Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.22
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Idea Hukum Jurnal Impresi Indonesia Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Jurnal Hukum Inconcreto Soedirman Law Review
Dwi Hapsari Retnaningrum
Fakultas Hukum Unsoed
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2020/Pn.Mgl) Fatmawati Fatmawati; Setya Wahyudi; Dwi Hapsari Retnaningrum
Soedirman Law Review Vol 5, No 4 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.4.13464

Abstract

Berdasarkan Putusan Nomor 344/ Pid.Sus/2020/PN.Mgl, Majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa Suhaimy Bin Yurni  yang didakwa melakukan kekerasan terhadap anak Machmud Rifai Mustofa Alias Fai Bin Imam Mustofa (12 Tahun). Hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa dirasa kurang tepat, seharusnya hakim memberikan pidana yang lebih maksimal kepada terdakwa agar memiliki efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dan mengetahui penerapan pidana bersyarat pada tindak pidana kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, metode pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian yaitu preskriptif dengan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan menggunakan metode kepustakaan dengan metode pengolahan data berupa reduksi data, display data, dan kategorisasi data. Metode penyajian bahan hukum disajikan dalam bentuk teks naratif, serta metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara melakukan interpretasi. Kesimpulan penelitian, hakim menjatuhkan pidana bersyarat berdasarkan faktor yuridis yaitu Pasal 14 a KUHP dan faktor non-yuridis keyakinan  hakim dan pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan terdakwa,hakim sesuai menerapkan pidana dengan ketentuan Pasal 14 a KUHP yang dalam penjelasannya bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana apabila pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak lebih dari 1 (satu) tahun.Kata Kunci: Pidana Bersyarat, Penganiayaan, Anak
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung Achmad Mitftah Farid; Hibnu Nugroho; Dwi Hapsari Retnaningrum
Soedirman Law Review Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.1.7

Abstract

Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  dan  tidak dapat dicampuri oleh kekuasaan negara lainnya, karena itu akan memengaruhi nilai keadilan. Namun, kemerdekaan hakim tidak serta merta membuat hakim dapat berperilaku menyimpang, sehingga diperlukan adanya pengawasan terhadap perilaku hakim. Kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim dilakukan secara internal oleh Mahkamah Agung dan secara eksternal oleh Komisi Yudisial. Prinsipnya kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim berdasarkan kode etik dan  terhadap  penanganan  perkara  tetap  berada  di  tangan  Mahkamah  Agung sebagai  pemegang  kekuasaan  kehakiman.  Pengawasan  eksternal  diperlukan sebagai fungsi kontrol dalam lingkup kekuasaan kehakiman, meskipun pada hakikatnya Komisi Yudisial bukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Namun, pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bukan sebagai fungsi checks and balances pada lingkup kekuasaan kehakiman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara, dengan metode analisis bahan hukum secara kualitatif. Penelitian dilakukan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan prinsip-prinsip negara hukum, pembagian kekuasaan, checks and balances, dan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap perilaku hakim oleh Mahkamah Agung memiliki dasar argumentasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang- Undang  Mahkamah  Agung.  Pengawasan  terhadap  perilaku  hakim  dilakukan secara fungsional oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung yang memiliki tugas mengawasi lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, termasuk pejabat pengadilan dan para hakim, serta administrasi peradilan.Kata   kunci :  kekuasaan kehakiman, Badan Pengawasan  Mahkamah Agung, pengawasan terhadap perilaku hakim
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN INCEST DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI Styella Fitriana Adiningrum; Dwi Hapsari Retnaningrum; Rani Hendriana
Soedirman Law Review Vol 4, No 2 (2022)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2022.4.2.192

Abstract

Incest  adalah hubungan seksual di antara dua orang yang memiliki hubungan pertalian darah dan termasuk kekerasan seksual di ranah domestik, di mana perempuan kerap menjadi korban. Korban memiliki hak-hak yang harus dipenuhi guna menjamin perlindungan hukumnya. Unit PPA adalah unit yang bertugas untuk memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum serta faktor penghambat dan pendukung perlindungan hukum terhadap perempuan korban Incest  di Unit PPA Bareskrim Polri. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan kualitatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data kemudian diolah dengan menggunakan metode reduksi, display, dan kategorisasi data untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk teks naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya perlindungan hukum korban memiliki hak meliputi pendampingan hukum, tindakan khusus, dan tempat tinggal sementara. Faktor yang menghambat perlindungan hukum dari aspek substansi hukum adalah belum adanya pengaturan khusus mengenai Incest, dari aspek struktur hukum yakni ketidakseimbangan sumber daya manusia dan pelatihan yang belum menyeluruh, dan dari aspek kultur hukum adalah stigma masyarakat terhadap korban dan ketakutan korban untuk melapor. Faktor yang mendukung perlindungan hukum dari aspek substansi hukum adalah peraturan yang ada sudah menjamin hak-hak korban, dari aspek struktur hukum adalah adanya kerjasama antara Unit PPA dengan pihak terkait, serta dari aspek kultur hukum adalah meningkatnya edukasi di masyarakat tentang bahaya Incest .Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perempuan, Korban, Incest , Viktimologi
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II.A PEREMPUAN SEMARANG, JAWA TENGAH Fadhila, Talitha; Angkasa, Angkasa; Retnaningrum, Dwi Hapsari
Jurnal Idea Hukum Vol 9, No 2 (2023): Jurnal Idea Hukum
Publisher : MIH FH UNSOED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2023.9.2.408

Abstract

AbstractThe implementation of coaching for correctional inmates or prisoners is based on systems, institutions and coaching methods which are expected to be in accordance with the goals of prisons, namely producing inmates who have good personalities and have independence. The aim of this research is to analyze the effectiveness of the implementation of the female prisoner development program and the obstacles to implementing the program at the Class II.A Women's Penitentiary in Semarang, Central Java. This research uses a sociological juridical type of legal research. In this research, the research specifications are qualitative descriptive. Data types and sources consist of primary data and secondary data. The data collection methods are interviews, observation, literature study and documentary study. Data processing methods consist of data reduction, data display, and data categorization. The data presentation method is carried out in the form of narrative text and qualitative matrices. Data analysis uses qualitative analysis methods. The results of the research and discussion indicate that the Class II.A Women's Penitentiary in Semarang, Central Java, implements its program based on the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number: M.02-PK.04.10 of 1990 concerning the Pattern for the Development of Prisoners and Detainees, which is not yet effective. The obstacle can be seen from the legal structure factor, namely there are only 7 officers. Ideally, one officer will train around 7-8 inmates, but in reality 1 officer will train around 35-42 people out of a total of 295 inmates.Keywords : Effectiveness, Development, Female Prisoners. AbstrakPelaksanaan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan atau narapidana bersumber pada sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang diharapkan dapat menghasilkan hasil yang ditargetkan sesuai dengan tujuan Lapas yang terwujud dari kinerja atas proses pembinaan yang dilakukan oleh pegawai agar dapat menghasilkan narapidana berkepribadian baik dan memiliki kemandirian. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis efektivitas pelaksanaan program pembinaan narapidana perempuan dan hambatan-hambatan pelaksanaan program pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Perempuan  Semarang, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum secara yuridis sosiologis, Dalam penelitian ini spesifikasi penelitian secara deskrtiptif kualitatif. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data secara wawancara, observasi, studi kepustakaan dan studi dokumenter. Metode pengolahan data terdiri dari reduksi data, display data, dan kategorisasi data. Metode penyajian data dilakukan secara bentuk teks naratif dan matriks kualitatif. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Perempuan Semarang, Jawa Tengah  didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan belum efektif. Hambatan-hambatan efektivitas pelaksanaan program pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II.A Perempuan  Semarang, Jawa Tengah, dapat dilihat dari faktor struktur hukum (legal structure) yakni petugas yang masih belum memadai hanya berjumlah 7 petugas.  Idealnya untuk satu petugas membina sekitar 7-8 orang warga binaan, tetapi dalam kenyataannya bahwa 1 petugas membina sekitar 35-42 orang dari jumlah 295 warga binaan.Kata kunci : Efektivitas, Pembinaan, Narapidana Perempuan.
EFEKTIVITAS SANKSI TINDAKAN DALAM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Pengadilan Negeri Purbalingga) Arifah, Neila Qurrotu Nour; wahyudi, setya; Retnaningrum, Dwi Hapsari
Jurnal Idea Hukum Vol 9, No 2 (2023): Jurnal Idea Hukum
Publisher : MIH FH UNSOED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2023.9.2.390

Abstract

AbstractLaw Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System regulates criminal sanctions and sanctions for actions against children. The Purbalingga District Court is one of the courts that applies sanctions in deciding cases of children in conflict with the law. In 2020 there was a court decision number 8/Pid.SusAnak/2020/PN.Pbg in the form of sanctions for the obligation to attend education at the Al Mujahadah Pagerandong Orphanage, Mrebet District, Purbalingga Regency for one year. The study's goal was to examine the effectiveness of imposing sanctions on perpetrators. criminal acts in the Purbalingga District Court's jurisdiction and impediments to enforcing sanctions against perpetrators of criminal acts in the Purbalingga District Court's jurisdiction. This research uses a sociological juridical approach with descriptive research specifications at the Purbalingga District Court and Purwokerto Bapas. The data sources in this research are primary data obtained through interviews and secondary data obtained through literature study which is presented in the form of descriptions and analyzed qualitatively. According to research findings, the effectiveness of imposing sanctions on criminal perpetrators in the juvenile criminal justice system under the jurisdiction of the Purbalingga district court has been effective because there has been no repetition of criminal acts. Legal substance, specifically the absence of relevant implementing regulations in the form of Government Regulations regarding actions that can be imposed on children, and legal structures, specifically a lack of coordination and human resources in terms of the number of community counselors, are impediments.Keywords: Effectivitness, Children, Action Sanctions, Juvenile Criminal Justice System. AbstrakUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalamnya mengatur mengenai sanksi pidana dan sanksi tindakan terhadap anak. Pengadilan Negeri Purbalingga termasuk salah satu pengadilan yang menerapkan sanksi tindakan dalam memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Pada tahun 2020 terdapat putusan pengadilan nomor 8/Pid.SusAnak/2020/PN.Pbg berupa sanksi tindakan kewajiban mengikuti pendidikan di Panti Asuhan Al Mujahadah Pagerandong, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga selama satu tahun.Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas penerapan sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga dan faktor penghambat dalam penerapan sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif di Pengadilan Negeri Purbalingga dan Bapas Purwokerto. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data  primer dilakukan  dengan wawancara, data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Data disajikan dalam bentuk uraian dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian efektivitas penerapan sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di wilayah hukum pengadilan negeri Purbalingga sudah efektif karena belum ada pengulangan tindak pidana. Faktor penghambat meliputi substansi hukum yaitu belum ada peraturan pelaksanaan terkait berupa Peraturan Pemerintah tentang tindakan yang dapat dikenakan kepada anak dan struktur hukum yaitu kurangnya koordinasi serta kurangnya sumber daya manusia terkait jumlah pembimbing kemasyarakatan.Kata Kunci: Efektivitas, Anak, Sanksi Tindakan, Sistem Peradilan Pidana Anak.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor : 34/Pid.B/2017/Pn.Bms) Nugroho, Sulistyo Adhy; Retnaningrum, Dwi Hapsari; Dwiatmodjo, Haryanto
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.38

Abstract

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana merupakan bagian yang sangat penting dalam rangkaian acara di persidangan. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa tindak pidana dengan melihat bukti-bukti fakta dipersidangan. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan diuraikan secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian pada Putusan Nomor 34/Pid.B/2017PN.Bms, dasar hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 34/Pid.B/2017/PN.Bms adalah telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penadahan yang dirumuskan dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP, dan 2 (dua) alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah, penerapan hukum dalam putusan perkara nomor 34/Pid.B/2017/PN Bms oleh penuntut umum sudah tepat, penggunaan dakwaan tunggal dan Pasal 480 ayat 1 (satu) KUHP dinilai sudah tepat karena perbuatan terdakwa hanya merujuk kepada satu perbuatan saja yaitu penadahan dan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 480 ayat 1 (satu) KUHP. Namun, penuntut umum dalam perkara ini hanya memberikan tuntutan selama 1 (satu) tahun penjara dan pidana penjara yang dijatuhkan majelis hakim relatif lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum dinilai ringan untuk bisa memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penadahan.Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Tujuan Pidana; Tindak Pidana Penadahan.
Pembaruan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Permusuhan, Penyalahgunaan dan Penodaan Agama Febrian, Uci; Prayitno, Kuat Puji; Retnaningrum, Dwi Hapsari
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.23

Abstract

Tindak pidana penodaan agama adalah tindak pidana yang secara langsung menyerang suatu agama. Serangan tersebut dilakukan dengan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama. Tindak pidana ini dirumuskan dalam Pasal 156a KUHP. Rumusan Pasal 156a ini menuai kritik karena perbuatan menodai agama tidak dirumuskan secara limitatif dalam rumusan pasal. Oleh karena itu, diperlukan adanya pembaruan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana penodaan agama dalam aturan pidana di masa yang akan datang. Salah satu kasus tindak pidana penodaan agama adalah sebagaimana yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangko. Terdakwa yang bernama Pidos menulis di sandal miliknya tulisan Allah dan Muhammad yang merupakan Tuhan dan Nabi umat Islam. Berdasarkan pembuktian di persidangan, terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penodaan agama dan dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pembaruan  hukum pidana pada tindak pidana penodaan agama dalam RUU KUHP, serta mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penodaan agama pada putusan nomor 26/Pid.B/2018/PN.Bko. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta spesifikasi penelitian yaitu preskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilakukan pembaruan  hukum  pidana  pada  tindak  pidana penodaan  agama  dalam  RUU KUHP. Ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana penodaan agama dirumuskan dalam Pasal 304. Tindak pidana ini diperluas dengan diaturnya tindak pidana menyebarkan tindak pidana penodaan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 305. Selanjutnya, penelitian terhadap putusan nomor 26/Pid.B/2018/PN.Bko menunjukkan bahwa hakim telah menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa berdasarkan prinsip pembuktian di persidangan dengan memeriksa alat bukti   berupa  keterangan   saksi,   keterangan   ahli   dan   keterangan terdakwa. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 156a KUHP.Kata kunci: Pembaruan, Pembuktian, Penodaan, Agama
Legal Protection of Patients' Rights on the Recording Action Camerating or Photographing in the Hospital Pamungkas, Iga; Retnaningrum, Dwi Hapsari; Wahyudi, Setya
Jurnal Impresi Indonesia Vol. 4 No. 5 (2025): Indonesian Impression Journal (JII)
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jii.v4i5.6675

Abstract

The regulation of health services in Indonesia has been subject to heightened oversight in accordance with Law No. 17 of 2023 concerning Health. This legislative act encompasses provisions for the delivery of health services, in addition to the establishment of legal safeguards for patient rights. Among the rights protected by this legislation are the rights to privacy, confidentiality, and access to information. This study analyzes the legal dimensions that focus on cases in hospitals. The present study examines the legal protection of patient rights with regard to the act of recording or photographing without permission in the hospital. The aim of the study is to provide recommendations to strengthen patient privacy protection and more effective law enforcement. The study employs an empirical legal method, which involves the examination of normative legal provisions and the collection of primary data directly from the field through surveys, interviews, and field reports. The results of the study indicate that certain legal norms are not being implemented effectively. For instance, the rules in each area prohibit photography without authorization, and the hospital has established accountability measures for individuals who take pictures or record activities without permission. These individuals may be subject to sanctions.
Kompatibilitas Restorative Justice dengan Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Budiyono, Budiyono; Wahyudi, Setya; Retnaningrum, Dwi Hapsari
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 4 No. 1 (2024): VOLUME 4 ISSUE 1, APRIL 2024
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v4i1.444

Abstract

: Artikel ini menggambarkan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip restorative justice ke dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dalam kerangka ini, artikel menggunakan pendekatan hukum doktrinal untuk menganalisis hubungan antara konsep-konsep hukum dan nilai-nilai moral yang tertuang dalam Pancasila, serta implementasi restorative justice dalam konteks perlindungan dan pembinaan anak dalam sistem peradilan pidana. Pancasila, sebagai landasan filsafat negara Indonesia, memuat nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kebersamaan, demokrasi, dan keadilan sosial. Restorative justice menekankan pemulihan, rekonsiliasi, dan rehabilitasi, sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila. Analisis ini menyoroti relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menyusun kebijakan peradilan pidana anak yang lebih humanis dan progresif. Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak bukan hanya sebagai alternatif, tetapi juga sejalan dengan misi nasional Indonesia untuk melindungi dan memperbaiki anak-anak sebagai aset bangsa. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip Pancasila dan restorative justice, Indonesia dapat membentuk sistem peradilan yang lebih responsif, memprioritaskan rehabilitasi anak pelaku kejahatan, serta mempromosikan keadilan sosial sesuai dengan ajaran Pancasila. Kesimpulannya, artikel ini menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila memberikan landasan moral yang kuat bagi implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak. Integrasi konsep-konsep ini menjadi kunci untuk membangun sistem peradilan yang lebih humanis, mengutamakan kepentingan dan pembinaan anak, serta menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
The Application of Restorative Justice In The Settlement of Traffic Accident Cases (A Case Study In The Jurisdiction of The Bekasi City Resort Police) Chairunnisa, Nurriva; Hendriana, Rani; Retnaningrum, Dwi Hapsari; Prakash Nunna, Bhanu
Jurnal Hukum In Concreto Vol. 3 No. 2 (2024): Jurnal Hukum In Concreto Volume 3 Nomor 2 2024
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/inconcreto.v3i2.1398

Abstract

Indonesian National Police Regulation Number 8 of 2021 regarding Criminal Case Handling based on Restorative Justice serves as the legal basis, empowering the police to resolve cases by applying Restorative Justice principles. This research aims to examine the implementation and inhibiting factors of Restorative Justice in resolving traffic accident cases in the jurisdiction of Bekasi City Police Resort. This study employs an empirical juridical approach with descriptive-analytical research specifications. The research location is conducted at Bekasi City Police Resort. The research findings indicate that firstly, Bekasi City Police Resort undertakes several stages in resolving cases through Restorative Justice, namely the attempt stage of mediation, the stage of requesting cessation of legal proceedings with Restorative, and the stage of determining the Letter of Termination of Investigation (SP3). Secondly, the research results show several obstacles in applying Restorative Justice to traffic accident cases in Bekasi City Police Resort, namely the substantive component. There are also other inhibiting factors, such as the victim party demanding a relatively high amount of compensation. In contrast, the perpetrator party cannot pay the total amount, failing the peace agreement.
Co-Authors Achmad Mitftah Farid Afif Ma’ruf Zainurohman Alliandus, Nico Yohanes Imanuel Angkasa Angkasa Antonius Sidik Maryono Arifah, Neila Qurrotu Nour Budiyono Budiyono Budiyono, Budiyono Chairunnisa, Nurriva Cindy Butar-butar Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Dessi Perdani Yuris Diego Zinedine Dwiki Oktobrian Fadhila, Talitha Fadlu Rahman Fawaz Fajar Triyantoro Fatmawati Fatmawati Fatmawati, Fatmawati Febrian, Uci Fina Febriyanti Handri Wirastuti Sawitri Haryanto Dwiatmodjo Haryanto Dwiatmodjo Hendriana, Rani Hendriana, Rani Hibnu Nugroho Jefri Romy Pebrianto Silalahi Kuat Puji Prayitno Luthfi Yahya Meidico Rahmandrian Muhammad Andrian Nugraha Muhammad Lukman Nurhuda Nico Yohanes Imanuel Alliandus Nugroho, Norcha Satria Adi Nugroho, Sulistyo Adhy Nurshoim Ramadhan Putra Nuryanti, Imas Puji Pamungkas, Iga Prakash Nunna, Bhanu Rahadi Wasi Bintoro riska nurfadilah Rissadika Cahyani Setya Wahyudi Styella Fitriana Adiningrum Sulistyo Adhy Nugroho Uci Febrian Weda Kupita