Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris Syamsir Syamsir; elita rahmi; Yetniwati Yetniwati
Recital Review Vol. 1 No. 2 (2019): Volume 1 Nomor 2 Juli 2019
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (613.214 KB)

Abstract

Legal Procedure in the Implementation of Cyber ​​Notary in the future is closely related to legal development, community development and the development of science and technology. The development of technology and information is a phenomenon that continues to grow, can hardly be balanced with the development of law. Notary is a certain position that runs the profession in legal services to the community, needs to get protection and guarantees in order to achieve legal certainty. The development of technology and information is characterized by the era of informatics technology that introduces cyberspace, namely with the presence of Interconnected networks (Internet), this communication does not use media such as paper and the actual pens in Law are a tool for legal actions. In the Notary Protocol, there are minuta deeds in the form of a collection of documents which are State Archives that must be stored and maintained by a Notary and can be used as evidence in the event of legal actions in civil law. Digitally documenting (storage media) and CCTV as supporting documents for legal actions in signatories Contract agreements and as a Notary Protocol can be done using a computer / device and / or a computerized system or using the Internet. Computers are human tools in completing daily work, both personal work, in government and private offices. Storage media tools / equipment for decoding archives that are currently and are still being used in the form of diisket, laser disk, CD, DVD, HD-DVD and Blu-Ray, Memory Card, Memory Card, Flashdisk. USB Flash Drive, Hard Disk, External Hard Disk, and storage of data / documents Archives online, known as Cloud Storage. CCTV can be used as a supporting document for legal actions in signatories to contract agreements and as a notary protocol, because CCTV can record activities that are being carried out in the form of a video record, can store documents electronically and can connect objects to one another.
Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Otentik Iqbal Anshori; Elita Rahmi; Syamsir Syamsir
Recital Review Vol. 4 No. 2 (2022): Volume 4 Nomor 2 Juli 2022
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v4i2.18863

Abstract

The purpose of this study is to find out and analyze about electronic signatures application in manufacture of authentic deeds reviewed from Indonesia legislation perspective and the validity of authentic deed that signed electronically. The legal issue that will be examined in this paper is existance of law conflict between Article 15 paragraph (3) Law Number 2 of 2014 concerning amendment to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position with Article 5 Juncto Article 6 Juncto Article 11 of Law Number 19 of 2016 concerning amendment to Law Number 11 of 2008 concerning electronic information and electronic regarding the use of electronic signatures in authentic deeds. The type of research in this research is normative juridical law research. The approach used in this research is the law approach, phylosophical law approach, and conceptual approach. The results of this research show if there is no explicit explanation about notary authority to make deeds electronically. That makes electronic deeds including electronic signatures on it based on the concept of cyber notary didn’t have perfect evidentiary power. The application of electronic signatures is very closely related to electronic deeds. However, the deeds manufacture must be conducted in front of authorized official. Thus, the deeds were manufacture and signed electronically are not considered authentic deeds but  privately made deed. Abstrak                                                      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta otentik dri perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia dan keabsahan akta otentik yang ditanda tangani secara elektronik. Isu hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah adanya konflik hukum antara Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Pasal 5 Juncto Pasal 6 Juncto Pasal 11 Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta otentik. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Filosofis (philosophical approach), Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tidak ada penjelasan secara tegas tentang kewenangan notaris membuat akta secara elektronik. Hal itu mengakibatkan akta elektronik termasuk tanda tangan elektronik didalamnya berdasarkan konsep cyber notary tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Penerapan tanda tangan elektronik sangat erat hubungannya dengan akta elektronik. Akan tetapi pembuatan akta harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang. Sehingga, akta yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik tidak dianggap sebagai akta otentik melainkan akta dibawah tangan.
Urgensi Pembubuhan Meterai Pada Salinan Akta Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Andra Tanady; Elita Rahmi; Fauzy Syam
Wajah Hukum Vol 6, No 1 (2022): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v6i1.814

Abstract

Stamps in documents of a civil nature are very important for legal certainty in fulfilling evidence to be submitted to court. Therefore, stamp duty is very important in terms of proof in court so that in the use of stamp duty there are of course legal rules that regulate it. Even though there are legal rules that regulate it, often the Land Deed Making Officer violates the applicable legal rules. The problem to be studied is the regulation of the use of stamp duty on the copy of the deed of the Land Deed Official and the validity of the copy of the deed of the Land Deed Maker who uses stamp duty as evidence in court. The research method used is normative juridical so that the research is descriptive and the data source comes from secondary data, then this study uses a legal approach and a conceptual approach and analyzes the data using qualitative analysis. As for the results of the research, namely the regulation of the use of stamp duty on the copy of the deed of the Land Deed Official is regulated in Law Number 13 of 1985 concerning Stamp Duty, Draft Law of 2016, Law Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty and the validity of the copy. Land Deed Officials who use stamps as evidence in court are regulated in Law Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty that must put stamps on the signatures of Land Deed Making Officials so that they have legal force and fulfill legal certainty in order to be used as evidence. in the court.
“WAJAH BARU” PPAT DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA (STUDI PP NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PP NOMOR 37 TAHUN 1998 TENTANG PPAT) Elita Rahmi
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 1 No. 1 (2016): November 2016
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.1.1.177.1-13

Abstract

Tujuan penelitianpertama untuk menganalisis ketentuan baru yang diatur pada PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 1998 tentang PPAT. Kedua Untuk mengkritisi eksistensi PPAT dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah di Indonesia terjadi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016.Metode penelitian yuridis normative, dengan mengunakan pendekatan perundang-undangan (Statuta approach) pedekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan sejarah (historical approach).Pengumpulan bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Dalam menganalisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengkasifikasikan peraturan yang terkait dengan PPAT dan pendaftaran tanah dan mengsistemasikan peraturan perundang-undangan serta menginterpretasikan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Dengan disempurnakannya PP nomor 37 Tahun 1998 menjadi PP Nomor 24 Tahun 2016 tentang PPAT, yang mengalami perubahan hanya terkait denganpersoalan usia calon PPAT dan kewajiban magang sebelum calon PPAT di angkat, penambahan masa kerja PPAT semula 65 (enam puluh lima ) tahun dapat diperpanjang menjadi 67 (enam puluh tujuh) tahun,Penambahan jenis pemberhentian terhadap PPAT, perluasan daerah kerja semula 1 (satu) wilayah kerja kabupaten/kota menjadi 1 (satu) wilayah kerja provinsi terakhir penambahan larangan rangkap jabatan. Sedangkan untuk aspek yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas PP Nomor 37 Tahun 1998 tetap menindaklanjuti PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, ketentuan perubahan dimaksud, sesungguhnya menuntut adanya sistim pendaftaran tanah on line dan reforma agraria pada kementerian agraria dan jajarannya, tanpa sinergi teknologi dan pelayanan bidang pertanahan maka fungsi PP Nomor 24 tahun 2016 tidak mmberikan fungsi signifikan dengan pelayanan cepat, murah dan sederhana dalam proses pendaftaran tanah.
Penegakan Hukum dan Fatwa Haram MUI Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia Elita rahmi
Al-Risalah Vol 16 No 01 (2016): June 2016
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.201 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v16i01.336

Abstract

Tujuan penelitian, pertama, untuk menganalisis dan mengkritisi penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan. Kedua, untuk menganalisis kedudukan fatwa Majelis Ulama tentang membakar hutan dan lahan. Permasalahannya adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan sertabagaimana kedudukan fatwa haram membakar hutan dan lahan yang dikeluarkan MUI. Akhirnya, daripenelitian ini, dipahami bahwa penegakan hukum terhadap persoalan kebakaran hutan belum serius dilakukan oleh pemerintah, oleh karena masih terbatasnya upaya pemerintah, di antaranya peraturan yang seringkali tumpang tindih, belum satu visi dalam mengungkap kebenaran pada tahapan Kepolisian, Kejaksaan,Pengadilan dan advokad, dalam memikirkan pembangunan berkelanjutan (hutan untuk anak cucu), sertakesadaran hukum masyarakat, dan dunia bisnis yang masih rendah dalam pengembangan usahanya. Di satusisi, sulitnya bagi para hakim untuk membuktikan keterlibatan badan hukum (korporasi) dalam pembakaranhutan, lemahnya manajemen sumber daya alam menyebabkan kebijakan dan penegakan hukum, tidak sesuai dengan tanggungjawab terhadap lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Di sisi lain, kedudukan fatwa MUI merupakan sumber hokum, dan menjadi dasar filosofi berbagai peraturan di Indonesia dalam rangka
MEKANISME PENGANGKATAN NOTARIS & EVALUASI MUTU LULUSAN BERDASARKAN TRACER STUDY MAGISTER KENOTARIATAN UNJA Elita Rahmi; Yetniwati Yetniwati; Iskandar Zulkarnain
JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 9: Oktober 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini pertama untuk menganalisis hubungan mutu lulusan dengan pengangkatan notaris. Kedua untuk meningkatkan manajemen pengelolaan prodi di lingkungan Universitas Jambi. Ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pegangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Menunjukkan bahwa pemerintah “ragu” dengan lulusan Magister Kenotariatan dan ragu dengan kewajiban magang 2 tahun bagi calon notaris yang ditetapkan dalam UUJN-P.Dilihat dari subtansi Peraturan tersebut pada dasarnya hampir sama dengan Permenkumham sebelumnya bahkan “lebih krusial”, seakan-seakan pemerintah “sangat meragukan” dengan mutu lulusan Magister Kenotariatan yang meluluskan M.Kn. Hal ini tentu menjadi catatan bagi penyelenggara pendidikan Magister kenotariatan, apakah memang kualitas lulusan Perguruan Tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kenotariatan di Indonesia.Keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2019 tersebut di atas mengindikasikan bahwa mekanisme pengangkatan notaris sarat akan biaya tinggi, padahal UUJP telah menetapkan magang 2 (dua) tahun pasca pendidikan Magister, namun ada lagi magang Bersama hingga 4(empat) semester dan pengumpulan sejumlah point oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI). Apakah maksud semua ini bertujuan mencetak notaris profesional yang handal menghadapi persoalan kepastian hukum yang menjadi tuntutan masyarakat atau sebaliknya, padahal dengan keterbukaan dunia global dan berkembang pesatnya informasi dan komunikasi, hampir sebagian besar contoh-contoh pembuatan akta tersebar luas melalui media digital. Artinya dengan keterbukaan informasia pada era 4.0 para notaris cukup mendapat pengetahuan luas tentang akta notaris dengan segala bentuknya, dan pengembangan dasar-dasar ilmu hukum itu sendiri untuk memahami nilai, asas,dan norma yang terletak di atas etika dan moral. Tracer study Magister Kenotariatan yang terbagi pada alumni notaris dan alumni non notaris mengindikasikan alumni banyak memilih menjadi notaris dan kurikulum yang diterapkan pada prodi perlu disempurnakan dengan lebih banyak mempelajari mata kuliah praktis yang kaitannya dengan pembuatan akta dan kode etik notaris. Magang Mahasiswa menjadi bagian penting dalam pembinaan notaris kepada calon notaris praktik.
Kedudukan Notaris Yang Mengambil Cuti Karena Diangkat Menjadi Anggota Legislatif Astra Vigo Putra; Elita Rahmi; Firdaus Abu Bakar
Recital Review Vol. 5 No. 1 (2023): Vol. 5 No. 1 Januari 2023
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/rr.v5i1.19105

Abstract

The duty of a notary as a public official is to serve the public concerned. As a servant, of course, a very noble task borne by a Notary. By referring to the UUJN which is actually a regulation that regulates his position, according to the author, it does not violate the law if it overrides the election law regarding concurrent positions. And also no party will be harmed if a Notary who is a member of the DPR applies for leave, in other words it does not stop. Notaries are required to apply for leave, and appoint a substitute Notary as stated in Article 11 paragraph (1-3) of the UUJN if the Notary is elected as a member of the Legislature. Because based on Article 17 letter d of the UUJN, a Notary is prohibited from serving as a state official. Regarding the request for leave due to being appointed as a State Official, the MPP must have received it within a maximum period of 60 (sixty) days from the date the decision as a State Official is stipulated. Before a Notary submits an application for leave, the mechanism in applying for a Notary leave that needs to be done first is to apply for a Leave certificate to the Directorate General of AHU Online. The request for leave must be received by the Regional Supervisory Council, Regional Supervisory Council, or Central Supervisory Council at the latest 30 (thirty) days before the leave is implemented, unless there are other valid reasons. Abstrak  Tugas Notaris sebagai pejabat umum ialah melayani masyarakat yang berkepentingan. Sebagai pelayan, tentunya sangat mulia tugas yang dipikul oleh Notaris. Dengan mengacu terhadap UUJN yang notabene sebuah peraturan yang mengatur akan jabatannya, menurut penulis tidak melanggar hukum apabila mengesampingkan Undang-undang pemilu soal rangkap jabatan. Dan juga tidak ada pihak yang dirugikan apabila Notaris yang menjadi anggota DPR mengajukan cuti, dengan kata lain tidak berhenti. Notaris wajib mengajukan cuti, dan menunjuk Notaris pengganti seperti yang disebutkandalamPasal 11 ayat (1-3) UUJN apabilaNotaris terpilih menjadi anggota Legislatif. Karena berdasarkan Pasal 17 huruf d UUJN Notaris di larangrangkap jabatan menjadi pejabat negara. Mengenai permohonan cuti karena diangkat menjadi Pejabat Negara harus sudah diterima MPP dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan sebagai Pejabat Negara ditetapkan. Sebelum Notaris mengajukan permohonan cuti, mekanisme dalam pengajuan cuti Notaris yang perlu dilakukan terlebih dahulu ialah mengajukan permohonan sertifikat Cuti kepada Direktorat Jendral AHU Online. Permohonan cuti sudah harus diterima oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, atau Majelis Pengawas Pusat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum cuti dilaksanakan, kecuali ada alasan lain yang sah.  
Peraturan Desa dan Otonomi Desa Potret di Kecamatan Pemayung Jambi Elita Rahmi; Hartarti Hartarti; Fitria Fitria
Wajah Hukum Vol 7, No 1 (2023): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v7i1.1133

Abstract

Village regulations (Perdes) are often made haphazardly due to the problem of minimal human resources, making it difficult to know what the village wants in realizing village autonomy. Making Village Regulations a form of village autonomy needs to be more understood by village officials, the Village Consultative Body, and the village community. Village regulations manifest the village as a legal community unit with the right to regulate and manage its household. The difficulty in making Perdes is because the legislator must master several sciences, particularly the science of legislation, knowledge of local government, and knowledge of village administration and other sciences so that Perdes do not conflict with higher regulations and not conflict with the public interest. This writing aims to provide knowledge to village officials, the Village Consultative Body, and village communities to "literate Perdes" or have a sense of curiosity about Perdes, both in terms of authority and substance and procedures for making Village Regulations. The socialization method used is a simulation, Brainstorming, lecture, and question. In conclusion, Village Regulation Making Training must be carried out continuously because it requires knowledge and skills to understand the legal product's philosophical, sociological, and juridical aspects in the form of a Perdes. Second, the drafting of Perdes is an integral part of the administration of village, sub-district, and district government, so it is necessary to form a Perdes of Batanghari district related to the mechanism for making Perdes as a guideline for villages in exploring village potential.
Sistem Pengawasan terhadap Perjanjian-Perjanjian terkait Pengiriman Pekerja Migran atau Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Yetniwati Yetniwati; Elita Rahmi; Hartati Hartati
Nagari Law Review Vol 3 No 2 (2020): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.3.i.2.p.56-69.2020

Abstract

Supervision of labor in the process of sending migrant worker abroad began at the time of recruitment, registration, counseling, document management, training until departure. Related agreements in the process of sending migrant worker namely: Placement Cooperation Agreement; migrant worker Placement Agreement; and Work Agreement. All these agreements are in practice made in the form of standard agreements. Supervision of the strong party is necessary to avoid oversight in order to provide protection to the weak party. Supervision is carried out by agencies that work in synergy between the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Manpower and the Regional Government, which has the authority and synergy to supervise both administrative and technical nature with integrated information systems in order to provide protection to Indonesian Migrant Workers Abroad
Peran Notaris Dalam Pembuatan Kontrak Bisnis, Pengabdian Masyarakat Pada Fakultas Hukum Universitas Jambi Yerniwati, Yetniwati; Rahmi, Elita; Hartati, Hartati
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2019): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (147.455 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v3i2.8482

Abstract

Perkembangan dunia bisnis selalu meningkat untuk menunjang pembangunan . Banyaknya transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha membutuhkan adanya kepastian hukum dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang terkait dengan bisnis. Oleh karenanya, untuk melihat fungsi dari notaris dalam dunia bisnis, maka perlu dilakukan penyuluhan kepada mahasiswa Strata 1(sarjana) agar mereka mengetahui muatan materi hukum yang dipelajari di Prodi Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jambi. Adapun lokasi sosialisasi yang dipilih adalah Fakultas Hukum Lancang Kuning Pekanbaru, Provinsi Riau yang mendidik banyak mahasiswa. Alasan pemilihan lokasi adalah karena belum adanya pendidikan kenotariatan di Fakultas Hukum Lancang Kuning Pekanbaru. Sebagai provinsi yang terdekat dengan Universitas Jambi diharapkan mereka dapat melanjutkan pendidikan di Universitas Jambi.