Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
11.34
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Legalitas Al-Mizan (e-Journal) Journal of Humanity Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Jurnal Ius Constituendum Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jambura Law Review Gorontalo Law Review TSAQAFAH GANEC SWARA PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Pendidikan dan Konseling Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Jurnal Abdidas jurnal syntax admiration Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Sosial dan Teknologi Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah. Jurnal Hukum Legalita Hang Tuah Law Journal Journal of Comprehensive Science Reformasi Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Hukum Prioris Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Journal of Islamic Law Studies JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Al-Bayyinah Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum LAWYER: Jurnal Hukum Jurnal Hukum dan Pembangunan Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Nusantara Mengabdi kepada Negeri International Journal of Law, Crime and Justice Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia (JIMK-MC) Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Nur Mohamad Kasim
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 101 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 101 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Analisis Kebijakan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Ilham Jafar; Nur Mohamad Kasim; Dolot Alhasni Bakung
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.337

Abstract

Pemeliharaan anak meliputi hak anak atas nafkah, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, serta hak untuk memperoleh perhatian, kasih sayang, dan perlindungan dari orangtua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara pemeliharaan anak akibat perceraian di pengadilan agama. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis tipe penelitian hukum normatif empiris yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosial. Analisis kebijakan hukum dalam penyelesaian perkara pemeliharaan anak akibat perceraian di Pengadilan Agama, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan hukum masih memerlukan peningkatan dalam memastikan kepentingan terbaik anak terpenuhi. Dalam hal sengketa perceraian yang melibatkan anak, hakim akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kepentingan terbaik anak, kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak, dan faktor-faktor lain yang relevan dalam pengambilan keputusan terkait pemeliharaan anak
Efforts to Optimize the Office of Religious Affairs of Paleleh District Buol Regency in overcoming the increase in early marriage after the Covid-19 pandemic Risky Yanto Yunde; Nur Mohamad Kasim; Dolot Alhasni Bakung
Estudiante Law Journal VOL. 5 NO. 1 FEBRUARY 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.831 KB) | DOI: 10.33756/eslaj.v5i1.19704

Abstract

Early marriage experienced by adolescents under 19 years old is still a phenomenon in several regions in Indonesia. Early marriage is more likely to occur in any Religion Paleleh sub-district, Buol Regency is one of the sub-districts where the number of cases of early marriage is quite high and has increased after the co-19 pandemic. This needs to be prevented by all actions, activities, or efforts carried out by the Regional Government, community, family, and parents as well as all stakeholders to reduce the rate of early marriage. The purpose of conducting this research is to find out the efforts of the Religious Affairs Office of Paleleh District, Buol Regency in overcoming the increase in early marriage after the Covid-19 pandemic. Using a sociological juridical research method, using a descriptive qualitative research approach and interactive analysis techniques. The results of the research conducted stem from the responses of various elements of the Paleleh District community regarding early marriage, which contain a lot of speculation, namely positive and negative responses. Responses from rural communities where people are still less aware and less compliant with the law. Early or underage marriages that still occur are often due to factors caused by the social model of young people who are too free with the opposite sex. However, it is all returned to the parents. For the people of Paleleh Subdistrict who have low economic constraints who cannot afford to send their children to school, especially for women, supported by the negative stigma factor that there is no point in going to high school and the kitchen will be the place to return to.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Paksaan Orang Tua (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Gorontalo) Moh Saiban S. Marzuki; Nur Mohamad Kasim; Sri Nanang Meiske Kamba
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i5.357

Abstract

Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. “Pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada”. Bagi perkawinan yang dilangsungkan secara Islam pembatalan perkawinan lebih lanjut dimuat dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan: “Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahad atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan”. Factor yang menyebabkan terjadinaya perkawinan paksa, yaitu: a. Pemilihan jodoh yang dicarikan oleh orang tua ataupun kerabat b. Karena terjadinya insiden yang artinya karena telah melakukan hubungan seksual terlebih dahulu sebelum menikah. c. Pernikahan yang dilakukan karena kehendak orang tua tanpa melibatkan persetujuan dari anak hingga anak tidak bisa memilih dengan siapa ia akan menikah.
Upaya Hukum Yang Diberikan Kepada Konsumen Yang Dirugikan Akibat Travel Umrah Ilegal Juniar Fajrily S. M. Lihawa; Nur Mohamad Kasim; Sri Nanang Meiske Kamba
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.367

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) pertanggung jawaban dari pelaku usaha travel umrah ilegal di kota gorontalo 2) upaya hukum yang diberikan kepada konsumen yang merasa dirugikan akibat travel umrah ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Setelah semua data terkumpul, dalam penelitian data yang di peroleh baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut diolah dan di analisis secara deskriftif dengan menggunakan pendekatan Undang – Undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Pertanggung Jawaban dari Pelaku Usaha Travel Umrah Ilegal di Kota Gorontalo terdiri dari 2 yaitu dari segi keperdataan Travel Muthmainnah tidak memberikan kompensasi atau ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada 49 orang korban, akan tetapi pelaku memberikan pertanggungjawaban kepada 11 orang korban dengan memberangkatkan mereka menggunakan travel lain yang sudah terdaftar. Sedangkan dari segi pidana, pelaku usaha dijerat dengan Pasal 122 juncto Pasal 115 Undang – undang No 8 tahun 2019 tentang penyelanggara ibadah haji dan umrah. dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun. 2) upaya hukum yang diberikan kepada konsumen yang merasa dirugikan yaitu upaya hukum penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri kota gorontalo. Pelaku usaha dijerat dengan Pasal 122 juntco Pasal 115 Undang – undang No 8 tahun 2019 tentang penyelanggara ibadah haji dan umrah dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama lima tahun.
Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kelalaian Pencatatan Nikah Pada Anak Dibawah Umur Ayu Asmara; Nur Mohamad Kasim; Zamroni Abdussamad
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 6 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v2i6.368

Abstract

Perkawinan merupakan wujud dari hubungan ikatan setiap makhluk ciptaan Tuhan sebagai kebutuhan agar saling memahami dan dapat melangsungkan perkembangan hidup. Pada setiap manusia selalu mengikuti perkembangan adat, budaya, serta peraturan yang berbeda dalam setiap kemajuan zaman. Untuk itulah perkawinan begitu penting, yang berguna untuk terciptanya suatu rumah tangga yang harmonis. Pencatatan perkawinan menjadi sesuatu hal yang penting dalam perkawinan di Indonesia dikarenakan dapat menimbulkan akibat hukum kepada pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan. Penelitian ini mendiskusikan tentang bentuk kelalaian pencatatan nikah pada perkawinan di bawah umur di Kecamatan Telaga Biru dan akibat hukum yang terjadi akibat adanya kelalaian pencatatan nikah pada perkawinan umur di Kecamatan Telaga Biru. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Pengumpulan datanya berupa pengamatan di lokasi penelitian, wawancara dengan para pegawai Kantor Urusan Agama, para orangtua dan pelaku pernikahan di bawah umur dengan jumlah 3 responden, serta kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan: Faktor Penyebab yang menyebabkan terjadinya kelalaian pencatatan nikah pada anak dibawah umur yaitu adanya faktor internal dan adanya faktor eksternal.
Overview of the Monopoly Rights of the Social Security Administering Body (BPJS) from the Perspective of Citizens' Health Protection Rulan Pobi; Nur Mohamad Kasim; Fence M Wantu
Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 3 (2023): May, 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/modern.v2i3.4184

Abstract

The monopoly right to health protection granted to the Social Security Administration Agency (BPJS) in Law no. 24 of 2011 concerning BPJS is an attempt to organize a health insurance program effectively and efficiently. However, this monopoly right also raises several problems, first, institutional problems in the implementation of the national social security system (SJSN) and related to choosing a hospital location that is not in accordance with the wishes of BPJS participants. In this legal research, it has a normative research type with a statutory approach related to the BPJS monopoly right in health protection. The research results show that in order to ensure that the national health insurance program can run effectively, coordinated and integrated efforts are needed between the government, BPJS Health, health service providers, and the community. The government needs to increase the allocation of the health budget, ensure efficient use of funds, and find alternative sources of funding
Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo Arwin Dunggio; Nur Mohamad Kasim; Dolot Alhasni Bakung
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.871

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi temuan-temuan terkait pengaturan nafkah anak, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, dan pentingnya perlindungan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis dokumen hukum dan studi kasus putusan pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam pengaturan nafkah anak dalam putusan pengadilan agama di Kota Gorontalo, ketidakpatuhan orang tua, kesulitan menentukan jumlah nafkah yang tepat, dan kekurangan mekanisme penegakan hukum. Namun, variasi dalam interpretasi dan penerapan faktor-faktor lain juga menunjukkan perlunya pertimbangan yang hati-hati dan adil dalam menentukan besaran nafkah anak. Dalam kesimpulannya, penelitian ini menyoroti kompleksitas pengaturan dan pelaksanaan pemberian nafkah anak setelah perceraian orang tua dalam Undang-Undang Perkawinan berdasarkan putusan pengadilan agama Kota Gorontalo. Penting untuk memastikan konsistensi dalam penerapan hukum, peningkatan kesadaran orang tua, peningkatan mekanisme penegakan hukum, dan perlindungan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Kolaborasi antara institusi hukum, pemerintah, dan lembaga masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan implementasi dan penegakan hukum terkait pemberian nafkah anak setelah perceraian.
Kedudukan Hukum Serta Akibatnya Antara Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Kwitansi Jual Beli Dengan Hibah Wasiat (Studi Sengketa di Desa Tabumela Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo) Enry Muhamad Rizky Polontalo; Nur Mohamad Kasim; Mutia Ch. Thalib
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4912

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum serta akibat peralihan hak atas tanah melalui kwitansi jual beli dengan hibah wasiat. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan fokus pada kasus sengketa peralihan hak atas tanah di Desa Tabumela, Kabupaten Gorontalo. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum peralihan hak atas tanah melalui kwitansi jual beli dengan hibah wasiat memiliki kompleksitas tertentu. Dalam beban pembuktian kepemilikan, kwitansi jual beli dapat menjadi alat bukti yang kuat, namun keabsahan dan kekuatan hukumnya dapat berubah dalam situasi tertentu jika tidak didukung oleh bukti pendukung lainnya. Selain itu, hibah wasiat juga menjadi alternatif peralihan hak atas tanah, tetapi harus memenuhi persyaratan KUHPerdata agar dianggap sah. Adapun implikasi dari sengketa yang menjadi objek kajian penelitian ini pihak tergugat mengalami kerugian berupa kehilangan klaim sebagai pemilik sah tanah meskipun disatu sisi, tergugat memiliki kekuatan hukum berupa surat peralihan hak atas tanah hibah wasiat dari orang tua tergugat. Sementara pihak penggugat, dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah yang digugat setelah putusan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dari pihak penggugat dengan pertimbangan alat bukti kwitansi transaksi jual beli. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan pemahaman tentang kompleksitas kedudukan hukum serta risiko yang terkait dengan peralihan hak atas tanah melalui kwitansi jual beli dengan hibah wasiat. Implikasinya adalah pentingnya memperhatikan persyaratan hukum yang ketat dan memastikan keabsahan dokumen-dokumen yang terlibat dalam proses peralihan hak atas tanah, guna menjaga kepastian hukum dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Kata Kunci: Peralihan hak; Kwitansi; Hibah wasiat; Kedudukan hukum; Sengketa tanah, Desa Tabumela
INTERELASI PERNIKAHAN SIRRI, ITSBAT NIKAH DAN PENCATATAN NIKAH MENUJU LEGALITAS DAN KEPASTIAN HUKUM Nur Mohamad Kasim
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Prioris Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v10i2.17012

Abstract

Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki angka pernikahan sirri yang cukup tinggi. Pasangan yang tidak mencatatkan perkawinan ke lembaga Negara sering berasumsi bahwa pernikahan cukuplah hanya sebatas akad nikah saja, pencatatan perkawinan dianggap merupakan bagian yang tidak begitu penting dalam hal perkawinan karena dalam pengurusannya dianggap ribet oleh segelintir pasangan pelaku praktik nikah sirri. Mereka tidak memikirkan dampak kedepan apabila pernikahan tersebut tidak dicatatkan. Negara Indonesia sendiri bukanlah Negara yang mempersulit Warga Negaranya, setiap permasalahan yang dialami oleh warga Negara pasti Negara menyediakan sebuah solusi didalamnya. Begitupun juga dalam permasalahan pernikahan sirri ini. Pasangan yang sudah terlanjur melakukan pernikahan sirri bisa mencatatkan perkawinan ke lembaga Negara apabila sudah melalui sebuah proses yang disebut dengan itsbat nikah. itsbat nikah itu sendiri bisa diajukan oleh pasangan suami ∕ isteri, anak, atau orang tua ∕ wali. Itsbat nikah merupakan proses permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pegadilan baik itu Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Putusan atau penetapan itsbat nikah ini merupakan jalan menuju pernikahan yang dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum. Proses legalitas pernikahan tidak hanya sampai pada penetapan sidang itsbat oleh pihak Pengadilan saja, tetapi harus dilanjutkan ke tahap pencatatan nikah guna sebagai bukti legalitas dan memberikan kepastian hukum kepada pasangan suami∕istri lewat buku nikah yang akan dikeluarkan oleh KUA untuk pasangan muslim dan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Disdukcapil untuk pasangan non muslim. Kata kunci: Pernikahan, Itsbat, Pencatatan, Kepastian Hukum
ORIENTATION OF ZAKAT AS HUMANITARIAN ASSISTANCE TO ROHINGYA REFUGEES IN INDONESIA Kasim, Nur Mohamad; Towadi, Mellisa
Journal of Islamic Law Studies Vol. 1, No. 3
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of this writing, reviewing the existence of Zakat as humanitarian assistance can be allocated for the Rohingya refugees who are in Indonesia. Given zakat is of national income devoted to indigenous citizens. This writing is normative, is the principal legal study is conceived as norms or rules which apply, both Islamic Law and International Law. Moreover, the authors did a qualitative approach through the study of Islamic law and supported the chart data on Zakat nationally and internationally. In the conclusion showed, firstly, the Rohingya refugees stranded in Indonesia must be given humanitarian aid as well as the Indonesian government to give relief to the citizens Themselves, secondly, Indonesia with the Reviews largest Muslim population Strengthen obligations to protect the Rohingya refugees as solidarity Among fellow Muslims, third, Zakat implicitly also adhere to humanitarian assistances principle, the which is where all the funds collected from individuals is much more efficient assistance as humanitarian aid compared to other humanitarian aid, fourth, Zakat is a source of social financing to increase of the GDP (Gross Domestic Product) of Islamic states and can be relied upon as the primary funding source for humanity.
Co-Authors Abd. Malik Amrullah Karim Abdjul, Mohammad Fajar Acub Umar, Novel Adistia R. Nur Ahmad Ahmad Ahmad Fauzan Al-Hadad, Monalisa Aldi D. Butudoka Amili, Nur Azmi Kurnia Andi Frezky Saputra Ilham Dwijayana Ardhana, Adnan Septian Arwin Dunggio Asna Aneta Astuti Lauris Ayu Asmara Bagus Wicaksono Dela Kartika Musa Dian Ekawaty Ismail Djenaan, Fildzah Muzdalifah Dolot Alhasni Bakung Dolot Alhasni Bakung Duke Arie Widagdo Dwi Apriliyani J Nusi Dwi Kasih Maharani Taib Dwi Kasih Maharani Taib Enry Muhamad Rizky Polontalo Erman I. Kasim Fauzia S. Tuna Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fibriyanti Karim Fitran Amrain Ginintu, Mohamad Irvan Fahrizal Gusniarjo Mokodompit Hasan, Rifal Husaeri Husen, Yusuf ikbal sulaiman Ilham Jafar Ilham Jafar Indra Saputra Daud Irma Suryani Itra Saleh Johan Jasin Julius T. Madjo Julius T. Mandjo Juniar Fajrily S. M. Lihawa Juniar Fajrily S. M. Lihawa Juniar Sidiki Kupang, Frisca Melati Lahay, Nadela Ramadhanty Caesarani Lusi Margareth Tijow Mandjo, Julius T. Margaretha Husain Mellisa Towadi Miftahuljannah Sidik Miftahuljannah Sidik Moh Saiban S. Marzuki Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Irvan Fahrizal Ginintu Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohamad, Dhea Putri Mohammad Taufik Zulfikar Sarson Mokodompit, Gusniarjo Mokodompit, Gusniarjo Muh Nizar Zulmi Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Mutia Cherawaty Thalib Nasrudin Nasrudin Ni Made Megiani Nisrina M. Adam Novendri M Nggilu Nurul Amalia Syahrullah Yulianto Nurul Fazri Elfikri Pakaya, Siti Nuraisyah Palilati, Nur Fika Pantui, Darwin Patamani, Nurwahida H. Prala Ney Putra, Muhammad Yusuf Ridwan Dilapanga Risky Yanto Yunde Romansyah Fitra Lebie Rostuti Gau Rulan Pobi Rumawi Rumawi Rusli Rusli Salim Alidrus Samon, Siti Nurfadilla Sazpah, Wahana Semiaji, Trubus Silvani Nur Rahmat Lukum Siska Yulia Chandra Eyato Siti Asifa Tahir Siti Hardianti Paramata Siti Mutia Suleman Siti Nur Magfirah A. Hudodo Siti Nur Magfirah A. Hudodo Sofyan Piyo Sofyan W.P Bempa, Sofyan W.P Sri Indriyanti Mahmud sri kamba SRI MULYANA LIHAWA Sri Nanang Meiske Kamba Supratman Supratman, Supratman Supriyadi A. Arief Susanti I. Botu Susanti I. Botu Suwitno Yutye Imran Taufiqurrohman, A.H. Asari Tinto Maulana Rahim Trubus Semiaji Trubus Semiaji Udin Hamim Umar, Mohamad Gusnal Waode Mustika Weny Almarovid Dungga Weny Almoravid Dungga Wirasaputri, Nina Merantie Yusuf, Asriwati I Zahra Yudith Dako Zakaria, Nursusilawati Zamroni Abdussamad Zuriyati T. Deni