan
PERTANGGUNGJAWABAN EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT (EMKL) DALAM HAL GANTI KERUGIAN ATAS KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG KIRIMAN MELALUI LAUT (DI PT DANATRANS SERVICE LOGISTICS SEMARANG) Hendro Saptono, Rinitami Njatrijani, Anggita Neviana Dewi*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (755.568 KB)

Abstract

Pengangkutan merupakan sarana yang utama untuk menghubungkan antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Salah satu jenis pengangkutan adalah pengangkutan laut. Pihak penunjang pengangkutan laut salah satunya adalah Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL). Dalam proses pengiriman barang tentunya terdapat permasalahan seperti kehilangan atau kerusakan. Sehingga pengirim barang membutuhkan tanggung jawab dari EMKL. PT Danatrans Service Logistics dalam hal ini memberikan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan perannya. Sistem pertanggungjawaban yang digunakan adalah Tackle to Tackle. Dasar perhitungan yang digunakan adalah sesuai dengan perjanjian yang ada, dalam hal ini ganti rugi dihitung berdasarkan harga nilai barang.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA ARSITEKTUR KOLONIAL MELALUI SISTEM HKI (STUDI PADA ARSITEKTUR KOLONIAL DI KOTA BANDUNG) Budi Santoso, Rinitami Njatrijani, Mira Murni Miranti*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (525.648 KB)

Abstract

Arsitektur kolonial yang lahir dari akulturasi budaya daerah dengan budaya Belanda tergolong dalam Ekspresi Budaya Tradisional yang dipertahankan masyarakat hingga sekarang sehingga memerlukan perlindungan Hak Cipta sebagai bangunan cagar budaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan, status pemegang hak cipta, bentuk dan upaya penyelesaian terhadap pelanggaran arsitektur kolonial. Perlindungan telah dilakukan melalui sertifikasi, inventarisasi, pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian. Namun, perusakan; penelantaran; modernisasi; dan perubahan fungsi masih terjadi di Bandung disebabkan oleh beberapa faktor sehingga perlu upaya-upaya penyelesaian yang telah diatur dalam UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, UU Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, Perda Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009, dan Perwal Bandung Nomor 912 Tahun 2010, pengawasan, tindakan khusus dari pemerintah, dan adanya jasa konsultasi, sosialisasi, dan penelitian bangunan cagar budaya berkala. Sedangkan sengketa diselesaikan dengan alternatif penyelesaian, arbitrase, atau melalui Pengadilan Niaga. Perlindungan hak cipta arsitektur kolonial membutuhkan kepastian hukum dari pemerintah dengan melakukan pengkajian dan penyesuaian konsep HKI dengan karakteristik bangsa Indonesia serta membuat peraturan khusus tentang perlindungan karya arsitektur kolonial.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM PEMBOBOLAN INTERNET BANKING MELALUI METODE MALWARE Budiharto, Rinitami Njatrijani, Ferry Satya Nugraha*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (394.621 KB)

Abstract

Perkembangan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi turut memicu perkembangan dalam transaksi perbankan, yang ditandai dengan munculnya layanan perbankan yang berupa internet banking. Layanan internet banking di satu sisi memang memberikan kemudahan serta kecepatan dalam melakukan transaksi perbankan, namun di sisi lain mengandung risiko. Dalam praktek internet banking terdapat berbagai macam serangan atau ancaman bagi pihak pengguna dan penyedia layanan internet banking. Salah satu contoh ancaman tersebut ialah dalam bentuk malware. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pembobolan internet banking melalui metode malware serta tanggung jawab bank terhadap nasabah dalam hal terjadi pembobolan internet banking melalui metode malware. Mengingat banyaknya risiko yang mungkin akan ditimbulkan dalam kegiatan internet banking, terutama dengan adanya modus malware yang baru-baru ini digunakan dalam membobol rekening nasabah, maka perlu dilakukan pengembangan atas pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ataupun pembuatan peraturan lain yang serupa (Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia, dsb) yang mengatur hal-hal tentang dunia cyber secara lebih mendetail, sehingga regulasi terkait yang mengatur akan hal tersebut dituntut unuk terus diperbarui dari waktu ke waktu sehingga tidak ada lagi celah yang memungkinkan untuk timbulnya kegiatan yang merugikan dan bersifat melawan hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENERIMA BARANG TIDAK SESUAI PESANAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE Primayoga, Andhika Mediantara; Saptono, Hendro; Njatrijani, Rinitami
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.212 KB)

Abstract

Perlindungan Konsumen, dengan sejarah panjangnya sebagai suatu kesadaran bagi masyarakat, ialah upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi kepentingan konsumen serta mendorong konsumen dan pelaku usaha agar menghormati dan memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam berusaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dibuat dengan mempertimbangkan bahwa dunia usaha harus dapat berkembang tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Perkembangan dunia usaha sebagaimana dimaksud telah mencapai tahap transaksi elektronik yang memiliki pengaturan lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai efek perkembangan perdagangan elektronik yang terjadi, juga untuk memberikan keamanan dalam melakukan transaksi tanpa adanya interaksi langsung. Transaksi jual-beli online yang mana merupakan pengembangan dari kegiatan jual-beli, merupakan suatu bentuk perikatan yang mengikat bagi kedua belah pihak, namun dilakukan menggunakan sarana internet dan dilakukan tanpa adanya interaksi langsung dari kedua belah pihak. Oleh sebab itu, transaksi elektronik memiliki celah yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen salah satunya barang tidak sesuai pesanan. Barang tidak sesuai pesanan dapat dimaknai sebagai suatu cedera atas perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, sehingga memungkinkan terjadinya sengketa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen berperan sebagai pedoman bagi konsumen yang dirugikan, sebagai pengingat bagi pelaku usaha dalam melakukan usahanya, serta sebagai dasar hukum yang melandasi perbuatan hukum yang dilakukan dalam ranah Transaksi Elektronik.
PERLINDUNGAN NASABAH BANK ATAS PENYIMPANAN BARANG BERHARGA DI KOTAK PENGAMAN SIMPANAN (SAFE DEPOSIT BOX) Nagari, Galang; Budiharto, Budiharto; Njatrijani, Rinitami
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.64 KB)

Abstract

Layanan Safe Deposit box adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Namun pada kenyataannya Safe Deposit Box bukanlah tanpa resiko. Sebagai salah satu contoh kasus penggelapan emas yang disimpan dalam Safe Deposit Box Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum Bank Rayat Indonesia (BRI). Hal ini tentu saja melanggar prinsip kehati-hatian bank serta pelanggaran terhadap pasal 19 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam hal kasus ini adalah pihak bank.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KARYA CIPTA BUKU BERDASARKAN UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI PADA TOKO BUKU DI AREA STADION DIPONEGORO SEMARANG) Budi Santoso, Rinitami Njatrijani, Lina Shabrina*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (733.172 KB)

Abstract

Maraknya pelanggaran Hak Cipta kian bertambah, salah satunya yaitu pembajakan buku. Perlindungan hukum terhadap karya cipta buku diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pembajakan buku seakan-akan menjadi budaya dan sulit untuk diatasi. Kurang tegasnya penegakan hukum atas hak cipta dapat memotivasi kegiatan pembajakan akan terus bertambah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya terhadap karya cipta buku dan perlindungan hukum terhadap karya cipta buku atas pembajakan di toko buku area Stadion Diponegoro Semarang. Terlihat bahwa implementasi perlindungan karya cipta buku berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 masih belum terlaksana dengan maksimal, dengan adanya toko buku yang menjual hasil buku bajakan secara bebas untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta buku terkait maraknya pelanggaran Hak Cipta dalam bentuk penggandaan buku ini diwujudkan dengan dirumuskannya Undang-undang tentang Hak Cipta, yang didalamnya terdapat peraturan serta sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penulis buku. Diperlukan langkah konkret dari pemerintah untuk menangani masalah pembajakan buku salah satunya dengan memberikan teguran dan sanksi hukum yang membuat jera para pelaku pembajakan agar hak moral dan hak ekonomi penulis terlindungi.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENERBANGAN AIR ASIA TERHADAP KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENUMPANG QZ - 8501 DITINJAU DARI KONVENSI MONTREAL 1999 Dwi, Novi; Njatrijani, Rinitami; Saptono, Hendro
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (806.463 KB)

Abstract

Dunia penerbangan Indonesia yang  berkembang pesat ini  semakin  menggairahkan usaha serta perekonomian. Hal tersebut harus diimbangi dengan pengawasan keselamatan dari Pemerintah sesuai Undang – undang nomor 1 tahun 2009 Pasal 312 ayat ( 2 ).Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.Metode pengumpulan data yang digunakan melalui cara studi kepustakaan atau  library research  yaitu dengan mencari berbagai informasi baik berita, konsep -  konsep pemikiran para ahli. Permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini meliputi bagaimana syarat kelaikudaraan dari pesawat udara berdasarkan ketentuan PerUndang – Undangan dan bagaimana tanggung jawab Perusahaan Penerbangan Air Asia terhadap terjadinya kecelakaan pesawat yang mempengaruhi keselamatan dan keamanan penumpang  QZ – 8501 berdasarkan Konvensi Montreal 1999. Hasil penelitian menunjukan bahwa Sertifikat Kelaikudaraan diberikan setelah pesawat udara didaftarkan sehingga pesawat udara akan memiliki Sertifikat Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan berlaku selama 3 tahun. Konsep tanggungjawab yang berlaku adalah tanggungjawab mutlak, tanggung jawab Perusahaan Penerbangan Air Asia terhadap terjadinya kecelakaan pesawat Air Asia QZ – 8501 yang merenggut korban jiwa, mewajibkan Perusahaan Penerbangan Air Asia memberikan ganti kerugian sebesar113.100SDR berdasarkan Konvensi Montreal 1999.
KAJIAN YURIDIS KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN AKUISISI SAHAM PT GLOBAL LOKET SEJAHTERA OLEH PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA Hernanda, Febrian; Njatrijani, Rinitami; Setyowati, Ro’fah
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (840.696 KB)

Abstract

Akuisisi memiliki tujuan untuk memperkuat bisnis dan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih tinggi. Dalam melaksanakan akuisisi, selain harus memenuhi prosedur dalam UU No. 40 Tahun 2007, pelaku usaha juga harus memenuhi prosedur dalam Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 yang mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan pemberitahuan (notifikasi) pasca akuisisi kepada KPPU dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal berlaku efektif secara yuridis apabila hasil akuisisi telah melebihi nilai aset dan/atau nilai penjualan yang diatur dalam undang-undang. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur akuisisi saham PT Global Loket Sejahtera oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang dilanjutkan dengan kewajiban pemberitahuan kepada KPPU dan analisa yuridis penjatuhan sanksi terhadap PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dalam Putusan No 30/KPPU-M/2020. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur akuisisi saham yang dilakukan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa belum sepenuhnya dilakukan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang karena terlambat dalam melakukan pemberitahuan pasca akuisisi kepada KPPU selama 347 hari. Dalam Putusan No 30/KPPU-M/2020 PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dijatuhi sanksi berupa denda. Sanksi yang diberikan telah sesuai dengan undang-undang dan tujuan hukum dalam penegakkan hukum persaingan usaha.
A LEGAL PROTECTION OF MUSIC ROYALTY ON OPEN CONTENT LICENSE THROUGH SOUNDCLOUD Sartika Nanda Lestari; Arifin Pringgo Laksono
Jurnal Dinamika Hukum Vol 18, No 3 (2018)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2018.18.3.2124

Abstract

Public ownership in digital world enable anyone to access and use the available content including SoundCloud. SoundCloud provides music sharing services under an open content license by providing a platform for the content availability. This paper tries to investigate the use of open content licenses on SoundCloud and explain the legal protection of music royalties on open content licenses through SoundCloud. Employing normative juridical research methods, this paper makes use of secondary data (literature study). The results of the research show that the open content license is a license form that refers to a civil agreement that provide copyright protection in the digital world and provides royalty protection by determining how a work will be disseminated whether for commercial or non-commercial purposes. Keywords: copyrights, music royalties, open content license
Co-Authors Achdiat, Evando Marsa Adinda Putriani Aisyah Ayu Musyafah Aldhika Benjamin Madjan Alpheratz Uzhma Fatria Alya Nuzulul Qurniasari Aminah Aminah Aminah Aminah Anisah Novitarani Arfian Setiantoro Arifin Pringgo Laksono Arinta Rachmawati Astrid Puspita Ramadhani Bagus Rahmanda Bagus Rahmanda Bambang Eko Turisno Budi Santoso Budiharto Budiharto Budiharto Budiharto Budiharto Budiharto Candrika Nanda Sasmita Dewantoro, Fara Deinara Dwi, Novi Edelia, Anastasya Riris Elisyamedita, Milla Erlangga Nugraha Etty Susilowati Fakhri Aditya Putra Fayreizha Destika Putri Gika Asdina Firanda Gilang Adi Yuliarso Giovanni Bagas Hizkia Gusto Hartanto Gusto Hartanto Hendro Saptono Hendro Saptono Hendro Saptono, Hendro Hendy Kurnia Miesadhi Hernanda, Febrian Herni Widanarti Jaka Sena Prakarsa Kashadi, Kashadi Kuntoro, Brama Lutfiyani, Fildzah Mahendra, Irwansyah Dhiaulhaq Margaret, Saulita Marjo Marjo, Marjo Mirza Rahmaniar Muhammad Mizan Aufa Nagari, Galang Nikhafila Aprilia Novitarani, Anisah Paramita Prananingtyas Pramesti, Mutiara Pratama, Luci Andika Primastito, Cantika Assyifani Primayoga, Andhika Mediantara Putri, Fayreizha Destika Rahmadia Maudy Putri Karina Rahmanda, Bagus Reyhan Dewangga Saputra Sakhiyatu Sova Sartika Nanda Lestari, Sartika Nanda Sembiring, Ester Purinta Sembiring, Mikhail Alvindra Setia Aji Pamungkas Setiantoro, Arfian Setyowati, Ro’fah Shavira Andriasari Siti Mahmudah Suradi Suradi Sutrisno, Putri Ayu Tanjung, Damar Ramadhanna Thalib, Nur Aisyah Tharra Fariha Tiana Yulia Insani Trisna Alysianingrum Wibowo, Benedictus Satryo Yosefa, Nesya Giveri Zulfah, Shofiy