Garuda - Garba Rujukan Digital

PELINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTA JAMBI Andika, M.; Claresa, Yolanda; Rahmi, Elita
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i1.11450

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, mengkaji, dan memahami kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari aspek normatif, lebih khusus mengkaji tentang perlindungan hukum hak-hak dan peran serta masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara normatif kebijakan dan strategis pola pemanfaatan ruang wilayah Kota Jambi berdasarkan Perda RTRW Nomor 10 Tahun 2013, dan untuk menganalisis perlindungan hukum dan keberpihakan terhadap hak-hak masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan. Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan normatif.Jenis pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan historis (historical approach).Â Hasil penelitian setelah dianalisis secara normatif dan kualitatif, menunjukkan bahwa secara konseptual hak-hak individu dan masyarakat telah diatur dan dilindungi oleh Konstitusi Negara, yaitu UUD 1945 maupun oleh berbagai peraturan perundang-undangan, terutama yang mengatur tentang Penataan Ruang (Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010). Selain itu juga Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus melibatkan masyarakat. Demikian pula halnya dengan Perda RTRW Nomor 10 Tahun 2013 telah mengatur dan melindungi secara jelas hak dan kewajiban masyarakat, akan tetapi keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RTRWÂ hanya sebatas konsultasi publik saja. Padahal bentuk partisipasi masyarakat menurut Undang-undang dan Peraturan Pemerintah bukan hanya sebatas konsultasi publik akan tetapi peran sertaÂ dalam menyusun dan merencanakan penataan ruang tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Jambi dalam rangka memberikan perlindungan hukum hak-hak masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan dengan baik, maka perlunya melakukan peninjauan kembali, dan keikutsertaan masyarakat harus diutamakan.

PELAKSANAAN FUNGSI PENYIARAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI MASA PANDEMI COVID-19 OLEH TVRI STASIUN JAMBI Arita, Zaky; Rahmi, Elita; Fitria, Fitria
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i3.13291

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dari pelaksanaan fungsi penyiaran sebgai implementasi keterbukaan informasi publik dalam penangan dan pencegahan COVID-19 di TVRI Stasiun Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menujukkan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein (harapan dan kenyataan). Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan keterbukaan informasi merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah, melalui TVRI Stasiun Jambi diharapkan pemerintah dapat memberikan keterbukaan informasi yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi. Di tengah pandemic COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia terkhusus Provinsi Jambi keterbukaan informasi merupakan sarana perwujudan good governance, keterbukaan informasi merupakan salah satu upaya penangan COVID-19 yang dapat dilakukan oleh pemerintah, melalu TVRI Stasiun Jambi pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisai terkait pencegahan penularan COVID-19 untuk mewujudkan keterbukaan informasi.

PROTOKOL NOTARIS SEBAGAI ARSIP VITAL NEGARA DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Mulia, Jingga; Rahmi, Elita; Nuriyatman, Eko
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v3i3.18903

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran hukum lebih mendalam tentang arti penting protokol notaris sebagai arsip negara di indonesia. Sebagai arsip negara, dalam Undang-Undang Kearsipan tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang protokol notaris dan protokol notaris sebagai arsip negara tidak pula diatur secara detail dalam UUJN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dari hasil penelitian, diketahui bahwa protokol notaris merupakan alat bukti yang sempurna karena baik pejabat maupun isi dari aktanya langsung ditentukan oleh undang-undang, dan Protokol notaris jika dikaitkan dengan Undang-Undang Kearsipan merupakan jenis arsip negara yang bersifat dinamis vital. Korelasi antara Undang-Undang Kearsipan dengan UUJN saling berkaitan satu sama lainnya walaupun tidak ada satupun pasal yang membahas tentang protokol notaris.

the PENEGAKAN STRICT LIABILITY PADA KASUS HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm Dan Putusan Nomor 139/PDT.G-LH/2016/PN Jmb): PENEGAKAN STRICT LIABILITY PADA KASUS HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm Dan Putusan Nomor 139/PDT.G-LH/2016/PN Jmb) Elfi Tumangger, Nola; Rahmi, Elita; Hartati, Hartati
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 5 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v5i1.31605

Enforcement law environment No can do with prevention and action preventive, for example, effort enforcer law prevent happen pollution environment life but can be done in a way repressive is effort enforcer law do action law to who violated it provisions current regulation. Principle strict liability is basic things in straightening up justice through something decisions in related courts with pollution environment, however, it can seen that For deeper with exists a second difference in the decision that, so in matter This the judge's consideration is absolute decision, if in something case Already No do effort law in case the. In researching this article, the author focuses on Enforcement penalty administration as An instrument enforcement law environment that has important meaning related to its function as instrument control, prevention, and overcoming acts prohibited by the provisions environment life. Through penalty administration intended for action violation That stopped, so penalty administration is instrument juridical in nature non- judicial preventive and depressive For end or stop violation the provisions listed in condition protection and management environment live with study two decision different courts to case fire land that has been through a trial process and enforceable law fixed (encroach), meanwhile method research used in this article is study exists problem norm laws and regulations current regulation. With So, the end of this article will contribute the main ideas to the enforcement law environment in field penalty administration from revocation frequent permission occurs in cases environment in Indonesia.

LEGAL SOCIOLOGY OF LAND CONFLICT VS ORANG RIMBAâ€™S LAND CONFLICT IN JAMBI PROVINCE Ulma, Riri Oktari; Rahmi, Elita; Fitria, Fitria; Pratiwi, Cholillah Suci
Communale Journal Vol 1 No 2 (2023): July
Publisher : Pusat Unggulan Ipteks-PUI Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/communale.v1i2.28796

The sociology of Orang Rimba Law, which portrays the issue of land conflict versus land conflict, is a crucial legal issue, even though so far, the Orang Rimba (Suku Anak Dalam) has been part of a beneficial symbiosis between Natural Resources and Human Resources (HR), because between the factors of mutual care between humans and nature, but in legal reality, land and land tenure in Indonesia,Â The existence of the Orang Rimba institution as the original entity of the Malay tribe is a problem, because its living entity has been displaced by the laws of outsiders, namely the state and government, especially since the rolling of the issue of forest utilization through Forest Tenure Rights (HPH) and the use of forest products through legal entities whose ownership is by forest outsiders, plus natural disasters (forest fires) outsiders as people whom people have long feared as eating creatures human. The purpose of the study is to know the law in reality, especially society. Conclusion The Orang Rimba, as an indigenous entity in Jambi Province, must be brought to the attention of the local government. The right to life and other social rights, namely distinctive economic and cultural rights, must be fostered continuously so that their customary rights are protected from land grabs under the guise of plantations and forestry based on state approval of forests and non-forests and ignore the history of the Orang Rimba struggle which always maintains the forest ecosystem and its distinctive land and culture such as ritual rituals between man and nature to dispel nature's various kinds of anger against humans in the form of disasters, wrath, and even climate change, cultural mantras and dialects were developed by them, but have not been seen by Indonesian law as genuine and distinctive legal institutions.

From Ceremony to Substance: Reforming Problem Inventory List-Based Local Regulation Discussion in Indonesia Syam, Fauzi; Rahmi, Elita; Syamsir, Syamsir; Maulana, Rio Yusri; Sukmana, Teja
Jambe Law Journal Vol. 8 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/home.v8i1.505

One of the key weaknesses in the quality of regional legislation in Indonesia is the lack of an explicit requirement to use a Problem Inventory List (DIM) during the deliberation of draft regional regulations (Ranperda). This study aims to fill an academic gap by analyzing the regulation and practical use of DIM in the Rules of Procedure of provincial Regional People's Representative Councils (DPRD), a topic that has received limited attention in Indonesian legal literature. Using a normative legal approach and a descriptive-qualitative method, the study examines 14 provincial DPRD Rules of Procedure from 2024 and includes participatory observations conducted at the Jambi Provincial DPRD. The findings reveal that most DPRDs do not regulate the use of DIM-based deliberation for Ranperda. As a result, the legislative process is often ceremonial in nature, lacks public participation, and contributes to the low quality of regional legislation. The study recommends revising Government Regulation concerning the Formation of Regional Legal Products to make the use of DIM mandatory in Ranperda deliberations at the national level

Cancer in Pregnancy in Indonesia: A Global Review and 2022–2025 Cohort Analysis of Maternal and Neonatal Outcomes Elita Rahmi; Bachnas, Muhammad Adrianes; Sri Sulistyowati
Journal of Maternal and Child Health Vol. 10 No. 5 (2025)
Publisher : Masters Program in Public Health, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26911/thejmch.2025.10.05.03

Background: Cancer during pregnancy is rare but presents serious challenges, especially in low- and middle-income countries like Indonesia. Limited national data, delayed diagnosis, and lack of standardized care make management difficult. Global awareness is growing, but regional differences in outcomes remain poorly understood. This study aims to provide a comprehensive overview of cancer during pregnancy, including its clinical characteristics and maternal-fetal outcomes both in Indonesian and global data. Subjects and Method: This systematic review was conducted following PRISMA guidelines from databases of PubMed, EMBASE, Scopus, and additional search, published between 2022 and April 2025. The included studies reported the global depiction of pregnancy-associated cancer. Newcastle-Ottawa Quality Assessment Scale (NOS) was used to assess the quality of observational included studies, while the Joanna Briggs Institute checklists for assessment of case reports. Results: A total of 14 studies were included based on the criteria, with a total population of 29,403 pregnant women associated with cancer. From this systematic review, the most found cancers during pregnancy were breast cancer, cervical cancer, and ovarian cancer, both from Indonesian data and global studies. Compared to global studies, obstetric complications were more prevalent in Indonesia, including preterm birth (64% vs 52%, respectively); very preterm birth (22% vs 15%, respectively); caesarean delivery (76% vs 65%, respectively); preeclampsia (18% vs 12%, respectively); and postpartum haemorrhage (15% vs 10%, respectively). Conclusion: The global literature shows wide variation in cancer types, gestational timing, and outcomes. Indonesian cohort data show higher rates of preterm birth, low birth weight, and maternal complications compared to global averages. Delays in diagnosis and limited access to integrated cancer-obstetric care may explain these differences. The findings support the urgent need for national guidelines, early detection programs, and multidisciplinary care models for managing cancer in pregnancy in resource-limited settings.

Strengthening The Coordination Function of The Forestry Ministry: Legal Reform in The “Merah Putih” Cabinet For Modern Bereaucracy Rahmi, Elita; Fitria, Fitria; Nuriyatman, Eko; Yuwono, Teguh; Toscany, Afrizal Nehemia
Journal of Law and Legal Reform Vol. 6 No. 4 (2025): October, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v6i4.22067

This study aims to evaluate how the coordination function of the Ministry of Forestry has been strengthened following its separation from the Ministry of Environment. This separation seeks to ensure that the Ministry of Forestry does not cultivate sectoral egos that hinder forest conservation efforts in Indonesia, thereby promoting a modern bureaucracy, mutual oversight, and balanced management of forestry as a crucial and strategic government priority, especially in light of the ongoing transition of forests to non-forestry uses since the reform era. Weak coordination can significantly affect forest protection, which is inherently tied to legal and justice issues. The “Merah Putih” Cabinet is the most significant cabinet since the New Order Era through the reform era, likely resulting in numerous vertical and horizontal coordination challenges that could obstruct the effective management of various tasks, functions, and ministerial roles. This research employs a normative juridical method with legislative, conceptual, and historical perspectives. In conclusion, there is a need to evaluate internal and external strengthening among ministries. The structure of an independent forestry ministry is not adequately aligned with its responsibilities and functions in managing Indonesia’s forest resources and potential natural wealth as a prosperous nation. It is vital to assess the role of the coordinating minister overseeing the Ministry of Forestry, as placing forestry issues under the Coordinating Ministers for Food, Maritime Affairs, and Economic Affairs does not sufficiently address forestry challenges, which are more related to the laws governing the conservation of living organisms and their intact, integrated ecosystems.

PROSPEKTIF OMNIBUS LAW BIDANG SUMBER DAYA ALAM Rahmi, Elita; Mushawirya, Rustian; Nuriyatman, Eko
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 2 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 2, Februari 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (275.957 KB)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji prospektif model pengaturan Sumber Daya Alam, yang dapat menjadi umbrella act dan keterpaduan dalam menyatukan kebijakan Sumber Daya Alam (kelembagaan), sehingga terbentuk sinergi pengelolaan Sumber Daya Alam guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang dapat memotret tindakan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep serta pendekatan prospektif, dengan didasari kuesioner yang menjadi bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan, pengaturan Sumber Daya Alam yang ditemui dalam banyak peraturan perundang-undangan menjadi penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang tidak terkendali karena konflik norma yang tidak terhindarkan. Model harmonisasi perundangundangan bidang Sumber Daya Alam dalam wujud omnibus law wajahnya tumpang tindih perlu diakhiri. Saatnya pengaturan dan kelembagaan Sumber Daya Alam segera dirampingkan dalam suatu kelembagaan yang terpadu, sehingga koordinasi kebijakan bidang ekologi, ekonomi dan sosial dapat terawasi melalui sistem pembangunan berkelanjutan. Sinergi kebijakan Sumber Daya Alam akan mempercepat proses pembangunan dan meminimalisir konflik serta sengketa bidang Sumber Daya Alam.

PROSPEKTIF OMNIBUS LAW BIDANG SUMBER DAYA ALAM Rahmi, Elita; Mushawirya, Rustian; Nuriyatman, Eko
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 2 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 2, Februari 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji prospektif model pengaturan Sumber Daya Alam, yang dapat menjadi umbrella act dan keterpaduan dalam menyatukan kebijakan Sumber Daya Alam (kelembagaan), sehingga terbentuk sinergi pengelolaan Sumber Daya Alam guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang dapat memotret tindakan pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep serta pendekatan prospektif, dengan didasari kuesioner yang menjadi bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan, pengaturan Sumber Daya Alam yang ditemui dalam banyak peraturan perundang-undangan menjadi penyebab kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang tidak terkendali karena konflik norma yang tidak terhindarkan. Model harmonisasi perundangundangan bidang Sumber Daya Alam dalam wujud omnibus law wajahnya tumpang tindih perlu diakhiri. Saatnya pengaturan dan kelembagaan Sumber Daya Alam segera dirampingkan dalam suatu kelembagaan yang terpadu, sehingga koordinasi kebijakan bidang ekologi, ekonomi dan sosial dapat terawasi melalui sistem pembangunan berkelanjutan. Sinergi kebijakan Sumber Daya Alam akan mempercepat proses pembangunan dan meminimalisir konflik serta sengketa bidang Sumber Daya Alam.

Title

Found 31 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 31 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 31 Documents
Search