Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.096
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Jurnal Studi Jender SRIKANDI Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Masalah-Masalah Hukum Journal Equity of Law and Governance Pusaka : Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
Ni Putu Purwanti
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM MELAKUKAN PEMBELIAN BARANG MENGGUNAKAN TRANSKASI ONLINE (E-COMMERCE) dharma pasek, i gede sanathana sathya; Purwanti, Ni Putu
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam tulisan ini tujuan yang dicapai yakni menambah wawasan terkait proses hukum perlindungan konsumen yang berlaku pada transaksi elektronik (E-commerce) serta bagaimana hukum perlindungan atas penyelesaian pada perilaku konsumen selama transaksi online apabila terjadi permasalahan hukum yang mengakibatkan kerugian pada konsumen. Pisau analisasi dalam studi ini menerapkan kajian yuridis normatif yang berlandasakan pada peraturan perundang-undangan mengenai hukum perlindungan bagi setiap konsumen dan transaksi menggunakan media elektronik yang menimbulkan kerugian. Hasil analisis terhadap studi ini menyiratkan bahwa kenyataanya transaksi menggunakan media internet ternyata masih adanya ketidaksesuain terhadap hak-hak konsumen sesuai dengan UU yang termuat dalam hal ini menimbulkan kerugian yang dilakukan pelaku sehingga terjadinya penyimpangan pada UUPK dan UU ITE. Situasi ini menimbulkan perselisihan yang harus dipertanggungjawabkan oleh penanggungjawab selaku pemilih usaha terkait pengaduan yang dilakukan konsumen. Jika pemilik usah sudah berani untuk berbagi informasi yang tidak sesuai tentang produk atau jasa tertentu diperdagangkannya, maka secara tidaklangsung pihak usaha harus bertanggungjawab atas timbulnya kerugian terhadap pelanggan , sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 19 Ayat (1) UUPK terkait pertanggungjawaban mengenai kerugian. Penyelesain permasalahan ini dapat tindaklanjuti dengan 2 upaya yaitu menggunakan jalur pengadilan atau luarpengadilan. Kata Kunci: E-commerce, Perlindungan Hukum, Konsumen, Pelaku Usaha
STRENGTHENING LEGAL PROTECTIONS AGAINST SOCIAL ENGINEERING IN DIGITAL BANKING: CHALLENGES, GAPS, AND RECOMMENDATIONS Utami, Putu Devi Yustisia; Purwanti, Ni Putu
Masalah-Masalah Hukum Vol 54, No 2 (2025): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/mmh.54.2.2025.214-226

Abstract

Social engineering is a form of manipulation used by malicious actors in digital banking services, exploiting social interaction mechanisms that can lead to financial losses for customers. Under Article 55 of the Financial Services Authority Regulation on Consumer Protection, financial institutions are obligated to safeguard customer funds. However, these protections often fail during social engineering incidents. This study utilizes both normative and empirical legal research methods to analyze common social engineering schemes, such as the distribution of APK files containing malware, phishing, pretexting, baiting, and quid pro quo. Consumer protection in the banking sector is regulated by several legal instruments, including the Consumer Protection Act, Financial Sector Development and Strengthening Act, and Financial Services Authority Regulation on Consumer Protection. Although these frameworks include fundamental consumer protection principles, they are inadequate in addressing the specific needs of customers affected by social engineering. Legal remedies for affected customers include filing complaints with banks or the Financial Services Authority, and pursuing litigation following fraud reports to the police, as stated in Article 378 of the Indonesian Criminal Code. The study recommends that the government issue more detailed implementing regulations under the Financial Services Authority's Consumer Protection framework to provide effective legal remedies for victims. Additionally, banks should implement financial literacy programs, and customers should exercise caution to avoid disclosing sensitive information in digital banking services.
Melihat Budaya Bali Dalam Spirit Islam: Inklusivisme Islam Pegayaman Sebagai Modal Pengembangan Wisata Budaya Gede Budarsa; Ni Putu Ari Purwanti
Pusaka : Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event Vol. 3, No 1 February (2021)
Publisher : Politeknik Pariwisata Makassar, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33649/pusaka.v3i1.76

Abstract

Bali sebagai destinasi wisata dunia dituntut untuk terus berinovasi dan berkreativitas untuk menghadapi persaingan wisata global. Salah satu destinasi wisata budaya yang bisa dikembangkan adalah wisata budaya masyarakat Islam Pegayaman yang telah mengintegrasikan nilai-nilai budaya Bali dalam bingkai ajaran Islam. Tulisan ini mencoba mengeksplorasi budaya masyarakat Islam Pegayaman sebagai modal pengembangan kegiatan kepariwisataan. Selain itu, tulisan ini juga berupaya menawarkan model wisata yang tepat sesuai dengan kondisi masyarakat Pegayaman. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi dalam mengeksplorasi budaya masyarakat Pegayaman serta pendekatan Attraction, Accessibility, Amenities dan Ancillary untuk melihat kelayakan desa Pegayaman menjadi destinasi wisata baru. Hasil studi menunjukkan bahwa secara umum, budaya masyarakat Pegayaman telah mengintegrasikan berbagai unsur budaya Bali yang telah disesuaikan dengan kaidah Islam. Inklusivitas ini memiliki peluang besar dalam industri pariwisata di Bali ke depan. Kondisi Attraction, Accessibility, Amenities dan Ancillary juga menunjukkan gejala yang positif untuk kegiatan pariwisata. Berdasarkan kondisi masyarakat Pegayaman yang teguh menjalankan ajaran Islam, maka model wisata yang tepat dikembangkan adalah wisata halal. Wisata halal menuntut segala bentuk kegiatan kepariwisataan mengintegrasikan nilai-nilai Islam baik wisatawan maupun pihak pengelola. Pengembangan wisata halal Desa Pegayaman menjadi peluang besar di masa depan dan bisa menggerakan perekonomian masyarakat Pegayaman.
Execution of Mortgage Rights: Creditor’s Legal Remedies for Third Party Claims Against Auctioned Collateral Utami, Putu Devi Yustisia; Purwanti, Ni Putu; Yusnia, Gusti Ayu Era; Paramitha, Sally; Palguna, Made Gde Surya Dharma
Journal Equity of Law and Governance 151-159
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/elg.7.2.2025.151-159

Abstract

This study examines the legal implications of lawsuits filed against collateral objects on the implementation of mortgage right execution under Indonesia Mortgage Law. Normatively, Article 6 of the Mortgage Law stipulates that upon the debtor’s default, the first-ranking mortgage holder has the right to independently sell the mortgaged object through a publich auction (parate execution). However, in practice, such executions are frequently obstructed by pre-auction lawsuits concerning the collateral, thus impeding enforcement. Using an empirical juridical method, this research analyzes the legal consequences of lawsuits on the execution of mortgage rights and the creditor’s legal remedies upon a lawsuit filed against the object of the mortgage right. The result of this study indicate that a lawsuit concerning the collateral object for auction legally prevents the execution of mortgage rights through parate execution, and the legal remedy available to banks as a creditor is to pursue execution through an executorial title in District Court. This process requires a fiat executions issued by the Chief Judge of the District Court, in accordance with Article 34 paragraph (3) of the Minister of Finance Regulation concerning Auction Guidelines 2023. This study recommend that the government should enact a specific regulation governing the procedures for executing mortgage rights via District Courts as mandated by article 26 of Mortgage Rights. Furthermore, the judiciary is encouraged to establish dedicated units within District Courts specifically tasked with handling collateral executions, to develop and implement of nationwide online filling system for execution applications.
HAK MEREK SEBAGAI AGUNAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK PASCA PP NOMOR  24 TAHUN 2022 Ni Wayan Ratna Dewi Ratna; Ni Putu Purwanti
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 4 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Artikel jurnal ini berupaya mengkaji penerapan hak kekayaan intelektual, khususnya hak merek, dalam pemberian pinjaman, sekaligus menyadari berbagai tantangan yang terkait dengan pemanfaatan hak merek sebagai agunan. Penelitian ini menggunakan teknik normatif dari sudut pandang hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, meskipun peraturan tersebut memberikan kerangka kerja untuk memanfaatkan hak merek sebagai agunan melalui pendaftaran merek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), tantangan implementasinya tetap ada. Hal ini mencakup pemahaman yang kurang memadai oleh lembaga keuangan, tantangan dalam mengevaluasi hak merek dagang, kurangnya komunikasi tentang pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2022, dan ambiguitas hukum mengenai penegakan agunan. Tulisan ini menganjurkan pembentukan standar evaluasi yang lebih eksplisit, pendidikan bagi pelaku usaha dan lembaga keuangan, serta peningkatan lingkungan hukum untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan hak merek dagang sebagai agunan. Melaksanakan langkah-langkah ini dapat memungkinkan hak merek dagang berfungsi sebagai instrumen keuangan yang mendorong pengembangan ekonomi kreatif Indonesia . Kata Kunci: Jaminan,Hak Merek, Jaminan Utang,Hak Kekayaan Intelektual, PP No 24 tahun 2022 ABSTRACT This journal article seeks to examine the application of intellectual property rights, namely trademark rights, in lending, while recognizing the numerous challenges associated with utilizing trademark rights as collateral. This research employs a normative technique from a legal standpoint. The study's findings indicate that, although the rule provides a framework for utilizing trademark rights as collateral via trademark registration at the Directorate General of Intellectual Property (DJKI), implementation challenges persist. This encompasses inadequate comprehension by financial institutions, challenges in evaluating trademark rights, lack of communication about the execution of PP No. 24 of 2022, and legal ambiguity concerning the enforcement of collateral. This paper advocates for the establishment of more explicit evaluation standards, the education of businesses and financial institutions, and the enhancement of the legal environment to augment the efficacy of utilizing trademark rights as collateral. Executing these measures can allow trademark rights to serve as a financial tool that fosters the development of Indonesia's creative economy Key Words: Collateral, Trademark, Debt Security, Intellectual Property Rights, Government Regulation No. 24 of 2022
Co-Authors A. A. Gede Agung Dharmakusuma A. A. Istri Esa Septianingrum Semara ADIJAYA, I NYOMAN OCTA Agung Indradinata Anak Agung Arumi Jayanti Kusumasari Anak Agung Gde Raitanaya Bhaswara Anak Agung Sri Indrawati Anandita Sasni Andrew Timothy Ayu Dyah Paramitha Bobby Ferdinal Purwanto D. G. Rudy Desak Putu Dewi Kasih Desak Putu Noviyanti Desy Corina Dwiyaning Dewa Ayu Budiartini Dewa Gde Rudy dharma pasek, i gede sanathana sathya Evans Angokaming Djehadut Fabian Margiano Alexander Latubatara Felix Liewellyn Felizia Novi Kristanti Gde Dianta Yudi Pratama Gede Budarsa Gede Donny Sumarjaya Nada Gusti Ayu Deandra Wardiani Hendra Gita Dharma I Dewa Gede Agung Putra Diatmika I G A Ayu Karyani Wardana I Gede Made Gandhi Dwinata I Gst. Ayu Puspawati I Gusti Ayu Inten Ardiantari I Gusti Ayu Puspawati I Gusti Made Wisnu Pradiptha I Gusti Ngurah Dharma Laksana I Gusti Ngurah Krisna Aribhuana Putra I Kadek Agus Wijaya Kusuma I Kadek Bagus Indra Dwi Prawira I KETUT WESTRA I Komang Yudiastawan I Made Adi Dwi Pranatha I Made Dedy Darmawan I Made Dedy Priyanto I Made Sarjana I Made Wahyu Santika I Nengah Artana I Putu Agus Sukyantara I Putu Bagus Pande Sujana I Putu Surya Budhi Utama Wintara I Putu Wira Kusumajaya I Wayan Agus Vijayantera I Wayan Suriantana I.B. Gede Agung Suryaningrat Ida Bagus Putra Atmadja Ida Bagus Putu Sutama Inocencio Arya Wahyudi Karditha Kadek Devi Sudaryanti Ketut Gde Swara Siddhi Yatna Khaista Amalia Komang Indra Suputra Komang Tri Atmaja Made Dilla Nitya Nirmala Made Pramanaditya Widiada Marwanto Marwanto Mira Henstin Muhammad Maulana M Ngakan Ketut Dunia Ni Kadek Sriartini Ni Ketut Sri Kharisma Agustini Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Made Dewi Juliantini G. Ni Made Rai Dwikayanti Ni Made Sri Uttami Dharmaningsih NI NYOMAN SUKERTI . Ni Putu Anggadia Permata Wardana Ni Putu Sari Wulan Amrita Ni Putu Yuli Kartika Dewi Ni Wayan Ratna Dewi Ratna Palguna, Made Gde Surya Dharma Paramitha, Sally Pramesthi Swari, I Dewa Ayu Bintang Prameswari, Pradnya Cyndhe Putri, Ni Made Advaita Mahendra Putu Bagus Bendesa Wirananda Putu Devi Yustisia Utami Putu Evi Nadya Christina Putu Mas Divania Yogasari R. A. Retno Murni Raisila, Ni Nyoman Wetalika Jayanti Ranu Aprilino Putra Waskita Rezki Permatawati Sang Ayu Kadek Wiesma Dewintha Selvi Marcellia Si Luh Dwi Virgiani Irmayanti Sundari, Ni Luh Neisya Theresia Carmenia Yudithio Toni Setiawan W. Wiryawan Yusnia, Gusti Ayu Era Zuraida Saroha Handayani