Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.959
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik, dan Kebijakan Jurnal ASPIKOM Jurnal Hukum Positum Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi COMMICAST Amsir Law Jurnal (ALJ) Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional Jurnal Minfo Polgan (JMP) Eruditio : Indonesia Journal of Food and Drug Safety
Prayudi Prayudi
Prayudi is a lecturer at the School of Communication Studies, UPN “Veteran” Yogyakarta and is a PhD candidate at RMIT University, Melbourne, Australia.
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Peluang Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Untuk Memperkuat Demokrasi Partisipatoris [The Role of BAM in Enhancing Indonesia's Participatory Democracy] Prayudi, Prayudi
Jurnal Politica Vol 16, No 1 (2025): Jurnal Politica Mei 2025
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v16i1.5107

Abstract

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM), a complementary organ of the Indonesian House of Representatives, has generated new expectations for the establishment of participatory democracy in Indonesia, a more meaningful democracy beyond merely procedural or administrative formalities. However, amidst the presence of a large governing coalition and the persistent sectoral egos following the 2024 general elections, the realization of participatory democracy remains challenging. For the Indonesian House of Representatives, the efforts of the complementary organs in managing public complaints and aspirations should continue to be pursued, while also positioning BAM as a frontline institution for fostering participatory Democracy. The early period of the 2024–2029 legislative term indicates that BAM has taken constructive steps in responding to the public aspirations while also undergoing a process of internal consolidation, both in terms of its membership and organizational support systems. Despite the ongoing restructuring of the Indonesian House of Representatives, including the increase of the number of complementary organs from 11 to 13, BAM continues to have positive prospects for contributing to the broader consolidation of political representation in the future. This paper analyzes the opportunities for BAM as a complementary organ of the Indonesian House of Representatives to strengthen the realization of participatory democracy at the national level. It is recommended to reformulate the duties and authorities of the complementary organs, particularly with regard to the establishment of BAM, both in UU MD3 and in the Indonesian House of Representatives' Rules of Procedure.AbstrakBadan Aspirasi Masyarakat (BAM) sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI telah melahirkan harapan bagi terciptanya demokrasi partisipatoris di Indonesia yang lebih tertata secara politik dan bukan sekedar prosedural administratif. Masalahnya, di tengah koalisi pemerintahan yang besar dan masih kuatnya ego sektoral setelah Pemilu 2024, maka perwujudan bagi demokrasi partisipatoris bukan hal mudah diwujudkan. Bagi DPR RI, relasi antar AKD dalam menangani pengaduan dan aspirasi masyarakat menjadi faktor yang masih harus diperjuangkan dalam menempatkan BAM agar menjadi garda terdepan bagi perwujudan demokrasi partisipatoris. Perkembangan DPR RI hasil Pemilu 2024 yang masih tergolong di awal periode keanggotaannya di tahun 2025 ini cenderung menunjukkan beberapa langkah BAM dalam menangani aspirasi masyarakat yang masuk dan proses konsolidasi internal keanggotaan dan organisasi sistem pendukungnya terlihat cukup kondusif. Meskipun dalam penataan kembali infrastruktur politik pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan, termasuk penambahan jumlah Komisi sebagai AKD dari 11 menjadi 13, secara umum BAM tetap memiliki prospek yang positif bagi upaya konsolidasi perwakilan politik rakyat dimasa mendatang. Tulisan ini menganalisis peluang BAM sebagai alat kelengkapan dewan dalam memperkuat perwujudan demokrasi partisipatoris di ranah nasional. Direkomendasikan agar dilakukan reformulasi tugas dan kewenangan AKD DPR RI utamanya atas munculnya BAM baik di tingkat UU MD 3 maupun peraturan tata tertib DPR RI.
Peluang Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Untuk Memperkuat Demokrasi Partisipatoris Prayudi, Prayudi
Jurnal Politica Vol 16, No 1 (2025): Jurnal Politica Mei 2025
Publisher : Sekretariat Jenderal DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jp.v16i1.5107

Abstract

Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) sebagai alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI telah melahirkan harapan bagi terciptanya demokrasi partisipatoris di Indonesia yang lebih tertata secara politik dan bukan sekedar prosedural administratif. Masalahnya, di tengah koalisi pemerintahan yang besar dan masih kuatnya ego sektoral setelah Pemilu 2024, maka perwujudan bagi demokrasi partisipatoris bukan hal mudah diwujudkan. Bagi DPR RI, relasi antar AKD dalam menangani pengaduan dan aspirasi masyarakat menjadi faktor yang masih harus diperjuangkan dalam menempatkan BAM agar menjadi garda terdepan bagi perwujudan demokrasi partisipatoris. Perkembangan DPR RI hasil Pemilu 2024 yang masih tergolong di awal periode keanggotaannya di tahun 2025 ini cenderung menunjukkan beberapa langkah BAM dalam menangani aspirasi masyarakat yang masuk dan proses konsolidasi internal keanggotaan dan organisasi sistem pendukungnya terlihat cukup kondusif. Meskipun dalam penataan kembali infrastruktur politik pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan, termasuk penambahan jumlah Komisi sebagai AKD dari 11 menjadi 13, secara umum BAM tetap memiliki prospek yang positif bagi upaya konsolidasi perwakilan politik rakyat dimasa mendatang. Tulisan ini menganalisis peluang BAM sebagai alat kelengkapan dewan dalam memperkuat perwujudan demokrasi partisipatoris di ranah nasional. Direkomendasikan agar dilakukan reformulasi tugas dan kewenangan AKD DPR RI utamanya atas munculnya BAM baik di tingkat UU MD 3 maupun peraturan tata tertib DPR RI.
Penerapan Metode Quality Function Deployment Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jasa Pada Koperasi Pegawai Negeri Lisdiana, Lisdiana; Yuwono, R Sapto; Prayudi, Prayudi; Wicaksono, Arief; Isnatul, Via
Jurnal Minfo Polgan Vol. 13 No. 1 (2024): Artikel Penelitian
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/jmp.v13i1.13470

Abstract

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) XYZ didirikan tahun 1959 dengan nama Perkumpulan Koperasi Simpan Pinjam Pegawai Negeri XYZ yang memiliki beberapa bidang usaha yaitu; bidang usaha mini market yang menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok seperti sembako, bidang usaha simpan pinjam yang membuka rekening tabungan/simpanan bagi anggota yang dinamakan tabsus (Tabungan Khusus) dan bidang usaha lainnya penjualan elektronik dimana koperasi melakukan kerjasama dengan perusahaan yang menjual elektronik, bagi anggota yang berminat, dapat membeli elektronik tersebut secara cash maupun kredit. Jenis kegiatan lainnya dengan semakin berkembangnya unit usaha disekitar lingkungan koperasi sehingga semakin ketatnya persaingan diluar dan akibatnya kepuasan pelanggan belum mencapai target yang diinginkan, dan dampak lainnya terjadi penurunan pada pembiayaan unit-unit usaha. Sebagai langkah utama dalam meningkatkan pangsa pasar yang persaingan semakin ketat, diharapkan KPN XYZ bisa mempertahankan dan memenangi persaingan di pasaran, untuk itu diperlukan tekad dan upaya yang lebih keras lagi untuk lebih ditingkatkan kualitas dalam melayani konsumen agar target yang diinginkan dapat dicapai sesuai yang diharapkan. Study yang dilakukan ini dengan menganalisis penerapan  QFD yang bertujuan agar dapat mengetahui harapan dan kebutuhan pelanggan. Penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara dan mensurvey responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kuesioner untuk mengumpulkan data tentang kinerja yang dirasakan dan harapan pelanggan terhadap atribut kepuasan pelanggan. Penelitian ini menggunakan metode QFD yang menggambarkan skala prioritas utama dalam pemenuhan kebutuhan konsumen untuk meningkatkan pelayanan dan tingkat kepuasan pelanggan dengan memperhitungkan bobot absolut maupun bobot relatif yang ada pada persyaratan pelanggan.   Keywords : Quality Function Deployment (QFD), Pelayanan Koperasi, Persyaratan Pelanggan dan Atribut Teknis.
Co-Authors Agus Taufik Mulyono Andi Vita Sukmarini, Andi Vita Annisa, Arini Nur Arief Sosiawan, Edwi Arief Wicaksono, Arief Arswendi, Alif Auliah Ambarwati Basuki Agus Suparno Carla Puspita, Fabiola Christina Rochayanti Darmawati Darmawati Iqbal Nur Aswad Isnatul, Via Lisdiana Lisdiana Mannan, Khaerul Muh. Darwis Murtiana, Endah Najid Najid, Najid Pradana, Syafa’at Anugrah Prasisto, Johamran Purwanda, Nur Widia Rahma, Nur Mifta Sunardi Purwanda Susilo, M. Edy Susilo, Muhammad Edy Tri Astuti Wulandari Wulandari Yusmanizar Yusmanizar Yuwono, R Sapto