Claim Missing Document
Check
Articles

Perlindungan Hukum Terhadap Pura Sebagai Kawasan Suci Dari Komersialisasi Budaya Untuk Pariwisata Ida Bhujangga Putri Vaisnava; I Wayan Rideng; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.2.2024.210-216

Abstract

The presence of tourism brings a new paradigm. To raise legal issues, so far the temple in this case as a holy place is often commercialized even though the temple itself is a sacred area for Hindus. How is the Regulation of the Temple as a sacred area from Commercialization of Culture for Tourism? and How is the Form of Legal Protection of the Temple as a sacred area from Commercialization of Culture for Tourism?, This research uses normative research. As a result, the form of legal protection of the temple as a sacred area from the commercialization of culture for tourism in Bali is in the form of prohibition of commercialization, setting limits and supervision, as well as the establishment of law enforcement and enforcement of sanctions in the form of formal law and the application of customary sanctions.
Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi Terhadap Kedudukan Anak Angkat Dalam Sistem Pewarisan di Bali (Studi Kasus Desa Adat Dalung) Rai Dharma Utama; I Nyoman Putu Budiartha; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.1.2025.118-123

Abstract

Inheritance land dispute is a problem that occurs due to the dissatisfaction of the heirs regarding the distribution of the inheritance inherited by the testator. This study is interesting to the following questions: 1) How to resolve inheritance disputes over the position of adopted children in the inheritance system in Bali? and 2) What are the causes of inheritance disputes in the inheritance system in Bali?. The purpose of the study is to understand the factors that cause the occurrence of Inherited Land Disputes, to find out the efforts to resolve Inherited Land Disputes Against the Position of Adopted Children ON the Inheritance System in Bali. This study uses an empirical legal research method by conducting direct research to Dalung Village, conducting interviews with informants at the location. The results of the study show that the factors that cause inheritance disputes in the inheritance system in Bali are that there are various parties who are dissatisfied with the distribution of inheritance, Dispute resolution efforts that can be carried out are through mediation, carried out by both parties to the dispute accompanied by kelian as a mediator
Perlindungan Hukum Tari Sanghyang Memedi Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Di Desa Adat Pangkung Karung Gede Kabupaten Tabanan I Gusti Made Agung Satria Putra; I Wayan Wesna Astara; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.2.2025.162-167

Abstract

Indonesia's arts and culture are diverse and valued as national treasures. Copyright law protects traditional cultural expressions owned by communal communities. The Sanghyang Memedi dance performed in Pangkung Karung Gede Traditional Village is one example of such expression. However, this dance is gradually being forgotten due to its sacred nature and limited performance opportunities based on Balinese customs and culture. The formulation of the problem raised is 1) How is the legal protection of Sanghyang Memedi dance in Pangkung Karung Gede Traditional Village, Tabanan Regency as a Traditional Cultural Expression? and 2) Factors that become obstacles in the legal protection of Sanghyang Memedi dance in Pangkung Karung Gede Traditional Village, Tabanan Regency as a traditional cultural expression? This research uses empirical legal research, namely the gap between a norm and the situation in society. The results of this study indicate that the Sanghyang Memedi Dance in the Pangkung Karung Gede Traditional Village of Tabanan Regency does not receive copyright protection because people do not understand its importance. To overcome this, the government needs to educate and collect information from artists and communities in the village.
Penerapan Sanksi Adat Kasepekang Akibat Perubahan Wangsa Dari Si Menjadi Gusti di Banjar Adat Kutaraga Desa Bongkasa Kabupaten Badung I Made Suwitra; I Kadek Yoga Ary Sagita; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.276-281

Abstract

Di Bali, tata adat dan norma-norma masyarakat diarahkan, dipelihara, dan diatur oleh sebuah lembaga yang dikenal sebagai Desa Adat. Pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Desa Adat dapat berakibat pada pemberian sanksi adat, yang dikenal sebagai Kasepekang. Kasepekang merupakan salah satu bentuk sanksi adat di Bali, di mana individu yang terkena sanksi tersebut akan mengalami pengucilan, pengasingan, atau pemecatan dari kegiatan di desa (Madesa). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kebangsawan yang ada di Bali. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini: (1) Bagaimana penerapan sanksi adat kasepekang di Desa Adat Kutaraga Desa Bongkasa dan (2) Bagaimana prosedur penerapan sanksi adat kasepekang di Desa Adat Kutaraga Desa Bongkasa?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yaitu melalui penelitian di lapangan dan data sekunder yaitu tulisan literatur para ahli dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan Wangsa di desa adat Kutaraga, tidak dapat diterima oleh masyarakat sehingga dijatuhi sanksi kasepekang. Hal ini diharapkan agar masyarakat sadar dan taat dengan pararem atau awig-awig yang telah menjadi kesepakatan masyarakat Banjar adat.
Hak Waris Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Bali di Desa Adat Renon Ni Kadek Ayu Cahya Yulandini; I Made Suwitra; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.338-345

Abstract

Awig-awig Desa Adat Renon dapat dinyatakan mempunyai keunikan dalam hukum adat waris yang berorientasi pada gender sehingga hak mewaris anak perempuan dan anak laki-laki sama. Di Bali, sistem keturunan patrilineal diikuti dimana hanya keturunan laki-laki yang akan menjadi pewaris dalam keluarga karena mengikuti garis keturunan ayah. Pokok persoalan dalam studi ini adalah (1) Bagaimanahak waris bagi anak perempuan di Desa Adat Renon? dan (2) Bagaimana hak tersebut diterapkan dalam proses pembagian warisan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menganalisis UU dan regulasi terkait dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang didapatkan langsung dari informan dan responden, serta data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik primer maupun sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Adat Renon, Bendesa Adat dan Masyarakat masih belum mengimplementasikan isi dari awig-awig dan Keputusan Pesamuhan Agung MUDP Bali Nomor 01//KEP/PSM/-3MDP Bali/X/2010. Hal ini disebabkan karena krama adat masih kuat dalam mempertahankan dresta, serta kebiasaan-kebiasaan dan menyesuaikan diri dengan kesepakatan dan situasi ekonomi keluarga.
Kedudukan Anak Luar Kawin Yang Tidak Diakui Ayah Biologis Dalam Mewaris di Desa Adat Tanjung Benoa Ni Kadek Dhea Pratiwi Duarsa; I Nyoman Putu Budiartha; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.346-353

Abstract

Sebaik-baik ciptaan Tuhan adalah kita, umat manusia. Per Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, status perkawinan orang tua mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kedudukan anak yang dilahirkan dalam suatu hubungan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini (1) Bagaimanakah status hubungan keluarga anak yang tidak diakui oleh ayah biologis dalam mewaris di Desa Adat Tanjung Benoa? dan (2) Bagaimanakah hak mewaris anak yang tidak diakui oleh ayah biologis di Desa Adat Tanjung Benoa?. Di wilayah Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, di Desa Adat Tanjung Benoa, terdapat seorang anak luar kawin yang tidak diketahui ayah kandungnya. Penelitian empiris adalah suatu jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat modern. Metode pengumpulan data yang menggunakan wawancara langsung dengan individu yang memenuhi syarat dapat digunakan sebagai panduan untuk hal ini. Berdasarkan temuan penelitian, di Desa Adat Tanjung Benoa, seorang anak dianggap sebagai anak tidak sah jika ayah kandungnya tidak mengakuinya sebagai anak sahnya. Anak seperti itu hanya mempunyai tanggung jawab moral dari ayahnya dan tidak mempunyai hak hukum untuk mewarisi. Oleh karena itu, aturan-aturan yang melindungi hak-hak anak di luar nikah harus dikodifikasikan dalam undang-undang.
Tindak Pidana Insider Trading Dalam Bisnis Sebagai Kejahatan Money Laundering Insider Trading Yolanda Hana Teli; I Nyoman Gede Sugiartha; Diah Gayatri Sudibya
Jurnal Analogi Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.7.3.2025.382-388

Abstract

Insider Trading adalah praktik pasar saham yang tidak adil yang melibatkan penggunaan informasi rahasia oleh manajer perusahaan yang, berdasarkan posisinya, dapat memperoleh keuntungan karena informasi tersebut tidak tersedia untuk umum. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal hanya melarang orang dalam dan pihak-pihak tertentu memperoleh informasi secara tidak sah. Sementara itu, seseorang yang memperoleh informasi tersebut tanpa melanggar hukum, misalnya seseorang yang mendengarkan percakapan orang dalam suatu emiten kemudian menggunakan informasi tersebut untuk melakukan transaksi, tidak dapat dijerat dengan pidana karena peraturan pidana terkait Insider Trading. Dapat dirumuskan permasalahan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan hukum hubungan antara tindak pidana Insider Trading dengan tindak pidana pencucian uang atau money laundering? dan (2) Bagaimana Insider Trading dalam bisnis sebagai kejahatan money laundering? Metode yang digunakan hukum normatif. UU No. 8 Tahun 1995 juga memuat ketentuan tidak menyeluruh yang digunakan untuk menentukan informasi apa saja yang tergolong informasi non-publik dalam Insider Trading. Oleh karena itu mengembangkan penerapan teori penyalahgunaan pengaturan Insider Trading perlu dikaji dalam rangka perlindungan investor dari praktik Insider Trading.
Socialization and Legal Education on Occupational Health and Safety at Assoka Wijaya Workshop, Tabanan Diah Gayatri Sudibya; Kade Richa Mulyawati
Community Service Journal of Law Vol. 1 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csjl.1.2.2022.100-104

Abstract

Universities carry out the Tri Dharma of Higher Education periodically, namely Teaching, Research, and Community Service. In terms of community service activities, there is a sense of caring from campus elements who know directly about the community. The aims of this research are as a form of the Lecturer's dedication to the community, provide opportunities for Lecturers to carry out direct service with partners to the target object, in this case in the Tabanan construction workshop to carry out one of the Tri Dharma Colleges in terms of community service, and improving cooperative relations between universities, the community, and/or companies employing employees.The implementation methods carried out in community service are directly meet partners, discussions with workers and the administration about working time. The result shows that the existence of occupational safety and health regulations which are the operational standards of implementation for the workshop company in Tabanan, after socialization and legal counseling were held, where the company leadership understood and understood the existence of the law governing occupational health and safety and company leaders prepared physical facilities and non-physical company to maintain the safety of its employees. Moreover, if the company leadership does not prepare by the law's mandate, it will be subject to imprisonment or fines. Workers who are not accustomed to using PPE after socialization and legal counseling have been carried out are very understanding and understand that work-related work safety is not only for themselves but also for their families and environment.
Assistance and Legal Counseling in Agribusiness Cooperation Agreements Between Farmers and Bali Bali / PT. Suji Wood Leaves According to the Provisions of Article 1313 of KUHPERDATA Diah Gayatri Sudibya; Kade Richa Mulyawati
Community Service Journal of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Community Service Journal of Law
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csjl.2.2.2023.60-65

Abstract

Community Service as stated in the Higher Education Tri Dharma, is an activity that aims to help the community in several activities without expecting any kind of imbalance. In community service for the 2023 academic year, we from the UNWAR PKM Team provided assistance to young and old group farmers with Bulan Bali/PT Daun Kayu Suji in making a cooperation agreement. We are from UNWAR PKM Team, in carrying out this community service, found problems in business cooperation between farmers and Bulan Bali/ PT Daun Kayu Suji namely: 1. Parties do not understand the existence of a standard agreement as an agreement in business relations in accordance with the provisions of the law. 2. All this time the parties are in a business relationship, loyalty only relies on self-confidence and according to conscience. Based on the problems mentioned this PKM have some objective that are as a form of the Lecturer's dedication to the community, provide opportunities for lecturers to carry out direct service with partners to the target object, improving cooperative relations between universities and the community and/or companies that employ employees. The method that used in this PKM namely, directly meet partners to see directly the workplace situation at the Bali Moon company, discuss with the parties who will make a work agreement, the PKM implementation team can apply the methods used to carry out socialization and legal counseling regarding agreements.
PKM Legal Assistance In Efforts To Inventory Traditional Cultural Expressions In The Traditional Village Of Pangkung Karung Gede, Pangkung Karung Village, Kerambitan Sub-District, Tabanan District, Bali Province Diah Gayatri Sudibya; I Wayan Werasmana Sancaya; Kade Richa Mulyawati
Community Service Journal of Law Vol. 3 No. 1 (2024): Community Service Journal of Law
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csjl.3.1.2024.18-23

Abstract

In community service for the 2024 academic year, we from the PKM UNWAR Team provided assistance to the community and traditional artists in Pangkung Karung Gede Village, Kerambitan District, Tabanan Regency, in terms of obtaining intellectual works in the form of art and culture owned by communal communities or also known as Traditional Cultural Expressions. One of the Traditional Cultural Expressions is the Sanghyang Memedi Dance of Pangkung Karung Gede Traditional Village, Tabanan Regency. Over time the dance began to be forgotten because it was included in the category of sacred dance in Balinese customs and culture, so it could only be danced at certain times. In this community service, where the community wants legal assistance in recording Copyright for Sanghyang Memedi Dance in Pangkung Karung Gede Traditional Village, Tabanan Regency has not been implemented, this is due to the lack of legal understanding of the community and cultural factors of the community who still consider recording to be of little benefit. We from the PKM UNWAR Team, in carrying out this community service, found that the problem is that the knowledge and ability of human resources in an effort to inventory traditional cultural expressions in the Pangkung Karung Gede Traditional Village is not optimal. Based on the above problems, we, from PKM UNWAR, are determined to provide assistance to the parties in making a cooperation agreement to avoid unwanted things in the future, so that cooperation can be carried out properly.
Co-Authors A.A Sagung Laksmi Dewi A.A Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Dita Intan Pertiwi Anak Agung Gde Chandra Wiratama Anak Agung Krisna Kumala Dewi Anak Agung Ngurah Bagus Arya Bhaskara Aprianus Mario Deno Arini, Desak Gde Dwi Audina Rahma Bujangga Agus Arif Pranata Cinta Saraswati Dessy Lina Oktaviani Suendra Dessy Lina Oktaviani Suendra Dewa Ayu Dwi Diah Novita Dewi Dewi, A.A Sagung Laksmi Gaviota Adrian Yohan GD. Bagus Maesha Kumara Gede Arya Aditya Darmika Gede Mahesa Priyambada Kusuma Gusti Ayu Putri Pratiwi I Dewa Ayu Diah Permatasari I Dewa Ayu Diah Permatasari I Gede Pasek Darsana Wiratama I Gede Suka Widyantara I Gede Yoga Paramartha Duarsa I Gede Yudha Rana I Gusti Agung Gede Pramudia Anggara Deva I Gusti Agung Gede Pramudia Anggara Deva I Gusti Ayu Intan Chandra Dewi I Gusti Ketut Sri Astiti I Gusti Made Agung Satria Putra I Kadek Ambara Putra I Kadek Bagus Indra Pramana Putra I Kadek Bagus Indra Pramana Putra I Kadek Dwipyana I Kadek Warga Pernada I Kadek Wisnu Dwipayana Ariska I Kadek Yoga Ary Sagita I Ketut Maharata Adi Putra I Ketut Sukadana I Made Agus Widiana I Made Arjaya I Made Darma Temaja I Made Sepud I Made Sepud I Made Suriana I Made Suwitra I Made Yasa Wahyuda I Nengah Sunaradana I Nyoman Budiartha I Nyoman Putu Budiartha I Nyoman Satria Perwira I Nyoman Sujana I Nyoman Sukandia I Putu Aldi Wiryatama I Putu Bayu Permana I Putu Endar Pranata I Putu Hendra Setyawan I Putu Wahyu Putra Suryawan I Wayan Agus Rama I Wayan Arthanaya I wayan Denny Syaputra I Wayan Ery Prayana Murtiawan I Wayan Rideng I Wayan Subawa I Wayan Sumartika I Wayan Werasmana Sancaya I Wayan Wesna Astara Ida Ayu Adi Iin Yuliandari Ida Ayu Putu Widiati Ida Bagus Trisnha Setiaawan Ida Bhujangga Putri Vaisnava Kadek Diki Putra Wardana Kadek Dwi Gita Cahyani Kadek Teddy Hendrawan Karma, Ni Made Sukaryati Ketut Rai Mahajony Kharisma Nanda Sattwika Komang Angga Pradana Komang Gede Dicki Saputra Made Ipunk Dwi Kusuma Made Yunanta Hendrayana Mulyawati, Kade Richa Ni Gusti Ketut Sri Astiti, Ni Gusti Ketut Sri Astiti, Ni Kadek Ayu Cahya Yulandini Ni Kadek Dhea Pratiwi Duarsa Ni Kadek Madya Yani Ni Kadek Putri Juniari Ni Kadek Ratna Dewi Ni Kadek Yuli Adeani Ni Komang Tri Intan Suaristiwayani Ni Luh Anggani Nata Purnami Ni Luh Gede Astari Dewi Ni Luh Made Noviantini Ni Made Gita Iswariyani Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Made Puspasutari Ujianti Ni Putu Indah Pratiwi Ni Putu Lalitha Candra Laksmi Ni Putu Sawitri Nandari Ni Wayan Setiari Nyoman Andi Widjaya Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi Putu Ayu Sintya Pradnya Dewi Putu Diah Premana Putri Putu Pebri Theresia Ananda Putu Wahyu Permana Rafael Aza Pramesuari Rai Dharma Utama Ratu Muti’ah Ilmalia Ratu Muti’ah Ilmalia Rezky Ayu Saraswati Simon Nahak Sugiartha, I Nyoman Gede Sujana, I Nyoman Tia Nur Larasati Widiati, Ida Ayu Putu Yolanda Hana Teli