Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

4.352

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum DINAMIKA GLOBAL : JURNAL ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL Jurnal Yustisiabel Walisongo Law Review (Walrev) Journal La Sociale International Journal of Science and Society (IJSOC) Jurnal Riset Ilmu Hukum JAPI: Jurnal Akses Pengabdian Indonesia Bandung Conference Series: Law Studies MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan Indonesian Journal of Law Research Jurnal Hukum dan Pembangunan Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum

Neni Ruhaeni

Universitas Islam Bandung

Author-ID : 365273

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

Pengelolaan Limbah Cair dari Aktivitas Ternak Ayam berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 OT.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik dan Penegakan Hukumnya terhadap PT X di Kecamatan Haurwangi Salsabila Zahra Pebriani; Neni Ruhaeni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Environmental protection and management planning is regulated in Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. One of the factors that can interfere with the preservation of environmental functions is environmental pollution where pollution can come from poor waste management. PT.QL Agrofood, a company engaged in laying hens in Mande District, Cianjur Regency, has not yet met waste management standards and does not have a liquid waste management permit. This study was made to determine the management of liquid waste from chicken farming activities by PT. QL is linked to the Regulation of the Minister of Agriculture Number 31 Ot.140/2/2014 concerning Guidelines for Good Broiler and Layer Chicken Cultivation and to find out the law enforcement against PT. QL which disposes of liquid waste from chicken farming activities. The approach method used in this research is juridical which emphasizes the science of law. And the method of collecting data in this research is using library research or it can be called, by collecting secondary data which includes primary, secondary, and tertiary legal materials. For the fulfillment of secondary data, it is necessary to conduct interviews with related parties. The result of this research is waste management at PT. QL Agrofood is not running well, where in the management of waste produced from chicken farms there is no clarification process and also does not have a Waste Water Management Installation (IPAL) to manage waste into water that is safe for the environment so that the waste produced pollutes the environment. With the violation committed by PT. QL Agrofood then DLH Cianjur and BPLH West Java Province enforce the law by providing administrative sanctions. Abstrak. Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup. Salah satu faktor yang dapat mengganggu pelestarian fungsi lingkungan hidup yaitu pencemaran lingkungan dimana pencemaran dapat berasal dari pengelolaan limbah yang tidak baik. PT.QL Agrofood perusahaan yang bergerak di bidang peternakan ayam petelur di Kecamatan Mande kabupaten cianjur ini ternyata belum memenuhi standar pengelolaan limbah serta tidak memiliki izin pengelolaan limbah cair. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui pengelolaan limbah cair dari aktivitas ternak ayam oleh PT. QL dihubungkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Ot.140/2/2014 tentang Pedoman Budi Daya Ayam Pedaging dan Ayam Petelur yang Baik dan Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap PT.QL yang membuang limbah cair dari aktivitas ternak ayam. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu yuridis yang menekankan pada ilmu hukum. Serta metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan Studi kepustakaan atau dapat disebut , dengan cara mengumpulkan data sekunder dimana meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Untuk terpenuhinya data sekunder, maka dibutuhkan wawancara yang dilakukan kepada pihak terkait. Hasil penelitian ini ialah pengelolaan limbah yang ada di PT. QL Agrofood tidak berjalan dengan baik, dimana dalam pengelolaan limbah hasil dari peternakan ayam ini tidak ada proses klarifikasi dan juga belum memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk mengelola limbah menjadi air yang aman terhadap lingkungan sehingga limbah yang dihasilkan mencemari lingkungan. Dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PT. QL Agrofood maka DLH Cianjur dan BPLH Provinsi Jawa Barat melakukan penegakan hukum dengan memberikan sanksi administrative.

Perlindungan Hukum terhadap Konten Audio di Media Sosial Tiktok berdasarkan Wipo Treaty Performances and Phonograms Treaty 1996 dan Implementasinya di Indonesia Syifa Layali Effendy; Neni Ruhaeni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. TikTok is the latest popular application in the 2020 era. Indonesia is the largest contributor to the application's users. Based on this phenomenon, many people pour their creative ideas into the content they create in this application. As an application that emphasizes creativity, Tiktok is a platform for those who want to advance their creativity. In advancing creativity, Tiktok provides freedom from various types of choices, namely; 1.) Making video recordings; 2.) Make audio recordings. Video recordings can be in the form of short videos, dance recordings, or cartoon images in contrast to audio or sound recordings where the sound recording is part of the video recording but can be separated from the recording so that the content presented on Tiktok will be separate from the video and audio. However, from this content, there is a gap in the theft of works or fraud in taking audio recordings, making legal actions that can eliminate the moral rights of the owner. In freedom of work, the law also stands to protect the safety of art. Internationally, the 1996 WIPO Performances and Phonograms Treaty protects audio intellectual property and its implementation in Indonesia. So with the action there is research on; (1) How do the WIPO Treaty Performances and Phonograms Treaty 1996 protect against stolen audio content? (2) How is the solution in Indonesia by implementing legal protection in the 1996 WIPO Treaty Performances and Phonograms Treaty? This research uses a normative juridical approach with data collection techniques in the form of library research. Abstrak. TikTok adalah aplikasi terbaru yang terkenal di era 2020. Indonesia menjadi penyumbang pengguna terbesar aplikasi tersebut. Berdasarkan fenomena ini banyak orang membuat melimpahkan ide – ide kreatif mereka ke dalam konten yang mereka buat di aplikasi ini. Sebagai aplikasi yang mengedepankan kreatifitas, Tiktok menjadikan wadah bagi mereka yang ingin memajukan kreatifitasnya. Dalam memajukan kreatifitas, Tiktok memberikan kebebasan dari berbagai jenis pilihan yaitu; 1.) Membuat rekaman video; 2.) Membuat rekaman audio. Rekaman video dapat berbentuk video pendek, rekaman tarian ataupun gambar kartun berbeda dengan rekaman audio atau suara dimana rekaman suara adalah bagian dari rekaman video tetapi dapat terpisah dari rekaman tersebut sehingga konten yang disajikan dalam Tiktok akan terpisah dari video dan audionya. Namun dari konten tersebut membuat adanya celah terjadinya pencurian karya atau kecurangan dalam pengambilan rekaman audio menjadikan Tindakan hukum yang dapat menghilangkan hak moral sang pemilik. Dalam kebebasan berkarya, hukum juga berdiri untuk melindungi keamanan sebuah kesenian. Dalam dunia internasional, WIPO Treaty Performances and Phonograms Treaty 1996 yang melindungi kekayaan intelektual audio dan implementasinya di Indonesia. Maka dengan adanya Tindakan tersebut adanya sebuah penelitian tentang; (1) Bagaimanakah perlindungan WIPO Treaty Performances and Phonograms Treaty 1996 terhadap konten audio yang dicuri? (2) Bagaimanakah penyelesaiannya di Indonesia dengan mengimplementasikan perlindungan hukum dalam WIPO Treaty Performances and Phonograms Treaty 1996? Adapun penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Normatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan.

Pengendalian Pencemaran Limbah Medis Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah dan Penegakan Hukumnya di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung Muhammad Aldiva Raditya Achjar; Neni Ruhaeni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Nowadays, the environment has experienced problems, one of which is caused by the activities of the Health Facilities which produce medical waste causing medical waste pollution. Based on this, the problems that can be discussed in this case are: (1) How to control medical waste pollution based on the Regulation of the Minister of Health Number 18 of 2020 concerning Medical Waste Management of Regional-Based Health Service Facilities linked to Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Material Waste Management Dangerous and Toxic? (2) How is law enforcement against medical waste pollution based on the Regulation of the Minister of Health Number 18 of 2020 concerning Medical Waste Management of Area-Based Health Service Facilities linked to Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste at Urip Sumoharjo Hospital Bandar Lampung City ? . The purpose of this thesis research is to find out how to control medical waste pollution based on Permenkes No. 18 of 2020 and law enforcement against medical waste pollution by Urip Sumoharjo Hospital is linked to PP No. 101 of 2014. The author in this case uses a research method, namely the normative juridical method. The research specification is descriptive analysis. The data collection technique is literature study from various sources. And, the data analysis method is qualitative juridical. The results of this study are the control of medical waste pollution by Urip Sumoharjo Hospital and its law enforcement refers to the procedures in the Minister of Health Regulation No. 18 of 2020 and PP No. 101 of 2014 and Regional Regulation No. 1 of 2020 in addition to referring to Law no. 32 of 2009 which is certainly because of the basis of all these regulations. Dewasa ini lingkungan hidup sudah mengalami masalah yang salah satunya disebabkan aktivitas Fasyankes yang menghasilkan limbah medis menyebabkan pencemaran limbah medis. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dapat dibahas pada kasus ini yakni : (1) Bagaimana pengendalian pencemaran limbah medis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun? (2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran limbah medis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Rumah Sakit Urip Sumoharjo Kota Bandar Lampung? . Tujuan penelitian skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pengendalian pencemaran limbah medis berdasarkan Permenkes No. 18 Tahun 2020 dan penegakan hukum terhadap pencemaran limbah medis yang dilakukan RS Urip Sumoharjo dihubungkan dengan PP No. 101 Tahun 2014. Penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian yakni metode yuridis normative .Spesifikasi penelitian yakni analisis deskriptif . Teknik pengumpulan data yakni studi kepustakaan dari berbagai sumber. Dan, metode analisis data yakni yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni pengendalian pencemaran limbah medis oleh RS Urip Sumoharjo dan penegakan hukumnya mengacu pada prosedur dalam Permenkes No. 18 Tahun 2020 dan PP No. 101 Tahun 2014 serta Perda No. 1 Tahun 2020 selain mengacu pada UU No. 32 Tahun 2009 yang pastinya karena dasar dari segala peraturan tersebut.

Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin oleh PT. Damai Indah di Kabupaten Bandung Shafa Kamilah; Neni Ruhaeni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4952

Abstract. Corporations contribute to environmental pollution by not making efforts to manage the waste they produce. Corporations often do not pay attention to environmental conditions in their production and business, causing enormous pollution, both in quantity and quality. At the practical level, many corporations have not managed the waste they produce in accordance with applicable regulations, as has been done by PT. Damai Indah in Bandung District. Where is PT. Damai Indah is a business entity or corporation in the textile industry that manages B3 waste without a permit, causing environmental pollution in the area. Based on Article 59 UUPPLH, that waste management must have a permit which is issued by the minister, governor, or regent/mayor. Meanwhile, waste management carried out by PT. Damai Indah did not comply with the established procedures and did not have a permit, so this case went to court and was decided by Decision Number 735/Pid.B/LH/2020/PN Bdg. This study aims to determine law enforcement on the management of B3 waste without a permit carried out by corporations in terms of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste and to determine enforcement the law on the management of B3 waste without a permit by corporations is linked to Decision Number 735/Pid.B/LH/2020/PN Bdg. In compiling this research, the authors used normative juridical methods. Data collection techniques use library research methods using secondary data according to the problem being studied. Based on the results of this study, the authors found one of the problems, namely in law enforcement against waste management without a permit carried out by PT. Damai Indah which is not in accordance with applicable regulations. Sanctions imposed in the form of fines and additional punishment. Based on the applicable rules, the imposition of sanctions for parties who violate them can be in the form of imprisonment, fines and additional punishment. Abstrak. Korporasi memberikan kontribusi terhadap pencemaran lingkungan dengan tidak melakukan upaya pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Korporasi seringkali tidak memperhatikan keadaan lingkungan dalam produksi dan usahanya, sehingga menimbulkan pencemaran yang sangat besar, baik secara kuantitas maupun kualitas pencemaran. Pada tataran praktik, banyak korporasi yang belum melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Damai Indah di Kabupaten Bandung. Dimana PT. Damai Indah merupakan salah satu badan usaha atau korporasi dalam bidang industri tekstil yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan di kawasan tersebut. Berdasarkan Pasal 59 UUPPLH, bahwa pengelolaan limbah haruslah memiliki izin yang mana dikeluarkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Sementara, pengelolaan limbah yang dilakukan oleh PT. Damai Indah tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan tidak memiliki izin, sehingga kasus ini masuk pengadilan dan sudah diputuskan dengan Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2020/PN Bdg. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi ditinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang dilakukan oleh korporasi dihubungkan dengan Putusan Nomor 735/Pid.B/LH/2020/PN Bdg. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder sesuai dengan masalah yang dikaji. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis menemukan salah satu permasalahan yaitu dalam penegakan hukum terhadap pengelolaan limbah tanpa izin yang dilakukan oleh PT. Damai Indah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi yang dijatuhkan berupa pidana denda dan pidana tambahan. Berdasarkan aturan yang berlaku penjatuhan sanksi bagi pihak yang melanggar ialah dapat berupa pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Penyebaran Data Pribadi Jurnalis di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Calizta Alvirnia Nurimani Andraputri; Neni Ruhaeni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4960

Abstract. Doxing is a new crime that appears in the digital world. The impact of doxing is; damage to personal reputation because personal data si widely spread on internet, internet-based bullying and sexual harassment, personal data that has the potential to be traded freely, and the stress of a doxing victim causing psychological trauma. This doxing arises because of the increasingly advanced technology. Victims of doxing can actually befall anyone, but journalist are the most victims of this cybercrime. So far, based on the practical level. The settlement of cases of doxing against journalist only reaches the investigation stage, not the court stage. The purpose of this research is to find out how law enforcement deals with cases of doxing journalists and to find out what preventive measures can be taken to prevent this crime. Writing this thesis using a normative juridicial approach and qualitative analysis methods. Data collection techniques based on books, legislation, scientific journals, the internet, and interview which are primary data to complement secondary data. The conclusion of this research are 1) Criminal sanctions for doxing are regulated in Article 67 paragraphs 1-3 of Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, also regulated in Article 18 paragraphs 1 of Law No. 40 of 1999 concerning the Press. 2) For the preventife efforts made by law enforcement agencies in the form of outreach and providing material about the importance of personal data to educational institutions and also banks. Also, to the public who must participate in protecting their data, so that these criminal acts do not continue to increase. Abstrak. Penyebaran Data Pribadi merupakan kejahatan baru yang muncul di dunia digital. Dampak yang ditimbulkan daripada Penyebaran Data Pribadi ini adalah rusaknya reputasi pribadi karena data diri yang banyak tersebar di internet, timbulnya perundungan dan juga pelecehan seksual berbasis internet, data diri yang berpotensi dijual, dan tertekannya seorang korban penyebaran data pribadi sehingga menimbulkan trauma psikis. Penyebaran data pribadi ini muncul dikarenakan semakin majunya teknologi, Korban penyebaran data pribadi sebenarnya bisa menimpa siapa saja, namun yang paling banyak menjadi korban dari kejahatan siber ini adalah jurnalis. Selama ini berdasarkan tataran praktiknya penyelesaian kasus penyebaran data pribadi terhadap jurnalis hanya sampai ke tahap penyelidikan tidak sampai ke tahap pengadilan. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap kasus-kasus penyebaran data pribadi jurnalis dan untuk mengetahui upaya preventif apa yang dapat dilakukan untuk menghindari kejahatan ini. Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data berdasarkan buku-buku, perundang-undangan, jurnal karya ilmiah, internet, dan wawancara yang merupakan data primer untuk melengkapi data sekunder. Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Sanksi pidana untuk pelaku penyebaran data pribadi sudah diatur di dalam Pasal 67 Ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, juga diatur di dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 2) adapun upaya preventif yang dilakukan oleh para badan penegak hukum berupa sosialisasi dan pemberian materi tentang pentingnya data pribadi ke lembaga-lembaga pendidikan dan juga bank. Juga, kepada masyarakat yang harus ikut serta melindungi data pribadi mereka, agar tindak pidana ini tidak terus bertambah.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial Eva Istia Utawi; Neni Ruhaeni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4988

Abstract. Technological developments in accessing information using the internet today cannot be stopped or controlled by anyone and can be done anytime and anywhere. The speed and accuracy of information obtained through the internet makes it easier for someone to do things that are prohibited and violate the law. One of the acts that violate the law through the internet network that is rife is cyber crime. Pornography crime is one example of cyber crime which is currently the most prevalent in Indonesia. Pornography crimes in Indonesia have started to give rise to a new type of crime in the form of the misuse of Artificial Intelligence (AI) technology, namely deepfake. Due to the increasing number of pornographic crimes that use deepfake technology, this study aims to determine the form of law enforcement in cases that occur as a result of the spread of pornographic crimes that use deepfake technology. This research method is normative qualitative using primary, secondary and tertiary literature data. The results of this study indicate that law enforcement carried out by law enforcers in ensnaring perpetrators of spreading pornography using deepfake technology through social media has not been effective due to several obstacles faced by law enforcement officials, and the lack of implementation of sanctions from law enforcement. carried out at a practical level. Abstrak. Perkembangan teknologi dalam mengakses sebuah informasi menggunakan jaringan internet saat ini tidak bisa dihentikan atau dikontrol oleh siapapun dan dapat dilakukan kapan dan dimana saja. Kecepatan serta akurasi informasi yang diperoleh melalui jaringan internet tersebut memudahkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang dilarang dan melanggar hukum. Salah satu perbuatan yang melanggar hukum melalui jaringan internet yang marak terjadi adalah kejahatan di bidang siber. Tindak pidana pornografi merupakan salah satu contoh kejahatan siber yang saat ini paling marak terjadi di Indonesia. Tindak pidana pornografi di Indonesia mulai memunculkan jenis kejahatan baru berupa penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yaitu deepfake. Dikarenakan semakin banyaknya beredar kejahatan pornografi yang menggunakan teknologi deepfake, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penegakan hukum atas kasus-kasus yang terjadi akibat penyebaran tindak pidana pornografi yang menggunakan teknologi deepfake tersebut. Metode penelitian ini yaitu normatif kualitatif dengan menggunakan data kepustakaan primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan para penegak hukum dalam menjerat pelaku penyebar tindak pidana pornografi menggunakan teknologi deepfake melalui media sosial berjalan belum efektif dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi para aparat penegak hukum, serta belum terlaksananya implementasi sanksi-sanksi dari penegakan hukum yang dilakukan pada tataran praktik.

PENGATURAN FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA; PELUANG DAN TANTANGAN Jejen Hendar; Neni Ruhaeni
Jurnal Yustisiabel Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i1.2126

Indonesia tidak hanya merupakan negara kepulauan terbanyak di dunia, melainkan negara dengan jumlah penduduk yang beragama Islam terbanyak di dunia. Dengan jumlah mayoritas penduduk muslim di Indonesia, maka seluruh aktivitas yang dilakukan akan bersinggungan dengan kegiatan yang bersifat Islami. Kegiatan sosial pun lebih dititik beratkan kepada kegiatan yang bersifat islami. Filantropi Islam merupakan salah satu kegiatan sosial dalam Islam yang meliputi zakat, infak, shodaqoh dan wakaf. Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui problem dan prospek dari pengaturan filantropi Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Indonesia yang merupakan negara kesatuan bukan negara Islam telah mengakomodasi kegiatan yang bersifat filantropi Islam melalui peraturan perundang-undangan, di antaranya ialah pertama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, beserta peraturan turunannya dalam Undang-undang ini dijelaskan berkaitan dengan ketentuan dalam melaksanakan zakat, di samping itu diberikan juga ketentuan mengenai pelaksanaan infak dan shodaqoh, serta bagai mana pengelolaan dan pendistribusian. Kedua Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, beserta pengaturan turunannya dalam Undang-undang ini memberikan penjelasan berkaitan dengan pengelolaan wakaf serta ketentuan-ketentuan mengenai wakaf. Dengan pengaturan ini banyak kegiatan sosial yang dinormakan menjadi hukum positif, bagi sebagian pelaku usaha menjadikan suatu hal yang membebani, dengan banyaknya regulasi mengenai kegiatan sosial. Disisi lain dengan pengaturan ini menjadi peluang bagi pengusaha muslim dalam melaksanakan kegiatan sosial perusahaannya, tidak hanya akan mendapatkan nilai sosial saja akan tetapi mendapatkan nilai ibadah

MORALITAS PUBLIK SEBAGAI DASAR PEMBENAR TERHADAP KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PRODUK MAKANAN DI INDONESIA BERDASARKAN GATT-WTO 1994 Ruhaeni, Neni; Aqimuddin, Eka An; Afriyadi, Hadian
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

In principle, World Trade Organization (WTO) prohibit each member states to make policy, both tarrif and non tarrif, which potentially disturb international trade. Nevertheless, there are exceptions that can be used by the state as a basis for justification to hold trade policy which consider contratry to WTO law. One of them is to protect public morality. The Halal Product Assurance Act (UUJPH) stipulate obligation of halal certification for food products that enter, circulate and trade in Indonesia. This act is considered as a protective and discriminatory policy. This research founds that although some provisions in UUJPH are discriminatory and contrary to WTO Law, it can be argued that those provisions were made in order to protect public morality in Indonesia and its justified under the law itself.

PENGATURAN EMISI GAS RUMAH KACA BERDASARKAN PROTOKOL KYOTO DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA Firdaus Muhamad Iqbal; Neni Ruhaeni
Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Vol 7 No 02 (2022): Dinamika Global : Jurnal Ilmu Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdg.v7i02.1071

Climate change is mainly due to increasing concentrations of CO2 and other greenhouse gases. Indonesia has ratified the Kyoto Protocol of 1997 with Undang Undang Nomor 17 Tahun 2004 concerning the Ratification of the Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change. Indonesia is a party of the Kyoto Protocol 1997 and is bound to implement provisions in reducing greenhouse gas emissions in its territory. Based on this phenomenon, the problem in this study is how to regulate greenhouse gas emissions based on the Kyoto Protocol 1997 and how the implementation in Indonesia? The method used in this study is a qualitative method with secondary data sources. The result of this study is to discover the regulation of greenhouse gas emissions according to the Kyoto Protocol 1997 and to determine the implementation of the regulation greenhouse gases based Kyoto Protocol in Indonesia and obstacles towards the implementation.

Pelestarian Warisan Alam berdasarkan World Heritage Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972 dan Implementasinya di Indonesia Dihubungkan dengan Pengelolaan Geopark Ciletuh sebagai Unesco Global Geopark Fathania Mediana Putri; Ruhaeni, Neni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9669

Abstract. To ensure that Geopark management field policies are appropriate, Ciletuh Geopark conservation is carried out in accordance with the World Heritage Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. The aim of this research is to evaluate the way the government manages the Ciletuh Geopark. Primary, secondary and tertiary legal materials are analyzed as secondary data in a normative juridical research approach. This research uses qualitative juridical analysis techniques, literature reviews, interviews, and descriptive analysis as data collection methods.The findings of this research indicate that the plans established for the management of the Ciletuh Geopark comply with applicable international conventions and also the arrangements made by the government. However, there are still problems that hinder its optimal and effective management, such as still depending on APBD funds rather than special funds. Abstrak Untuk menjamin kebijakan lapangan pengelolaan Geopark telah tepat, maka konservasi Geopark Ciletuh dilakukan sesuai dengan Konvensi Warisan Dunia Mengenai Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi cara pemerintah mengelola Geopark Ciletuh. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis sebagai data sekunder dalam pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif, tinjauan pustaka, wawancara, dan analisis deskriptif sebagai metode pengumpulan data.Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa rencana yang ditetapkan dalam pengelolaan Geopark Ciletuh telah mematuhi konvensi internasional yang berlaku dan juga pengaturan yang dibuat oleh pemerintah. Namun masih terdapat permasalahan yang menghambat pengelolaannya secara optimal dan efektif, seperti masih bergantung pada dana APBD dibandingkan dana khusus.

Co-Authors A. Harits Nu'man Afriyadi, Hadian Ahmad Faizal Adha Ahya Amalia Deyanti Aidal Rasyif Nurulhadi Ali Firman, Chepi Arinto Nurcahyo Arinto Nurcahyono Azalia Amran Calizta Alvirnia Nurimani Andraputri Chepi Ali Firman Dey Ravena Dikha Anugrah Dini Dewi Heniarti Efik Yusdiansah Efik Yusdiansyah Eka An Aqimuddin Elfrida Ratnawati Eman Suparman Erni Rohaini Eva Istia Utawi Fathania Mediana Putri Firdaus Muhamad Iqbal Hasanudin, Maulana Hasya Fazni Pratiwi Henry Nadiansyah Agustin Herlan Solehudin Hesti Dwi Astuti Husni Syawali Jejen Hendar Kristinawati, Adjeng Mella Ismelina Farma Rahayu Meti Sulastri Muhammad Aldiva Raditya Achjar Muhammad Ilman Abidin Muhammad Syihabuddin Nandang Sambas Neni Sri Imaniyati Nining Nurul Chotidjah Oksidelfa Yanto Pratiwi, Hasya Fazni Ramdani Saepuloh Rifka Pratiwi Ardikha Putri Rizki Dwi Widyadhi Rusli K. Iskandar Salsabila Zahra Pebriani Setiawati, Suci Shafa Kamilah Sri Ratna Suminar Suci Setiawati Susanto Susanto Sutrirubiyanto Nova, Yuzon Syifa Layali Effendy Uweh, Atip Latipulhayat Uweh, Atip Latipulhayat

Title

Found 34 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 34 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 34 Documents
Search