Claim Missing Document
Check
Articles

Penerapan Asas Primum Remedium Dalam Upaya Meminta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Studi Putusan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Prk/2023 Fadhil Andika Satria; Ismansyah; Rembrandt
UNES Law Review Vol. 9 No. 1 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/0arxa018

Abstract

Lemahnya pengawasan dan tindakan hukum membuat proses peradilan kerap hanya menjerat awak kapal tanpa menyentuh korporasi sebagai aktor utama. Kasus pada Putusan Pengadilan Perikanan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023 menunjukkan bahwa pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana hanya dijatuhkan kepada nakhoda, meskipun fakta di persidangan menunjukkan indikasi keterkaitan kapal FB.LB. Berdasarkan persoalan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : pertama, Bagaimana pandangan hukum pidana terhadap penerapan asas primum remedium dalam upaya meminta pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana illegal fishing di perairan Indonesia pada studi Putusan No. 7/Pid.Sus-Prk/2023?. Kedua, Apa faktor penghambat dan pendukung penerapan asas primum remedium dalam upaya meminta pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana illegal fishing di perairan Indonesia pada studi Putusan No. 7/Pid.Sus-Prk/2023?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun hasil penelitian pertama, penerapan asas primum remedium dalam pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku illegal fishing di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan yang diperkuat oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Asas ini menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama untuk memastikan akuntabilitas korporasi dan memberikan efek jera. Namun, penerapannya di peradilan pada Putusan Pengadilan Perikanan No. 7/Pid.Sus-Prk/2023 menunjukkan lemahnya tindakan hukum terhadap korporasi karena pemidanaan lebih sering ditujukan pada pelaku individu dari pada entitas korporasi. Kedua, kerangka hukum nasional, termasuk Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan PERMA No. 13 Tahun 2016, telah memberikan dasar yuridis yang jelas, penerapannya masih terkendala oleh keterbatasan yurisdiksi UNCLOS 1982, Koordinasi multi-agency yang rumit, lemahnya integritas penegakan hukum, dan kesulitan pembuktian keterlibatan korporasi.
Reconstruction of the Principle of Proportionality in Contract Law within the Palm Oil Plantation Sector Ageng Triganda Sayuti; Zefrizal Nurdin; Rembrandt Rembrandt; Syofiarti Syofiarti
Journal of Law and Legal Reform Vol. 7 No. 1 (2026): January, 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v7i1.36219

Abstract

This paper investigates the urgent need to reconstruct the principle of proportionality within contracts for palm oil partnerships, where structural power imbalances, information asymmetry, opaque financing arrangements, and unilateral sanction mechanisms systematically disadvantage plasma smallholders. The study aims to identify the fundamental factors that hinder the effective application of proportionality in oil palm partnership and to formulate an operational framework capable of ensuring contractual justice within highly asymmetric agribusiness relationships. Employing a normative juridical method complemented by conceptual, comparative, and socio-legal approaches, this research analyses Indonesian contract law, institutional practices, and international regulatory models drawn from Malaysia, Thailand, and India. The findings reveal that the proportionality principle in Indonesia remains largely abstract and lacks enforceable parameters, enabling exploitative contractual clauses such as undisclosed deductions, disproportionate risk distribution, and one-sided penalties to persist in nucleus plasma schemes. Comparative insights demonstrate that proportionality can be translated into practice through mandatory disclosure obligations, standardized minimum clauses, equitable risk-sharing mechanisms, contract registration, and accessible local dispute-resolution systems. The principal novelty of this study lies in proposing a three-pillar operational model of proportionality substantive, procedural, and sanction-based integrated with institutional governance reforms and community empowerment strategies. The paper concludes that reconstructing proportionality requires both normative refinement and structural intervention across negotiation processes, corporate procurement practices, evidentiary mechanisms, and state oversight. This integrated framework provides a concrete basis for embedding substantive justice within palm oil agreements and strengthening legal protection for structurally weaker parties.
Analisis Yuridis Keterlambatan Pengakuan Anak Pasca Putusan MK No. 46/2010 (Studi Penetapan PN Tuban Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tbn) Naila Fitria; Rembrandt Rembrandt; Yasniwati Yasniwati
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.1954-1962

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia mengenai batas waktu pengakuan anak pasca Putusan MK No. 46/2010 dalam konteks kelalaian orang tua memenuhi hak keperdataan anak pada Penetapan PN Tuban Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tbn; dan menganalisis praktik peradilan dalam menangani keterlambatan pengakuan anak serta disparitas putusan di berbagai pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif-normatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) hukum positif Indonesia menganut dualisme antara sistem administrasi kependudukan yang mengatur batas waktu pelaporan secara ketat (30 hari) dan sistem hukum keluarga yang sama sekali tidak mengatur batas waktu pengakuan anak; ketiadaan batas waktu ini merupakan kekosongan norma berlapis (double normative vacuum) yang menciptakan celah kelalaian dan dapat menghilangkan hak keperdataan anak, termasuk hak waris apabila orang tua meninggal sebelum pengakuan dilakukan; (2) dalam praktik peradilan, kelalaian dapat berlangsung hingga 29 tahun akibat sifat voluntair perkara dan ketiadaan peraturan terkait keterlambatan, serta terjadi disparitas putusan pengakuan anak karena tidak adanya PERMA lanjutan pasca Putusan MK No. 46/2010. Penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung menerbitkan PERMA yang memuat tata cara penerapan Putusan MK No. 46/2010, kriteria alat bukti yang kuat termasuk kapan pembuktian tes DNA diperlukan, serta kriteria alasan keterlambatan yang dapat dibenarkan secara hukum
Legal protection of customer data in implementing the financial information access law for tax purposes Randu Haryandu; Busyra Azheri; Rembrandt Rembrandt
Gema Wiralodra Vol. 14 No. 2 (2023): gema wiralodra
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/gw.v14i2.509

Abstract

The enactment of the Law on Access to Financial Information for Tax Purposes (Access to Financial Information) created a new paradigm in applying the principle of bank secrecy. The Law on Access to financial information has given authority to the Director General of Taxes to open taxpayer data at a bank even though the taxpayer is not being audited, billed, and investigated for tax crimes. This causes taxpayer data to be accessible at the bank if it meets predetermined criteria. The state must provide legal protection to secure bank customer data, so irresponsible parties do not misuse it. This study aims to determine and analyze the form of legal protection for customer data in implementing the Financial Information Access Law. This research method uses a normative juridical approach, analyzed normatively and qualitatively. The research results show that the Law on Access to Financial Information does not explicitly regulate the legal protection of customer data, and there are no administrative and criminal sanctions for parties who misuse customer data. Protection of customer data in implementing access to financial information is only found in the Regulation of the Minister of Finance. This Regulation of the Minister of Finance should regulate the technical implementation of the law. In the future, the government can conduct studies and change the Financial Information Access Law to guarantee legal protection for customer data regulated by law.
Putusan MA Membatalkan Sertifikat, Memulihkan Status Tanah Serta Perlindungan Hukum Pemilik Atasnya Syaira Chairunissa; Rembrandt; Yasniwati
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/g4d40661

Abstract

Implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/TUN/2023 yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan banding terkait sengketa sertifikat tanah, dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) atas dasar kompetensi absolut. Putusan ini secara yuridis mengembalikan validitas formal Sertifikat Hak Milik Tergugat karena sengketa kepemilikan tanah adat belum diputus oleh Pengadilan Negeri. Namun, putusan ini menyisakan persoalan hukum mengenai status kepemilikan bangunan dan tanaman yang telah didirikan oleh Penggugat di atasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Penggugat dan merumuskan konstruksi perlindungan hukum atas aset yang tertanam di atas tanah sengketa melalui jalur hukum perdata. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini membedah potensi penerapan asas pemisahan horizontal (Horizontale Scheiding) dan doktrin Unjust Enrichment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Penggugat kehilangan upaya administratif, ia memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perdata sebagai Penguasa Beriktikad Baik (Bezitter te Goeder Trouw). Dalam perspektif Hukum Agraria Nasional, kepemilikan bangunan dapat dipisahkan dari kepemilikan tanah. Oleh karena itu, doktrin Unjust Enrichment dapat digunakan sebagai dasar gugatan ganti rugi di Pengadilan Negeri agar pemilik tanah memberikan kompensasi yang layak atas nilai bangunan, guna mencegah terjadinya penguasaan aset secara sepihak tanpa kompensasi.
Tanggung Jawab PPAT Atas Akta Jual Beli Yang Dibatalkan Melalui Putusan Pengadilan Shafira Adianda; Rembrandt; Jean Elvardi
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jhfqmy18

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peran strategis dalam sistem pertanahan nasional sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik atas perbuatan hukum hak atas tanah. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab PPAT atas Akta Jual Beli yang dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1012 K/Pdt/2022. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT JWL melanggar prosedur pembuatan akta jual beli dengan tidak memverifikasi dokumen identitas asli para penghadap, sehingga akta dinyatakan batal demi hukum karena cacat formal. Pertanggungjawaban PPAT mencakup aspek administratif, perdata, dan pidana. Dalam perkara ini, PPAT tidak bertanggungjawab secara pidana karena cacat hukum bersumber dari pemalsuan identitas oleh para penghadap. Konsekuensinya, PPAT hanya dikenai sanksi administratif berupa kewajiban mengembalikan objek perkara ke keadaan semula. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh PPAT dalam setiap tahap pembuatan akta guna menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Penertiban Penampungan Batubara (Stockpile) Untuk Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Padang Rahnov Dwika Arjunda; Kurnia Warman; Rembrandt
Jurnal Niara Vol. 19 No. 3 (2027): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/z0zkr941

Abstract

Padang City has no coal mining area, yet it still bears the impacts of mining through the presence of coal stockpiles. Residents of Lubuk Begalung District complain of coal dust that harms respiratory health and damages their livelihoods, while the legality of some operators is questioned for allegedly conflicting with spatial planning. This study examines three issues: the licensing of coal stockpiles in Padang, government measures to control unlicensed stockpiles, and law enforcement against environmental pollution or destruction. It applies an empirical juridical method with a descriptive-analytical approach, using primary data from interviews with the Padang Environmental Agency, the Investment and One-Stop Integrated Services Agency, the Public Works and Spatial Planning Agency, and the West Sumatra Provincial Environmental Agency, supported by secondary data and analyzed qualitatively. The findings show that stockpile licensing is processed under KBLI 52101 on warehousing and storage, requiring only a Warehouse Registration Certificate, with the system demanding merely an SPPL environmental statement. This code does not reflect the actual risk, since stockpiles are open piles generating dust, sediment-laden leachate, and rising pile temperatures. Responding to alleged pollution, the agency imposed government coercion by sealing four stockpile sites on 12 October 2023. Enforcement is available through administrative, civil, and criminal channels, but the criminal route has never been used due to limited environmental civil-servant investigators, accredited laboratories, and admissible evidence.
Keabsahan Akta Autentik Dalam Pendirian Akta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Tanpa Notaris Pembuat Akta Koperasi/NPAK Dinda Fitria Affari; Rembrandt; Charles Simabura
UNES Law Review Vol. 9 No. 1 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/n3sxg621

Abstract

Pendirian koperasi di Indonesia, khususnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, menjadi penting dalam konteks penguatan ekonomi kerakyatan. Akta pendirian koperasi sebagai salah satu instrumen legalitas usaha membutuhkan perhatian terhadap keabsahannya, terutama dalam hal kewenangan pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Keputusan Menteri Koperasi No. 1 Tahun 2025 membatasi kewenangan pembuatan akta pendirian koperasi hanya kepada NPAK, yang menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kewenangan notaris umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta pendirian koperasi yang dibuat tanpa melibatkan NPAK, serta untuk menelaah bagaimana peraturan yang ada, seperti Peraturan Menteri Koperasi dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (SE AHU) Tahun 2025, memberikan arahan dalam pembentukan koperasi yang sah dan sesuai dengan ketentuan legalitas yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data utama berasal dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur terkait yang berhubungan dengan pendirian koperasi, kewenangan notaris, dan kepastian hukum dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya dualisme pengaturan yang menyebabkan ketidakpastian dalam praktik pendirian Koperasi Merah Putih. Meskipun Peraturan Menteri Koperasi No. 1 Tahun 2025 dengan tegas membatasi kewenangan hanya kepada NPAK, Surat Edaran AHU Tahun 2025 justru memperluas kewenangan notaris yang terdaftar dalam sistem AHU Online untuk memproses pengesahan koperasi. Ketidakselarasan antara kedua regulasi ini menimbulkan potensi ketidakpastian hukum yang dapat mempengaruhi kelangsungan pendirian koperasi. Dalam teori kepastian hukum mengharuskan adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Kewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi yang sah, sangat dipengaruhi oleh pemahaman tentang asas kepastian hukum dan peraturan yang ada, terutama terkait dengan pembatasan kewenangan notaris umum dalam pembuatan akta pendirian koperasi Merah Putih.Teori koperasi partisipatif juga menjadi landasan dalam penelitian ini, karena partisipasi anggota dalam koperasi menjadi kunci keberhasilan koperasi itu sendiri. Koperasi Merah Putih, yang diharapkan dapat memperkuat ekonomi desa dan kelurahan, membutuhkan akta pendirian yang sah dan sahih untuk mendukung keberlanjutan dan pengembangan koperasi.Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi antara Peraturan Menteri Koperasi dan Surat Edaran AHU untuk menciptakan kejelasan hukum dan memberikan akses yang lebih luas kepada notaris yang terdaftar dalam sistem AHU Online. Penelitian ini menyarankan perlunya pembaruan atau penyesuaian dalam regulasi yang ada untuk memastikan tidak ada kerancuan dalam kewenangan notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi. Harmonisasi aturan dan penguatan pengawasan terhadap pembuatan akta pendirian koperasi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pendiri koperasi dan masyarakat yang terlibat dalam koperasi Merah Putih.
Pemberhentian Direksi Perseroan Terbatas Melalui Rups Luar Biasa Tanpa Memenuhi Syarat Formil Ozi Gumetra; Rembrandt; Yasniwati
Jurnal Niara Vol. 19 No. 3 (2027): Januari
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/zq4cpq35

Abstract

The board of Directors is the organ of the company that is authorized to manage and represent the company both inside and outside the court. Although the General Meeting of shareholders (GMS) has the authority to dismiss the Board of Directors at any time based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT), its implementation must meet the formal procedures and requirements specified by law. This study examines the process of dismissal of Directors of PT. Baraka Property Indonesia conducted through the Extraordinary General Meeting of shareholders (EGM) held by the president Commissioner without first submitting a written request to the Board of Directors as stipulated in Article 79 of the law on PT. The research used empirical juridical method with descriptive analytical approach through interviews and the study of legal documents and literature. The results showed that the temporary dismissal of the Board of Directors on April 4, 2024 was valid under Article 106 of the PT Law, but lost its legal force because the EGM on May 3, 2024 could not make a decision due to defects in the procedure for summoning meetings. As a result, the authority to call the GMS again rests with the Board of Directors. Therefore, the second EGM held by the president Commissioner on May 27, 2024 is considered to be beyond the authority and contrary to the provisions of the PT Law. Although the decision of the meeting was formally flawed, the notarial deed containing it remained valid until it was canceled by a court decision, so the restoration of the directors ' rights had to be pursued through a civil lawsuit.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Bekerja Di Kantor Notaris Wilayah Kota Padang Desi Refnita; Khairani Khairani; Rembrandt Rembrandt
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 4 (2026): November 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i4.2026.2561-2577

Abstract

Notaris tidak hanya berkedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, tetapi juga sebagai pemberi kerja ketika mempekerjakan tenaga kerja di kantornya, sehingga terikat pada kewajiban yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan kerja antara Notaris dan pekerja yang bekerja di Kantor Notaris wilayah Kota Padang serta perlindungan hukum terhadap pekerja tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang bersifat deskriptif, dengan data primer berupa wawancara terhadap tujuh Notaris dan tujuh pekerja yang dipilih secara purposive sampling, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur, yang dianalisis secara kualitatif menggunakan teori kepastian hukum, teori keadilan, dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja di Kantor Notaris secara substantif telah memenuhi unsur pekerjaan, upah, dan perintah serta bersifat tetap sehingga tergolong Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, tetapi seluruh hubungan kerja yang diteliti hanya didasarkan pada perjanjian lisan tanpa surat pengangkatan sebagaimana diwajibkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perlindungan hukum terhadap pekerja juga belum optimal: lima dari tujuh pekerja menerima upah pokok di bawah upah minimum yang berlaku, pemenuhan penghasilan layak masih bergantung pada bonus yang bersifat tidak tetap, dan lima dari tujuh pekerja belum didaftarkan oleh pemberi kerja dalam program jaminan sosial sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Oleh karena itu, diperlukan kepatuhan Notaris sebagai pemberi kerja serta peran aktif BPJS dan Ikatan Notaris Indonesia dalam sosialisasi dan pengawasan agar kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi pekerja dapat terwujud
Co-Authors Abdi Iswahyudi Yasril Adri Frinaldi Afriwaldi Afriwaldi Ageng Triganda Sayuti Aldri Frinaldi Aldri Frinaldi Anton Rosari Azmi Fendri Bismihayati Bismihayati Boby Rahman Busyra Azheri Cici Aprilliani Cory Febrina Dasman Lanin Dasman Lanin Defriani Dwiyanti Desi Refnita Dimas Andrianto Dinda Fitria Affari Edison Zelmi Elfandra Fan Fadhli Rabbi Elvardi, Jean Elwi Danil Fadhil Andika Satria Fadhilla Oktari Fajar Agung Mulia Fanny Yuliana Batubara Fatrul Razi Firman Hidayat Fitri Fitri Frazila Hanzela Frinsis Warmansyah Genius Umar Genius Umar Hafida Istigfarini Harizky Devanny Ketaren Hasbi Hasbi Hendrio Fadly Iin Hidayah Nawir Ilham Salsabila Iqrima Basri Ismansyah Ismansyah Khairani Khairani Khekhe Nadea Lisa Medika Yati Lismomon Nata M. Hasbi M. Hasbi M. Ridha Martin Wahyunus Mhd. Ridha Midratul Fardila Mona Gusfira Muhammad Fajri Muhammad Fajri Akbar Perdana Naila Fitria Neliyarti Neliyarti Nurbit Nurbit Nurhasan Syah Ozi Gumetra Rahayu Tia Khairani Rahman Arif Rahnov Dwika Arjunda Rama Nanda Randu Haryandu Rapitos Sidiq Refa Swinta Maharani Rina Nurlaeli Riri Rahmahwati Joni Rizka Ananda Alyan Sarah Permata Nindi Shafira Adianda Simabura, Charles Siti Lauriyanti Imran Sri Wahyuni Suci Mardiyah Suci Sofiani Susilastri Susilastri Syafrijon Syafrijon Syahfori Widiyani Syaira Chairunissa Syam, Misnar Syofiarti Syofirman Syofyan Tatik Kustiati Taufiqurrahman Taufiqurrahman Washilla Audia witriani Yasniwati, Yasniwati Yefnika Fazira Yodi Nugraha Yuli Susant Yussy A. Mannas Yussy Adelina Mannas Zainul Daulay Zefrizal Nurdin, Zefrizal Zeus Marullah Aswin