Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.868
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Ilmiah METADATA LEGAL BRIEF CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Jurnal Al-Hikmah INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Jurnal Meta Hukum SASI
Mukidi, Mukidi
Universitas Islam Sumatera Utara
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WALIKOTA BINJAI DALAM MEMBERIKAN BANTUAN SOSIAL KEPADA MASYARAKAT PADA SAAT PANDEMI COVID-19 DI KOTA BINJAI (Studi Perspektif Tentang Peraturan Walikota Dalam Pemberian Bantuan Sosial) Firmansyah Putra Surbakti; Marzuki Marzuki; Mukidi Mukidi
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 3 (2021): Edisi bulan September 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Social assistance is the provision of assistance that is not continuous and selective in the form of money / goods to the community with the aim of improving the welfare of the community. The formulation of the problem in this thesis is how the Binjai Mayor's policy implementation in providing social assistance, the human resource capacity of the Social Service in distributing social assistance, procedures and mechanisms for distributing social assistance. This type of research is a normative juridical research which is based on statute and empirical juridical research by conducting interviews with staff / employees of the Binjai Social Service. The data analysis was carried out qualitatively, which is a form of analysis that does not rely on numbers but on sentences. The conclusion in this paper is carried out using deductive-inductive thinking logic, which is done with the theory used as a starting point for conducting research. The results showed that the implementation of the Binjai Mayor's policy in providing social assistance is that social assistance can be given to individuals or families that cannot be planned in advance and in providing social assistance, the Regional Government still pays attention to regional financial capabilities. The ability of the Social Service's human resources in distributing social assistance is a committee formed to collect data and distribute social assistance to underprivileged residents affected by Covid-19 in Binjai City, which is tasked with coordinating the planning of distributing social assistance to less fortunate people affected by Covid-19 in Binjai City The procedures and mechanisms for distributing social assistance are that potential recipients are people who are included in the RT / RW data collection and are in Kelurahan / Desa, have lost their livelihoods in the midst of the corona pandemic, prospective recipients are not registered as other recipients of social assistance from the central government.
PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT WANPRESTASI PIHAK PENYEDIA BARANG DAN JASA MELALUI ELEKTRONIK KEPADA PEMERINTAH PERSFEKTIF PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Muhammad Ikhsan Siregar; Mukidi Mukidi; Ibnu Affan
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 3 No. 3 (2021): Edisi bulan September 2021
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The procurement of goods/services is funded from the State/Regional Revenue and Expenditure Budget (APBN/APBD), and generally always increases from year to year. Likewise, the components of APBN/APBD expenditure in the form of capital expenditure (investment)/direct expenditure, the implementation of which is carried out through the procurement of goods/services. The formulation of the problem in this thesis is how to procure government goods/services through electronic procurement services to the government, how to resolve disputes due to default on government procurement of goods/services through electronic procurement services to the government, how legal solutions are carried out in government procurement of goods/services. through electronic services. The research method used is descriptive analysis that leads to normative juridical legal research, namely research conducted by referring to legal norms, namely researching library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results show that the procedure for procuring government goods/services through the government electronic procurement services is regulated in Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services which has been fully and in sufficient detail in the process. government procurement of goods/services. Settlement of disputes due to default on government procurement of goods/services through electronic procurement services to the government, namely if the parties commit acts that are not in accordance with the provisions for procurement of goods and services based on Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Procurement of Goods/ Government services, will be subject to sanctions in the form of administrative sanctions, sued for compensation / being sued in a civil manner.
EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN PT. SINAR MAS MULTI FINANCE (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK/2019) Agus Pratama; Mukidi Mukidi; Mustamam Mustamam
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga pembiayaan konsumen merupakan salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang komsumtif yang dibutuhkannya. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana wanprestasi debitur dalam perjanjian fidusia antara debitur dan perusahaan pembiayaan selaku kreditur dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK, bagaimana eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan selaku kreditur, bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur atas eksekusi objek jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK. Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah pengaturan hukum wanprestasi dalam perjanjian fidusia antara debitur dan perusahaan pembiayaan selaku kreditur dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK adalah tunduk kepada KUHPerdata sesuai dengan syarat sahnya perjanjian Pasal 1319, Pasal 1320 dan Pasal 1338 diikuti serta ketentuan dalam Keppres 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Bentuk perlindungan hukum akibat eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh perusahaan danjika sudah lewat waktu yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan untuk melunasi hutangnya debitur tidak melunasi, maka objek jaminan akan dilelang. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 441 K/Pdt.Sus-BPSK adalah hubungan hukum antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan yaitu perjanjian pembiayaan, sehingga apabila satu pihak tidak memenuhi atau melanggar perjanjian tersebut maka menimbulkan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dan lelang angsuran fidusia (mobil) bukan masalah sengketa konsumen maka merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk menyelesaikannya bukan merupakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memutus perkara tidak sesuai dengan kewenangan yang ada.
ANALISIS YURIDIS PENDIRIAN DAN PENDAFTARAN PERSEROAN PERSEORANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DIHUBUNGKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2021 Mukhtar Leo Harahap; Yamin Lubis; Mukidi Mukidi
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perseroan perorangan akan memperoleh status badan hukum setelah mendaftarkan pernyataan pendirian dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.Rumusan masalah adalah bagaimana pengaturan pendirian dan pendaftaran Perseroan menurut Undang-Undang Cipta  Kerja  Dihubungkan  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, bagaimana mekanisme pendirian dan pendaftaran Perseroan menurut Undang-Undang Cipta  Kerja  Dihubungkan  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, bagaimana akibat ketentuan Undang-Undang Cipta  Kerja  Dihubungkan  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dalam pendirian dan pendaftaran Perseroan.Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan pendekatan yuridis normatif. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah pengaturan pendirian dan pendaftaran Perseroan menurut Undang-Undang Cipta  Kerja  Dihubungkan  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 bahwa dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Mekanisme pendirian dan pendaftaran perseroan menurut Undang-Undang Cipta  Kerja  dihubungkan  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 adalah dimungkinan pendirian perseroan oleh satu individu dan tidak ada ketentuan batas modal minimum, maka resiko gagal pembayaran oleh perseroan sangat mungkin terjadi. Pengaturan ini berpotensi mengakomodasi kerentanan terhadap ketidakmampuan memberikan jaminan kemampuan pembayaran pada pihak ketiga karena tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang kreditur. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan modal yang bisa dijadikan sebagai sarana kepentingan pelunasan piutang kreditur. Dengan demikian akan sulit bagi perseroan untuk memperoleh modal dari pihak luar (perbankan), terutama untuk jumlah yang besar. Akibat ketentuan Undang-Undang Cipta  Kerja  Dihubungkan  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 dalam pendirian dan pendaftaran Perseroan telah terjadi perluasan definisi terhadap konsep Perseroan Terbatas, sehingga terdapat entitas usaha perseroan perorangan dalam bentuk usaha mikro kecil (UMK).
ANALISIS KEWENANGAN KURATOR DALAM PENYELESAIAN UTANG DEBITUR TERHADAP KREDITUR AKIBAT KEPAILITAN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1021/K/Pdt. Sus-Pailit/2018) Patar Bronson Sitinjak; Mukidi Mukidi; Adil Akhyar
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan mengenai pengurusan dan pemberesan pembagian harta pailit dapat dilihat dari defenisi kurator. Dalam Pasal 1 ayat (5) UU Kepailitan yang dimaksud dengan kurator adalah “Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 15 ayat (1), bahwa dalam putusan pailit, maka wajib diangkat kurator. Langkah yang dilakukan kurator dalam proses pengurusan harta pailit adalah dilakukan pengunguman dan rapat kreditor, melanjutkan usaha (On Going Concern), rapat verifikasi (pencocokan piutang), perdamaian. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara No. 1021/K/PDT.Sus-Pailit/ 2018, yakni dengan mempertimbangkan dalil-dalil dari permohon kasasi.
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN UTANG DEBITOR YANG TELAH JATUH TEMPO TERHADAP KREDITOR MELALUI KEPAILITAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020) Riza Eiflal; Mukidi Mukidi; Ibnu Affan
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 1 (2022): Edisi bulan Januari 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepailitan selalu menimbulkan akibat, baik bagi kreditor maupun bagi debitor. Secara lebih luas kepailitan akan membawa dampak yang besar dan penting terhadap perekonomian suatu negara yang dapat mengancam kerugian perekonomian negara yang bersangkutan.Rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan penyelesaian utang terhadap debitor yang telah jatuh tempo dalam perspektif hukum kepailitan, bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian utang debitor terhadap kreditur yang telah jatuh tempo dalam perspektif hukum kepail berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020, bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian utang debitor terhadap kreditur dalam kasus kepailitan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder dengan melakukan analisis kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan adalah Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 654 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 dalam pertimbanan hukumnya menyebutkan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum yang menyimpulkan tagihan pemohon pailit belum jatuh tempo/waktu karena di dalam nota penyerahan barang elektronik secara eksplisit tidak menentukan (tidak disebut) tanggal tertentu batas pembayaran dan tidak ada kesepakatan jangka waktu batas akhir pelunasan tagihan atas barang yang telah diterima oleh termohon pailit. Menurut majelis hakim Mahkamah Agung bahwa apabila tanggal pelunasan barang tidak ditetapkan maka berlakulah Pasal 1281 KUHPerdata sebagai pedoman dan nyatanya termohon pailit telah menerima barang senilai Rp1.260.124.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, dan pemohon pailit telah melakukan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Termohon Pailit agar melunasi utangnya namun tetap tagihan tidak dibayar sehingga dengan demikian unsur tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, telah terbukti yaitu utang termohon pailit kepada pemohon pailit.
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN PENDAMPING DAN PENERJEMAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DENGAN KORBAN DIFABEL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Dodi Zulkarnain Hasibuan; Mukidi; Marlina
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 2 (2022): Edisi Bulan Mei 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seorang penyandang difabel yang mengalami perkosaan, maka akan dimintai keterangan perihal kejadian perkosaan tersebut dan dalam prakteknya seorang difabel dalam memberikan keterangan didampingi oleh seorang penerjemah. Permasalahan adalah bagaimana pengaturan hukum tentang pendamping dan penerjemah terhadap korban difabel dalam penyidikan perkara pemerkosaan di kepolisian, bagaimana kedudukan pendamping sebagai penerjemah terhadap korban difabel dalam penyidikan erkara pemerkosaan di kepolisian sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bagaimana hambatan pendamping sebagai penerjemah dan penyidik dalam mengambil keterangan difabel sebagai korban pemerkosaan. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif.. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Penerjemah adalah orang yang mengetahui bahasa korban sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman selama proses penyidikan maupun persidangan. Kedudukan pendamping adalah memberikan advokasi nonlitigasi terhadap korban dan keluarga sebagai bentuk dampingan psikologis, menganalisa BAP dan pasal-pasal yang digunakan sebagai dakwaan, memprediksikan kemungkinan-kemungkinan pernyataan saksi dan korban yang akan disanggah dalam proses persidangan, memastikan pernyataan saksi dan korban untuk memberikan keterangan yang konsisten sesuai dengan BAP di pengadilan. Berdasarkan pembahasan maka diperoleh kesimpulan Hambatan-hambatan yang ditemui oleh pendamping, penerjemah dan penyidik dalam penyidikan perkara pemerkosaan terhadap korban difabel adalah korban yang tidak berpendidikan akan menyulitkan penerjemah dalam memahami maksud-maksud korban serta penerjemah sulit memahami maksud korban difabel. Korban difabel cenderung akan diam dan hanya akan bercerita kepada orang yang dikenalnya saja dan jika dia merasa nyaman dan aman.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU MEMPERDAGANGKAN PANGAN YANG TELAH KADALUARSA (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1984 K/Pid.Sus/2018) Qory Oloan Siregar; Marlina Marlina; Mukidi Mukidi
Jurnal Ilmiah METADATA Vol. 4 No. 3 (2022): Edisi Bulan September 2022
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berkaitan dengan tindak pidana memperdagangkan pangan yang telah kadaluarsa, maka apabila pelaku usaha merugikan konsumen, maka pengusaha yang karena lalainya tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dimana bahan atau data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan dianalisa dengan menggunakan prosedur logika ilmiah yang sifatnya kualitatis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana memperdagangkan pangan yang telah kadaluarsa adalah Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana memperdagangkan pangan yang telah kadaluarsa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1984 K/Pid.Sus/2018 adalah dipidana denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan pangan yang rusak, cacat atau bekas tercemar. Pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan tanpa izin edar berdasarkan putusan Nomor 1984 K/Pid.Sus/2018 adalah semua unsur dari Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah terpenuhi.
Membangun Potensi Wilayah Kepariwisataan Untuk Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Obyek Wisata Pesisir Pantai Dan Sungai Kabupaten Serdang Bedagai Mukidi Mukidi; Marzuki Marzuki; Ibnu Affan
Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 3, No 3 (2022): Edisi September 2022
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v3i3.5952

Abstract

STRATEGI UTILIZATION LITERASI OF DIGITAL DALAM BELA NEGARA UNTUK PEMBENTUKAN KARAKTER MAHASISWA GUNA MEMELIHARA STABILITAS NASIONAL Mukidi mukidi; Nelvita Purba; Joharsah Joharsah
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i2.3066

Abstract

Bela negara bukanlah hanya merupakan tugas daripada TNI-Polri, dan juga bukan hanya tugas para petinggi negara, namun merupakan tugas dan kewajiban semua pihak sebagai warga negara Indonesia (WNI).Bela negara wajib dilaksanakan pada pendidikan tinggi setingkat mahasiwa untuk mewujudkan ketahanan nasional. Mencermati situasi dan kondisi diera milinial di lingkungan masyarakat dihadapkan mewabahnya Pandemi Covid-19 mahasiswa Indonesia dalam bela negara khususnya dalam melaksanakan proses belajar dan kegiatan lainnya yang terkait kegiatan awal bela negara tidak dapat melaksanakan kegitan bertatap muka secara langsung karena sudah ditetapkan oleh protokol kesehatan dengan  physical distancing dan social distancing  untuk mencegah penularan Covid -19. Dengan Kondisi yang terjadi akibat Covid-19 maka dalam melaksankan bela negara dengan strategi  melalui  utilization literasi of digital.Metode Penelitian yang   yang digunakan dalam penelitian ini adalah   hukum normatif (yuridis normatif), yuridis sosiologis dan empiris .Dari hasil Penelitian dapat dikemukakan bahwa: Strategi bela negara melalui utilization literasi of digital yang dilaksanakan mahasiswa dimasa pandemi Covid-19. Strategi ini dilaksanakan sesuai program pemerintah yaitu bela negara dengan mematuhi ketentuan protokol kesehatan sehingga  tujuan bela negara mahasiswa melaui pemanfatan litersi digital khusunya dalam melaksanakan proses belajar tidak tehambat, mencegah penularan Covid-19.Peran pemerintah terhadap dampak dari belajar daring ini, dengan meningkatkan prasarana seperti akses penunjang internet bagi mereka yang sulit untuk menagakses internet dan membantu perekonomian masyarakat dimasa pandemi dengan bantuan untuk pelajar atau bagi guru.  Karna para siswa dan mahasiswa adalah penerus bangsa kita kelak dan jangan biarkan kita kalah oleh Covid 19 ini. Untuk itu harus tetap semangat dan rajin belajar walaupun dimasa pandemi untuk menjadi generasi emas penerus bangsa untuk mewujudkan stabiltas dan ketahanan nasional yang tangguh Kata Kunci : Bela negara, Utilization  Literasi Of Digital 
Co-Authors Adil Akhyar Ady Ranto, Eko Agus Pratama Ahmad, Akiruddin Akhyaruddin Akhyaruddin Andi Ananta Grilya Utama Asido Selamat Nababan Asrul Rinaldi Binti Seli, Noor Zainee Danial Syah Dodi Zulkarnain Hasibuan Dodi Zulkarnain Hasibuan Duarjon Simalango Eko Ady Ranto Era Dany, Bina Era Dany Erniyanti Erniyanti Fahrul Rozi Nasution Farhan, Raditya Firmansyah Putra Surbakti H.M.Yamin Lubis Harahap, Irsyad Hamdi Harahap, Nurasia Hefi Bachri Humala Sitinjak Ibnu Affan Ibnu Affan Ibnu Affan Ibnu Affan Ikhtiar Elfasri Gulo Ismed Batubara, Ismed Joharsah Joharsah Jonizar Jonizar Lubis, M. Faisal Rahendra Mahmud Mulyadi Maksum Marlina Marlina, Marlina Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Miftahuda Dizha Fezuono Miroharjo, Didik Muhammad Hendrik Muhammad Ikhsan Siregar Muhlizar Muhlizar Mukhtar Leo Harahap Mukhtar Leo Harahap Muliadi Mursal Mustamam Mustamam Mustamam Mustamam Mustamam Mustamam, Mustamam Narsyah Agustian Nelvita Purba Nila Afningsih Novi Kesumawati Nurasiah Nurasiah Nurhayati Nurhayati Patar Bronson Sitinjak Patar Bronson Sitinjak Pramono, Rudy Purba, Nelvitia Qory Oloan Siregar Ramadhan Helmi Riza Eiflal Riza Eiflal Saiful Syam Saiful Syam Saragih, Emy Eliamega Sinaga, Nelly Azwarni Siregar, Muhammad Ikhsan Sri Rizki Hayaty Surbakti, Firmansyah Putra Sutrisno Sutrisno Syahrul Bakti Harahap Syarifah Syarifah Taufiq Wahyudi Teuku Nasli Wahyudi, Taufiq Yamin Lubis