Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.416
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) Jurnal Dinamika Hukum Nexus Kedokteran Klinik Diponegoro Law Review Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Journal of Government and Civil Society Jambe Law Journal Undang: Jurnal Hukum Nagari Law Review Bina Hukum Lingkungan Recital Review Journal of Maternal and Child Health WAJAH HUKUM Jurnal Notariil Mendapo: Journal of Administrative Law Journal Evidence Of Law JISOS: Jurnal ilmu sosial JAPHTN-HAN Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Bina Hukum Lingkungan Jurnal Karya Abdi Masyarakat Journal of Law and Legal Reform Communale Journal Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
Elita Rahmi
Universitas Jambi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Legal Protection for the Partnership Agreement Parties

 1 
Penegakan Hukum dan Fatwa Haram MUI Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Elita rahmi
Al-Risalah Vol 16 No 01 (2016): June 2016
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.201 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v16i01.336

Abstract

Tujuan penelitian, pertama, untuk menganalisis dan mengkritisi penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan. Kedua, untuk menganalisis kedudukan fatwa Majelis Ulama tentang membakar hutan dan lahan. Permasalahannya adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan sertabagaimana kedudukan fatwa haram membakar hutan dan lahan yang dikeluarkan MUI. Akhirnya, daripenelitian ini, dipahami bahwa penegakan hukum terhadap persoalan kebakaran hutan belum serius dilakukan oleh pemerintah, oleh karena masih terbatasnya upaya pemerintah, di antaranya peraturan yang seringkali tumpang tindih, belum satu visi dalam mengungkap kebenaran pada tahapan Kepolisian, Kejaksaan,Pengadilan dan advokad, dalam memikirkan pembangunan berkelanjutan (hutan untuk anak cucu), sertakesadaran hukum masyarakat, dan dunia bisnis yang masih rendah dalam pengembangan usahanya. Di satusisi, sulitnya bagi para hakim untuk membuktikan keterlibatan badan hukum (korporasi) dalam pembakaranhutan, lemahnya manajemen sumber daya alam menyebabkan kebijakan dan penegakan hukum, tidak sesuai dengan tanggungjawab terhadap lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Di sisi lain, kedudukan fatwa MUI merupakan sumber hokum, dan menjadi dasar filosofi berbagai peraturan di Indonesia dalam rangka
Co-Authors Afrizal Nehemia Toscany Ageng Triganda Sayuti Amir, Diana Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andika, M. Andra Tanady Anggraeni, Asih Anisah Yumna, Rizqi Arita, Zaky Arsyad Arsyad Astra Vigo Putra Bachnas, Muhammad Adrianes Claresa, Yolanda Eko Nuriyatman Elfi Tumangger, Nola Elly Sudarti Eriana Melinawati Fauzi Syam Fauzy Syam Firdaus Abu Bakar Firdaus, Rizki Fitria Fitria Fitria Fitria Hartarti Hartarti Hartati Hartati Hartati Hartati Hartati Hartati Inayah, Rts. Fanny Iqbal Anshori Iskandar Zulkarnain Maulana, Rio Yusri Mulia, Jingga Nurinasari, Hafi Pahrudin HM Pratama Putra, Rifqi Raden Sarwani Riri Oktari Ulma Rustian Mushawirya Sri Sulistyowati Suci Pratiwi, Cholillah Sukmana, Teja Supriyadi Hari Respati Supriyadi Hari Respati Syamsir Syamsir Syamsir Syamsir Teguh Yuwono Yerniwati, Yetniwati Yetniwati Yetniwati Zulfadli