Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

ETIKA PROFESI ADVOKAT DALAM KONTESTASI POLITIK Dian Rosita; Hendra Setyadi Kurniaputra; Maslikan Maslikan
JURNAL KEADILAN HUKUM Vol 5, No 1 (2024): JURNAL KEADILAN HUKUM
Publisher : JURNAL KEADILAN HUKUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Politik adalah strategi atau taktik, di Indonesia seringkali dikaitkan dengan kontestasi. Kontestasi politik di Indonesia atau yang sering disebut sebagai Pemilihan Umum (Pemilu) saat ini bukan lagi sebuah pesta demokrasi bagi rakyat melainkan menjadi ajang adu kekuatan politik antar tokoh-tokoh politik Indonesia. Etika yang selama ini disembunyikan muncul menjelang kontestasi politik. Sebagai profesi yang officium nobile¸ seorang Advokat tidak terikat pada kekuasaan politik dan hirerarki jabatan tertentu. Advokat merupakan profesi yang independent. Meskipun tidak ada larangan bagi pribadi Advokat yang terjun dalam tim sukses dan mengikuti kampanye, namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menjaga prinsip etika profesi Advokat sebagai penjaga keadilan dan penegak hukum yang independent serta bagaimana  memperkuat integritas profesi advokat dalam perkembangan politik saat ini. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis sosiologis. Hasil kajian menyimpulkan bahwa sebagai profesi yang officium nobile¸ seorang Advokat yang aktif berkampanye atau sekedar mempromosikan calon-calon tertentu hendaknya selalu menjaga prinsip etika profesi advokat sebagai penjaga keadilan dan penegak hukum yang independent dengan tidak mengatasnamakan Organisasi Advokat. Kemudian untuk memperkuat integritas profesi Advokat dalam perkembangan politik saat ini, seorang Advokat yang terlibat dalam kontestasi pemilu harus selalu mengedepankan tanggung jawab untuk menjaga netralitas organisasi dan profesi dengan tidak membawa nama organisasi maupun untuk mendapatkan dukungan publik terhadap keberpihakkannya pada salah satu pasangan calon.Kata Kunci :  advokat, etika profesi,  kontestasi politik, pemilu
FENOMENA KASUS PERCERAIAN PADA USIA PERNIKAHAN DI BAWAH 5 (LIMA) TAHUN DI ERA POSTMODERNISNME (Studi di Pengadilan Agama Semarang) Dian Rosita; Naili Azizah
Smart Law Journal Vol. 2 No. 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Divorce cases is increasing and become a trend for the last three years in Indonesia. Divorce is much more socially acceptable in today's society. The hedonic, consumptive, informative and imaginary characteristics of a post-modernist society are indicators of factors that cause divorce.This study using a normative legal research method with a statutory and analytical approach. The purpose is to find out how the view of marriage in the postmodern era, factors that cause divorce at the age of marriage under five years, and the considerations of the Religious Courts judges decided the case referring to SEMA No. 1 Year 2022. The results state that the personal character in the postmodern era can be an illustration of how they view many things, especially about marriage. Couples who decide on marriage should have mental preparation, economy, and education first. Compromise also an understanding of lifestyle and behavior between partners also need to be discussed before and after marriage so the age of marriage does not stop when still under five years but can continue into old age together.
PERJANJIAN PRA NIKAH SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BAWAAN DALAM PERKAWINAN Dian Rosita; Arina Novitasari; Muhammad Zainuddin
Smart Law Journal Vol. 1 No. 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian Pra Nikah adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dengan tujuan untuk melindungi hak dan kewajiban suami istri setelah menikah. Isi Perjanjian Pra Nikah biasanya meliputi pemisahan harta sebelum pernikahan, pemisahan hutang sebelum pernikahan, selama pernikahan, atau bahkan setelah perceraian. Melalui perjanjian ini, masing-masing pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain. Perjanjian Pra Nikah ini banyak dipilih untuk calon pasangan yang salah satu atau keduanya punya resiko tinggi dalam pengelolaan keuangan, misalnya calon pasangan  seorang politikus atau pengusaha. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode yuridis normatif. Perlindungan hukum terhadap harta bawaan dalam perjanjian Pra Nikah bertujuan untuk memproteksi terhadap harta masing-masing calon pasangan dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing, hutang yang dimiliki calon pasangan menjadi tanggung jawab masing-masing, menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga serta menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Akibat hukum dari Perjanjian Pra Nikah terhadap harta bawaan dalam perkawinan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun dari hibah, warisan ataupun cuma-cuma yang diperoleh masing-masing selama perkawinan berada dalam penguasaan masing-masing kecuali ditentukan lain.
PENGUATAN EKONOMI KREATIF DAN PEMAHAMAN HUKUM BISNIS PADA USAHA COFFEE SHOP Heni Risnawati; Tuti Nadhifah; Dian Rosita; Ria Etikasari; Sherly Nur Ekawati
Jurnal Abdimas Indonesia Vol 7, No 2 (2025): JURNAL ABDIMAS INDONESIA
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26751/jai.v7i2.2962

Abstract

This community service aims to increase the capacity of coffee shop business actors in Jrahi Tourism Village, Pati Regency, in building a sustainable creative economy by strengthening the understanding of business law and branding strategies. One of the fundamental problems faced by business actors is the weak understanding of the legal aspects of the business, especially in managing documents such as invoices, financial reports, and deeds of agreement. This not only poses a risk to business continuity, but also opens up opportunities for criminal acts such as embezzlement and forgery. In addition to the legal aspect, strengthening business identity through branding strategies is also an urgent need. Business actors are encouraged to create unique and authentic concepts by integrating local values and the potential of the natural scenery of Jrahi Village as part of the tourist attraction. Through counseling and mentoring, this activity has succeeded in increasing business actors' awareness of the importance of legality, business documentation, and the strategic value of differentiation and brand identity in building a professional, competitive, and local potential-based creative business.
Tingkat Pemahaman dan Dukungan Manajemen Terhadap Penerapan Green Accounting Berbasis Syariah dengan Kepedulian Lingkungan Sebagai Variabel Mediasi Agustina Eka Harjanti; Heni Risnawati; Dian Rosita; Tuti’ Nadhifah; Ataki Zuama Nailufar; Ninik Ferawati
Jurnal Riset Akuntansi Vol. 4 No. 2 (2026): May: Jurnal Riset Akuntansi
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jura-itb.v4i2.3939

Abstract

This journal examines the influence of the level of understanding, environmental concern, and management support on the implementation of Sharia-based green accounting in tofu MSMEs in Kudus Regency. The study uses a mixed method, combining qualitative and quantitative approaches, where the qualitative approach is used to understand the phenomena in depth, while the quantitative approach is used to empirically test the relationships between variables. The environmental concern variable is used as a mediator to analyze the indirect effect of the level of management understanding and support on the implementation of Sharia-based green accounting. The study sample consisted of 100 respondents spread throughout Kudus Regency. The results indicate that the level of management understanding and support significantly influence environmental concern. In addition, the level of understanding and concern for the environment has also been proven to affect the implementation of Sharia-based green accounting. However, management support does not have a direct impact on the implementations of Sharia-based green accounting. Environmental concern has been proven to act as a mediating variable that strengthens the influence of the level of management understanding and support for the implementation of Sharia-based green accounting. Overall, these findings confirm that improving understanding and concern for the environment is a key factors in encouraging the implementation of environmentally-based accounting practices that comply with Sharia principles in tofu MSMEs.