Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.057
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CAUCHY: Jurnal Matematika Murni dan Aplikasi KONSELI: Jurnal Bimbingan dan Konseling (E-Journal) Isamic Communication Journal BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan Integritas: Jurnal Antikorupsi Jurnal Medik Veteriner JAKP (Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik) Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN) Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Andalasian International Journal of Agricultural and Natural Sciences Borobudur Communication Review Jurnal Riset Mahasiswa Matematika Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Computing Insight: Journal of Computer Science International Journal of Graphic Design Global Journal of Taxation and Fiscal Policy
Fachrur Rozi
Staf Peneliti pada Balai Penelitian Tanaman Pangan, Malang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Physics Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Menilik Diskresi pada Satuan Pendidikan: Aktualisasi Sistem Pembelajaran Berbasis Mesjid TK Al-Furqan Kota Bukittinggi Sebagai Sebuah Inovasi Dalam Membangun Karakter Religius Pada Anak Sejak Usia Dini Rozi, Fachrur
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 1 (2017): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.3.1.33-58.2017

Abstract

Sistem pendidikan nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 termaktub bahwa tujuan dari pelaksanaan sistem pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Salah satu capaian yang ingin diwujudkan dalam sistem pendidikan nasional ini adalah untuk menciptakan arah pembelajaran yang dapat menanamkan karakter mulia bagi peserta didik. Proses pembangunan karakter pada peserta didik akan lebih baik jika dilakukan sejak usia dini. Hal ini dikarenakan pendidikan yang diberikan sejak usia dini akan menjadi fondasi bagi dasar kepribadian anak dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak selanjutnya. Penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan inovasi dalam sistem pembelajaran sebagai sebuah hasil dari diskresi yang dilakukan untuk menstimulasi pembangunan karakter anak sejak usia dini. Penelitian ini dilakukan dengan cara studi kasus di TK Al- Furqan Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat. Untuk membangun karakter religius kepada peserta didiknya, TK Al-Furqan Kota Bukittinggi berinovasi melalui penerapan sistem pembelajaran berbasis mesjid. Inovasi sistem pembelajaran berbasis mesjid ini merupakan hasil dari diskresi yang dilakukan terhadap pelaksanaan Sistem Pendidikan dan Standar Pendidikan Anak Usia Dini. Sehingga menjadikan TK Al-Furqan sebagai TK satu-satunya yang ada di Kota Bukittinggi yang menerapkan sistem pembelajaran ini yang dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk membangun karakter pada anak sejak usia dini.
Cultural Development Dalam Sistem Pemerintahan Lokal: Sistem Pemerintahan Nagari pada Masyarakat Etnis Mandailing di Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat Rozi, Fachrur; Setiawan, Husni
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 2 (2018): April
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.3.2.125-142.2018

Abstract

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semakin memberikan penguatan dalam pembangunan sistem pemerintahan lokal yang didasarkan pada hak asal usul dan hak adat istiadat masyarakat setempat. Di Provinsi Sumatera Barat, sistem pemerintahan desa atau yang disebut dengan nagari merupakan sistem pemerintahan lokal yang menggunakan adat Minangkabau sebagai landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, sistem Pemerintahan Nagari ini tidak sesuai dengan realitas yang terjadi pada masyarakat di Nagari Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat yang ber-etnis Mandailing. Masyarakat Nagari Rabi Jonggor mempraktekkan Sistem Raja yang didasarkan pada adat istiadat Mandailing, meskipun dalam sistem Pemerintahan Nagari tidak mengenal raja. Artikel ini adalah hasil dari sebuah kajian yang ditujukan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisispembangunan sistem pemerintahan lokal yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat. Kasus yang dikaji adalah kasus yang terjadi pada sistem pemerintahan lokal di Nagari Rabi Jonggor Kabupaten Pasaman Barat. Di dalam pelaksanaan sistem pemerintahan lokal di Nagari Rabi Jonggor, terlihat bahwa adanya praktek sistem Pemerintahan Raja di dalam sistem Pemerintahan Nagari. Hal ini terjadi karena Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pasaman Barat cenderung memaksakan pelaksanaan sistem Pemerintahan Nagari pada masyarakat yang ber-etnis Mandailing. Pemerintah Daerah tidak mengatur dan memberi kepastian hukum terhadap peran dan fungsi Raja Adat Mandailing dalam sistem kehidupan bernagari. Padahal peran dan fungsi Raja Adat ini dipandang sebagai sebuah status yang penting dalam pengendalian masalah dan pengaturan kehidupan masyarakat setempat. Kondisi ini, menimbulkan kesan bahwa pembangunan sistem pemerintahan lokal yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat dilakukan dengan setengah hati. Penting kiranya bagi Pemerintah Daerah untuk mempertimbangkan dimensi cultural development dalam pembangunan sistem pemerintahan lokal. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di dalam Peratutan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari pasal 23 dinyatakan bahwa pembentukan Desa Adat di Kabupaten Kepulauan Mentawai diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keterlibatan Masyarakat Adat dan Pemerintah Kabupaten dalam Melestarikan Lingkungan Pasca Pengalihan Kewenangan Pengurusan Izin Pertambangan Hanida, Rozidateno Putri; Syamsurizaldi, Syamsurizaldi; Rozi, Fachrur; Irawan, Bimbi
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol. 3 No. 3 (2018): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/jakp.3.3.274-291.2018

Abstract

Pasca direvisinya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawa dampak terhadap hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah. Salah satu dampak tersebut menyentuh persoalan kewenangan perizinan pertambangan. Sebelumnya kewenangan perizinan pertambangan dipegang oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota, namun pada saat ini kewenangan itu sudah beralih kepada Pemerintah Provinsi. Peralihan kewenangan ini tentu akan merubah pola keterlibatan masyarakat adat dan Pemerintah Kabupaten dalam menjaga kelestarian lingkungan dalam kegiatan pertambangan. Maka dari itu, tulisan ini mencoba untuk menelaah dan menjelaskan bagaimana keterlibatan adat dan Pemerintah Kabupaten dalam melestarikan lingkungan pasca pengalihan kewenangan pengurusan izin pertambangan. Kajian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Barat dengan lokus penelitian di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Solok Selatan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitif. Melalui proses wawancara, pengamatan dan analisis terhadap data, telah memberikan gambaran bahwa perlu pembagian peran antar aktor dalam proses pengawasan Masyarakat adat dapat mengambil peran sebagai aktor pertama yang akan mengidentifikasi gejala-gejala kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Peran ini akan dikoordinir oleh KAN bersama Pemerintah Nagari. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dapat berperan sebagai pihak yang bisa memberikan rekomendasi untuk menghentikan perusahaan yang terbukti melakukan pengrusakan lingkungan. Kemudian, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi secara berkala untuk melaporkan terkait kondisi lingkungan dan aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh para penambang.
Rancang Bangun Website Profil Sekolah TAUD-SaQu Ashabul Qur’an Surabaya Berbasis HTML Rozi, Fachrur; Haryanti, Tining; Fahriani, Nuniek
Computing Insight : Journal of Computer Science Vol 4 No 1 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/comp_insight.v4i1.12524

Abstract

Perkembangan internet memungkinkan penyebaran informasi sebagai bentuk representasi perusahaan dan sarana promosi lebih mudah untuk diakses. Dengan keberadaan profil perusahaan berbasis media elektronik, publik maupun mitra dapat mengetahui informasi dan detail tentang suatu organisasi tanpa adanya batasan tempat dan waktu. Penelitian ini merupakan rancang bangun pembuatan profil dengan media elektronik. Mitra pada penelitian ini adalah sekolah pada level pendidikan anak usia dini. Hasil dari penelitian ini adalah Profil berbasis elektronik dengan cakupan pembahasan antara lain profil, pendaftaran, aktivitas dan kontak. Uji coba dilakukan dengan pengecekan navigasi oleh pengguna. Tes kecepatan internet sebagai pelengkap uji coba dilakukan pada beberapa perangkat yang berlainan untuk menguji akses ke server tempat profil tersebut di hostingkan. Pada evaluasi profil berbasis elektronik tidak ditemukan error navigasi dan kecepatan rata-rata berbagai perangkat dalam uji coba akses server berada pada score B, yaitu dengan tingkat kecepatan 2detik per akses. Kecukupan pada hasil pengujian ini memungkinkan profil berbasis elektronik untuk dapat dimanfaatkan oleh mitra.  Kata kunci: Web, Profil, CSS, HTML, Internet.
Penerapan K-Means Clustering dengan Evaluasi V-Measure untuk Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Sholihah, Riza Mar'atus; Rozi, Fachrur
Jurnal Riset Mahasiswa Matematika Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Riset Mahasiswa Matematika
Publisher : Mathematics Department, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jrmm.v5i1.34774

Abstract

Social welfare is a key dimension of national development, aimed at achieving social inclusion by enhancing livelihood resilience and systems, particularly in Mojokerto City and Regency. This study aims to group regions in Mojokerto Regency and City based on Social Welfare Resource Potential (PSKS) data using the K-Means Clustering method. This method was chosen for its efficiency in handling high-dimensional data and its ability to produce a predetermined number of structured clusters. The secondary data comprised 12 indicators of social welfare resource potential from the Central Berau of Statistics and Social Office of Mojokerto, reflecting the presence of institutions and community social conditions across 18 sub-districts. Research stages included data standardization using z-score, outlier detection, optimal cluster determination using the Elbow method, K-Means Clustering implementation, and cluster evaluation using the V-Measure. The results indicate that Mojokerto regions can be grouped into five clusters with specific characteristics: urban, border, historical, industrial, and mountainous areas. The V-Measure evaluation yielded a score of 0.756, with homogeneity at 0.859 and completeness at 0.672, indicating accurate clustering quality.
Co-Authors Agus Riyadi Alfi Fadliana Amin Muhammad, Amin Angga Dwi Mulyanto Ardian, Rosa Eka Putri Ariani, Ika Adi Auliya, Fitrotul Bimbi Irawan, Bimbi Busmayaril Busmayaril Camelia, Allyvia Daimon Syukri Defriyanto Defriyanto, Defriyanto Evawati Alisah Fajriana, Fajriana Haryanti, Tining Ilyas Supena Iwan Sahrial Hamid Muhamad Sabilal Karim, Rifqi Muhammad Khudzaifah Muzafanti, Rahmah Navi'ah Nuniek Fahriani, Nuniek Nusantara, Badai Charamsar Oki Dermawan Praja, Ratih Novita Pratama, Donny Setya Rahmahani, Jola Riri Syafitri Lubis Rozidateno Putri Hanida Safitri, Eka Dwi Sari, Rizqi Novita Setiawan, Husni Sholihah, Riza Mar'atus Soetikno, Noela Sri Harini Surokim Suzana, Yenny Syamsurizaldi Syamsurizaldi Syarah, Fatmah Tomy, Chairian Yayuk Nurkotimah Yudhana, Aditya