Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.74
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Komunikasi Hukum Acta Comitas PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Jurnal Interpretasi Hukum Yuris: Journal of Court and Justice Jurnal Hukum Prioris
I Ketut Rai Setiabudhi
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 74 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 74 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
WEWENANG KEPOLISIAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI POLDA BALI I Made Widiasa; I Ketut Rai Setiabudhi; A. A. Ngurah Wirasila
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 04, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the Police Authority in Corruption Investigation Process. There are two issues that were examined. First, what is the authority of the Police in the investigation of the handling of corruption. Second, whether the factors that support and hinder the police investigation against corruption. This research was conducted using the method of empirical legal research. Thus the legal data obtained in two ways, namely primary data obtained directly in the field and secondary data obtained through library research. The following results that the Police have the authority to investigate corruption by Act 2 of 2002 on the Indonesian National Police, Law No.31 of 1999 on Eradication of Corruption, and Law No.30 of 2002 on Corruption Eradication Commission , all of them referring to the criminal Procedure Code as a basis for criminal law. Blocking is done in the process of investigation is used as an investigator and foreclosure prevention efforts can be used as a repressive efforts in saving the proceeds of corruption. The factors that influence the investigation of the factorssupporting the legal factors inhibiting factor is the factor of infrastructure and lawenforcement factors.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ABORSI KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN BERGILIR (GANG RAPE) Tommy Hidayat; I Ketut Rai Setiabudhi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Maret 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gang rape is a crime that could pregnancy to the victim. Therefore, abortion is the top choice of the victims to avoid public gossip. But, abortion also regulated in the Penal Code, it means the Penal Code prohibits the act of abortion. Purpose of this study was todetermine how the perpetrators of abortion as well as a victims of crime Therefore it is necessary normative juridical assessment of the legislation relating to the crime of abortion. With the regulation of abortion in the Penal Code, largely determine how to given legalprotection and accountability abortionists who are victims of criminal acts of gang rape.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDY KASUS DI BAPAS KELAS II MATARAM) Putu Yudha Cahyasena; I Ketut Rai Setiabudhi; I Made Tjatrayasa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, April 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak sebagai salah satu aset pembangunan nasional patut dipertimbangkan dandiperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal danmasa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dannasib bangsa akan sulit dibayangkan. Permasalahan anak merupakan hal yang menarikkarena perilaku anak yang buruk mengancam setiap generasi muda suatu bangsa.Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktordiantaranya dampak negatif pergaulan, pesatnya perkembangan jaman, serta berubahnyagaya hidup masyarakat. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yangberkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yangmenjadi saksi pidana. Namun terlalu berlebihan apabila tindakan yang dilakukan olehanak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak memiliki kondisi kejiwaanyang labil, dimana proses kemantapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif danmenunjukan tingkah laku yang melanggar ketertiban umum.
KEKUATAN HUKUM BEA MATERAI DITINJAU BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2020 NI MADE AYU WULAN; I Ketut Rai Setiabudhi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i02.p17

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengkaji mengenai kekuatan hukum bea materai dengan tarif nominal terbaru yang berlaku dan beredar di Indonesia, sanksi yang didapatkan apabila melakukan pemalsuan terhadap bea materai, serta terhadap dokumen-dokumen apa saja yang wajib menempelkan materai ditinjau tentunya berdasarkan “UU RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai”. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil studi ini menunjukkan bahwa diperlukan pembaharuan seiring perkembangan zaman dikarenakan “UU RI Nomor 13 Tahun 1985 perihal Bea Meterai” sudah tak selaras ditengah bersama pertumbuhan hukum, keinginan masyarakat, serta keperluan tata kelola Bea Meterai hingga harus diubah dengan UU terbaru yang lebih mempertegas bagian waktu terutang serta Pihak yang Terutang di tiap objek, juga perkenalkan konsep pemungut Bea Materai bagi suatu dokumen. Kata Kunci : Bea Materai, Dokumen, tarif. ABSTRACT The study aimed to examines the legal force of stamp duty with the latest nominal rates applicable and circulating in Indonesia, the sanctions that will be obtained if you falsify the stamp duty, as well as on what documents are required to attach stamp duty. "Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty". This study used a normative juridical legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The results of this study indicated that renewal is needed along with the times because the "RI Law Number 13 of 1985 concerning Stamp Duty" is no longer in harmony with legal growth, community desires, and the need for Stamp Duty management so that it must be changed with the latest law which further emphasizes the time part. payable and Payable Party in each object, also introduce the concept of Stamp Duty collector for a document. Keywords: Stamp Duty, Documents, tariffs.
DISKRIMINASI PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Ni Putu Sri Utari; I Made Sarjana; I Ketut Rai Setiabudhi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 02, Maret 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Judul dari jurnal ini Diskriminasi Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana, diskriminasi merupakan suatu perlakuan perlakuan yang tidak adil terhadap individu atau golongan. Diskriminasi ini di temukan dalam UU No.11 tahun 2012 yaitu Pasal 7, yang mana dalam pasal tersebut mencerminkan pembedan yakni diversi hanya berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun saja. Permasalahan pada penulisan ini adalah bagaimana penyelesaian tindak pidana yang diancam lebih dari 7 tahun dan bagaimana perbandingan undang-undang sistem peradilan anak di Indonesia dengan di Filipina. Tujuan penulisannya adalah untuk mengetahui bagaimana pemyelesaian jika diversi tidak dapat diupayakan dan mengetahui perbandingan diversi di Indonesia dengan Negara Filipina. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, menganalisis ketentuan pasal 7 dianggap bertentangan karena mengandung unsur diskriminasi terhadap Anak. Hasil penulisan ini adalah anak yang melakukan tindak pidana yang serius dibawa ke proses peradilan pidana anak dan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya sedangkan diversi yang diatur di Filipina, semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan diversi. Kesimpulan dari penulisan ini anak yang melakukan tindak pidana serius di kenakan sanksi ½ dari sanksi orang dewasa dan jika di cermati Filipina lebih mencerminkan memberikan perlindungan terhadap anak. Di harapkan semua anak di beri kesempatan untuk menjalani proses diversi dan ketentuan pasal 7 perlu untuk di revisi lagi. Kata Kunci : Diversi, Pidana Anak, Batasan Pidana
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI PELAKU TINDAK PIDANA DI TINGKAT PENYIDIKAN I Gusti Ngurah Agung Panji Negara Kelaka; I Ketut Rai Setiabudhi; Anak Agung Ngurah Wirasila
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 01, Jan 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dibuat berdasarkan kebutuhan akan perlindunga hukum berdasarkan hak asasi yang dimiliki oleh anak, dimana setiap anak berhak untuk mendapatkan masa depan yang cerah. Serta untuk menelaah perlindungan hukum yang didapat kan oleh anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan dari undang-undang yang berlaku. Penelitian ini dilakukan untuk memahami perlindungan hukum terhadap terpidana anak serta mengetahui kekurangan dari perlindungan hukum terhadap anak, serta bagaimana perlindungan hukum sebaiknya di masa mendatang. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan Perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas serta pendekatan Konsepsual dimana merupakan pemberlakuan dari konsep aturan hukum yang dinilai efektif dan sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini ataupun sebaliknya. Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana memiliki cakupan yang luas dan menjadi lebih efektif dan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat preventif untuk mencegah terulangnya kejadian serupa serta dapat berkembang dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga menjadi lebih baik dimasa mendatang. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Anak, Perkembangan Hukum
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH ARBITRASE INTERNASIONAL MENGENAI PERMASALAHAN LAUT CINA SELATAN Tania Novelin; I Ketut Rai Setiabudhi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 03, Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Laut Cina Selatan merupakan bagian dari Samudera Pasifik yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwann dengan luas sekitar 3,5 juta km2. Banyak negara yang mengklaim laut cina tersebut seperti Filipina dan RRC yang pada akhirnya permasalahan tesebut diselesaikan melalui arbitrase. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional dalam penyelesaian kasus saling klaim antar negara. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan teori hukum. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah China tidak berhak atas Laut Cina Selatan. Kata Kunci: Laut Cina Selatan, Arbitrase.
Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Oleh Korporasi I Kadek Sumadi Yasa; I Ketut Rai Setiabudhi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 4 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i04.p08

Abstract

Tujuan penulisan karya ilmiah ini untuk mengkaji regulasi tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh korporasi dalam hukum positif Indonesia (ius constitutum) dan bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh korporasi pada masa mendatang (ius constituendum), sebagai upaya preventif dan ultimum remidium dalam memaksimalkan pendapatan negara dari sektor perpajakan. Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif. Adapum pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Hasil study menunjukan bahwa terdapat kekaburan norma terkait rumusan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh korporasi dalam hukum materiil pajak yang berlaku. Kebijakan formulasi dalam hukum materiil perpajakan dimasa mendatang harus memuat pengaturan yang lebih jelas dan komperhensif dalam penerapan asas strict liability serta vicatorius liability terkait rumusan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh korporasi meliputi, korporasi sebagai subjek tindak pidana, kesalahan atas perbuatan oleh korporasi dan/atau alat-alatnya, serta ancaman sanksi pidana, sehingga terwujudnya tujuan tertib pajak pada wajib pajak badan atau korporasi. Kata kunci : Kebijakan formulasi,Tindak Pidana pajak, korporasi. ABSTRACT The purpose of this scientific research is to study the regulation of taxation crimes committed by corporations in the positive law of Indonesia (ius constitutum) and how the formulation policy for tax crimes committed by corporations in the future (ius constituendum), as a preventive and ultimate remidium in maximizing state revenue from the taxation sector. The research method used in this scientific paper is normative legal research. There is no approach used including the conceptual approach, the statutory approach and the comparative approach. The result of this research is that there is a vague norms related to the regulation of taxation crimes committed by corporations in the applicable taxation material law. Policy formulations in future tax material law must contain clearer and more comprehensive arrangements in the application of the principle of strict liability and vicatorius liability related to the formulation of tax crimes committed by corporations, including the subject of criminal acts, mistakes for actions by corporations and / or their tools. , as well as the threat of criminal sanctions, so as to realize an orderly tax objective on corporate or corporate taxpayers. Key word : formulation policy, tax crime, corporation.
PENGATURAN POLITIK UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA PEMILIHAN UMUM Ida Bagus Mahayoga Raharja; I Ketut Rai Setiabudhi
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 6 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujian studi ini adalah untuk mengkaji bentuk pengaturan delik politik uang di dalam UU Pemilu dan menilai apakah pengaturan tersebut sudah baik dalam rangka menanggulangi politik uang. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memusatkan objek kajian pada UU Pemilu. Hasil studi menunjukkan bahwa politik uang diatur dalam Pasal 523 UU Pemilu yang terdiri dari 3 (tiga) ayat). Politik uang dirumuskan sebagai perbuatan “memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu”. Akan tetapi, kriminalisasi politik uang dalam UU Pemilu masih menyisakan celah sebab subjek yang bukan penyelenggara, peserta, dan tim kampanye yang mempraktikkan politik uang saat kampanye dan masa tenang tidak dapat dituntut pidana. Kata Kunci: Delik, Politik Uang, Pemilu.
WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI IGN Weda Mahendra; I Ketut Rai Setiabudhi; I Made Tjatrayasa
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 05, November 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In countries with high levels of corruption, goverment has no any credibility because the goverment has become part of the corruption and cannot be expexted to be aproblem solver expect law enforcement a gainst corruption, the state goverment and law enforcement institutios agencies to be apart of the coruption, it will be ditticult to realize a fair law enforcement in Indonesia.Based on these ideas, the formation of anti-coruption comission based on legislation No 30/2002 abaut anti-corruption commision is very important and promising for efforts to eradicate corruption in Indonesia which is more effective this caused by in accordance with the provision of article 3 legislation No. 30/2002 abaut anti-corruption commision explicitly : ”anti-Corruption commision is a state agency in carrying out its duites and authorites are independent and free from the influence of any power the explanation code of anti-corruption commision No. 30/2002.
Co-Authors Akrom, Akrom Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana Anak Agung Ngurah Wirasila Anak Agung Ngurah Yusa Darmadi Arga Rizki Juan Daniel Panjaitan Arisanti, Ni Putu Winny Ayu Mirah Iswari Karna Dearni Bintang Yemima Siboro Dessy Lina Oktaviani Suendra Dewa Kadek Dwi Naro Sigito Ds, Md Adinda Hardi Dwi Parta Pramana Ganitri, Ni Nyoman Ayu Ratih Gde Made Swardhana Gede Dandi Pratama Putra Gus Pras Adnyana Helsi Elviani Ndun I Dewa Gede Agung Wira Saputra I Dewa Nyoman Wira Adiputra I Gede Artha I Gede Cita Permana I Gst. Ayu Asri Handayani I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti I Gusti Agung Virlan Awanadi I Gusti Ayu Kartika I Gusti Ayu Werdhiyani I Gusti Ngurah Agung Panji Negara Kelaka I Gusti Ngurah Nyoman Hendra Mahardika I Gusti Ngurah Parwata I Kadek Sumadi Yasa I Ketut Ali Wardana I Ketut Surya Agus Wijaya I Komang Kusyadi I Made Darma Yudha I Made Sarjana I Made Tjatrayasa I Made Walesa Putra I Made Widiasa I Made Wiharsa I Nyoman Ganda Gunawan Sarjana I Putu Aditya Wibawa I Putu Agus Gauthama Putra I Putu Jericko Susila Adnyana I Putu Rasmadi Arsha Putra I Wayan Suka Antara Yasa Ida Ayu Dwi Wirautami Ida Bagus Mahayoga Raharja Ida Bagus Surya Darma Jaya Ida Bagus Surya Darmajaya IGN Weda Mahendra Indra Bayu Mulyadi Kadek Herry Witarsa Ketut Pramana Bayu Anggara Komang Widi Suastika Made Ayu Diah Yupita Dewi Made Jury Imanu Made Sisca Anggreni Mardiyah . Mayang Tari Ni Kadek Lisna Adnyani Dewi Ni Luh Putu Marliani Dewi Ni Luh Rai Puspadewi NI MADE AYU WULAN Ni Nyoman Alit Pratiwi Ni Putu Ayu Leni Cahyarani Ni Putu Rosita Novanda Ni Putu Sri Utari Ni Wayan Indah Purwita Sari Ni Wayan Manik Prayustini Putu Bagus Dian Ananta Putu Mery Lusyana Dewi Putu Vani Anidya Pramesti Putu Wawan Suryawan Putu Yudha Cahyasena Rionaldo Jehova Kristayudasoeparno Sagung Putri M. E. Purwani Sri Winarsi Sugiartha, I Nyoman Gede Syans Dias Aulia Abiandti Tania Novelin Tisnadiartha, Ni Nyoman Ayu Tommy Hidayat Tri Ayu Neska Sanga Udiyani Vennie Yunita Laytno Wawan Edi Prastiyo