Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.265
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Buletin Keslingmas jurnal niara UIR LAW REVIEW Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Nagari Law Review Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA) Ensiklopedia of Journal Unes Law Review Jurnal Sehat Mandiri Human Care Journal Gema Wiralodra Science and Environmental Journals for Postgraduate UNES Journal of Swara Justisia Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Jurnal Green Growth dan Manajemen Lingkungan Jurnal Azimut Jurnal Sains dan Ilmu Terapan TOFEDU: The Future of Education Journal Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara Lareh Law Review Journal of Innovative and Creativity Journal of Law and Legal Reform Media of Law and Sharia
Rembrandt Rembrandt
Universitas Andalas
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 56 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Penerapan Asas Primum Remedium Dalam Upaya Meminta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Studi Putusan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Prk/2023 Fadhil Andika Satria; Ismansyah; Rembrandt
UNES Law Review Vol. 9 No. 1 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/0arxa018

Abstract

Lemahnya pengawasan dan tindakan hukum membuat proses peradilan kerap hanya menjerat awak kapal tanpa menyentuh korporasi sebagai aktor utama. Kasus pada Putusan Pengadilan Perikanan Nomor 7/Pid.Sus-PRK/2023 menunjukkan bahwa pemidanaan dan pertanggungjawaban pidana hanya dijatuhkan kepada nakhoda, meskipun fakta di persidangan menunjukkan indikasi keterkaitan kapal FB.LB. Berdasarkan persoalan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : pertama, Bagaimana pandangan hukum pidana terhadap penerapan asas primum remedium dalam upaya meminta pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana illegal fishing di perairan Indonesia pada studi Putusan No. 7/Pid.Sus-Prk/2023?. Kedua, Apa faktor penghambat dan pendukung penerapan asas primum remedium dalam upaya meminta pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku tindak pidana illegal fishing di perairan Indonesia pada studi Putusan No. 7/Pid.Sus-Prk/2023?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun hasil penelitian pertama, penerapan asas primum remedium dalam pertanggungjawaban pidana korporasi pelaku illegal fishing di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang – Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan yang diperkuat oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Asas ini menempatkan hukum pidana sebagai instrumen utama untuk memastikan akuntabilitas korporasi dan memberikan efek jera. Namun, penerapannya di peradilan pada Putusan Pengadilan Perikanan No. 7/Pid.Sus-Prk/2023 menunjukkan lemahnya tindakan hukum terhadap korporasi karena pemidanaan lebih sering ditujukan pada pelaku individu dari pada entitas korporasi. Kedua, kerangka hukum nasional, termasuk Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan PERMA No. 13 Tahun 2016, telah memberikan dasar yuridis yang jelas, penerapannya masih terkendala oleh keterbatasan yurisdiksi UNCLOS 1982, Koordinasi multi-agency yang rumit, lemahnya integritas penegakan hukum, dan kesulitan pembuktian keterlibatan korporasi.
Reconstruction of the Principle of Proportionality in Contract Law within the Palm Oil Plantation Sector Ageng Triganda Sayuti; Zefrizal Nurdin; Rembrandt Rembrandt; Syofiarti Syofiarti
Journal of Law and Legal Reform Vol. 7 No. 1 (2026): January, 2026
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v7i1.36219

Abstract

This paper investigates the urgent need to reconstruct the principle of proportionality within contracts for palm oil partnerships, where structural power imbalances, information asymmetry, opaque financing arrangements, and unilateral sanction mechanisms systematically disadvantage plasma smallholders. The study aims to identify the fundamental factors that hinder the effective application of proportionality in oil palm partnership and to formulate an operational framework capable of ensuring contractual justice within highly asymmetric agribusiness relationships. Employing a normative juridical method complemented by conceptual, comparative, and socio-legal approaches, this research analyses Indonesian contract law, institutional practices, and international regulatory models drawn from Malaysia, Thailand, and India. The findings reveal that the proportionality principle in Indonesia remains largely abstract and lacks enforceable parameters, enabling exploitative contractual clauses such as undisclosed deductions, disproportionate risk distribution, and one-sided penalties to persist in nucleus plasma schemes. Comparative insights demonstrate that proportionality can be translated into practice through mandatory disclosure obligations, standardized minimum clauses, equitable risk-sharing mechanisms, contract registration, and accessible local dispute-resolution systems. The principal novelty of this study lies in proposing a three-pillar operational model of proportionality substantive, procedural, and sanction-based integrated with institutional governance reforms and community empowerment strategies. The paper concludes that reconstructing proportionality requires both normative refinement and structural intervention across negotiation processes, corporate procurement practices, evidentiary mechanisms, and state oversight. This integrated framework provides a concrete basis for embedding substantive justice within palm oil agreements and strengthening legal protection for structurally weaker parties.
Analisis Yuridis Keterlambatan Pengakuan Anak Pasca Putusan MK No. 46/2010 (Studi Penetapan PN Tuban Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tbn) Naila Fitria; Rembrandt Rembrandt; Yasniwati Yasniwati
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 3 (2026): Agustus 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i3.2026.1954-1962

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia mengenai batas waktu pengakuan anak pasca Putusan MK No. 46/2010 dalam konteks kelalaian orang tua memenuhi hak keperdataan anak pada Penetapan PN Tuban Nomor 108/Pdt.P/2025/PN Tbn; dan menganalisis praktik peradilan dalam menangani keterlambatan pengakuan anak serta disparitas putusan di berbagai pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif-normatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) hukum positif Indonesia menganut dualisme antara sistem administrasi kependudukan yang mengatur batas waktu pelaporan secara ketat (30 hari) dan sistem hukum keluarga yang sama sekali tidak mengatur batas waktu pengakuan anak; ketiadaan batas waktu ini merupakan kekosongan norma berlapis (double normative vacuum) yang menciptakan celah kelalaian dan dapat menghilangkan hak keperdataan anak, termasuk hak waris apabila orang tua meninggal sebelum pengakuan dilakukan; (2) dalam praktik peradilan, kelalaian dapat berlangsung hingga 29 tahun akibat sifat voluntair perkara dan ketiadaan peraturan terkait keterlambatan, serta terjadi disparitas putusan pengakuan anak karena tidak adanya PERMA lanjutan pasca Putusan MK No. 46/2010. Penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung menerbitkan PERMA yang memuat tata cara penerapan Putusan MK No. 46/2010, kriteria alat bukti yang kuat termasuk kapan pembuktian tes DNA diperlukan, serta kriteria alasan keterlambatan yang dapat dibenarkan secara hukum
Legal protection of customer data in implementing the financial information access law for tax purposes Randu Haryandu; Busyra Azheri; Rembrandt Rembrandt
Gema Wiralodra Vol. 14 No. 2 (2023): gema wiralodra
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/gw.v14i2.509

Abstract

The enactment of the Law on Access to Financial Information for Tax Purposes (Access to Financial Information) created a new paradigm in applying the principle of bank secrecy. The Law on Access to financial information has given authority to the Director General of Taxes to open taxpayer data at a bank even though the taxpayer is not being audited, billed, and investigated for tax crimes. This causes taxpayer data to be accessible at the bank if it meets predetermined criteria. The state must provide legal protection to secure bank customer data, so irresponsible parties do not misuse it. This study aims to determine and analyze the form of legal protection for customer data in implementing the Financial Information Access Law. This research method uses a normative juridical approach, analyzed normatively and qualitatively. The research results show that the Law on Access to Financial Information does not explicitly regulate the legal protection of customer data, and there are no administrative and criminal sanctions for parties who misuse customer data. Protection of customer data in implementing access to financial information is only found in the Regulation of the Minister of Finance. This Regulation of the Minister of Finance should regulate the technical implementation of the law. In the future, the government can conduct studies and change the Financial Information Access Law to guarantee legal protection for customer data regulated by law.
Putusan MA Membatalkan Sertifikat, Memulihkan Status Tanah Serta Perlindungan Hukum Pemilik Atasnya Syaira Chairunissa; Rembrandt; Yasniwati
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/g4d40661

Abstract

Implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 289 K/TUN/2023 yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan banding terkait sengketa sertifikat tanah, dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) atas dasar kompetensi absolut. Putusan ini secara yuridis mengembalikan validitas formal Sertifikat Hak Milik Tergugat karena sengketa kepemilikan tanah adat belum diputus oleh Pengadilan Negeri. Namun, putusan ini menyisakan persoalan hukum mengenai status kepemilikan bangunan dan tanaman yang telah didirikan oleh Penggugat di atasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Penggugat dan merumuskan konstruksi perlindungan hukum atas aset yang tertanam di atas tanah sengketa melalui jalur hukum perdata. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini membedah potensi penerapan asas pemisahan horizontal (Horizontale Scheiding) dan doktrin Unjust Enrichment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Penggugat kehilangan upaya administratif, ia memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perdata sebagai Penguasa Beriktikad Baik (Bezitter te Goeder Trouw). Dalam perspektif Hukum Agraria Nasional, kepemilikan bangunan dapat dipisahkan dari kepemilikan tanah. Oleh karena itu, doktrin Unjust Enrichment dapat digunakan sebagai dasar gugatan ganti rugi di Pengadilan Negeri agar pemilik tanah memberikan kompensasi yang layak atas nilai bangunan, guna mencegah terjadinya penguasaan aset secara sepihak tanpa kompensasi.
Tanggung Jawab PPAT Atas Akta Jual Beli Yang Dibatalkan Melalui Putusan Pengadilan Shafira Adianda; Rembrandt; Jean Elvardi
Jurnal Niara Vol. 19 No. 1 (2026): Mei
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jhfqmy18

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peran strategis dalam sistem pertanahan nasional sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik atas perbuatan hukum hak atas tanah. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab PPAT atas Akta Jual Beli yang dibatalkan oleh pengadilan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1012 K/Pdt/2022. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT JWL melanggar prosedur pembuatan akta jual beli dengan tidak memverifikasi dokumen identitas asli para penghadap, sehingga akta dinyatakan batal demi hukum karena cacat formal. Pertanggungjawaban PPAT mencakup aspek administratif, perdata, dan pidana. Dalam perkara ini, PPAT tidak bertanggungjawab secara pidana karena cacat hukum bersumber dari pemalsuan identitas oleh para penghadap. Konsekuensinya, PPAT hanya dikenai sanksi administratif berupa kewajiban mengembalikan objek perkara ke keadaan semula. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh PPAT dalam setiap tahap pembuatan akta guna menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Co-Authors Abdi Iswahyudi Yasril Adri Frinaldi Afriwaldi Afriwaldi Ageng Triganda Sayuti Aldri Frinaldi Aldri Frinaldi Anton Rosari Azmi Fendri Bismihayati Bismihayati Boby Rahman Busyra Azheri Cici Aprilliani Cory Febrina Dasman Lanin Dasman Lanin Defriani Dwiyanti Dimas Andrianto Edison Zelmi Elfandra Fan Fadhli Rabbi Elvardi, Jean Elwi Danil Fadhil Andika Satria Fadhilla Oktari Fajar Agung Mulia Fanny Yuliana Batubara Fatrul Razi Firman Hidayat Fitri Fitri Frazila Hanzela Frinsis Warmansyah Genius Umar Genius Umar Hafida Istigfarini Harizky Devanny Ketaren Hasbi Hasbi Hendrio Fadly Iin Hidayah Nawir Ilham Salsabila Iqrima Basri Ismansyah Ismansyah Khekhe Nadea Lisa Medika Yati Lismomon Nata M. Hasbi M. Hasbi M. Ridha Martin Wahyunus Mhd. Ridha Midratul Fardila Mona Gusfira Muhammad Fajri Muhammad Fajri Akbar Perdana Naila Fitria Neliyarti Neliyarti Nurbit Nurbit Nurhasan Syah Rahayu Tia Khairani Rahman Arif Rama Nanda Randu Haryandu Rapitos Sidiq Refa Swinta Maharani Rina Nurlaeli Riri Rahmahwati Joni Rizka Ananda Alyan Sarah Permata Nindi Shafira Adianda Siti Lauriyanti Imran Sri Wahyuni Suci Mardiyah Suci Sofiani Susilastri Susilastri Syafrijon Syafrijon Syahfori Widiyani Syaira Chairunissa Syam, Misnar Syofiarti Syofirman Syofyan Tatik Kustiati Taufiqurrahman Taufiqurrahman Washilla Audia witriani Yasniwati, Yasniwati Yefnika Fazira Yodi Nugraha Yuli Susant Yussy A. Mannas Yussy Adelina Mannas Zainul Daulay Zefrizal Nurdin, Zefrizal Zeus Marullah Aswin