Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) terhadap Pelaku Judi Online dan Penegakkan Perjudian Online di Kabupaten Garut Ahya Amalia Deyanti; Neni Ruhaeni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.9785

Abstract

Abstract. This study aims to analyze the implementation and enforcement of criminal law against online gambling perpetrators in Indonesia based on Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. The research method used is normative legal research. Data collected includes regulations related to online gambling, court decisions, and relevant literature. The analysis is conducted by identifying legal provisions governing online gambling, examining the implementation of criminal law enforcement, and evaluating its effectiveness. The research results show that Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions has strengthened the legal basis for taking action against online gambling perpetrators, as stipulated in Article 27 Paragraph (2) of the law, which prohibits "Any person who intentionally and without authority distributes and/or transmits and/or makes accessible electronic information and/or electronic documents containing gambling content." However, law enforcement against online gambling still faces several challenges, such as difficulties in identifying perpetrators, tracking financial transactions, and taking enforcement actions in the virtual realm. The conclusion of this study is that criminal law enforcement against online gambling perpetrators based on Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions has provided a strong legal basis. Therefore, in enforcing the law against online gambling in Indonesia, it is more appropriate to use Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions as the legal basis for criminalizing online gambling actions since in this case, perpetrators who have been proven to commit gambling crimes specifically conduct their illegal activities using internet media. Abstrak. Fenomena judi online semakin berkembang pesat dengan adanya teknologi internet, yang menyebabkan adanya perubahan dalam praktik perjudian dan menimbulkan berbagai tantangan dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku judi online di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang terdiri dari, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judi online, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi ketentuan hukum yang mengatur judi online, melihat implementasi hukum dalam penegakan pidana, dan mengevaluasi efektivitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan dasar hukum untuk menindak pelaku judi online, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) dari undang-undang tersebut yang melarang adanya perjudian online. Namun, ketentuan-ketentuan yang telah diatur tersebut belum dapat diimplementasikan pada tataran praktik karena masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, melacak transaksi keuangan, dan melakukan tindakan penindakan di ranah virtual. yaitu merupakan upaya yang dilakukan melalui usaha yang ditunjukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat seperti, sosialisasi atau penyuluhan”.
Pemanfaatan Kawasan Lindung untuk Kawasan Pariwisata The Great Asia Africa dan Penegakan Hukumnya Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat Ramdani Saepuloh; Neni Ruhaeni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.12467

Abstract

Abstract. Uncontrolled use of space will threaten the sustainability of the area's conservation function as a water catchment and cause various disasters. One of them is the development of the Great Asia Africa Tourist Area which was built in the North Bandung Area, where this area has an important function and role in ensuring environmental balance in the Bandung Basin. The use of protected areas is regulated in West Java Provincial Regulation Number 2 of 2016 concerning Area Control North Bandung as a Strategic Area for West Java Province explains that the use of protected areas must maintain the function of the protected area itself and/or expand existing protected areas. This research uses a normative juridical approach with research specifications that are descriptive analysis. This research data was collected through literature studies using secondary data and the data analysis used was qualitative juridical. That the use of protected areas and enforcement of environmental law has been regulated in the statutory regulations that have been established by the government, namely UUPPLH. Abstrak.Pemanfaatan ruang yang tidak terkendali akan mengancam keberlangsungan fungsi konservasi kawasan sebagai tangkapan air dan menimbulkan berbagai bencana. Salah satunya pembangunan Kawasan Wisata The Great Asia Afrika yang dibangun di dalam Kawasan Bandung Utara yang dimana wilayah tersebut memiliki fungsi dan peran penting dalam menjamin keseimbangan lingkungan hidup di Cekungan Bandung, Pemanfaatan kawasan lindung diatur pada Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat yang menjelaskan bahwa pemanfaatan kawasan lindung harus mempertahankan fungsi kasawasn lindung itu sendiri dan/atau memperluas kawasan lindung yang ada. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan secara studi kepustakaan/literatur dengan menggunakan data sekunder dan analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif. Bahwa pemanfaatan kawasan lindung dan Penegakan hukum lingkungan telah diatur dalam Peraturan Perundang – Undangangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yakni UUPPLH.
Prinsip Pemanfaatan Ruang Angkasa berdasarkam The OST 1967 dan Impelemntasinya terhadap Kasus Penggunaan Anti Satelit oleh India Rizki Dwi Widyadhi; Neni Ruhaeni
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v4i1.12489

Abstract

In principle, the use of outer space is free and open to all countries in the world without discrimination in accordance with Article 1 of the Outer Space Treaty 1967. According to Bin Cheng, space law is a series of international legal regulations that regulate the exploration and exploitation of outer space. including the moon and the celestial bodies in it. The Outer Space Treaty is an international agreement which aims to regulate rights and obligations, as well as prohibitions and permits in the exploration and exploitation of outer space and the celestial bodies in it. All types of activities are permitted as long as they are carried out for peaceful purposes. Use of outer space for military purposes is not permitted as regulated in Article 4 of the Outer Space Treaty. India's testing of the PDV-MK II anti-satellite ballistic missile by the Defense Research and Development Organization (DRDO) was deemed to have violated the provisions of the Articles of the Outer Space Treaty 1967. The formulation of the problem in this research is as follows: "How is space utilization regulated based on The Outer Space Treaty against anti-satellite testing carried out by India?” and “How does the Outer Space Treaty regulate anti-satellite ballistic missile testing carried out by India?”. Researchers use normative juridical methods, namely legal research carried out by examining The Outer Space Treaty as a legal norm. The data collection technique used in this research is literature study. The data analysis technique used in this research is qualitative analysis technique. The results of this research are that India violated the provisions of Article 4 of the Outer Space Treaty regarding the demilitarization of outer space Pemanfaatan Ruang angkasa pada prinsip dasarnya bersiat bebas dan terbuka bagi seluruh negara di dunia tanpa adanya diskriminasi sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 1 The Outer Space Treaty 1967. Menurut Bin Cheng, hukum ruang angkasa adalah serangkaian peraturan hukum internasional yang mengatur eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa termasuk bulan dan benda-benda langit di dalamnya. The Outer Space Treaty merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban, serta larangan dan kebolehan dalam eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa besrta benda langit di dalamnya. Segala jenis kegiatan diperbolehkan selama dilakukan dengan tujuan damai. Pemanaatan Ruang angkasa demi kepentingan militer tidak diperbolehkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 The Outer Space Treaty. India melakukan pengujian misil balistik anti-satelit PDV-MK II oleh Defence Research and Development Organisation(DRDO) dinilai telah melanggar ketentuan dari Pasal-Pasal The Outer Space Treaty 1967. Perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana pengaturan pemanfaatan ruang angkasa berdasarkan The Outer Space Treaty terhadap pengujian anti-satelit yang dilakukan oleh India?” dan “Bagaimana The Outer Space Treaty mengatur tentang pengujian misil balistik anti satelit yang dilakukan oleh India?”. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji The Outer Space Treaty sebagai norma hukum. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah India menyalahi ketentuan Pasal 4 The Outer Space Treaty tentang demiliterisasi ruang angkasa.
The Urgency of State Administration Attitude for Good Governance Jejen Hendar; Efik Yusdiansyah; Neni Ruhaeni; Rusli K. Iskandar
MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan Volume 39, No. 2, (December 2023) [Accredited Sinta 3, No 79/E/KPT/2023]
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah (Universitas Islam Bandung)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/mimbar.v39i2.2963

Abstract

Good Governance is a fundamental concept in public Good Governance is a fundamental concept in public sector management that emphasizes the importance of transparency, integrity, responsibility, fairness, trust, balance, clarity, honesty, consistency, rule of law, vision, and mission in the public sector. In Indonesia, the government administration system is recognized as a crucial element in ensuring national progress and development. Thus, the concept of Good Governance is viewed as an important element in reforming the public sector and transforming it into a system that reflects accountability, responsibility, and transparency in its operations. To achieve the goals of Good Governance, it is essential to establish a strong and effective system of government administration. Such a system must prioritize the application of Good Governance principles in the planning, implementation, and accountability processes. The relationship between the attitudes of state administration and public service delivery is also critical in achieving Good Governance. The attitudes of state administration play a crucial role in shaping the foundation for Good Governance. It is important to note that Good Governance cannot be achieved solely through the implementation of policies and regulations.
In Search of Remotely Piloted Aircraft Regulations State Practices and International Law Perspective What Indonesia can Learn? Uweh, Atip Latipulhayat; Ruhaeni, Neni
Brawijaya Law Journal Vol. 5 No. 1 (2018): Culture and Technological Influence in Regulation
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.blj.2018.005.01.05

Abstract

Remotely Piloted Aircraft (RPA) has been used for different purposes, from hobby to military purposes. The rapid development of RPA’s technology has made RPA regulations in most countries become more quickly obsolete. It is exacerbated by the fact that there is no agreed internationally RPA regulation so far, except an amendment of Annex 2 of the Chicago Convention 1944, which broadens the notion of aircraft to include RPA. This article identifies legal issues and models of RPA regulation in several countries and what Indonesia can learn and to look for an adequate and appropriate model to make the Indonesian RPA regulation, legally acceptable and technologically adaptable. This paper argues that the Chicago Convention, the model of RPA regulations in several countries, and the special interests of Indonesia as an archipelagic state are the three important elements that should be taken into account in the establishment of an appropriate and adequate Indonesian RPA regulation. This paper used normative method whcih analysing existing legal framework in RPA
Harmonization of Indonesian Aviation Regulations and the Challenges of Implementing Open Sky Policy in ASEAN Single Aviation Market Anugrah, Dikha; Neni Ruhaeni; Neni Sri Imaniyati; Eman Suparman
Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 12 No. 01 (2025)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v12i01.911

Abstract

Regional integration through ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) Single Aviation Market (ASAM) is characterized by a complex landscape of opportunities and challenges for Indonesia, particularly considering its status as a vast archipelagic nation with intricate and evolving aviation needs. Therefore, this study aims to comprehensively analyze Indonesian position in ASAM, as well as identify any legal and institutional barriers to the implementation of the Open Sky Policy with a focus on regulatory harmonization in ASEAN aviation sector. It also aims to examine the extent to which domestic policies, specifically those protecting national airlines, interact with regional liberalization efforts. In order to achieve the stated objectives, a normative juridical approach was adopted, incorporating a conceptual and regulatory approach. The obtained results showed that the geographical characteristics of Indonesia, infrastructural disparities, and the tendency toward regulatory protectionism were the primary factors contributing to the caution in liberalizing the aviation market. Despite formal commitment to ASAM agreement, implementation in the field remains uneven due to sectoral interests and limited institutional capacity. Preventive and corrective efforts have been made through gradual policy reforms and bilateral agreements. However, the absence of a binding supranational authority was observed to significantly weaken the enforcement mechanism. Based on the observations made during the course of this exploration, an inference was made that Indonesia plays an essential but cautious role in ASAM, requiring strategic policy synchronization, infrastructure strengthening, and gradual market opening to gain benefits from regional aviation liberalization without sacrificing national interests.
PENGATURAN FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA; PELUANG DAN TANTANGAN Hendar, Jejen; Ruhaeni, Neni
Jurnal Yustisiabel Vol. 7 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32529/yustisiabel.v7i1.2126

Abstract

Indonesia tidak hanya merupakan negara kepulauan terbanyak di dunia, melainkan negara dengan jumlah penduduk yang beragama Islam terbanyak di dunia. Dengan jumlah mayoritas penduduk muslim di Indonesia, maka seluruh aktivitas yang dilakukan akan bersinggungan dengan kegiatan yang bersifat Islami. Kegiatan sosial pun lebih dititik beratkan kepada kegiatan yang bersifat islami. Filantropi Islam merupakan salah satu kegiatan sosial dalam Islam yang meliputi zakat, infak, shodaqoh dan wakaf. Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat mengetahui problem dan prospek dari pengaturan filantropi Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Indonesia yang merupakan negara kesatuan bukan negara Islam telah mengakomodasi kegiatan yang bersifat filantropi Islam melalui peraturan perundang-undangan, di antaranya ialah pertama Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, beserta peraturan turunannya dalam Undang-undang ini dijelaskan berkaitan dengan ketentuan dalam melaksanakan zakat, di samping itu diberikan juga ketentuan mengenai pelaksanaan infak dan shodaqoh, serta bagai mana pengelolaan dan pendistribusian. Kedua Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, beserta pengaturan turunannya dalam Undang-undang ini memberikan penjelasan berkaitan dengan pengelolaan wakaf serta ketentuan-ketentuan mengenai wakaf. Dengan pengaturan ini banyak kegiatan sosial yang dinormakan menjadi hukum positif, bagi sebagian pelaku usaha menjadikan suatu hal yang membebani, dengan banyaknya regulasi mengenai kegiatan sosial. Disisi lain dengan pengaturan ini menjadi peluang bagi pengusaha muslim dalam melaksanakan kegiatan sosial perusahaannya, tidak hanya akan mendapatkan nilai sosial saja akan tetapi mendapatkan nilai ibadah
Penegakan Hukum Pedata terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup akibat Kegiatan Penambangan Henry Nadiansyah Agustin; Neni Ruhaeni
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 4, No.2, Desember 2024, Jurnal RIset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v4i2.5211

Abstract

ABSTRACT: Indonesia has established the function of environmental protection in the Environmental Protection and Management Law (UUPLH). Environmental management includes planning, utilization, control, maintenance, supervision and law enforcement. The main priority of this management is to prevent pollution and damage caused by human activities that exceed environmental standards, such as air, air and soil pollution, as well as damage to habitats and ecosystems. Environmental damage caused by human activities that exceed the carrying capacity of the environment can result in economic and social losses for society. Like nickel mining by PT. Various mines in the Mandiodo Block, North Konawe Regency, Southeast Sulawesi, have caused environmental pollution. The Ministry of Environment and Forestry (KLHK) discovered air and land pollution in the area in 2022 due to nickel mining activities that did not comply with environmental standards. This mining activity has caused the loss of people's livelihoods, the conversion of agricultural land to mining land, and pollution of sea waters. This research aims to determine civil law enforcement regarding environmental pollution due to mining waste which pollutes the air and land by PT Aneka Tambang in the Mandiodo Block and civil law enforcement regarding environmental pollution due to mining activities based on the Environmental Protection and Management Law (UUPLH) and Mineral and Coal Law (UU MINERBA) by PT Aneka Tambang in the Madiodo Block, North Konawe, Southeast Sulawesi. This research uses normative juridical legal research with qualitative analysis methods which are described descriptively using secondary data obtained from library study data collection methods in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the research results, it is known that environmental law enforcement due to mining waste polluting the air and land by PT Aneka Tambang in the Mandiodo Block is by providing administrative sanctions against perpetrators of pollution and the victims have the right to compensation both material and non-material. In relation to civil law enforcement against environmental pollution in the practical settings in the Mandiodo Block, it is known that it has not been effective and that many environments are still polluted due to mining activities, causing local communities to lose their livelihoods. Law enforcement should aim to realize the wishes of the law, but in this case the community has not received justice because there is no support from any component of legal force. The existence of absolute responsibility towards UUPLH is expected to ensure that pollution victims receive compensation without requiring proof of fault and encourage violators to apply the precautionary principle in accordance with Article 88 of UUPLH. ABSTRAK Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) mengatur pengelolaan lingkungan melalui perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum untuk mencegah pencemaran dan kerusakan ekologis. Kasus pencemaran akibat penambangan nikel oleh PT Aneka Tambang di Blok Mandiodo, Konawe Utara, menimbulkan dampak serius seperti pencemaran udara, tanah, dan air, serta hilangnya mata pencaharian dan konversi lahan pertanian. Penelitian ini bertujuan mengkaji penegakan hukum perdata terkait pencemaran lingkungan dari limbah tambang menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum belum efektif. Banyak wilayah tetap tercemar, memengaruhi mata pencaharian masyarakat. Korban pencemaran berhak atas kompensasi tanpa pembuktian kesalahan, sebagaimana diatur dalam UUPLH. Namun, lemahnya dukungan otoritas hukum menghambat keadilan bagi masyarakat terdampak. Memperkuat penegakan hukum menjadi hal krusial untuk memastikan kepatuhan dan perlindungan lingkungan secara efektif. Upaya ini juga diperlukan untuk mengurangi dampak pencemaran dan memberikan keadilan bagi masyarakat terdampak.
Sosialisasi Mengenai Cyberbullying Guna Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Pada Pesantren Entrepreneur Ash-Shalahuddin Cililin, Kabupaten Bandung Barat Yusdiansyah, Efik; Ali Firman, Chepi; Nurcahyono, Arinto; Ruhaeni, Neni; Heniarti, Dini Dewi; Suminar, Sri Ratna; Adha, Ahmad Faizal; Abidin, Muhammad Ilman; Pratiwi, Hasya Fazni; Setiawati, Suci
JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia) Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/japi.v8i2.5030

Abstract

Cyberbullying atau intimidasi dalam dunia maya, telah menjadi fenomena yang semakin meresahkan dalam era digital saat ini. Dengan semakin meluasnya akses ke platform online, tindakan ini mengancam kesejahteraan emosional individu terutama anak muda. Penelitian ini mengulas dampak negatif cyberbullying terhadap kesehatan mental korban, seperti stres, kecemasan, depresi, dan bahkan potensi bunuh diri. Faktor-faktor seperti anonimitas dan jangkauan luasnya internet memperumit upaya pencegahan. Oleh karena itu, perlunya kerjasama antara orangtua, pendidik, dan platform online dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendidik bagi para pengguna, serta implementasi regulasi yang lebih ketat untuk melindungi individu dari dampak buruk cyberbullying. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi terkait cyberbullying. Metode yang digunakan yaitu survei lapangan, sosialisasi, dan evaluasi. Hasil kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum sosialisasi tentang cyberbullying di pesantren merupakan langkah penting untuk membekali santri dengan pemahaman dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi dunia maya dengan bijaksana dan bertanggung jawab.
Criminalization of Service Users and Traditional Commercial Sex Workers in Indonesia Nining; A. Harits Nu’man; Oksidelfa Yanto; Neni Ruhaeni; Dini Dewi Heniarti
IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research Vol. 2 No. 2 (2024): IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v2i2.58

Abstract

The urgency of law enforcement against service users and traditional commercial sex workers in Indonesia in handling the increasingly rampant practice of prostitution. Despite government efforts to discourage involvement in prostitution, the lack of specific regulations in Indonesian law has allowed service users of prostitution to avoid appropriate legal consequences. This research aims to criminalize both traditional commercial sex workers and service users using a legislative approach, conceptual approach, and comparative legal approach to address criminal issues faced by traditional commercial sex workers and users in Indonesia, one of which is the criminalization of all individuals involved in such practices, such as service users of prostitution who are not clearly regulated, although the government has made efforts through existing local regulations. The type of research used is juridical-normative or often referred to as doctrinal legal research. Several regions in Indonesia, such as DKI Jakarta, Indramayu Regency, Tangerang City, Denpasar City, Badung Regency in Bali, Batam City, and Bandung Regency, have issued local regulations criminalizing service users of prostitution in their respective areas. However, these regulations vary and impose lenient penalties on commercial sex workers and service users. Therefore, we need to study the Netherlands in addressing issues related to prostitution, which can ensnare both perpetrators and commercial sex workers.