Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTATION OF NON-COMPETITION CLAUSE AS THE BASIS OF TRADE SECRET PROTECTION IN INDONESIA Sartika Nanda Lestari; Sakhiyatu Sova; Rinitami Njatrijani
Jurnal Dinamika Hukum Vol 17, No 3 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2017.17.3.1278

Each company has trade strategies that should not be known by other parties; therefore, Trade Secret is necessary to protect them. Trade secret emerges from an agreement between employees and company, one of which is by implementing Non-Competition Clause in that agreement. This article accordingly discusses how the implementation of Non-Competition Clause and the legal consequence of the implementation of Non-Competition Clause as the form of trade secret protection. Regarding the issue discussed in this paper, the result shows that the implementation of Non-Competition Clause in employment agreement must be conducted based on Trade Secret Law which causes legal consequence like employees prohibitions as an effort to keep their commercial in confidence. However, the implementation of Non-Competition Clause has not been effectively implemented for there is no detailed explanation in the agreement resulting in the different clause interpretation between company and employees. Therefore, it is necessary to have separated and detailed regulation concerning Non-Competition Clause in the employment agreement.Keywords: non-competition clause, employment agreement, trade secret

IMPLEMENTATION OF NON-COMPETITION CLAUSE AS THE BASIS OF TRADE SECRET PROTECTION IN INDONESIA Sartika Nanda Lestari; Sakhiyatu Sova; Rinitami Njatrijani
Jurnal Dinamika Hukum Vol 17, No 3 (2017)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2017.17.3.1278

Each company has trade strategies that should not be known by other parties; therefore, Trade Secret is necessary to protect them. Trade secret emerges from an agreement between employees and company, one of which is by implementing Non-Competition Clause in that agreement. This article accordingly discusses how the implementation of Non-Competition Clause and the legal consequence of the implementation of Non-Competition Clause as the form of trade secret protection. Regarding the issue discussed in this paper, the result shows that the implementation of Non-Competition Clause in employment agreement must be conducted based on Trade Secret Law which causes legal consequence like employees prohibitions as an effort to keep their commercial in confidence. However, the implementation of Non-Competition Clause has not been effectively implemented for there is no detailed explanation in the agreement resulting in the different clause interpretation between company and employees. Therefore, it is necessary to have separated and detailed regulation concerning Non-Competition Clause in the employment agreement.Keywords: non-competition clause, employment agreement, trade secret

AKIBAT HUKUM TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM POLIS ASURANSI YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NO.8/1999 Rinitami Njatrijani
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract The protection of policy holder still is weakness, if we are know in the insurance cases. Policy holder will be always loss, because of do not understand about the content of contract agreement between policy holder and insurance company ( insurer). Valid or not valid about that contract be appear from Standardized Contract for binding or effective for that party still debatablle in lawyer. This situation is responsive for law community to look for justice for police holder will be occur in weakness position be up against insurance company will be position as strong party. The agent of the company in cover this transaction by preparing a modelled draft of contract for signing by the partner of contract aware or not aware already constraint the freedom of contract. Keyword : standard clause, insurance policy, UUPK Abstract Perlindungan terhadap pemegang polis masih sangat lemah, jika kita melihat dari kasus-kasus asuransi. Tertanggung atau pemegang polis akan selalu dirugikan disebabkan oleh ketidakpahamannya tentang isi kontrak perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Sah tidaknya suatu perikatan yang timbul dari suatu kontrak standar untuk mengikat, ataupun berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang berkontrak masih sering diperdebatkan di kalangan para ahli hukum. Hal ini merupakan respon masyarakat hukum untuk mencari keadilan bagi tertanggung/pemegang polis yang sering ditempatkan pada posisi yang lemah menghadapi perusahaan asuransi yang diposisikan sebagai pihak yang menang. Pelaku usaha dalam menutup suatu transaksi dengan terlebih dahulu telah menyiapkan format-format yang umumnya telah tercetak untuk ditandatangani oleh mitra kontraknya disadari atau tidak telah menghilangkan/membatasi kebebasan berkontrak. Kata kunci : klausula baku, polis asuransi, UUPK

PERAN PERUSAHAAN MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA Sartika Nanda Lestari
Masalah-Masalah Hukum Vol 46, No 1 (2017): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Perusahaan merupakan salah satu bagian penting dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan sebagaimana Undang-Undang Penanaman Modal yang meminta perusahaan berkomitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat melalui tanggung jawab sosial perusahaan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan hadir sebagai jawaban atas tuntutan etika bisnis, hukum dan publik yang ditujukan kepada perusahaan. Penelitian ini akan mengkaji peran perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia serta pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai peran perusahaan terhadap pengentasan kemiskinan serta akan menyimpulkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.

Aspek Hukum Pemberian Corporate Social Responsibility Perusahaan Terhadap Lingkungan Sekitar Bagus Rahmanda; Rinitami Njatrijani
Law, Development and Justice Review Vol 2, No 2 (2019): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v2i2.6084

Corporate Social Responsibilty merupakan bentuk kontribusi dan tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar dan bertujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingannya. Penelitian ini bertujuan untuk; mengetahui dan menganalisis Aspek Hukum Perusahaan dalam pemberian Corporate Social Responsibility bagi lingkungan sekitar dan mengetahui Tinjauan Yuridis mengenai Corporate Social Responsibility di Indonesia Metode penelitian yuridis normatif. Yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, operasi bisnis yang berkomitmen tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi untuk pembangunan sosial-ekonomi kawasan secara holistik, melembaga, dan berkelanjutan. Dengan adanya ketentuan kewajiban menjalankan CSR bagi perusahaan di Indonesia, perusahaan tidak hanya diharapkan pada tanggung jawab Single Bottom Line, yaitu tanggung jawab pada kondisi finansial perusahaan saja, tapi perusahaan juga dihadapkan pada tanggung jawab Triple Bottom Lines.

Defensive Protectiontraditional Cultural Expresions (TCE) Masyarakat di Kabupaten Blora Rinitami Njatrijani
Law, Development and Justice Review Vol 1, No 1 (2018): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v1i1.3572

Abstract Traditional Cultural Expressions (TCE) is all the intangible cultural heritage, developed by local communities, collectively or individually in a non-systemic manner and that are inserted in the cultural and spiritual traditions of the communities. The catagories of TK and TCE ... “expressions of folklore in the form of tekstual fonetic or verbal, music, dances, theater, fine art, ritual ceremony”. The legal framework of TCE in Indonesia that can be implemented as contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Fourth Amendment) Article 32 (1), Article 38 and 39 on Copyright Law Number 28 Year 2014 on Copyright, Law Number 5 Year 2017 on Futherance Culture, Presidential Regulation No.78 Year 2007 on the Convention on Protection of Intangible Cultural Heritage), Permendikbud N0.106 of 2013 on Intangible Cultural Heritage of Indonesia. Further provisions by the state are required to immediately ratify the Traditional Knowledge Bill and EBT into a separate law in Indonesia Defensive protection TCEin Blora community is urgent to be protected as a whole so as not to be abused by others. The process of recording, stipulating, proposing to the Indonesian Conservation Heritage Agency on ICH Unesco's list is the final process of digital documentation in the database of intangible cultural heritage as official data of the state which has a positive impact on the welfare of its supporting community. This research indicates that there are only 16 cultural works for the community in Blora Regency that have been designated as Indonesian Culture Heritage / Intangible Cultural Heritage in accordance with UNESCO Convention Year 2003. While there are still many cultural works that need to be prioritized for immediate recording for next year. (Barong, batik motif etc). Keywords : Defensive Protection, Traditional Cultural Expressions (Tce), Misappropriation, Digital Document. Abstrak TCE/Ekspresi budaya tradisional (EBT) adalah semua warisan budaya tak benda, yang dikembangkan oleh masyarakat lokal, secara kolektif atau individual dengan cara yang tidak sistemik dan disisipkan dalam tradisi budaya dan spiritual masyarakat. Kategori warisan budaya tak benda meliputi tradisi lisan, seni pertunjukkan, praktek-praktek sosial, ritual, perayaan-perayaan, pengetahuan dan praktek mengenai alam dan semesta atau pengetahuan dan ketrampilan untuk menghasilkan kerajinan tradisional. Kerangka hukum EBT di Indonesia yang dapat diimplementasikn sebagaimana terdapat dalam UUD RI Tahun 1945 (Amandemen ke empat) Pasal 32(1), Pasal 38 dan 39 tentang Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Undang- Undang Pemajuan Kebudayaan yang lahir dalam rangka melindungi, memanfaatkan dan mengembangkan kebudayaan Indonesia, Perpres RI No.78 Tahun 2007 tentang Konvensi Perlindungan Warisan Budaya Takbenda), Permendikbud N0.106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Diperlukan ketentuan lebih lanjut oleh negara untuk segera mengesahkan RUU Pengetahuan Tradisional dan EBT menjadi Undang-Undang tersendiri di Indonesia.Perlindungan defensif EBT di masyarakat Kabupaten Blora sangat mendesak untuk dilindungi secara keseluruhan agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Proses pencatatan, penetapan, pengusulanke Badan Warisan Budaya Takbenda Indonesia dalam daftar ICH Unesco merupakanproses akhir dokumentasi secara digital dalam database warisan budaya takbenda sebagai data resmi negara yang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat pendukungnya.Penelitian ini menunjukkan bahwa baru ada 16 karya budaya bagi masyarakat di Kabupaten Blora yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia/Intangible Cultural Heritagesesuai Konvensi UNESCO Tahun 2003.Sementara masih banyak karya-karya budaya yang perlu diprioritaskan untuk segera dilakukan pencatatan untuk tahun-tahun mendatang.(Barong, motif batik dll). Kata Kunci: Perlindungan Defensif, Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Penyalahgunaan, Dokumen Digital.

Pembajakan Karya Literasi (Buku) di Masa Covid 19 Rinitami Njatrijani
Law, Development and Justice Review Vol 3, No 2 (2020): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v3i2.9527

Pembajakan buku adalah upaya untuk memperbanyak buku dengan cara dicetak, difoto kopi atau cara lain tanpa mendapat ijin tertulis dari penulis dan penerbit buku terkait. Fenomena pembajakan buku di masa pandemi Covid 19 memperburuk industri perbukuan asional. Penerbit mengalami penurunan penjualan buku secara fisik di toko luring/luar jaringan, sementara penjualan secara daring/on line dibayangi masalah pembajakan karya literasi dalam hal ini buku. Peringkat pembajakan khususnya hak cipta di Indonesia menempati urutan ketiga terbesar di dunia. Dengan meningkatnya informasi dan teknologi saat ini, kasus pembajakan buku semakin banyak terjadi dan mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Pengawasan Keamanan Pangan Rinitami Njatrijani
Law, Development and Justice Review Vol 4, No 1 (2021): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.v4i1.11076

Masyarakat sebagai konsumen mempunyai peran dalam memastikan keamanan pangan. Untuk membangun masyarakat cerdas sebagai konsumen akhir produk pangan perlu menjaga keamanan pangan. Dalam pelaksanaannya di masyarakat tidak dapat dipungkiri banyak Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS) yang mengandung bahan berbahaya, cemaran mikroba atau bahan tambahan pangan yang kadarnya melebihi batas maksimum yang diijinkan. Masalah keamanan pangan di Indonesia rentan oleh karena itu perlu dilakukan pemahaman terhadap masyarakat dengan kerjasama yang bersinergi antara pemerintah selaku pengawas, asosiasi pelaku usaha/produsen, dan konsumen.

PERLINDUNGAN MERK BAGI PENGUSAHA UMKM DI KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI Rinitami Njatrijani
Gema Keadilan Vol 8, No 1 (2021): Gema Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/gk.2021.11002

Saat ini merk sebagai ujung tombak perdagangan barang dan jasa merupakan aset yang sangat berharga bagi produsen, distributor bahkan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Namun dari banyaknya produk-produk yang ada ditengarai beredar merk-merk yang mengecoh/ mengelabuhi konsumen, karena terdapat kemiripan/persamaan baik secara keseluruhan maupun persamaan pada pokoknya dengan produk yang sejenis lainnya. Dari kajian ini diketahui bahwa keberadaan merk yang dimiliki oleh UMKM di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati perlu diperhatikan, karena belum semua paham arti pentingnya perlindungan hukum atas merk. Sosialisasi secara integrasi antara pemerintah/pemda, dinas terkait, akademisi, pelaku usaha dan konsumen dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi para pihak.

Prinsip Good Corporate Governane dalam Pengelolaan Pungutan Sumbangan Pihak Ketiga Pada Perum Perhutani Jateng Rinitami Njatrijani
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 3 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This study aims to know the Principles of Good Corporate Governance in the Management of Third Party Contribution Donations at the Perum Perhutani Central Java. Research is a study of legal documents described in a qualitative form. The results of the study show that the effort to maintain the implementation of the core business and the Perum Perhutani business plan, in order to mitigate the risk of the relationship between Perhutani and Central Java Province, it is necessary to consider terminating the SP3 levy and turning it into a PNBP as stipulated in Law Number 20 of 1997 concerning Revenue Non-Tax State with all the consequences as regulated Article 4: All Non-Tax State Revenues must be paid immediately as soon as possible to the State Treasury, and Article 5: All Non-Tax State Revenues are managed in the State Budget and Revenue System, then it is necessary to formulate a basis for arranging grants to the Government Central Java Province with the approval of the Minister of Finance. Keywords: Good Corporate Governance, Third Party Charges, Perhutani. Abstark Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui Prinsip Good Corporate Governane dalam Pengelolaan Pungutan Sumbangan Pihak Ketiga Pada Perum Perhutani Jateng. Penelitian merupakan penelitian dokumen hukum yang diuraikan dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitian menujukan bahwa upaya menjaga dilaksanakannya core bussines maupun bussines plan Perum Perhutani maka dalam rangka mitigasi risiko hubungan antara perum perhutani dengan Propinsi Jawa Tengah maka perlu dipertimbangkan untuk memberhentkan pungutan SP3 dan merubah menjadi PNBP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomer 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan segala konsekuensinya sebagaimana diatur Pasal 4 : Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara, dan Pasal 5: Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak dikelola dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara , selanjutnya perlu dirumuskan dasar pengaturan hibah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan persetujuan Menteri Keuangan. Kata Kunci: Good Corporate Governance, Pungutan Pihak Ketiga, Perhutani.

Title

Found 138 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 138 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 138 Documents
Search