Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
12.042
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Legalitas Al-Mizan (e-Journal) Journal of Humanity Jurnal Hukum Novelty Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Jurnal Ius Constituendum Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jambura Law Review Gorontalo Law Review TSAQAFAH GANEC SWARA PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Pendidikan dan Konseling Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Jurnal Abdidas jurnal syntax admiration Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Sosial dan Teknologi Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah. Jurnal Hukum Legalita Hang Tuah Law Journal Journal of Comprehensive Science Reformasi Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Hukum Prioris Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Journal of Islamic Law Studies JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Al-Bayyinah Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum LAWYER: Jurnal Hukum Jurnal Hukum dan Pembangunan Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Nusantara Mengabdi kepada Negeri International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia (JIMK-MC) Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Nur Mohamad Kasim
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 113 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 113 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Pengaturan Dan Tanggung Jawab Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Gorontalo Arwin Dunggio; Nur Mohamad Kasim; Dolot Alhasni Bakung
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 2 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i2.871

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi temuan-temuan terkait pengaturan nafkah anak, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, dan pentingnya perlindungan kepentingan terbaik anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis dokumen hukum dan studi kasus putusan pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam pengaturan nafkah anak dalam putusan pengadilan agama di Kota Gorontalo, ketidakpatuhan orang tua, kesulitan menentukan jumlah nafkah yang tepat, dan kekurangan mekanisme penegakan hukum. Namun, variasi dalam interpretasi dan penerapan faktor-faktor lain juga menunjukkan perlunya pertimbangan yang hati-hati dan adil dalam menentukan besaran nafkah anak. Dalam kesimpulannya, penelitian ini menyoroti kompleksitas pengaturan dan pelaksanaan pemberian nafkah anak setelah perceraian orang tua dalam Undang-Undang Perkawinan berdasarkan putusan pengadilan agama Kota Gorontalo. Penting untuk memastikan konsistensi dalam penerapan hukum, peningkatan kesadaran orang tua, peningkatan mekanisme penegakan hukum, dan perlindungan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Kolaborasi antara institusi hukum, pemerintah, dan lembaga masyarakat juga diperlukan untuk meningkatkan implementasi dan penegakan hukum terkait pemberian nafkah anak setelah perceraian.
Kedudukan Hukum Serta Akibatnya Antara Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Kwitansi Jual Beli Dengan Hibah Wasiat (Studi Sengketa di Desa Tabumela Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo) Enry Muhamad Rizky Polontalo; Nur Mohamad Kasim; Mutia Ch. Thalib
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4912

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum serta akibat peralihan hak atas tanah melalui kwitansi jual beli dengan hibah wasiat. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan fokus pada kasus sengketa peralihan hak atas tanah di Desa Tabumela, Kabupaten Gorontalo. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum peralihan hak atas tanah melalui kwitansi jual beli dengan hibah wasiat memiliki kompleksitas tertentu. Dalam beban pembuktian kepemilikan, kwitansi jual beli dapat menjadi alat bukti yang kuat, namun keabsahan dan kekuatan hukumnya dapat berubah dalam situasi tertentu jika tidak didukung oleh bukti pendukung lainnya. Selain itu, hibah wasiat juga menjadi alternatif peralihan hak atas tanah, tetapi harus memenuhi persyaratan KUHPerdata agar dianggap sah. Adapun implikasi dari sengketa yang menjadi objek kajian penelitian ini pihak tergugat mengalami kerugian berupa kehilangan klaim sebagai pemilik sah tanah meskipun disatu sisi, tergugat memiliki kekuatan hukum berupa surat peralihan hak atas tanah hibah wasiat dari orang tua tergugat. Sementara pihak penggugat, dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah yang digugat setelah putusan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dari pihak penggugat dengan pertimbangan alat bukti kwitansi transaksi jual beli. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan pemahaman tentang kompleksitas kedudukan hukum serta risiko yang terkait dengan peralihan hak atas tanah melalui kwitansi jual beli dengan hibah wasiat. Implikasinya adalah pentingnya memperhatikan persyaratan hukum yang ketat dan memastikan keabsahan dokumen-dokumen yang terlibat dalam proses peralihan hak atas tanah, guna menjaga kepastian hukum dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Kata Kunci: Peralihan hak; Kwitansi; Hibah wasiat; Kedudukan hukum; Sengketa tanah, Desa Tabumela
INTERELASI PERNIKAHAN SIRRI, ITSBAT NIKAH DAN PENCATATAN NIKAH MENUJU LEGALITAS DAN KEPASTIAN HUKUM Nur Mohamad Kasim
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Prioris Volume 10 Nomor 2 Tahun 2022
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v10i2.17012

Abstract

Negara Indonesia merupakan Negara yang memiliki angka pernikahan sirri yang cukup tinggi. Pasangan yang tidak mencatatkan perkawinan ke lembaga Negara sering berasumsi bahwa pernikahan cukuplah hanya sebatas akad nikah saja, pencatatan perkawinan dianggap merupakan bagian yang tidak begitu penting dalam hal perkawinan karena dalam pengurusannya dianggap ribet oleh segelintir pasangan pelaku praktik nikah sirri. Mereka tidak memikirkan dampak kedepan apabila pernikahan tersebut tidak dicatatkan. Negara Indonesia sendiri bukanlah Negara yang mempersulit Warga Negaranya, setiap permasalahan yang dialami oleh warga Negara pasti Negara menyediakan sebuah solusi didalamnya. Begitupun juga dalam permasalahan pernikahan sirri ini. Pasangan yang sudah terlanjur melakukan pernikahan sirri bisa mencatatkan perkawinan ke lembaga Negara apabila sudah melalui sebuah proses yang disebut dengan itsbat nikah. itsbat nikah itu sendiri bisa diajukan oleh pasangan suami ∕ isteri, anak, atau orang tua ∕ wali. Itsbat nikah merupakan proses permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pegadilan baik itu Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Putusan atau penetapan itsbat nikah ini merupakan jalan menuju pernikahan yang dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum. Proses legalitas pernikahan tidak hanya sampai pada penetapan sidang itsbat oleh pihak Pengadilan saja, tetapi harus dilanjutkan ke tahap pencatatan nikah guna sebagai bukti legalitas dan memberikan kepastian hukum kepada pasangan suami∕istri lewat buku nikah yang akan dikeluarkan oleh KUA untuk pasangan muslim dan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Disdukcapil untuk pasangan non muslim. Kata kunci: Pernikahan, Itsbat, Pencatatan, Kepastian Hukum
ORIENTATION OF ZAKAT AS HUMANITARIAN ASSISTANCE TO ROHINGYA REFUGEES IN INDONESIA Kasim, Nur Mohamad; Towadi, Mellisa
Journal of Islamic Law Studies Vol. 1, No. 3
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The aim of this writing, reviewing the existence of Zakat as humanitarian assistance can be allocated for the Rohingya refugees who are in Indonesia. Given zakat is of national income devoted to indigenous citizens. This writing is normative, is the principal legal study is conceived as norms or rules which apply, both Islamic Law and International Law. Moreover, the authors did a qualitative approach through the study of Islamic law and supported the chart data on Zakat nationally and internationally. In the conclusion showed, firstly, the Rohingya refugees stranded in Indonesia must be given humanitarian aid as well as the Indonesian government to give relief to the citizens Themselves, secondly, Indonesia with the Reviews largest Muslim population Strengthen obligations to protect the Rohingya refugees as solidarity Among fellow Muslims, third, Zakat implicitly also adhere to humanitarian assistances principle, the which is where all the funds collected from individuals is much more efficient assistance as humanitarian aid compared to other humanitarian aid, fourth, Zakat is a source of social financing to increase of the GDP (Gross Domestic Product) of Islamic states and can be relied upon as the primary funding source for humanity.
OPTIMALISASI PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI ASAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI Ridwan Dilapanga; Fenty Usman Puluhulawa; Nur Mohamad Kasim
PALAR (Pakuan Law review) Vol 9, No 2 (2023): Volume 9, Nomor 2 April-Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v9i2.7849

Abstract

AbstrakPrinsip Akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting bagi sebuah organisasi dan tak terkecuali untuk organisasi perangkat daerah. Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui mengenai peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas pada pemerintahan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Normatif Empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian  menunjukan bahwa prinsip akuntabilitas yang dinilai oleh pemerintah pusat melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diwilayah Kota Gorontalo masih mengalami kesulitan utnuk mencapai titik terbaik dalam penilaian meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami trend peningkatan pada sub-komponennya. Hasil penelitian ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana wujud akuntabilitas yang ada di pemerintah kota gorontalo dalam hal penilaian kinerja individu dan organisasi. Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan akuntabilitas organisasi yang ada di pemerintah kota gorontalo kedepannya serta memberikan informasi yang mendalam untuk kepentingan penelitian berikutnya Kata Kunci : Akuntabilitas; Organisasi Perangkat Daerah; Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Abstract The principle of accountability is crucial for any organization, including local government entities. This research aims to analyze and understand the role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in realizing the principle of accountability in local government. The research methodology employed is a Normative Empirical approach using a case study. The research findings indicate that the accountability principle assessed by the central government through the Government Performance Accountability System (SAKIP) in the Gorontalo City area still faces challenges in achieving the optimal evaluation point, despite showing improvement in its sub-components in recent years. The research also provides an overview of the existing accountability practices in Gorontalo City regarding individual and organizational performance assessments. This study can contribute to the future development of organizational accountability in Gorontalo City's government and provide in-depth information for future research purposes Keyword : Accountability; Local Government Organization; Government Internal Supervisory Apparatus. 
ISLAMIC LAW IN THE CONSTITUTION OF INDONESIA (a Study of Characteristics Sharia Local Regulations) Mohamad Hidayat Muhtar; Nur Mohamad Kasim; Irma Suryani
TSAQAFAH Vol. 19 No. 1 (2023): Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/tsaqafah.v19i1.8717

Abstract

Indonesia’s constitutional law embodies the ideals of Islamic law, guaranteeing the right to religion and worship in Article 29 of the 1945 Constitution. Local Sharia regulations, known as Sharia Perda, are one manifestation of this ideal. However, Sharia Perda is not without problems, such as discrimination and exclusivity towards non-Muslims and limitations on women’s freedom. This research aims to identify the main characteristics of Sharia Perda and discuss its compatibility with constitutional law. The research employs a normative juridical approach, analyzing relevant laws and regulations, and using the legal hermeneutic method to interpret their meaning and philosophy. Sharia Perda has two main characteristics: Sharia compliance and local speciƶcity. However, its implementation has resulted in controversies and conǁicts, such as the prohibition of alcohol and criminalization of pre-marital sex. These controversies arise from the tension between Islamic law principles and constitutional law, particularly regarding individual rights and freedoms. This study contributes to the discussion of the compatibility of Islamic law and constitutional law, highlighting the need to address the problems of Sharia Perda, particularly the limitations on women’s freedom and discrimination towards non-Muslims.
Tinjauan Hukum Pembagian Harta Waris Kepada Anak Angkat Tanpa Melihat Kedudukan Ahli Waris Utama Dwi Kasih Maharani Taib; Nur Mohamad Kasim; Sri Nanang Meiske Kamba
Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Juli : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v1i3.1018

Abstract

The aim of this research is to find out the juridical review and legal consequences for the distribution of inheritance to adopted children regardless of the position of the main heir. The method used is empirical juridical research with primary data obtained in the field and secondary data through literature studies and related regulations. The results of this study indicate that based on article 171 letter (c) KHI who becomes an heir must have a blood relationship with the heir, not being hindered by law to become an heir and article 209 paragraph (2) KHI for adopted children who do not receive a will is given a mandatory will 1/3 of the heir's inheritance. However, the facts on the ground are not in accordance with the provisions above, in fact the heir gives more inheritance to the adopted child than the main heir on the grounds that groups 2, 3, and 4 do not object, then the second heir states that the adopted child is older than his biological child. This reduces and closes the share of legal heirs. In adopting a child, it is done in the best interest of the child based on local customs and applicable laws and regulations. This fulfills the elements of article 39 paragraph (1) and article 171 letter (h) KHI. There are three legal consequences of the distribution of inheritance to adopted children, namely: 1) The distribution of inheritance has not been fulfilled in Article 209 paragraph (2) KHI 2) The rights and obligations have been fulfilled for adopted children according to Article 171 letter (h) KHI. However, the adopted child is constrained in terms of legitieme portie cannot sue the position of the main heir 3) Lineage relations, the adoptive parents have severed the lineage relationship of the adopted child with his biological parents where he uses the surname of his adoptive father. This contradicts QS-Al Ahzab: 4 and 5 and does not fulfill article 39 paragraph (2).
Eksistensi Hukuman Mati terhadap Kasus Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam Nurul Amalia Syahrullah Yulianto; Nur Mohamad Kasim; Erman I. Kasim
Al-Mizan (e-Journal) Vol. 19 No. 1 (2023): Al-Mizan (e-Journal)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/am.v19i1.3500

Abstract

The death penalty is one of the issues that has pro and con views. This paper contains behaviours that cause death penalty sanctions and the application of the death penalty in Indonesia based on Indonesian criminal law and Islamic law. This paper is a normative legal research. The determination of this type of research is based on the consideration that the orientation of this study is more intended to find legal rules, legal principles and legal doctrines in order to answer the legal issues at hand. The results show that the death penalty is not in line with respect for human rights that must be respected and protected, while in Islamic teachings, if it occurs, the term qisas (retaliation in kind) is known, namely if someone kills, then the reply is also murder, but on the other hand the term forgiveness from the victim's family is known, so qisas is not applied.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Itra Saleh; Nur Mohamad Kasim; Dolot Alhasni Bakung
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.543

Abstract

In this study the authors examined consumer protection against business actor defaults. This is motivated by the reality that occurs in society that there are several business actors who do things that harm consumers. Consumer rights are often ignored by business actors, in other words, business actors have not fulfilled their obligations to consumers properly. Consumers who feel aggrieved by business actors can submit a lawsuit to BPSK, but often consumers cannot accept the judge's decision so they proceed to the appeal level, namely at the District Court. From this background, the authors formulate several problems, namely what are the legal rules regarding consumer dispute resolution and what are the responsibilities of business actors towards consumers. This research is a type of field research that is descriptive in nature. In this study, 2 (two) data sources were used, namely primary data, which was data obtained directly from respondents through field interviews or research locations, and the second was secondary data, namely data obtained or collected through some literature or literature studies. There are 2 (two) data collection methods used in this study, namely observation and interviews. The results of this study indicate that consumer protection at BPSK is in accordance with the provisions of Law number 8 of 1999 concerning consumer protection, while the district court is less objective in resolving consumer disputes. The responsibility of business actors in default can be carried out by continuing/canceling the agreement and compensating for losses incurred as a result of the default.
LAW ENFORCEMENT ON THE INHERITANCE OF SIRI MARRIED IN THE JUDICIAL VERDICT Rusli Rusli; Nur Mohamad Kasim; Duke Arie Widagdo
Al-Bayyinah Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/al-bayyinah.v4i2.756

Abstract

Siri marriage is an interesting issue to be discussed in various perspectives. The legal consequences of unmarried marriage need clarity, especially in terms of inheritance rights. The law Number 1 of 1974 concerning marriage has required that marriages be recorded, as a form of legality recognized by the State. But on the other hand, the Marriage Law has provided absolute freedom to get married in accordance with the provisions of their respective religions. In various legal products, through law enforcement in the judiciary, it creates many perspectives, resulting in multiple interpretations in the position of the right of inheritance in siri marriage. This research, more specifically, examines law enforcement against siri marriage by examining judicial verdicts. The research approach focuses more on normative law by focusing on the study of legal norms, in producing new arguments, theories or concepts. The research data were collected through a library review and legal opinion. The findings of this study indicate that law enforcement of the inheritance rights of siri marriage gets a portion of the inheritance by substantially considering the aspects of justice. Judicial decisions consider aspects of legal benefit to the rights arising from unmarried marriage. The implication of this finding is that the marriage law is urgent to be amended, the occurrence of multiple interpretations of legal marriage becomes a gap in the implementation of unregistered marriage.Keywords: Law Enforcement, Siri Marriage, Judge’s Verdicts.
Co-Authors Abd. Malik Amrullah Karim Abdjul, Mohammad Fajar Acub Umar, Novel Adistia R. Nur Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Fauzan Akbar Hidayatullah Daud Al-Hadad, Monalisa Aldi D. Butudoka Ali, Safitri Amili, Nur Azmi Kurnia Andi Frezky Saputra Ilham Dwijayana Ardhana, Adnan Septian Arwin Dunggio Asmara, Ayu Asna Aneta Astuti Lauris Bagus Wicaksono Bango, Fikran S Dian Ekawaty Ismail Djenaan, Fildzah Muzdalifah Dolot Alhasni Bakung Duke Arie Widagdo Dwi Apriliyani J Nusi Dwi Apriliyani J Nusi Dwi Kasih Maharani Taib Dwi Kasih Maharani Taib Enry Muhamad Rizky Polontalo Erman I. Kasim Fajrily S. M. Lihawa, Juniar Fauzia S. Tuna Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fibriyanti Karim Fitran Amrain Ginintu, Mohamad Irvan Fahrizal Glaidy Angelina Nayoan Gusniarjo Mokodompit Hasan, Rifal Husaeri Husen, Yusuf ikbal sulaiman Ilham Jafar Indra Saputra Daud Irma Suryani Itra Saleh Jafar, Ilham Johan Jasin Julius T. Madjo Julius T. Mandjo Juniar Fajrily S. M. Lihawa Juniar Sidiki Kupang, Frisca Melati Lahay, Nadela Ramadhanty Caesarani Lisnawati W. Badu Lusi Margareth Tijow Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Margaretha Husain Maskun Megiani, Ni Made Mellisa Towadi Miftahuljannah Sidik Miftahuljannah Sidik Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Irvan Fahrizal Ginintu Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohamad, Dhea Putri Mohammad Taufik Zulfikar Sarson Mokodompit, Gusniarjo Mokodompit, Gusniarjo Muh Nizar Zulmi Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhammad Arief Tungkagi Musa, Dela Kartika Mutia Cherawaty Thalib Nanang Meiske Kamba , Sri Nasrudin Nasrudin Naswar, Naswar Nirwan Junus Nisrina M. Adam Normiati, N Novendri M Nggilu Nurul Amalia Syahrullah Yulianto Nurul Fazri Elfikri Nuvazria Achir Pakaya, Siti Nuraisyah Palilati, Nur Fika Pantui, Darwin Patamani, Nurwahida H. Prala Ney Putra, Muhammad Yusuf Putri Amaliah Baderung Ridwan Dilapanga Risky Yanto Yunde Romansyah Fitra Lebie Rostuti Gau Rulan Pobi Rumawi Rumawi Rusli Rusli Saiban S. Marzuki, Moh Salim Alidrus Samon, Siti Nurfadilla Sapiddin, Andi Syahwiah A Sarah Magfirah Daud Sazpah, Wahana Semiaji, Trubus Shalaysa Rahmadani Amana Fatiha Silvani Nur Rahmat Lukum Siska Yulia Chandra Eyato Siti Asifa Tahir Siti Hardianti Paramata Siti Mutia Suleman Siti Nur Magfirah A. Hudodo Siti Nur Magfirah A. Hudodo Sofyan Piyo Sofyan W.P Bempa, Sofyan W.P Sri Indriyanti Mahmud sri kamba SRI MULYANA LIHAWA Sri Nanang Meiske Kamba Supratman Supratman, Supratman Supriyadi A. Arief Susanti I. Botu Susanti I. Botu Suwitno Yutye Imran Syamsuddin, M. Yusuf Taufiqurrohman, A.H. Asari Tinto Maulana Rahim Trubus Semiaji Trubus Semiaji Udin Hamim Umar, Mohamad Gusnal Waode Mustika Weny Almarovid Dungga Weny Almarovid Dungga Weny Almoravid Dungga Wirasaputri, Nina Merantie Yusuf, Asriwati I Zahra Yudith Dako Zakaria, Nursusilawati Zamroni Abdussamad Zuriyati T. Deni