Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.143
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Akta Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Babali Nursing Research Formosa Journal of Science and Technology (FJST) Journal of Law, Poliitic and Humanities Focus Journal Law Review
I Wayan Parsa
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 72 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search
Journal : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

 1   2   3   4 
KEWENANGAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA DENPASAR Komang Gede Dianaputra; I Wayan Parsa; I Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, Juni 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.338 KB)

Abstract

With the existence of the local autonomy, all sectors which are the implementation are the authority of central government, nowadays that authority to local government. Time have pushs the local gorenment to increase the autonomous execution in a transportation sector hence from as well as the quality. Because of the transfer of the authority from the central govenment to the local government based on local regulation, the issues that will be discussed are how about the authority to the periodic assesment of the vehicles in Denpasar city, after the enactmen of the local regulation of Denpasar city, and what are the obstacles in the implementation of the vehicles assesment in Denpasar city. The method which is used is the normative legal method. Concerning the authority of the Denpasar city in the periodic assesment of the vehicles are already enacted in the local regulation of Denpasar city. That also the same for the obstacles, which are persounels, equipments and also the find that already tried to solve by the government.
HAK ATAS KEWARGANEGARAAN BAGI KELUARGA MILITAN ISIS Nathania Agatha Lukman; I Wayan Parsa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.549 KB)

Abstract

Setelah jatuhnya ISIS, terdapat banyak keluarga militan ISIS yang berstatus stateless. Status stateless disebabkan pencabutan kewarganegaraan negara asal pada warga negaranya yang tergabung di dalam ISIS. Namun pencabutan kewarganegaraan ini juga diterapkan kepada keluarga militan ISIS dengan mayoritas perempuan dan anak-anak, sehingga menghambat pemenuhan hak-hak dasarnya. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana status kewarganegaraan keluarga militan ISIS yang denasionalisasi pemerintah negara asalnya berserta solusi bagi keluarga militan yang telah kehilangan kewarganegaraanya. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini, ialah jenis metode penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian tulisan ini dapat disimpulkan bahwa tindakan denasionalisasi yang dilakukan negara asal berdasarkan Convention on the Reduction of Statelessness 1961 hanya berlaku kepada militan ISIS dan belum menjelaskan bagaimana status keluarga militan ISIS yang ikut dirampas kewarganegaraanya. Sampai dengan penelusuran terakhir yang dilakukan penulis, belum terdapat regulasi nasional negara asal atau internasional yang spesifik berkaitan dengan status kewarganegaraan keluarga militan ISIS. Kata Kunci: Keluarga Militan ISIS, Hak Atas Kewarganegaraan, Stateless.
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH KECAMATAN MENURUT UDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Anak Agung Ngurah Fajar Nugraha Pandji; I Wayan Parsa; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, September 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.504 KB)

Abstract

Large and the number of government affairs, it is not possible entirely administered by the central government, located in one place. To help the government affairs, state governments need assistance in the region to achieve the purpose of the State as defined in the preamble to the Constitution of the Republic of Indonesia 1945. Based on this background, the formulation of the problem is, Is there any delegation of authority from the Regent / Mayor or District / town. Using writing to the Government District normative. Tool District / City led by Chief District called. Chief District in carrying out his duties as the area receives delegation of authority from the Regent / Mayor. Chief District also always guided and refer to the same regulations as for example the Law, Government Regulation, Government Regulation and Regulation as seen from Autonomy system current.
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DI DESA ANTAP KECAMATAN SELEMADEG KABUPATEN TABANAN I Made Indrayana; I Wayan Parsa; I Nengah Suharta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.555 KB)

Abstract

Penulisan ini membahas tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten Tabanan. Permasalahan yang terjadi ialah pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Antap kurang optimal karena program kerja Desa dalam bidang pembangunan yang ada di Desa Antap terjadi ketimpangan dan tidak merata di masing-masing wilayah. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap kinerja Kepala Desa. Penulisan ini menggunakan metode empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa peran BPD malaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Antap dalam perencanaan bersama Kepala Desa menyusun arah dan kebijakan umum, dalam pelaksanaan program kerja desa khususnya dalam pembangunan dilakukan dengan monitoring dan turun langsung ke lapangan, dalam laporan pertanggungjawaban BPD memeriksa untuk diperbaiki dengan memberi tanda centang pada yang salah. Selain itu dalam melaksanakan pengawasan BPD menemukan kendala-kendala yang menghambat BPD didalam melaksanakan pengawasan yaitu mekanisme, komunikasi dan sumber daya.
PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP TANAH WARIS DI KABUPATEN BADUNG Ida Purnama Sari; I Wayan Parsa; I Ketut Suardita
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.565 KB)

Abstract

Perpajakan sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang merupakan perwujudan kewajiban kenegaraan dan sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan. Negara memperoleh pemasukan kas negara dari sektor pajak diantaranya melalui pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tarif BPHTB di Kabupaten Badung mengalami perubahan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.14 Tahun 2010 tentang BPHTB. Dengan ditetapkannya perda tersebut, timbul beberapa permasalahan, yaitu pelaksanaan pengenaan tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap tanah waris di Kabupaten Badung pasca pemberlakuan Perda No.28 Tahun 2013 cenderung menghambat pelaksanaan pengenaan tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengenaan tarif BPHTB tanah waris pasca pemberlakuan Perda Kabupaten Badung No. 28 Tahun 2013 adalah menyangkut perubahan tarif yang semula ditetapkan sebesar 1% (satu persen) kemudian diubah menjadi sebesar 0% (nol persen). Penetapan peraturan ini menimbulkan dua hal, Pertama, terjadi pembebasan beban pajak masyarakat untuk BPHTB tanah waris, Kedua, terjadi pengurangan sumber pendapatan pajak daerah Kabupaten Badung sebab pengenaan tarif pajak BPHTB tanah waris sebesar 0% (nol persen) atau ditiadakan. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pengenaan BPHTB tanah waris, antara lain terjadinya penafsiran keliru oleh pejabat dalam melakukan perhitungan dan pembayaran BPHTB waris, khususnya mengenai suatu peristiwa di mana seorang ahli waris atau para ahli waris berniat memberikan bagian warisannya kepada salah seorang ahli waris. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi mengenai peraturan-peraturan tersebut di dalam masyarakat.Kata Kunci : Pelaksanaan, BPHTB, Tanah Waris, Kabupaten Badung
PENGENAAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP KONSUMSI TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 80/PUU-XV/2017 Gusti Ayu Putu Dela Werdi Absari; I Wayan Parsa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.942 KB)

Abstract

Ketersediaan energi listrik merupakan penunjang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan bertambahnya konsumen tenaga listrik yang dapat menyokong penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Namun, pemungutan Pajak Penerangan Jalan ini dianggap merugikan para pengusaha. Oleh karenanya, pembuatan tulisan ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai ruang lingkup obyek dari Pajak Penerangan Jalan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pengenaan Pajak Penerangan Jalan terhadap konsumsi listrik yang dihasilkan sendiri setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XV/2017. Metode penelitian yang dipergunakan dalam tulisan ini yaitu metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum, dan pendekatan fakta. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil tulisan ini yaitu adanya kekaburan norma pada ketentuan mengenai Pajak Penerangan Jalan yang mengakibatkan terjadinya multitafsir karena dicampuradukannya kategori peruntukan dan sumber tenaga listrik, walaupun demikian pengenaan pajak terhadap konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang dalam hal ini merupakan obyek Pajak Penerangan Jalan memang dapat dilakukan selama diatur dalam undang-undang. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu perlu adanya rekonstruksi terhadap ketentuan Pajak Penerangan Jalan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar menjadi lebih relevan dan terciptanya kepastian hukum. Kata Kunci: Pajak Penerangan Jalan, Konsumsi Tenaga Listrik, Putusan Mahkamah Konstitusi
KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANGLI I Dewa Gede Herman Yudiawan; I Wayan Parsa; Kadek Sarna
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Februari 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.315 KB)

Abstract

In writing the journal entitled “The contribution of Restaurant Tax in Increasing the local revenue of Bangli Regency”, restaurant tax is one of the taxes taken by the regional government. In Bangli regency, restaurant tax is one of the local income that can later increase the local revenue of Bangli regency. the method which used is empirical law research method. There are some problems as How was the contribution of the restaurant tax in increasing the local revenue of Bangli regency and what factors that cause the differences between the target decided by the government with the realization of the income of Restaurant tax in Bangli regency. The contribution of restaurant tax toward the local revenue of Bangli regency from year to year is considered as very low. There are several factors that cause the small income of restaurant tax on Bangli regency, those factors are the law enforcement, materials and facility, society and culture factors. The local Bangli government has done some efforts to increase the revenue of the restaurant tax that is by giving administrative sanction to the restaurants which do not pay the tax and now has cooperation with Bangli prosecutor to take the tax.
Independensi Pengadilan Pajak Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia Ratih Wedhasari; I Wayan Parsa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 3 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah untuk mengkaji dan mendeskripsikan politik hukum pembentukan Pengadilan Pajak di Indonesia serta menelaah dan menganalisis sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia terhadap pengadilan pajak. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa politik hukum pembentukan Pengadilan Pajak menjadi hal penting serta kebutuhan filosofis akan upaya ditegakkannya konsep Negara Hukum yang menginginkan adanya penegakkan hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Penegakkan hukum dalam konteks ini adalah hukum dalam bidang perpajakan yang berkaitan dengan penegakkan hak dan kewajiban Negara dan rakyat guna terciptanya kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi para pihak. Kemudian, ketentuan yang termaktub dalam UU Pengadilan Pajak mengenai pembinaan organisasi dan pembinaan teknis dari Mahkamah Agung juga adiministrasi dan keuangan oleh Kementerian Keuangan tidak menggambarkan independensi dan kemerdekaan lembaga peradilan sebagaimana yang diamanatkan dengan Pasal 24 Ayat (1) UUD NRI 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman. Akibatnya, dengan menempatkan Pengadilan Pajak dalam “dua atap” kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif justru dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakmandirian penyelesaian sengketa pajak oleh hakim pengadilan pajak. Kata Kunci: Independensi, Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Pajak ABSTRACT The purposed of this journal aims to study and describe the legal politics of establishing a Tax Court in Indonesia and to examine and analyze the independence in the taf of judicialy power in Indonesia system. The writing method used in this jurnal is normative juridicial research method. The results of the study showed that the legal politics of establishing a Tax Court is an urgency and philosophical need for efforts to uphold the concept of a rule of law that wants law enforcement to be carried out by a judicial institution. Enforcement of law in this context is law of taxation at the field relating to the enforcement of the right and obligations of the Stated and the people in order to create legal objectives namely legal certainty, justice and benefits for justice seekers. Then, the provisions contained in the Tax Court Law regarding technical and the Judicial Authority Law. So that the Tax Court is placed in the "two roofs" of executive power and judicial power guidance as mandated by Article 24 Paragraph (1) of the 1945 Constitution, it is feared that it can lead to the independence of Tax Court judges in resolving tax disputes. Key Words: Independence, Judicial Power, Tax Court
PENERAPAN MARKA KOTAK KUNING DALAM PENGENDALIAN LALU LINTAS DI KOTA DENPASAR Ida Ayu Devi Putri Parahita; I Wayan Parsa; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, Jun 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karya Ilmiah ini berjudul “Penerapan Marka Kotak Kuning Dalam Pengendalian Lalu LintasDi Kota Denpasar” yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengaturan marka kotak kuningyaitu garis kuning silang yang baru-baru ini ada di daerah Denpasar yang berada disekitarperempatan jalan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34Tahun 2014 Tentang Marka Jalan. Namun kenyataanya dilapangan telah terjadi pelanggaran yangdilakukan para pengendara yang melintasi marka kotak kuning pada saat rambu masih menyala dantidak adanya tindakan dari polisi setempat. Penerapan marka kotak kuning ini agar masyarakat bisamematuhi peraturan lalu lintas yang berbentuk larangan agar menghindari terjadinya kemacetan danagar terciptanya lalu lintas yang tertib. Karya Ilmiah menggunakan metode penelitian hukumempiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Kesimpulan dari penulisanini adalah perlunya penegakan hukum terhadap para pengendara yang melakukan pelanggaranterhadap adanya larangan, sehingga masyarakat akan sadar hukum dan akan tertib hukum.
KONSOLIDASI TANAH SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS PEMANFAATAN TANAH PERKOTAAN SECARA OPTIMAL Ni Made Desy Ariyani; I Wayan Parsa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.128 KB)

Abstract

Wilayah perkotaan memiliki luas yang relatif tetap sementara kebutuhan akan tanah terus meningkat. Kelemahan dalam manajemen perkotaan memicu timbulnya spekulasi, pemanfaatan tanah secara tidak sah atau liar, serta perkampungan kumuh (slum area). Menghadapi konflik pertanahan di perkotaan yang tak kunjung usai, maka perlu dilakukan konsolidasi tanah sebagai kegiatan menata ulang penguasan tanah, penggunaan tanah dan pengadaan tanah yang memiliki tujuan meningkatkan kualitas lingkungan serta pemeliharaan sumber daya alam dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berperan secara aktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan konsolidasi tanah serta upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pemanfaatan tanah perkotaan secara optimal melalui konsolidasi tanah berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitan yuridis normatif dengan mengambil data sekunder melalui studi kepustakaan serta menggunakkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsolidasi tanah menggunakan sistem sukarela dan wajib. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pemanfaatan tanah perkotaan secara optimal dengan melakukan penataan kembali terhadap penguasaan, penggunaan serta pengadaan tanah. Kata Kunci: Konsolidasi Tanah, Pemanfaatan Tanah, Tanah Perkotaan Wilayah perkotaan memiliki luas yang relatif tetap sementara kebutuhan akan tanah terus meningkat. Kelemahan dalam manajemen perkotaan memicu timbulnya spekulasi, pemanfaatan tanah secara tidak sah atau liar, serta perkampungan kumuh (slum area). Menghadapi konflik pertanahan di perkotaan yang tak kunjung usai, maka perlu dilakukan konsolidasi tanah sebagai kegiatan menata ulang penguasan tanah, penggunaan tanah dan pengadaan tanah yang memiliki tujuan meningkatkan kualitas lingkungan serta pemeliharaan sumber daya alam dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berperan secara aktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan konsolidasi tanah serta upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pemanfaatan tanah perkotaan secara optimal melalui konsolidasi tanah berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitan yuridis normatif dengan mengambil data sekunder melalui studi kepustakaan serta menggunakkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsolidasi tanah menggunakan sistem sukarela dan wajib. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pemanfaatan tanah perkotaan secara optimal dengan melakukan penataan kembali terhadap penguasaan, penggunaan serta pengadaan tanah. Kata Kunci: Konsolidasi Tanah, Pemanfaatan Tanah, Tanah Perkotaan
Co-Authors A. A Gede Putra Indranata Dharma A. A. Gede Aditya Kusuma A. A. Titah Ratihtiari A.A. Ngurah Anom Chandra Cahyadi Anak Agung Ayu Candrawilasita Anak Agung Ngurah Bagus Kresna Cahya x Putera Anak Agung Ngurah Fajar Nugraha Pandji Arief Haryanto Ayu Putu Laksmi Danyathi Cok Istri Ida Andriani Cokorda Dalem Dahana Daniel Bagus Ariza Dentria Cahya Sudarsa Desi Adilia Wulandari Dewa Ayu Agung Chintya Devi Antari Diah Nandini, I Gusti Ayu Dolesgit, Ni Made Garnis Fauziyah Fauziyah Gde Bagus Taruna Satria Arimbawa Gusti Ayu Indira Chandra Mahayani Gusti Ayu Putu Dela Werdi Absari I Dewa Gede Arie Kusumaningrat I Dewa Gede Herman Yudiawan I Gde Sastra Winata I Gede Artha I Gede Deya Pramana I Gede Janitra Rad Winatha I Gede Sarta I Gede Yusa I Gst Ngr Alit Adhitya Prakasa I Gusti Agung Putra Wiryawan I Gusti Ayu Werdhiyani I Gusti Ketut Ariawan I Gusti Ngurah Gede Permana Putra I Gusti Ngurah Nangga Jaya Dininggrat I Ketut Adhi Erawan I Ketut Asmara Jaya I Ketut Suardita I Ketut Sudiarta I Made Aditya Dwi Arista I Made Fajar Pradnyana I Made Indrayana I Made Kresnayana I Made Ksema Dharma Yogata I Made Sudharma I Made Sugiarta Nugraha I Made Surya Permana Putra I Nengah Suharta I Nyoman Bagiastra I Nyoman Prabu Buana Rumiartha I Nyoman Sumardika I NYOMAN SUWIRYANATA I Putu Adi Sentana Janantara I Wayan Gede Phalosa Jitaksu Wahendra Ida Ayu Devi Putri Parahita Ida Ayu Iswariyati Ida Ayu Sintya Naraswari Manuaba Ida Bagus Paramaningrat Manuaba Ida Bagus Rehadi Yoya Brahmana Ida Purnama Sari Ika Widi Astuti, Ika Widi Kadek Devi Ayu Anggari Kadek Sarna Kadek Sarna Ketut Krisna Hari Bagaskara P. Ketut Sunianingsih Dharma Yanthi Komang Gede Dianaputra M.Pd S.T. S.Pd. I Gde Wawan Sudatha . Made Bella Meisya Prihantini Manuaba, Ida Bagus Gede Fajar Marwanto Meliana Putri Nathania Agatha Lukman Nengah Suharta Nengah Suharta Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati Ni Komang Devi Yurisia Dharmawati Ni Made Desy Ariyani Ni Made Dwita Setyana Warapsari Ni Made Emilia Ayu Safitri Ni Made Rai Sukardi Ni Made Trevi Radha Rani Devi Ni Nengah Adiyaryani Ni Putu Suci Vikansari Ni Wayan Melda Ika Damayanthi Ni Wayan N. Irish Samantha Devi M. Nyoman Edy Febriana Putu Dewi Maharani Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Indi Apriyani Ratih Wedhasari Rohmatul Hajiriah Nurhayati Sagung Putri M. E. Purwani Sagung Putri M.E.Purwani Supraba, Putu Ayu Adi Thomas John Kenevan Wahyudi, Dian Barry