Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.279
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) Jurnal Dinamika Hukum Diponegoro Law Review Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Journal of Government and Civil Society Jambe Law Journal Undang: Jurnal Hukum Nagari Law Review Bina Hukum Lingkungan Recital Review Journal of Maternal and Child Health WAJAH HUKUM Jurnal Notariil Mendapo: Journal of Administrative Law Jurnal Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat Journal Evidence Of Law JISOS: Jurnal ilmu sosial Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Bina Hukum Lingkungan Smart Society Empowerment Journal Jurnal Karya Abdi Masyarakat Journal of Law and Legal Reform Communale Journal Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara
Elita Rahmi
Universitas Jambi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Penegakan Hukum dan Fatwa Haram MUI Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Elita rahmi
Al-Risalah Vol 16 No 01 (2016): June 2016
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.201 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v16i01.336

Abstract

Tujuan penelitian, pertama, untuk menganalisis dan mengkritisi penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan. Kedua, untuk menganalisis kedudukan fatwa Majelis Ulama tentang membakar hutan dan lahan. Permasalahannya adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan sertabagaimana kedudukan fatwa haram membakar hutan dan lahan yang dikeluarkan MUI. Akhirnya, daripenelitian ini, dipahami bahwa penegakan hukum terhadap persoalan kebakaran hutan belum serius dilakukan oleh pemerintah, oleh karena masih terbatasnya upaya pemerintah, di antaranya peraturan yang seringkali tumpang tindih, belum satu visi dalam mengungkap kebenaran pada tahapan Kepolisian, Kejaksaan,Pengadilan dan advokad, dalam memikirkan pembangunan berkelanjutan (hutan untuk anak cucu), sertakesadaran hukum masyarakat, dan dunia bisnis yang masih rendah dalam pengembangan usahanya. Di satusisi, sulitnya bagi para hakim untuk membuktikan keterlibatan badan hukum (korporasi) dalam pembakaranhutan, lemahnya manajemen sumber daya alam menyebabkan kebijakan dan penegakan hukum, tidak sesuai dengan tanggungjawab terhadap lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Di sisi lain, kedudukan fatwa MUI merupakan sumber hokum, dan menjadi dasar filosofi berbagai peraturan di Indonesia dalam rangka
MEKANISME PENGANGKATAN NOTARIS & EVALUASI MUTU LULUSAN BERDASARKAN TRACER STUDY MAGISTER KENOTARIATAN UNJA Elita Rahmi; Yetniwati Yetniwati; Iskandar Zulkarnain
JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 9: Oktober 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini pertama untuk menganalisis hubungan mutu lulusan dengan pengangkatan notaris. Kedua untuk meningkatkan manajemen pengelolaan prodi di lingkungan Universitas Jambi. Ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pegangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Menunjukkan bahwa pemerintah “ragu” dengan lulusan Magister Kenotariatan dan ragu dengan kewajiban magang 2 tahun bagi calon notaris yang ditetapkan dalam UUJN-P.Dilihat dari subtansi Peraturan tersebut pada dasarnya hampir sama dengan Permenkumham sebelumnya bahkan “lebih krusial”, seakan-seakan pemerintah “sangat meragukan” dengan mutu lulusan Magister Kenotariatan yang meluluskan M.Kn. Hal ini tentu menjadi catatan bagi penyelenggara pendidikan Magister kenotariatan, apakah memang kualitas lulusan Perguruan Tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kenotariatan di Indonesia.Keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2019 tersebut di atas mengindikasikan bahwa mekanisme pengangkatan notaris sarat akan biaya tinggi, padahal UUJP telah menetapkan magang 2 (dua) tahun pasca pendidikan Magister, namun ada lagi magang Bersama hingga 4(empat) semester dan pengumpulan sejumlah point oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Apakah maksud semua ini bertujuan mencetak notaris profesional yang handal menghadapi persoalan kepastian hukum yang menjadi tuntutan masyarakat atau sebaliknya, padahal dengan keterbukaan dunia global dan berkembang pesatnya informasi dan komunikasi, hampir sebagian besar contoh-contoh pembuatan akta tersebar luas melalui media digital. Artinya dengan keterbukaan informasia pada era 4.0 para notaris cukup mendapat pengetahuan luas tentang akta notaris dengan segala bentuknya, dan pengembangan dasar-dasar ilmu hukum itu sendiri untuk memahami nilai, asas,dan norma yang terletak di atas etika dan moral. Tracer study Magister Kenotariatan yang terbagi pada alumni notaris dan alumni non notaris mengindikasikan alumni banyak memilih menjadi notaris dan kurikulum yang diterapkan pada prodi perlu disempurnakan dengan lebih banyak mempelajari mata kuliah praktis yang kaitannya dengan pembuatan akta dan kode etik notaris. Magang Mahasiswa menjadi bagian penting dalam pembinaan notaris kepada calon notaris praktik.
Kedudukan Notaris Yang Mengambil Cuti Karena Diangkat Menjadi Anggota Legislatif Astra Vigo Putra; Elita Rahmi; Firdaus Abu Bakar
Recital Review Vol. 5 No. 1 (2023): Vol. 5 No. 1 Januari 2023
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v5i1.19105

Abstract

The duty of a notary as a public official is to serve the public concerned. As a servant, of course, a very noble task borne by a Notary. By referring to the UUJN which is actually a regulation that regulates his position, according to the author, it does not violate the law if it overrides the election law regarding concurrent positions. And also no party will be harmed if a Notary who is a member of the DPR applies for leave, in other words it does not stop. Notaries are required to apply for leave, and appoint a substitute Notary as stated in Article 11 paragraph (1-3) of the UUJN if the Notary is elected as a member of the Legislature. Because based on Article 17 letter d of the UUJN, a Notary is prohibited from serving as a state official. Regarding the request for leave due to being appointed as a State Official, the MPP must have received it within a maximum period of 60 (sixty) days from the date the decision as a State Official is stipulated. Before a Notary submits an application for leave, the mechanism in applying for a Notary leave that needs to be done first is to apply for a Leave certificate to the Directorate General of AHU Online. The request for leave must be received by the Regional Supervisory Council, Regional Supervisory Council, or Central Supervisory Council at the latest 30 (thirty) days before the leave is implemented, unless there are other valid reasons. Abstrak  Tugas Notaris sebagai pejabat umum ialah melayani masyarakat yang berkepentingan. Sebagai pelayan, tentunya sangat mulia tugas yang dipikul oleh Notaris. Dengan mengacu terhadap UUJN yang notabene sebuah peraturan yang mengatur akan jabatannya, menurut penulis tidak melanggar hukum apabila mengesampingkan Undang-undang pemilu soal rangkap jabatan. Dan juga tidak ada pihak yang dirugikan apabila Notaris yang menjadi anggota DPR mengajukan cuti, dengan kata lain tidak berhenti. Notaris wajib mengajukan cuti, dan menunjuk Notaris pengganti seperti yang disebutkandalamPasal 11 ayat (1-3) UUJN apabilaNotaris terpilih menjadi anggota Legislatif. Karena berdasarkan Pasal 17 huruf d UUJN Notaris di larangrangkap jabatan menjadi pejabat negara. Mengenai permohonan cuti karena diangkat menjadi Pejabat Negara harus sudah diterima MPP dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan sebagai Pejabat Negara ditetapkan. Sebelum Notaris mengajukan permohonan cuti, mekanisme dalam pengajuan cuti Notaris yang perlu dilakukan terlebih dahulu ialah mengajukan permohonan sertifikat Cuti kepada Direktorat Jendral AHU Online. Permohonan cuti sudah harus diterima oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, atau Majelis Pengawas Pusat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum cuti dilaksanakan, kecuali ada alasan lain yang sah.  
Peraturan Desa dan Otonomi Desa Potret di Kecamatan Pemayung Jambi Elita Rahmi; Hartarti Hartarti; Fitria Fitria
Wajah Hukum Vol 7, No 1 (2023): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v7i1.1133

Abstract

Village regulations (Perdes) are often made haphazardly due to the problem of minimal human resources, making it difficult to know what the village wants in realizing village autonomy. Making Village Regulations a form of village autonomy needs to be more understood by village officials, the Village Consultative Body, and the village community. Village regulations manifest the village as a legal community unit with the right to regulate and manage its household. The difficulty in making Perdes is because the legislator must master several sciences, particularly the science of legislation, knowledge of local government, and knowledge of village administration and other sciences so that Perdes do not conflict with higher regulations and not conflict with the public interest. This writing aims to provide knowledge to village officials, the Village Consultative Body, and village communities to "literate Perdes" or have a sense of curiosity about Perdes, both in terms of authority and substance and procedures for making Village Regulations. The socialization method used is a simulation, Brainstorming, lecture, and question. In conclusion, Village Regulation Making Training must be carried out continuously because it requires knowledge and skills to understand the legal product's philosophical, sociological, and juridical aspects in the form of a Perdes. Second, the drafting of Perdes is an integral part of the administration of village, sub-district, and district government, so it is necessary to form a Perdes of Batanghari district related to the mechanism for making Perdes as a guideline for villages in exploring village potential.
Sistem Pengawasan terhadap Perjanjian-Perjanjian terkait Pengiriman Pekerja Migran atau Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Yetniwati Yetniwati; Elita Rahmi; Hartati Hartati
Nagari Law Review Vol 3 No 2 (2020): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.56-69.2020

Abstract

Supervision of labor in the process of sending migrant worker abroad began at the time of recruitment, registration, counseling, document management, training until departure. Related agreements in the process of sending migrant worker namely: Placement Cooperation Agreement; migrant worker Placement Agreement; and Work Agreement. All these agreements are in practice made in the form of standard agreements. Supervision of the strong party is necessary to avoid oversight in order to provide protection to the weak party. Supervision is carried out by agencies that work in synergy between the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Manpower and the Regional Government, which has the authority and synergy to supervise both administrative and technical nature with integrated information systems in order to provide protection to Indonesian Migrant Workers Abroad
Peran Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Bisnis, Pengabdian Masyarakat Pada Fakultas Hukum Universitas Jambi Yerniwati, Yetniwati; Rahmi, Elita; Hartati, Hartati
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.455 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v3i2.8482

Abstract

Perkembangan dunia bisnis selalu meningkat untuk menunjang pembangunan . Banyaknya transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha membutuhkan adanya kepastian hukum dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terkait dengan bisnis. Oleh karenanya, untuk melihat fungsi dari notaris dalam dunia bisnis, maka perlu dilakukan penyuluhan kepada mahasiswa Strata 1(sarjana) agar mereka mengetahui muatan materi hukum yang dipelajari di Prodi Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jambi. Adapun lokasi sosialisasi yang dipilih adalah Fakultas Hukum Lancang Kuning Pekanbaru, Provinsi Riau yang mendidik banyak mahasiswa. Alasan pemilihan lokasi adalah karena belum adanya pendidikan kenotariatan di Fakultas Hukum Lancang Kuning Pekanbaru. Sebagai provinsi yang terdekat dengan Universitas Jambi diharapkan mereka dapat melanjutkan pendidikan di Universitas Jambi.
PELINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KOTA JAMBI Andika, M.; Claresa, Yolanda; Rahmi, Elita
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i1.11450

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, mengkaji, dan memahami kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah ditinjau dari aspek normatif, lebih khusus mengkaji tentang perlindungan hukum hak-hak dan peran serta masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara normatif kebijakan dan strategis pola pemanfaatan ruang wilayah Kota Jambi berdasarkan Perda RTRW Nomor 10 Tahun 2013, dan untuk menganalisis perlindungan hukum dan keberpihakan terhadap hak-hak masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan. Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan normatif.Jenis pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan pendekatan historis (historical approach).  Hasil penelitian setelah dianalisis secara normatif dan kualitatif, menunjukkan bahwa secara konseptual hak-hak individu dan masyarakat telah diatur dan dilindungi oleh Konstitusi Negara, yaitu UUD 1945 maupun oleh berbagai peraturan perundang-undangan, terutama yang mengatur tentang Penataan Ruang (Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010). Selain itu juga Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus melibatkan masyarakat. Demikian pula halnya dengan Perda RTRW Nomor 10 Tahun 2013 telah mengatur dan melindungi secara jelas hak dan kewajiban masyarakat, akan tetapi keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RTRW  hanya sebatas konsultasi publik saja. Padahal bentuk partisipasi masyarakat menurut Undang-undang dan Peraturan Pemerintah bukan hanya sebatas konsultasi publik akan tetapi peran serta  dalam menyusun dan merencanakan penataan ruang tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Jambi dalam rangka memberikan perlindungan hukum hak-hak masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan dengan baik, maka perlunya melakukan peninjauan kembali, dan keikutsertaan masyarakat harus diutamakan.
PELAKSANAAN FUNGSI PENYIARAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI MASA PANDEMI COVID-19 OLEH TVRI STASIUN JAMBI Arita, Zaky; Rahmi, Elita; Fitria, Fitria
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i3.13291

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dari pelaksanaan fungsi penyiaran sebgai implementasi keterbukaan informasi publik dalam penangan dan pencegahan COVID-19 di TVRI Stasiun Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menujukkan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein (harapan dan kenyataan). Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan keterbukaan informasi merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah, melalui TVRI Stasiun Jambi diharapkan pemerintah dapat memberikan keterbukaan informasi yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi. Di tengah pandemic COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia terkhusus Provinsi Jambi keterbukaan informasi merupakan sarana perwujudan good governance, keterbukaan informasi merupakan salah satu upaya penangan COVID-19 yang dapat dilakukan oleh pemerintah, melalu TVRI Stasiun Jambi pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisai terkait pencegahan penularan COVID-19 untuk mewujudkan keterbukaan informasi.
PROTOKOL NOTARIS SEBAGAI ARSIP VITAL NEGARA DALAM PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Mulia, Jingga; Rahmi, Elita; Nuriyatman, Eko
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v3i3.18903

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengembangkan pemikiran hukum lebih mendalam tentang arti penting protokol notaris sebagai arsip negara di indonesia. Sebagai arsip negara, dalam Undang-Undang Kearsipan tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang protokol notaris dan protokol notaris sebagai arsip negara tidak pula diatur secara detail dalam UUJN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dari hasil penelitian, diketahui bahwa protokol notaris merupakan alat bukti yang sempurna karena baik pejabat maupun isi dari aktanya langsung ditentukan oleh undang-undang, dan Protokol notaris jika dikaitkan dengan Undang-Undang Kearsipan merupakan jenis arsip negara yang bersifat dinamis vital. Korelasi antara Undang-Undang Kearsipan dengan UUJN saling berkaitan satu sama lainnya walaupun tidak ada satupun pasal yang membahas tentang protokol notaris.
the PENEGAKAN STRICT LIABILITY PADA KASUS HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm Dan Putusan Nomor 139/PDT.G-LH/2016/PN Jmb): PENEGAKAN STRICT LIABILITY PADA KASUS HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA (Studi Kasus Putusan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm Dan Putusan Nomor 139/PDT.G-LH/2016/PN Jmb) Elfi Tumangger, Nola; Rahmi, Elita; Hartati, Hartati
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 5 No. 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v5i1.31605

Abstract

Enforcement law environment No can do with prevention and action preventive, for example, effort enforcer law prevent happen pollution environment life but can be done in a way repressive is effort enforcer law do action law to who violated it provisions current regulation.  Principle strict liability is basic things in straightening up justice through something decisions in related courts with pollution environment, however, it can seen that For deeper with exists a second difference in the decision that, so in matter This the judge's consideration is absolute decision, if in something case Already No do effort law in case the. In researching this article, the author focuses on Enforcement penalty administration as An instrument enforcement law environment that has important meaning related to its function as instrument control, prevention, and overcoming acts prohibited by the provisions environment life. Through penalty administration intended for action violation  That stopped, so penalty administration is instrument juridical in nature  non- judicial preventive and depressive For end or stop violation the provisions listed in condition protection and management environment live with study two decision different courts to case fire land that has been through a trial process and enforceable law fixed (encroach), meanwhile method research used in this article is study exists problem norm laws and regulations current regulation. With So, the end of this article will contribute the main ideas to the enforcement law environment in field penalty administration from revocation frequent permission occurs in cases environment in Indonesia.
Co-Authors -, Soetrisno Afrizal Nehemia Toscany Ageng Triganda Sayuti Amir, Diana Anak Agung Istri Sri Wiadnyani Andika, M. Andra Tanady Anggraeni, Asih Anisah Yumna, Rizqi Arita, Zaky Arsyad Arsyad Astra Vigo Putra Bachnas, Muhammad Adrianes Claresa, Yolanda Eko Nuriyatman Elfi Tumangger, Nola Elly Sudarti Eriana Melinawati Fauzi Syam Fauzy Syam Firdaus Abu Bakar Firdaus Abu Bakar Firdaus, Rizki Fitria Fitria Fitria Fitria Fitria Fitria Hartarti Hartarti Hartati Hartati Hartati Hartati Hartati Hartati Hartati Hartati Iqbal Anshori Iskandar Zulkarnain Kesuma Dewi Maulana, Rio Yusri Mulia, Jingga Natanael Klose Hasiholan Simbolon Nurinasari, Hafi Pahrudin HM Putra, Rifqi Pratama Raden Sarwani Riri Oktari Ulma Rts. Fanny Inayah Rustian Mushawirya Sri Sulistyowati Suci Pratiwi, Cholillah Sukmana, Teja Supriyadi Hari Respati Supriyadi Hari Respati Syamsir Syamsir Syamsir Syamsir Teguh Yuwono Wisdayanti, Syah Rini Yerniwati, Yetniwati Yetniwati Yetniwati Zulfadli