Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.868
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Ilmiah METADATA LEGAL BRIEF CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Jurnal Al-Hikmah INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW (IJOSPL) Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Jurnal Meta Hukum SASI
Mukidi, Mukidi
Universitas Islam Sumatera Utara
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pid.Sus/2018) Akhyaruddin Akhyaruddin; Marzuki Marzuki; Mukidi Mukidi
Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Edisi Juli 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jmh.v2i2.420

Abstract

Tindak pidana pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan delik tindak pidana pencucian uang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian uang dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pid.Sus/2018 diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana narkotika dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pid.Sus/2018 adalah kendala yuridis dan kendala teknis. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pid.Sus/2018 adalah seluruh unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH KURATOR ATAS TINDAKANNYA YANG MERUGIKAN BUNDEL PAILIT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 2081/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst) Duarjon Simalango; Marzuki Marzuki; Mukidi Mukidi
Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Edisi Juli 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jmh.v2i2.422

Abstract

Kewenangan Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kewenangan kurator terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit adalah melakukan pengurusan atau pemberesan harta pailit dan dalam melaksanakan tugas maupun kewenangannya diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan dari hakim pengawas. Tugas membereskan antara lain adalah menjual harta pailit dan hasil penjualan itu dibagikan kepada kreditor secara proporsional. Perlindungan hukum terhadap kurator perusahaan yang telah dinyatakan pailit menghadapi debitur pailit yaitu atas pelaporan kepada pihak kepolisian maka berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 50 KUHP dapat menjadi dasar terhadap terjaminnya pelaksanaan tugas dari Kurator.Kesimpulan dari pembahasan adalah pertimbangan hakim atas tindak pidana yang dilakukan oleh curator dalam memutuskan Perkara Nomor : 2081/Pid.B/2011/PN.JKT.PST terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan, pelaku dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA MELALUI FUNGSI ASESMEN DALAM UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Di Kepolisian Sektor Aceh Selatan) Mustamam Mustamam; Hefi Bachri; Mukidi Mukidi
Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Edisi Juli 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jmh.v2i2.425

Abstract

Wajib lapor pecandu narkotika sebagai sebuah upaya untuk memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pengaturan hukum asesmen dalam upaya penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Mekanisme assesmen terpadu dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkotika pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hambatan asesmen dalam upaya penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi dirsi sendiri di antaranya, Kontradiksi pengaturan Pasal tentang rehabilitasi. Upaya mengatasi hambatan adalah diperlukannya peninjauan kembali regulasi yang sekiranya memberatkan pelaksanaan program terutama mengenai waktu maksimal pengajuan permohonan asesmen terpadu oleh penyidik
ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DIVERSI DALAM PERADILAN PIDANA ANAK ATAS TINDAK KEJAHATAN PIDANA PENGANIAYAAN DI INDONESIA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gunung Sitoli) Ikhtiar Elfasri Gulo; Mukidi Mukidi; Mustamam Mustamam
Jurnal Meta Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Edisi Juli 2023
Publisher : LPPM YPITI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47652/jmh.v2i2.426

Abstract

Penerapan prinsip diversi dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak secara yuridis formil telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pengaturan hukum diversi dalam peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli o berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidanan Anak, Perma No. 4 tahun 2014 tentang Tata Cara, PP No. 65 Tahun 2015 tentang pedoman diversi dengan cara melakukan Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan, Tahap Pemeriksaan di Pengadilan. Diversi diterapkan sejak keluarnya Perma No. 04 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi dilakukan hanya untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang ancaman hukuman tindak pidana tersebut dibawah 7 (tujuh tahun) dan bukan pengulangan tindak pidana. Pelaksanaan diversi terhadap dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum didasari adanya laporan dan pihak Penyidik membuat BAP, lalu Bapas melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas) di lingkungan rumah pelaku, Bapas mengeluarkan surat rekomendasi untuk layak atau tidaknya proses diversi dan surat tersebut diserahkan kepada Penyidik, Penyidik melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan diversi, lalu hasil diversi dituangkan dalam bentuk surat yang hasil dari diversi tersebut selanjutnya diserahkan ke Pengadilan yang nantinya Pengadilan membuat surat penetapan bahwasanya diversi berhasil dilakukan.
Implementasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi PT. Virginia Indonesia Rubber Company) Harahap, Irsyad Hamdi; Mukidi, Mukidi; Lubis, M. Faisal Rahendra
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 5, No 2 (2024): Edisi Juni 2024
Publisher : universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v5i2.9441

Abstract

Government's Law Strategy in Dealing With Global Recession Turmoil 2023 to Strengthen Society's Economy Mukidi, Mukidi; Purba, Nelvitia; Nurasiah, Nurasiah; Muhlizar, Muhlizar; Binti Seli, Noor Zainee
SASI Volume 30 Issue 1, March 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v30i1.1872

Abstract

Introduction: The threat of a global economic recession in 2023 has been a topic of discussion lately. Various forms of trade both domestically and abroad are predicted to experience a decline. Of the potential economic threats that can occur due to two factors, both external and internal.Purposes of the Research:  This study aims to analyze the Government’s law strategy in dealing with global recession turmoil 2023 to strengthen society’s economy in Indonesia.Methods of the Research: To analyze the problems in this article, the author uses empirical legal research types and then analyzes them with descriptive-analytic methods and uses a statutory approach related to the case approach as well as a philosophical, sociological approach. and juridical.Results of the Research: Facing these alarming global conditions, the Government of Indonesia has taken concrete steps, including by issuing Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 Concerning Job Creation (Perpu Cipta Kerja), which was promulgated on December 30, 2022, LN. 2022/No.238, TLN No.6841. The Job Creation Perpu contains content material that is loaded with the interests of the Indonesian state and people and in optimizing public services there is no violation of the law or the constitution, for the steps taken by the President. Our legal system has also regulated further procedures after the Perpu is promulgated, through the legal mechanisms and procedures that apply in parliament. It is time for us to see phenomena based on real facts and data clearly, based on academic logic. Not just an analysis without facts and different origins.
Kedudukan Anak Perempuan dalam Pembagian Harta Warisan menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn) Saragih, Emy Eliamega; Mustamam, Mustamam; Mukidi, Mukidi
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 2, No 2 (2019): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Desember
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (661.132 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v2i2.92

Abstract

The problem in this study, regarding the position of girls in the distribution of inheritance law according to Islam, concerning inheritance rights of siblings of fathers who leave a daughter in the perspective of Islamic law and on the basis of judges' consideration in determining the determination of heirs in the decision of case register No. 40/Pdt.G/2017/PA.Mdn. This research is a normative juridical approach with a case approach by analyzing Decision No. 40/Pdt.G/2017/PA. Mdn). The data source of this research is secondary data obtained from the results of library research. Data analysis used in this study is qualitative data analysis. Based on the research results obtained, that the position of girls in the distribution of inheritance law according to Islam is the same as that of boys, namely both have the right to inherit the inheritance of their parents or relatives. It's just that, the male portion is bigger than the female part, which is two parts of the two girls. The inheritance rights of the father's siblings who leave a daughter in the perspective of Islamic law are based on bi ghairihi asabah, because they inherit from men and women together. The basis of the judge's consideration in determining the determination of the heir in the decision of case register No. 40 / Pdt.G/2017/PA.Mdn, is Article 174 paragraph (2) KHI and Al-Quran Letter of Examination verse 176. The panel of judges has mistakenly interpreted the substance of the Examination paragraph 176 and also interpreted the provisions of Article 174 paragraph (2) KHI.
Legal Analysis of Administrative Sanction Principles for Environmental Permit Abuse Mukidi Mukidi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 20 No. 1 (2021): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v20i1.3391

Abstract

In the administrative legal system of a country, the granting of permits for certain types of business activities by the public is a authority held by the government. In the process of granting permits by the government, once the requirements set by individuals or legal entities within the community are met, there are certain principles that must not be violated by the permit recipients. Violations committed in the realm of state administration lead to administrative sanctions. These sanctions range from warnings, compensation, non-renewal of permits, and even revocation of permits to prevent the business from operating again. The abuse of the granted permits is often carried out by corporations in their activities related to environmental protection and management. The issuance of permits, while intended to facilitate operations, frequently becomes problematic and can have negative impacts on societal aspects such as health, education, and the economy. Laws related to environmental protection and management encompass provisions for written warnings. In cases of violations of environmental administrative laws, state administrative officials often issue written warnings. For instance, if there are violations of thresholds for air quality or emission standards. Additionally, the government can impose enforcement measures in the form of prevention and cessation of violations. For instance, if an individual or corporation is constructing a business establishment and disposing of waste without a permit.
Regular Light Physical Exercise Program Guna Membantu Proses Percepatan Penyembuhan Pecandu Narkotika Di Yayasan Rumah UMMI Medan Mukidi, Mukidi; Harahap, Nurasia; Era Dany, Bina Era Dany; Purba, Nelvitia; Muhlizar, Muhlizar; Farhan, Raditya
Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8 No 1 (2024): Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPI UMN AL WASHLIYAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/ajpkm.v8i1.2680

Abstract

Kejahatan penyalahgunaan Narkotika merupakan kategori tindak kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), oleh karena itu perlu ditangani secara intensif melalui rehabilitasi. Strategi pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini terdapat tiga unsur yang utama antara lain Pencegahan, penindakan dan Program rehabilitasi. Dalam Program rehabilitasi pecandu narkoba di rumah UMMI Medan dilaksanakan mengacu pada Undang- Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Salah satu program dalam merehabilitasi para pecandu Narkoba dengan Regular Light Physical Exercise Program Guna Mendukung Proses Percepatan Penyembuhan Pecandu Narkotika Di Yayasan Rumah Ummi Medan agar stamina kunjung membaik sekaligus untuk membantu proses percepatan penyembuhan pecandu narkotika di Yayasan Rumah Ummi Medan. Program rehabilitasi pecandu narkoba ( resident) di rumah Ummi dilaksanakan melalui tahapan pembinaan dan dilaksanakan dengan fase fase dilihat seberapa parah cara berfikir dan kondisi fisik para pecandu narkoba. Dalam pembinaan terhadap residenttt dilaksanakan melalui fase -fase kepada masing masing individu dan di pantau dari waktu ke waktu melalui perilaku dan cara berfikir masing –masing individu resident sehingga dalam penanganannyapun berbeda. Dengan penerapan olah raga ringan untuk membangun potensi kemampuan cara berfikir para pecandu narkoba dengan sasaran pembinaan untuk mempercepat penyembuhan dan untuk memulihkan cara berfikir yang kacau menjadi normal dengan harapan segera kembali sembuh dan tidak tertarik lagi dengan narkoba.
Co-Authors Adil Akhyar Ady Ranto, Eko Agus Pratama Ahmad, Akiruddin Akhyaruddin Akhyaruddin Andi Ananta Grilya Utama Asido Selamat Nababan Asrul Rinaldi Binti Seli, Noor Zainee Danial Syah Dodi Zulkarnain Hasibuan Dodi Zulkarnain Hasibuan Duarjon Simalango Eko Ady Ranto Era Dany, Bina Era Dany Erniyanti Erniyanti Fahrul Rozi Nasution Farhan, Raditya Firmansyah Putra Surbakti H.M.Yamin Lubis Harahap, Irsyad Hamdi Harahap, Nurasia Hefi Bachri Humala Sitinjak Ibnu Affan Ibnu Affan Ibnu Affan Ibnu Affan Ikhtiar Elfasri Gulo Ismed Batubara, Ismed Joharsah Joharsah Jonizar Jonizar Lubis, M. Faisal Rahendra Mahmud Mulyadi Maksum Marlina Marlina, Marlina Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Marzuki Miftahuda Dizha Fezuono Miroharjo, Didik Muhammad Hendrik Muhammad Ikhsan Siregar Muhlizar Muhlizar Mukhtar Leo Harahap Mukhtar Leo Harahap Muliadi Mursal Mustamam Mustamam Mustamam Mustamam Mustamam Mustamam, Mustamam Narsyah Agustian Nelvita Purba Nila Afningsih Novi Kesumawati Nurasiah Nurasiah Nurhayati Nurhayati Patar Bronson Sitinjak Patar Bronson Sitinjak Pramono, Rudy Purba, Nelvitia Qory Oloan Siregar Ramadhan Helmi Riza Eiflal Riza Eiflal Saiful Syam Saiful Syam Saragih, Emy Eliamega Sinaga, Nelly Azwarni Siregar, Muhammad Ikhsan Sri Rizki Hayaty Surbakti, Firmansyah Putra Sutrisno Sutrisno Syahrul Bakti Harahap Syarifah Syarifah Taufiq Wahyudi Teuku Nasli Wahyudi, Taufiq Yamin Lubis