Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.462
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Jurnal Kreativitas PKM Jurnal Agregasi JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Jurnal Public Policy Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Budaya JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia) Jurnal Trias Politika Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta) Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Journal Education and Government Wiyata Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Frans Bapa Tokan
Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
PENINGKATAN LITERASI MASYARAKAT DALAM UPAYA MENCEGAH STUNTING DI DESA ORINGBELE KECAMATAN WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR Dhening, Maria Yulita; Tokan, Frans Bapa
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 3 (2023): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v6i3.48683

Abstract

Stunting merupakan permasalahan serius dalam kesehatan Indonesia, termasuk di Desa Oringbele, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur. Tingginya angka stunting di wilayah ini mengindikasikan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap gizi dan perawatan anak. Tujuan artikel ini adalah untuk mengeksplorasi tingkat literasi gizi dan perawatan anak di Desa Oringbele, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mengevaluasi upaya peningkatannya. Melalui metode pendidikan masyarakat yang terstruktur, mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, telah diperoleh hasil yang positif. Masyarakat kini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang bahaya stunting dan pentingnya gizi yang seimbang melalui edukasi yang terarah. Mereka telah mengadopsi praktik-praktik yang lebih sehat dalam pola makan dan perawatan ibu hamil. Kolaborasi efektif antara pengabdi, kader Poskesdes, dan PKK berhasil mengurangi angka stunting melalui program pemberian makanan tambahan yang terencana dengan baik. Hasilnya adalah peningkatan kualitas hidup anak-anak dan ibu hamil di desa ini, dengan penurunan angka stunting yang mencerminkan pertumbuhan dan perkembangan yang lebih baik. Kesadaran akan pentingnya gizi yang baik telah meningkat di seluruh komunitas, dan model pendidikan masyarakat yang digunakan dalam kegiatan ini dapat diadopsi di wilayah lain untuk mengatasi masalah serupa. Keseluruhan, kegiatan ini telah membawa perubahan positif yang signifikan dalam upaya pencegahan stunting dan peningkatan literasi gizi di Desa Oringbele, menunjukkan keberhasilan dan dampak positif yang kuat dalam pembangunan masyarakat dan kesejahteraan anak-anak serta ibu hamil di wilayah tersebut. Stunting is a serious health problem in Indonesia, including in Oringbele Village, Witihama District, East Flores Regency. The high stunting rate in this region indicates the community's low understanding of nutrition and child care. The aim of this article is to explore the level of nutritional literacy and child care in Oringbele Village, identify the challenges faced, and evaluate efforts to improve them. Through structured community education methods, including preparation, implementation, and evaluation stages, positive results have been obtained. The public now has a better understanding of the dangers of stunting and the importance of balanced nutrition through targeted education. They have adopted healthier practices in the diet and care of pregnant women. Effective collaboration between service providers, Poskesdes cadres, and PKK succeeded in reducing the stunting rate through a well-planned supplementary food program. The result is an improvement in the quality of life for children and pregnant women in this village, with a reduction in stunting rates reflecting better growth and development. Awareness of the importance of good nutrition has increased throughout the community, and the community education model used in this activity can be adopted in other regions to address similar problems. Overall, this activity has brought significant positive changes in efforts to prevent stunting and increase nutritional literacy in Oringbele Village, showing success and a strong positive impact on community development and the welfare of children and pregnant women in the area.
Local Ekonomic Development: Sosialisasi Peran Bumdes sebagai Lembaga Ekonomi Desa di Desa Pamakayo Kecamatan Solor Barat Kabupaten Flores Timur Lamawuran, Yosef Dionisius; Tokan, Frans Bapa; Susu, Mikhael Thomas; Bidi, Maximianus Ardon
Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Vol 7, No 10 (2024): Volume 7 No 10 (2024)
Publisher : Universitas Malahayati Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jkpm.v7i10.15762

Abstract

ABSTRAK BUMDES Bao Rerawulan saat ini dibekukan oleh Pemerintah Desa Pamakayo sejak tahun 2022. Langkah ini diambil menyusul adanya persoalan dimana para pengurus BUMDES sebelumnya tidak dapat mempertanggungjawabkan dana penyertaan modal yang dialokasikan oleh Pemdes Pamakayo. Disamping itu jenis usaha yang dipilih pun dinilai tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat dan potensi desa. Fakta ini menunjukan bahwa signifikansi peran BUMDES sebagai lembaga ekonomi desa belum berjalan secara maksimal di Desa Pamakayo. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilakukan oleh tim dari FISIP Universitas Katolik Widya Mandira dengan tujuan untuk mengidentifikasi secara komprehensif permasalahan yang dihadapi pihak mitra sekaligus memberikan input yang kontributif kepada pemerintah Desa tentang prosedur pendirian BUMDes, analisis jenis usaha dan pentingnya peran BUMDes sebagai lembaga ekonomi Desa. Metode yang digunakan mencakup analisis situasi, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Analisis hasil post test dan post test menunjukan bahwa paparan materi dari tim PKM berpengaruh terhadap peningkatan wawasan dan pengetahuan peserta perihal prosedur pendidiran BUMDes, analisis jenis usaha BUMDes dan pentinnya Local Economic Development untuk menjadikan BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa. Kata Kunci: BUMDes, Local Ekonomic Development, Ekonomi Desa  ABSTRACT BUMDES Bao Rerawulan has been frozen by the Pamakayo Village Government since 2022. This step was taken following an issue where the previous BUMDES administrators could not account for the capital participation funds allocated by the Pamakayo Village Government. In addition, the type of business chosen was considered irrelevant to community needs and village potential. This fact shows that the significance of the role of BUMDES as a village economic institution has not run optimally in Pamakayo Village. This community service activity (PKM) was carried out by a team from FISIP Widya Mandira Catholic University with the aim of comprehensively identifying the problems faced by the partners as well as providing contributive input to the Village government on the procedure for establishing BUMDes, analyzing the type of business and the importance of the role of BUMDes as a Village economic institution. The method used includes situation analysis, preparation, implementation and evaluation. Analysis of the results of the post test and post test showed that the exposure to material from the PKM team had an effect on increasing participants' insights and knowledge regarding BUMDes establishment procedures, analysis of BUMDes business types and the importance of Local Economic Development to make BUMDes a village economic institution.  Keywords: BUMDes, Local Economic Development, Village Economy
Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Putun Kecamatan Nunkolo Kabupaten Timor Tengah Selatan Yohanis Otu, Dedi; Tokan, Frans Bapa
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i1.2024.239-246

Abstract

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat atau memampukan dan memandirikan masyarakat. Dengan adanya pemberdayaaan kelompok tani yang dikembangkan oleh pemerintah sebagai alat pembangunan adalah untuk memanfaatkan secara lebih optimal semua daya yang tersedia serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani (Poktan) Di Desa Putun Kecamatan Nunkolo Kabupaten Timor Tengah Selatan.Maka analisis data dalam penelitian ini berdasarkan 3 (Tiga) Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan kelompok tani, Kemudahan dalam akses permodalan, Bantuan pembangunan Sarana Prasarana, Pengembangan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di desa Putun belum terlaksana secara optimal dikarenakan kurangnya perhatian oleh pemerintah terhadap kelompok tani, kurangnya keaktifan dan keterlibatan pemerintah secara langsung untuk melihat kendala yang dialami oleh para kelompok tani, baik secara modal, maupun sarana dan prasarana pertanian serta pembagian bantuan yang belum merata bagi kelompok tani.
Collaborative Governance: Model Kolaborasi Tata Kelola Pariwisata Bahari Meko Di Desa Peldo Kabupaten Flores Timur: COLLABORATIVE GOVERNANCE: A MODEL OF COLLABORATION IN THE GOVERNANCE OF MEKO MARITIME TOURISM IN PELDO VILLAGE, WITIHAMA SUB-DISTRICT, EAST FLORES DISTRICT Susu, Mikael Thomas; Tokan, Frans Bapa; Lamawuran, Yosef Dionisius
Jurnal Agregasi Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34010/agregasi.v12i2.13285

Abstract

This paper aims to examine the factors inhibiting stakeholder collaboration in Meko marine tourism governance in Pledo Village, Witihama District, East Flores Regency. This study is also directed to offer the concept of Collaborative Governance from Ansell and Gash which includes indicators of face to face dialogue, trust building, commitment to process and shared understanding, as a middle way to unravel governance problems. This research uses a qualitative research method with a case study approach to analyze the problems of governance of the Meko Marine tourism area in Pledo Village, Witihama District, East Flores Regency. The results found that the failure of collaboration between stakeholders in Meko was caused by a number of factors, such as no party appearing as an initiator of collaboration, polemics over land status and mutual suspicion from stakeholders. The failure of collaboration has an impact on the lack of development to support Meko's marine tourism attractions and also raises governance problems due to limited reliable human resources. The concept of Collaborative Governance can be seen as an ideal middle ground to overcome Meko's tourism governance problems. The success of face-to-face dialog involving all actors is an entry point for the creation of mutual trust, the development of actors' commitment to collaborate and a shared understanding of the goals to be achieved from the collaboration process. This collaboration model not only contributes to solving the problem of collaboration between stakeholders or the issue of land status of the Meko marine tourism area, but more than that the concept of Collaborative Governance gives significance to the transformation of Meko into a leading tourist destination in the future.
Gelu Epen Culture: Rationality Of The Local Wisdom-Based People's Market Revitalization Program Lamawuran, Yosef Dionisius; Ratumakin, Paulus Adrianus Kopong Liat; Molan, Kristianus Simon Hale; Tokan, Frans Bapa; Susu, Mikael Thomas
JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 9, No 1 (2025): April 2025, Jurnal Trias Politika
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/jtp.v9i1.7546

Abstract

This study was designed with a focus on the adoption of Indigenous Public Administration (IPA) values in the development of Indonesian public administration theory and practice, especially in the economic policy sector. This study aims to evaluate and critique the practice of Western Public Administration (WPA) in implementing the traditional market revitalization program and describe the local wisdom value of Gelu Epen practice as a revitalization model. The method used is qualitative with a descriptive approach. Data collection techniques through interviews, observations and documentation. Data analysis techniques are carried out by data reduction, data presentation and drawing conclusions. This study found four important things. First, the traditional market revitalization program by the government is often criticized for focusing on organizing and developing market buildings, rather than improving the economy, organizing market management and preserving local cultural heritage. Second, the factors causing the failure of the revitalization program include: the intervention of WPA practices, strong government dominance and the neglect of participation from local social and economic institutions. Third, the success of the revitalization of the Waiwuring traditional market cannot be separated from the government's efforts to revive the Gelu Epen (barter) tradition which is a local cultural heritage of Lamaholot. Fourth, the values, norms and principles of Gelu Epen practice such as equality or justice (Ha'ma), mutual trust (No Keni'ine), kinship (Haba Breun) and tolerance (Onga Arep), are maintained to maintain the achievement of the economic and social functions of the Waiwuring market.
NILAI KEARIFAN LOKAL WELIN ELA BALA DALAM TRADISI PERKAWINAN MASYARAKAT DESA BELOBATANG, KECAMATAN NUBATUKAN, KABUPATEN LEMBATA Wutun, Hermanus Yohanes Loli; Tokan, Frans Bapa; Servatius, Rodriques
Journal Education and Government Wiyata Vol 3 No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Yayasan Panca Bakti Wiyata Pangandaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71128/e-gov.v3i1.196

Abstract

This research is titled The Value of Local Wisdom Welin Ela Bala in the Wedding Tradition of the People of Belobatang Village, Nubatukan District, Lembata Regency. The problem formulation in this thesis is how the value of local wisdom Welin Ela Bala in the wedding tradition of the people of Belobatang Village, Nubatukan District, Lembata Regency. The theory used by the researcher to address the research problem is the theory of local wisdom and marriage. The primary data sources are informants, while secondary data sources are documents related to the research variables. Data collection techniques used include interviews, observations, and documentation. The data analysis stage is conducted through data reduction, data presentation, conclusion drawing, and then analyzed descriptively qualitatively. The research results show that (1) The Value of Consultation to describe the value of consultation in local wisdom Welin Ela Bala in the wedding tradition of the people of Belobatang Village, Nubatukan District, Lembata Regency, includes indicators of the parties involved in the consultation on the giving of the ivory dowry and the issues discussed in the dowry consultation. (2) The Value of Mutual Cooperation to describe the value of mutual cooperation in local wisdom Welin Ela Bala in the wedding tradition of the people of Belobatang Village, Nubatukan District, Lembata Regency, includes indicators of mutual cooperation in assisting the collection of ivory dowry. (3) The Value of Trust and Responsibility to describe the value of trust and responsibility in local wisdom Welin Ela Bala in the wedding tradition of the people of Belobatang Village, Nubatukan District, Lembata Regency, includes indicators of the giving of the belis dowry. Based on the above analysis, the researcher concludes that the value of local wisdom Welin Ela Bala in the wedding tradition remains preserved and maintained in the community's life through the implementation of the values of consultation, mutual cooperation, trust and responsibility, as well as good manners.
PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DALAM PROGRAM KETAHANAN PANGAN DI DESA WATOONE, KABUPATEN FLORES TIMUR Tokan, Frans Bapa; Lamawuran, Yosef Dionisius; Bidi, Maximianus Ardon
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 8, No 1 (2025): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v8i1.54527

Abstract

Law No. 6 of 2014 concerning Villages emphasizes the central government’s extensive promotion of strengthening the capacity of human resources in villages through village fund schemes for empowerment. However, village governments for various reasons, tend to focus more on village infrastructure development  over human resource empowerment, resulting in stagnant human resources in villages. The limited knowledge and skills of farmer groups have led to restricted access to community empowerment programs. This community service activity (PkM) aims to enhance the critical awareness of farmer groups to gain access to justice for village development programs and acquire agricultural technology skills for dryland farming through sustainable empowerment. The Participatory Rural Appraisal (PRA) approach is employed as a solution to empower farmer groups in addressing the problems they encounter. Through this PkM, which focuses on enhancing critical awareness and empowerment in the field of food security, farmer groups have become more confident in voicing their own aspirations, demanding access to justice to obtain assistance in the skills of using agricultural technology to increase their agricultural production.Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa, pemerintah pusat secara masif mempromosikan penguatan kapasitas sumber daya manusia di desa melalui skema dana desa untuk bidang pemberdayaan. Namun pemerintah desa dengan berbagai alasan lebih fokus pada pembangunan infrastruktur desa dan hasilnya SDM di desa tetap berjalan di tempat. Minimnya tingkat pengetahuan dan ketrampilan kelompok tani telah berdampak pada rendahnya akses terhadap program pemberdayaan masyarakat. Kegiatan PkM ini bertujuan meningkatkan kesadaran kritis kelompok tani  memperoleh akses keadilan terhadap program pembangunan desa dan penguasaan teknologi pertanian pada lahan kering melalui pemberdayaan secara berkelanjutan. Pendekatan "PRA" (Participatory Rural Appraisal) digunakan sebagai solusi untuk memberdayakan kelompok tani untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Melalui PkM yang fokus pada peningkatan kesadaran kritis dan pemberdayaan di bidang ketahanan pangan, kelompok tani mampu dan berani menyuarakan aspirasinya sendiri menuntut akses keadilan memperoleh bantuan ketrampilan menggunakan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi hasil pertaniannya.
MODAL SOSIAL KAJIAN TENTANG TATA KELOLA PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA MELALUI GEMOHING DI KECAMATAN WITIHAMA - KABUPATEN FLORES TIMUR Tokan, Frans Bapa
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 1, No 2 (2016): JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.859 KB) | DOI: 10.52447/gov.v1i2.282

Abstract

ABSTRACT The phenomenon of the collapse of social capital, such as the tradition of mutual cooperation and self-sufficient or by the villagers in the district called Gemohing Witihama increasingly felt in the social life of the village, amid strong grip of modernization and globalization. Social capital as collective power of rural communities that have long been rooted in people's lives, is actually the ancestral cultural heritage in managing the important pillars of social cohesion and community development should be a castle guard of civilization. Therefore the main issue to be examined is how the tradition of gemohing highlighted from the perspective of social capital in support of rural development. This study is expected to more comprehensively describe the key role assumed by gemohing as social capital in supporting the process of rural development. The study results demonstrate that social capital has been the collective strength of the governance of rural development increasingly shifted due to the presence of new social institutions formed by the State and a number of policies that it has ignored the main role of gemohing. Despite this collective power that can still be presented again given the still dominant cultural traditions and kinship ties are still inherent in social life, especially in the face of socio-cultural events as well as cooperation for the benefit of rural development. Thus concluded that gemohing can still be used as the basis of social energy boosters that are beneficial for development and also an antidote to the negative effects of globalization. Hence a number of important aspects of gemohing as social capital such as trust, social networks and collective action remains a core strength togetherness strengthen and reinforce cooperation in order to garner a solid face various problems and challenges of rural development. That means gemohing must be preserved and treated as an integrating force for the development of society in all its aspects. And therefore should be given a proper place by the village government in all dimensions of development. Keywors: Social Capital , Gemohing and Rural Community Development ABSTRAK Fenomena runtuhnya modal sosial masyarakat, seperti tradisi bergotong royong dan berswadaya atau oleh masyarakat desa di Kecamatan Witihama disebut Gemohing kian terasa dalam kehidupan sosial desa, di tengah kuatnya cengkraman modernisasi dan globalisasi. Modal sosial sebagai kekuatan kolektif masyarakat desa yang telah lama berakar dalam kehidupan masyarakat, sejatinya merupakan warisan budaya leluhur  dalam mengelola kohesi sosial dan pilar penting pembangunan masyarakat yang mestinya menjadi  benteng penjaga peradaban. Karena itu persoalan utama yang hendak dikaji adalah bagaimanakah tradisi gemohing disorot dari sudut pandang modal sosial  dalam mendukung pembangunan masyarakat desa. Kajian ini diharapkan  mendeskripsikan secara lebih komprehensif peran kunci yang diemban oleh gemohing sebagai modal sosial dalam mendukung proses pembangunan  masyarakat desa. Hasil kajian membuktikan bahwa modal sosial yang selama ini menjadi kekuatan kolektif bagi tata kelola pembangunan masyarakat desa kian mengalami pergeseran akibat hadirnya lembaga-lembaga sosial baru bentukan Negara dan sejumlah kebijakannya  yang justru telah mengabaikan peran utama dari gemohing. Meskipun demikian kekuatan kolektif itu masih dapat dihadirkan kembali mengingat masih dominannya tradisi kultural dan ikatan kekerabatan yang masih melekat dalam kehidupan sosial terutama dalam menghadapi peristiwa sosial budaya maupun kerjasama untuk kepentingan pembangunan  masyarakat desa. Dengan demikian disimpulkan bahwa gemohing masih dapat dijadikan sebagai basis   penguat energi sosial masyarakat yang bermanfaat bagi pembangunan  dan sekaligus  penangkal ekses negatif dari globalisasi. Karena itu sejumlah aspek penting dari gemohing sebagai modal sosial seperti kepercayaan, jaringan sosial dan tindakan kolektif masih tetap menjadi kekuatan inti mempererat dan memperteguh kebersamaan guna menggalang kerjasama yang solid menghadapi berbagai problem dan tantangan pembangunan  desa. Itu berarti gemohing harus dijaga dan dirawat sebagai kekuatan pengintegrasi masyarakat untuk pembangunan di segala aspeknya. Dan karena itu harus diberi tempat semestinya oleh pemerintah desa dalam seluruh dimensi pembangunan.   Kata-kata Kunci :  Modal Sosial, Gemohing dan Pembangunan Masyarakat Desa
Tantangan Kultural Ata One dan Ata Peang terhadap Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilu Legislatif Tagung, Marsianus; Tokan, Frans Bapa; Servatius, Rodriques; Niron, Eusabius Separera
Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal Vol 3 No 1 (2023): Maret
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Politik afirmasi terhadap keterlibatan perempuan dalam kontestasi elektoral sejak reformasibelum sepenuhnya berdampak signifikan dalam meningkatkan keterpilihan perempuan. Halini disebabkan oleh, salah satunya, adalah perspektif budaya lokal yang cenderungmemarjinalkan perempuan. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan tantangan budaya Ata Onedan Ata Peang terhadap partisipasi politik perempuan pada pemilu legilatif di KabupatenManggarai Timur di Nusa Tenggara Timur. Dengan menggunakan pendekatan kualitif,penelitian ini menemukan beberapa hal penting. Pertama, calon legislatif perempuan tidakterpilih karena perspektif budaya lokal Ata One dan Ata Peang yang membatasi ruang gerakperempuan di ranah publik. Kedua, proses kaderisasi dan rekrutmen politik terhadapperempuan di partai politik hanya dilakukan menjelang kontestasi elektoral. Kedua haltersebut menyebabkan mayoritas legislatif dikuasai oleh laki-laki yang berdampak pada prosespengambilan kebijakan yang bias gender.
NAL Penyuluhan Permendagri Tentang Lembaga Adat Desa di Desa Pledo Kabupaten Flores Timur Wini Ngele, Rivaldo Putra; Tokan, Frans Bapa
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Edisi April - Juni
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v6i2.3776

Abstract

Desa Pledo merupakan salah satu Desa di Kabupaten Flores Timur yang sangat menjujung tinggi nilai dan tradisi budayanya. Namun akses para pemangku adat dalam program perencanaan pembangunan desa sangat lemah dan kurang diperhitungkan karena belum ada suatu lembaga sosial desa sebagai wadah untuk menggalang aspirasi dan perjuangan mereka. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penyuluhan Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) terhadap Pemerintah dan Masyarakat Desa Pledo, Kabupaten Flores Timur. Metode pelaksanaan kegiatan meliputi penyiapan materi, pelaksanaan serta evaluasi dan monitoring. Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat desa telah memperoleh pengetahuan tentang regulasi Permendagri No.18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Secara keseluruhan kegiatan penyuluhan telah berjalan sesuai rencana awal yakni untuk  membangun kesedaran kritis Pemerintah desa dan warga desa Pledo tentang pentingnya menghadirkan Lembaga Adat Desa dalam mendukung pelesetarian budaya masyarakat desa.
Co-Authors Apolonaris Gai Dhening, Maria Yulita Dhewa, Krispianus Rivaldy Kaju Emanuel Kosat Eusabius Separera Niron Fotina Meo Fotina Meo Frans Nyong Gai, Apolonaris Hendrikus Likusina Kaha Hurek, Urbanus Ola Kristianus Simon Hale Molan Lamawuran, Yosef Dion Marianus Kleden Maximianus Ardon Bidi Medho, Yohana Fransiska Mikael Thomas Susu Molan, Kristianus Simon Hale Paskalia Lodan Hayon Ratumakin, Paulus Adrianus Kopong Liat Rofina Yunita Jani Satu, Innosensia Servatius Rodriques Servatius, Rodriques Stepahanie Perdana Ayu Lawalu Susu, Mikael Thomas Susu, Mikhael Thomas Tagung, Marsianus Urbanus Ola Hurek Veronika Ina Assan Boro Wini Ngele, Rivaldo Putra Wutun, Hermanus Yohanes Loli Yohana Fransiska Medho Yohanes Kornelius Ethelbert Yohanes Ronaldo Aldo Boleng Yohanes Soni Kewawo Yohanis Otu, Dedi Yosef Dionisius Lamawuran Yosef Dionisius Lamawuran