p-Index From 2021 - 2026
15.128
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Jurnal Legalitas Al-Mizan (e-Journal) Journal of Humanity Jurnal Hukum Novelty Jurnal Cakrawala Hukum Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jambura Law Review Gorontalo Law Review TSAQAFAH GANEC SWARA PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Pendidikan dan Konseling Journal of Law and Policy Transformation Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Abdidas Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam jurnal syntax admiration Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Sosial dan Teknologi Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah. Jurnal Hukum Legalita Hang Tuah Law Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Comprehensive Science Reformasi Hukum Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Jurnal Hukum Prioris Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research The Easta Journal Law and Human Rights JUDGE: Jurnal Hukum Innovative: Journal Of Social Science Research Damhil Law Journal Estudiante Law Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Journal of Islamic Law Studies JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara PPSDP International Journal of Education Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik Al-Bayyinah Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum LAWYER: Jurnal Hukum Jurnal Hukum & Pembangunan Law Journal Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Nusantara Mengabdi kepada Negeri International Journal of Law, Crime and Justice International Journal of Sociology and Law Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia (JIMK-MC) Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum LamLaj Jurnal Begawan Hukum International Journal of Social and Education (INJOSEDU)
Claim Missing Document
Check
Articles

PKWT or Modern Slavery?: Exploring The Legal Consequences of Abuse of Contract Worker Status Ahmad Fauzan; Kasim , Nur Mohamad; Dungga , Weny Almoravid
Journal of Law and Policy Transformation Vol 10 No 2 (2025)
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jlpt.v10i2.11467

Abstract

This study discusses the misuse of the status of Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) in the Indonesian employment system and its legal implications for worker protection within the framework of the Pancasila rule of law. The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and its implementing regulations amended the limitative provisions of Article 59 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, which originally provided legal certainty through time limits and an automatic conversion mechanism from PKWT to PKWTT. These changes create legal uncertainty, weaken protection for contract workers, and create potential violations of citizens' constitutional rights to decent work and livelihoods as guaranteed by Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution. This study uses normative legal methods with a statutory and conceptual approach to examine the effectiveness of legal norms and their implementation practices in the field. The analysis shows that the misuse of PKWT has made employment relationships an instrument of exploitation, not protection, thus contradicting just and civilized humanitarian values. From the perspective of a Pancasila-based state based on the rule of law, the law should serve as a protector of vulnerable groups and ensure a balance between legal certainty, justice, and expediency. Therefore, a reconstruction of employment policy is needed that reaffirms the law's function as an instrument of social justice by strengthening oversight mechanisms, sanctions, and ensuring the status of contract workers in Indonesia.
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Itra Saleh; Nur Mohamad Kasim; Dolot Alhasni Bakung
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.543

Abstract

In this study the authors examined consumer protection against business actor defaults. This is motivated by the reality that occurs in society that there are several business actors who do things that harm consumers. Consumer rights are often ignored by business actors, in other words, business actors have not fulfilled their obligations to consumers properly. Consumers who feel aggrieved by business actors can submit a lawsuit to BPSK, but often consumers cannot accept the judge's decision so they proceed to the appeal level, namely at the District Court. From this background, the authors formulate several problems, namely what are the legal rules regarding consumer dispute resolution and what are the responsibilities of business actors towards consumers. This research is a type of field research that is descriptive in nature. In this study, 2 (two) data sources were used, namely primary data, which was data obtained directly from respondents through field interviews or research locations, and the second was secondary data, namely data obtained or collected through some literature or literature studies. There are 2 (two) data collection methods used in this study, namely observation and interviews. The results of this study indicate that consumer protection at BPSK is in accordance with the provisions of Law number 8 of 1999 concerning consumer protection, while the district court is less objective in resolving consumer disputes. The responsibility of business actors in default can be carried out by continuing/canceling the agreement and compensating for losses incurred as a result of the default.
KETIDAKPASTIAN HUKUM PEMENUHAN NAFKAH KELUARGA NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA GORONTALO Paneo, Fadhilah Fauziah K.; Kasim, Nur Mohamad; Amrain, Fitran
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.403

Abstract

Penelitian ini mengkaji ketidakpastian hukum dalam pemenuhan nafkah lahir oleh suami yang berstatus narapidana terhadap keluarganya, dengan fokus pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Gorontalo. Dalam sistem hukum keluarga Indonesia, kewajiban nafkah tetap melekat pada suami selama ikatan perkawinan berlangsung. Namun, kondisi pemidanaan secara faktual membatasi kemampuan suami untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Hingga saat ini, belum terdapat pengaturan khusus yang mengatur mekanisme pemenuhan nafkah selama masa pidana, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik pemasyarakatan serta meningkatkan kerentanan keluarga narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum keluarga dan praktik pemasyarakatan dalam pemenuhan nafkah lahir oleh narapidana. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal empiris melalui wawancara dengan narapidana, keluarga narapidana, dan petugas pemasyarakatan, serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah lahir selama masa pidana sepenuhnya bergantung pada inisiatif individual narapidana tanpa adanya dukungan atau mekanisme institusional yang sistematis dari lembaga pemasyarakatan. Kondisi ini menyebabkan praktik pemenuhan nafkah tidak seragam dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi keluarga narapidana, khususnya istri dan anak. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kebijakan dan regulasi untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak keluarga narapidana.
ANALISIS PERBANDINGAN BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PERKAWINAN PAKSA BERDASARKAN UU PERKAWINAN DAN NORMA ADAT Syahir, Jumrah; Kasim, Nur Mohamad; Meiske Kamba, Sri Nanang
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.413

Abstract

Fenomena perkawinan paksa masih menjadi persoalan serius dalam masyarakat Indonesia, khususnya pada komunitas yang kental dengan norma adat. Artikel ini mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap korban perkawinan paksa di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan membandingkan regulasi dalam Undang-Undang Perkawinan dan norma adat setempat. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan studi literatur dan empiris melalui wawancara mendalam dengan korban, orang tua, tokoh adat, dan aktivis HAM lokal. Hasil penelitian mengungkapkan adanya hambatan signifikan dalam implementasi perlindungan hukum nasional akibat dominasi dan pengaruh norma adat yang kerap bertentangan dengan UU Perkawinan, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum bagi korban. Terlebih, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan kurangnya pemahaman masyarakat turut memperburuk kondisi perlindungan. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum nasional dan norma adat, serta perlunya sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan upaya perlindungan yang meliputi tahap preventif, represif, dan rehabilitatif. Kesimpulannya, pengintegrasian hukum formal dan tradisional menjadi kunci efektifitas perlindungan korban perkawinan paksa di wilayah tersebut, sekaligus mewujudkan perlindungan hak asasi yang komprehensif sesuai standar HAM nasional dan internasional
TANGGUNGJAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PROSES CHECK-IN DAN CHECK-OUT DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Mue, Mohamad Apriyanto; Kasim, Nur Mohamad; Zulfikar Sarson, Mohamad Taufiq
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.414

Abstract

Proses check-in dan check-out hotel merupakan tahapan administratif yang memiliki implikasi hukum penting karena menandai lahir dan berakhirnya hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktiknya, kedua proses tersebut kerap menimbulkan permasalahan, seperti kurangnya transparansi informasi, penerapan klausula baku yang merugikan konsumen, penolakan pelayanan, serta keterlambatan pengembalian deposit. Permasalahan ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran hak konsumen dan ketidaksesuaian antara praktik perhotelan dengan prinsip perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap proses check-in dan check-out hotel dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum pelaku usaha hotel belum dilaksanakan secara optimal, khususnya dalam penerapan asas itikad baik, transparansi, dan keadilan. Pelaku usaha cenderung membatasi tanggung jawabnya melalui kebijakan internal dan klausula baku, sehingga menempatkan konsumen pada posisi yang lemah. Temuan ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik perhotelan. Oleh karena itu, penelitian ini penting sebagai dasar penguatan perlindungan konsumen serta pengembangan kebijakan dan standar pelayanan hotel yang lebih adil dan responsif.
RUJUK PASCA CERAI TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF: DAMPAKNYA TERHADAP STATUS HUKUM SUAMI DAN ISTRI Rivai, Nur Tasya Ekananda; Kasim, Nur Mohamad.; Zulfikar Sarson, Mohamad Taufiq
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.424

Abstract

Penelitian ini mengkaji rujuk pasca cerai talak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta dampaknya terhadap status hukum suami dan istri. Permasalahan utama terletak pada adanya ketidaksinkronan antara keabsahan rujuk secara syariat dan keabsahan administratif menurut hukum nasional, khususnya terkait pencatatan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep rujuk dalam fikih dan regulasi nasional, serta mengevaluasi implikasinya terhadap hak dan kewajiban para pihak, termasuk nafkah, harta bersama, dan status anak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, serta dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum suami-istri pasca rujuk ditentukan oleh validitas rujuk menurut syariat, jenis talak, dan pencatatan administratif. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pencatatan menimbulkan ambiguitas status hukum dan berpotensi merugikan perempuan serta anak. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara norma agama dan norma negara guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam sistem hukum keluarga Indonesia
Needs Analysis of Islamic Religious Education Teaching Materials Integrating Local Wisdom at Universitas Negeri Gorontalo Agil Bahsoan; Abdul Haris Panai; Nur Mohamad Kasim; Mohamad Zubadi; Novianty Djafri; Tuti Wantu
PPSDP International Journal of Education Vol. 5 No. 1 (2026): PPSDP International Journal of Education
Publisher : Perkumpulan Program Studi Doktor Pendidikan (PPSDP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59175/pijed.v5i1.889

Abstract

This study aims to identify and analyze the needs for developing Islamic Education (IRE) teaching materials that incorporate local wisdom at Gorontalo State University. The study uses a descriptive quantitative approach through the distribution of questionnaires to students taking IRE courses, with the aim of exploring their perceptions and needs regarding the integration of cultural activities and regional cultural values, especially those of Gorontalo, into the learning process. This study uses a descriptive quantitative approach through a needs analysis of 50 students at Universitas Negeri Gorontalo who are enrolled in Islamic Religious Education courses for the 2025/2026 academic year, with the aim of identifying the urgency of developing IRE teaching materials based on local wisdom. The results of the analysis show that students have a high level of awareness and strongly support the importance of applying Gorontalo cultural values in teaching materials. These values are considered capable of deepening religious understanding, strengthening moderate attitudes, and shaping a religious and cultured social character. These findings confirm that IRE teaching materials need shift from textual learning to contextual and constructivist learning, so that Islamic teachings can be more easily understood, internalized, and applied in students’ lives. The results of this study provide a basis for educators and curriculum developers to design teaching materials that are in line with the local socio-cultural context. Further research is recommended to develop and test teaching materials based on local wisdom using the ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation) development model to assess their effectiveness in strengthening religious moderation and cultural identity among university students.
REVITALIZATION OF CULTURAL VALUES IN PUBLIC ADMINISTRATION REFORM (A STUDY OF CIVIL SERVANTS IN GORONTALO) Novel Acub Umar; Asna Aneta; Nur Mohamad Kasim; Udin Hamim
INJOSEDU: International Journal of Social and Education Vol. 2 No. 6 (2025): JUNE
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Public administration reform aims to create a professional, efficient, and service-oriented bureaucracy. However, in its implementation, bureaucratic modernization often ignores local cultural values that have long been guidelines for work ethics, including for Civil Servants (PNS). This study examines the revitalization of cultural values in public administration reform, focusing on PNS in Gorontalo. This study uses a qualitative approach with a descriptive method, where data are collected through interviews, observations, and document analysis. The results of the study indicate that local cultural values of mutual cooperation, honesty, and the principle of harmony between customs, social norms, and religion still influence the work ethic of PNS in Gorontalo. However, the implementation of these values faces challenges in a bureaucratic system that increasingly prioritizes administrative procedures and compliance with formal regulations. Several factors that hinder cultural revitalization in public administration include rigid bureaucratic structures, lack of culture-based training, and low integration of cultural values in institutional policies. This study recommends a strategy for revitalizing cultural values in public administration reform, including through strengthening local wisdom-based training, developing culture-oriented leadership, and aligning regulations with the social values of society. With this approach, it is hoped that a bureaucracy can be formed that is not only modern and efficient, but also more inclusive, humanistic, and rooted in local cultural values.
Implikasi Hukum Terkait Penguasaan Harta Bawaan Ayah oleh Istri Kedua dan Anaknya Nadya Asriyani Sjahrain; Nur Mohamad Kasim; Dolot Alhasni Bakung
AHKAM Vol 4 No 4 (2025): DESEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i4.8611

Abstract

The main problem addressed in this study is the unilateral appropriation of a father’s premarital property by his second wife and their child, which ignores the inheritance rights of the children from the first marriage and thereby raises issues of justice and legal certainty within the family inheritance context. This study aims to analyze the implementation of inheritance distribution of the father’s premarital assets to the children from the first marriage from the perspectives of Islamic law and positive law, as well as to examine the legal consequences arising from such unilateral control. The research employs a normative–empirical legal approach that combines a doctrinal analysis of legal literature with an examination of concrete cases in the field through a statutory and qualitative approach. Data were obtained through observation and in-depth interviews with a judge of the Religious Court of Gorontalo City, an official of the North Gorontalo Land Agency (BPN), and the relevant heirs, and were analyzed descriptively and qualitatively using Islamic law and civil law theories. The findings show that, based on the Kompilasi Hukum Islam (KHI) and the Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), children from the first marriage are legitimate heirs who possess equal rights to their father’s premarital property, without any distinction in birth order. The unilateral appropriation of assets by the second wife is classified as an unlawful act because it contravenes Article 176 of the KHI and Article 852 of the KUHPerdata. The study concludes that such actions render the legitimacy of unilateral control null and void and give rise to an obligation to restore the property to all rightful heirs. The implications of this research underscore the importance of strengthening public legal awareness and optimizing the role of judicial institutions in ensuring the just distribution of inheritance in order to prevent and minimize prolonged family conflicts.
The Fiduciary Guarantee Revolution: Optimizing Trademark Rights to Accelerate Banking Financing in Indonesia Moh. Fadlan Wahidji; Nur Mohamad Kasim; Weny Almoravid Dungga
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 8 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v8i1.9220

Abstract

This study examines the legal and implementation challenges of using trademark rights as fiduciary guarantees to accelerate bank financing in Indonesia. Employing normative legal research with statutory and conceptual approaches, the analysis covers the Civil Code, Fiduciary Guarantee Law, Trademark Law, Copyright Law, Patent Law, and Creative Economy Law. The findings reveal that trademark rights, classified as intangible movable assets under the Civil Code, possess a sound juridical foundation for fiduciary security. However, there is normative disharmony: the Trademark Law remains silent on fiduciary transfers, while copyright and patent laws explicitly authorize them. The Creative Economy Law resolves this ambiguity by expressly permitting trademarks as fiduciary collateral. Despite this normative progress, implementation in Indonesian banking practice remains unrealized due to fundamental obstacles, including complex valuation, the absence of specialized institutions and standardized methodologies, prudential concerns, and a lack of uniform operational protocols. Addressing these challenges requires coordinated efforts among the government, financial authorities, and banks to develop valuation infrastructure, regulatory guidance, and internal banking capacity.
Co-Authors Abd. Malik Amrullah Karim Abdjul, Mohammad Fajar Abdul Haris PanaI Acub Umar, Novel Adistia R. Nur Agil Bahsoan AH. Asari Taufiqurrohman Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Ahmad Fauzan Ahmad Fauzan Ahmad Fauzan Akbar Hidayatullah Daud Al-Hadad, Monalisa Aldi D. Butudoka Ali, Safitri Andi Frezky Saputra Ilham Dwijayana Andi Syahwiah A. Sapiddin Ardhana, Adnan Septian Arwin Dunggio Asmara, Ayu Asna Aneta Astuti Lauris Awod Dermawan Ali Azzahra Audina Tangahu Bagus Wicaksono Bango, Fikran S Dian Ekawaty Ismail Djenaan, Fildzah Muzdalifah Dolot Alhasni Bakung Duke Arie Widagdo Dwi Apriliyani J Nusi Dwi Apriliyani J Nusi Dwi Hasrianty Ruchban Dwi Kasih Maharani Taib Dwi Kasih Maharani Taib Enry Muhamad Rizky Polontalo Erman I. Kasim Erman I. Rahim Fajrily S. M. Lihawa, Juniar Fauzia S. Tuna Fence M Wantu Fenty U. puluhulawa Fitran Amrain Ginintu, Mohamad Irvan Fahrizal Glaidy Angelina Nayoan Gusniarjo Mokodompit Hamdan Ladiku Hanira Hanafi Hasan, Rifal Husaeri Husaeri Husen, Yusuf ikbal sulaiman Ilham Jafar Indra Saputra Daud Intan Saputri Abudi Intra Saleh Irma Suryani Itra Saleh Jafar, Ilham Johan Jasin Julius T. Madjo Julius T. Mandjo Juniar Fajrily S. M. Lihawa Juniar Sidiki Kupang, Frisca Melati Lahay, Nadela Ramadhanty Caesarani Lisnawati W. Badu Lusi Margareth Tijow Mamu, Karlin Z Mandjo, Julius T. Margaretha Husain Maskun Megiani, Ni Made Mellisa Towadi Miftahuljannah Sidik Miftahuljannah Sidik Moh. Fadlan Wahidji Mohamad Hidayat Muhtar Mohamad Irvan Fahrizal Ginintu Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Mohamad Zubadi Mohamad, Dhea Putri Mohammad Taufik Zulfikar Sarson Mokodompit, Gusniarjo Mokodompit, Gusniarjo Mue, Mohamad Apriyanto Muh Nizar Zulmi Muhamad Khairun Kurniawan Kadir Muhammad Arief Tungkagi Musa, Dela Kartika Mutia Cherawaty Thalib Nadela Ramadhanty Caesarani Lahay Nadya Asriyani Sjahrain Nanang Meiske Kamba , Sri Nasrudin Nasrudin Naswar, Naswar Nirwan Junus Nisrina M. Adam Nisrina M. Adam Normiati, N Novel Acub Umar Novendri M Nggilu Novianty Djafri Nur Azmi Kurnia Amili Nurul Amalia Syahrullah Yulianto Nurul Fazri Elfikri Nuvazria Achir Pakaya, Siti Nuraisyah Palilati, Nur Fika Paneo, Fadhilah Fauziah K. Pantui, Darwin Patamani, Nurwahida H. Prala Ney Putra, Muhammad Yusuf Putri Amaliah Baderung Putri Pratama Rahmatia Hunowu Rahma Nuraulia A. Tabukali Ridwan Dilapanga Risky Yanto Yunde Rivai, Nur Tasya Ekananda Romansyah Fitra Lebie Rostuti Gau Rulan Pobi Rumawi Rumawi Rusli Rusli Saiban S. Marzuki, Moh Salim Alidrus Samon, Siti Nurfadilla Sarah Magfirah Daud Sazpah, Wahana Shalaysa Rahmadani Amana Fatiha Silvani Nur Rahmat Lukum Siska Yulia Chandra Eyato Siti Asifa Tahir Siti Hardianti Paramata Siti Mutia Suleman Siti Mutmaina Suci Lasri Isra Siti Nur Magfirah A. Hudodo Siti Nur Magfirah A. Hudodo Sofyan Piyo Sofyan W.P Bempa, Sofyan W.P Sri Indriyanti Mahmud sri kamba SRI MULYANA LIHAWA Sri Nanang Meiske Kamba Supratman Supratman, Supratman Supriyadi A. Arief Susanti I. Botu Susanti I. Botu Suwitno Yutye Imran Syahir, Jumrah Syamsuddin, M. Yusuf Tinto Maulana Rahim Trubus Semiaji Tuti Wantu Udin Hamim Umar, Mohamad Gusnal Wahyudin Radjak Waode Mustika Weny Almarovid Dungga Weny Almarovid Dungga Weny Almoravid Dungga Widyana Mareta Anwar Wirasaputri, Nina Merantie Yusuf, Asriwati I Zahra Yudith Dako Zakaria, Nursusilawati Zamroni Abdussamad Zulfikar Sarson, Mohamad Taufiq Zuriyati T. Deni