Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.795
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Lentera Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Unes Law Review DIVERSI : Jurnal Hukum LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan JURNAL RECHTENS As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Syntax Transformation Majalah Hukum Nasional Indonesian Journal of Law and Society Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Rechtenstudent Journal Wijayakusuma Law Review Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Journal of Private and Economic Law Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)
Dominikus Rato
Dosen Magister Kenotariatan, Universitas Jember, Jawa Timur 68121, Indonesia
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Aliran Hukum Sociological Jurisprudence Dalam Perseptif Filsafat Hukum Dominikus Rato; Fendy Setyawan; Koko Roby Yahya
Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Februari : Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (938.589 KB) | DOI: 10.59581/jipsoshum-widyakarya.v1i1.76

Abstract

Aliran hukum Sociological Jurisprudence merupakan aliran hukum yang ikut mengintervensi corak dan warna konfogurasi hukum. Baik dalam berbagai norma dan prakteak di lapangan. Oleh sebab itu, analisis terhadapa aliran ini dirasa sangat penting untuk melihat kelebihan dan kekungan dari aliran tersebut. Pendekatan yang dilakukan dalam diskursus ini adalah pendekatan kajian terhadap norma-noram yang ada beserta dengan konsep-konsep terkait yang berkelindan dengan aliran di atas. perspektif sociological jurisprudence tugas hakim dalam menerapkan hukum tidak melulu dipahami sebagai upaya social control yang bersifat formal dalam menyelesaikan konflik, tetapi sekaligus mendesain penerapan hukum itu sebagai upaya social engineering. Tugas yudisial hakim tidak lagi dipahami sekedar sebagai penerap undang-undang terhadap peristiwa konkrit (berupa berbagai kasus dan konflik) atau sebagai sekedar corong undang-undang (boncha de la loi) tetapi juga sebagai penggerak social engineering.
Legalitas Kontrak Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perspektif Hukum Perdata Rachmad Yusuf Augus Theo Riadi; Dominikus Rato; Dyah Ochtorina Susanti
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.956 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i3.6452

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 menimbulkan ketidakpastian hukum jika diberlakukan dalam pembuktian hukum acara perdata. Hal tersebut dikarenakan perbedaan hukum pembuktian antara hukum acara perdata dan pidana dan mengingat bahwa validitas pembuktian pada hukum acara berpengaruh pula pada legalitas pembuatan suatu dokumen, terutama berkaitan dengan dokumen elektronik. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menuangkan dalam beberapa isu permasalahan yaitu mengenai kepastian hukum kontrak elektronik di Indonesia dan legalitas kontrak elektronik sebagai alat bukti dalam perspektif hukum perdata. Hasil dari penelitian yaitu dasar kepastian hukum kontrak elektronik di Indonesia adalah berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, sedangkan dasar legalitas kontrak elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dalam perspektif hukum perdata adalah bersumber dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 dan aturan mengenai kontrak secara umum seperti yang tertuang dalam KUHPerdata.
REVITALISASI PERADILAN ADAT PADA MASYARAKAT NGADA BERBASIS KEARIFAN LOKAL Dominikus Rato
Yustisia Vol 4, No 2: August 2015
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v4i2.8652

Abstract

AbstractThe aim of this study to develop conflict resolution options or alternatifve dispute resolution in the local-knowlegde perspective in woe community in Ngada. In the socio-cultural reality that local knowledge is plural. Diversity of local knowledge based on the local community cosmology. Conflict resolution is always directed towards harmony. With socio-legal approach was found that adat-land dispute resolution perspective on the local knowledge in Ngadhu- bhaga community oriented perspectives such. Dispute resolution pattern in the local knowledge perspectives begins in the family, if the conflict comes from inside relatives or clan. But, if the conflict is sourced from inter- community/relatives/clan, then the chairman of the indigenous, traditional elders, who called mosalaki consulted. Mosalaki role tailored to the competencies and their respective duties. The division of tasks/roles is done by itself, according to custom and personal awareness and recognized together. It is recommended that in the event of a conflict, especially indigenous lands, the functionaries traditional law, mosalaki given first before being taken to the formal justice institutions. If the decision of the mosalaki has been accepted and implemented, then taken to the legal system, the nebis in idem principles can be applied.AbstrakTujuan penulisan ini adalah untuk mengembangkan alternatif penyelesaian konflik atau sengketa melalui perspektif pengetahuan lokal di komunitas Woe di Ngada. Dalam kenyataan sosiokultural, pengetahuan lokal bersifat plural. Keberagaman pengetahuan lokal didasarkan atas kosmologi. Penyelesaian konflik diarahkan pada harmoni. Pendekatan sosio-legal menemukan bahwa perspektif yang berlaku dalam penyelesaian konflik di Ngadhubhaga merupakan penyelesaian yang berorientasi pada kehidupan komunitas. Pola penyelesaian sengketa bersumber dari keluarga apabila konflik berawal dari dalam kerabat atau klan. Namun apabila konflik merupakan sengketa antar-komunitas/kerabat/klan, maka pemimpin komunitas, tetua adat yang disebut mosalaki, bertindak selaku konsultan. Peran mosalaki bergantung pada kompetensi dan tugas-tugasnya. Pembagian tugas dilakukan oleh dirinya sendiri, bergantung pada kebiasaan, kesadaran pribadi, dan telah diketahui bersama-sama. Dalam sebuah konflik, terutama yang berkaitan dengan tanah adat, direkomendasikan untuk dapat diselesaikan terlebih dahulu oleh mosalaki sebelum menempuh jalur hukum nasional. Apabila keputusan yang diambil mosalaki dapat diterima dan diterapkan, bila selanjutnya diselesaikan melalui sistem hukum nasional, maka prinsip nebis in idem dapat diterapkan.
Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Terhadap Gugatan Pemalsuan Akta Otentik Yenny Rahmadiyanti Rahayu; Dominikus Rato; Y.A Triana Ohoiwutun
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1314

Abstract

In essence, a notary as a public official has the authority to make deeds authentic in accordance with norms, values ​​and provisions of laws and regulations applicable so that the law can work in society. Every deed made by the notary must be kept in the notary's protocol, and the protocol must be transferred in the case of the notary died or his term of office has expired or retired. The existence of a lawsuit addressed to the notary protocol holder regarding the forgery of authentic deeds that have been transferred to him will become a problem in the future. The notary who receives the protocol will still be summoned for information if there are problems related to the protocol in his control, because this is one of the responsibilities of the notary protocol recipient. Article 65 of the Notary's Position Law explains that a notary is responsible for every deed he makes even though the Notarial Protocol has been submitted and transferred to the party holding the Notarial Protocol. The notary holding the Protocol only has the obligation to care for and maintain the deed that has been submitted to him, and is not responsible for the contents of the deed. The storage of notary protocols as state archives is also not regulated in detail in the Notary Public Law. So there needs to be special arrangements regarding policies, guidance and management of notary protocols. In order to create legal certainty for notaries in storing and maintaining notary protocols.
Aspek Gender Equality (Keadilan Gender) Bagi Korban dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Zainur Ratna Savitri; Riza Nisriinaa; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.6503

Abstract

Victims of sexual harashment are often associated with vulnerable groups, namely women, children, people with disabilities and elderly people, even though groups that are not vulnerable are men who have relatively stronger physical strength than women, have better self-defense abilities, turns out to also be a victim, it means that anyone can become a victim of sexual violence. However, it turns out that there is no certainty and legal protection for all forms of gender justice for victims of sexual violence. Therefore, it is important to have and at the same time strive for legal protection in abstracto in a regulation that specifically accommodates gender justice for victims of sexual violence. Has the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence accommodated aspects of gender justice in providing legal protection for victims of sexual violence and how is the punishment in Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence to realize gender justice for victims of sexual violence, considering Imposing criminal sanctions on perpetrators is a form of legal protection in concreto for victims, so that they have the same access to justice as humans without any gender bias in the implementation of law enforcement.
Implementasi Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Muhammad Rifky Darmawan; Anselma Dyah Kartikahadi; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.6506

Abstract

Sexual violence in Indonesia is increasingly prevalent, both against men and women. Victims of sexual violence have the right to restitution that must be fulfilled by law enforcement officials. However, the implementation is still not optimal if you look at the decision 80/Pid.Sus/2023/PN Kik. Therefore, this research examines the fulfillment of restitution rights for victims of sexual violence from the perspective of legal protection theory. This research uses legal research methods using statutory, conceptual, and case approaches. Decision Number 80/Pid.Sus/2023/PN Kik still does not implement the fulfillment of restitution for victims of sexual violence, which should be the obligation of the judge to determine the amount of restitution that will later be given. This is not in line with the theory of legal protection put forward by Satjipto Rahardjo and Philpus M. Hadjon. The lack of awareness of law enforcement officials to fulfill victims of sexual violence requires the protection of witnesses and victims with the Witness and Victim Companion Program.
Analisis Pembuktian Pidana Asal dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diatur dalam Undang-Undang: Tinjauan Terhadap Prinsip Hukum dan Implementasi dalam Praktik Hukum di Indonesia Firman Anugerah; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.6507

Abstract

Money laundering is a serious threat to the financial stability and integrity of financial institutions in Indonesia. Proving the origin of criminal proceeds in money laundering cases is a primary focus in law enforcement efforts to combat this illegal activity. This paper provides a review of the legal principles underlying the proof of criminal origin in money laundering cases and discusses their implementation in legal practice in Indonesia.Through literature analysis and case studies, the author highlights the complexity of proving criminal origin in the context of money laundering cases. Challenges include difficulty in tracing complex financial transactions, limitations in adequate legal regulations, and the need for international cooperation for effective exchange of information and evidence. Additionally, the paper emphasizes the importance of meticulous financial analysis as a key instrument in proving the origin of laundered funds. In the context of legal practice implementation in Indonesia, this paper examines the efforts of the government and law enforcement agencies in handling money laundering cases. Despite steps taken to enhance law enforcement effectiveness, there are still challenges to be addressed, such as lack of coordination between agencies, protection of witnesses and informants, and the expertise required for complex financial analysis. Considering the relevant legal principles and challenges faced in legal practice in Indonesia, this paper concludes the need for greater efforts to enhance the capacity of law enforcement agencies, improve international cooperation, and strengthen regulatory frameworks to ensure the effectiveness of proving the criminal origin in money laundering cases in Indonesia.
Efektivitas Undang-Undang Perampasan Aset pada Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Hukum Pidana Sayib Fauzi Adiansyah; Mohammad Irfandianto; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 2 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i2.6508

Abstract

Money laundering is an action to eliminate the source of money resulting from criminal acts which is later found to have been generated legally. Money laundering is a crime that is difficult to crack. Therefore, the application of legal sanctions against perpetrators must be balanced with criminal sanctions and confiscation of assets against perpetrators. This research uses a normative research type with a legal and conceptual approach. The crime of money laundering is a crime that needs attention because it is often associated with losses to the state and society, therefore legal action is needed to deter the perpetrators, but the obstacle that occurs is the punishment in Article 2 of the Assets Bill which only applies confiscation of assets resulting from crime without any punishment of criminals. This is not in accordance with the function of law. So the results and conclusions can be drawn that not implementing punishment against the perpetrator will most likely not have a deterrent effect, therefore it should be important to implement punishment and confiscation of assets because both must be implemented simultaneously as a form of firm state action to provide a deterrent effect.
Tradisi Seren Taun berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan (Suatu Kajian Holistik Antropologi Hukum) Emy Handayani; Endang Sumiarmi; Dominikus Rato; Sekhar Candra; Yustika Niken Sharaningtyas
Wijayakusuma Law Review Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v6i1.268

Abstract

Abstract Seren Taun is a series of agricultural activities carried out every year by a traditional community in a traditional area which is usually called a traditional traditional ritual, as a form of respect for the ancestors and the Goddess Sri with all forms of rituals and cultural arts performances of the Kasepuhan indigenous community from very from long ago to modern art displayed by indigenous peoples. The rice was brought, paraded, accompanied by everyone present to be stored in the Leuit Si Jimat communal barn. The local wisdom of the Kasepuhan traditional community of Banten Kidul is a community that still upholds and carries out traditions with the supervision of the Abah as the Traditional Leader. Kasepuhan residents are devout followers of the Islamic religion, but in their daily lives they are characterized by mythical and animist beliefs or they still maintain ancestral beliefs such as burning incense, giving offerings, traditional ceremonies, placing fences on doors, and other ancestral beliefs. The Holistic Study of Legal Anthropology illustrates that traditional rituals based on local wisdom are a manifestation of the behavior or actions of indigenous people in an effort to get closer to God. Because rituals are ceremonies carried out by indigenous people throughout their lifetime, they are carried out by every indigenous community in their traditional territory, because they are ceremonies for the life cycle of an individual's life as a member of society (the universal circle of life). Keywords: Seren Taun Tradition, Local Wisdom of the Kasepuhan Indigenous Community, Holistic Study of Legal Anthropology Abstrak Seren Taun adalah rangkaian kegiatan pertanian yang dilaksanakan setiap tahun pada suatu masyarakat adat di suatu wilayah adat yang biasa disebut dengan ritual tradisi adat, sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan Dewi Sri dengan segala bentuk ritual dan pertunjukkan seni budaya warga masyarakat adat kasepuhan dari kesenian yang sangat lama sampai dengan kesenian modern ditampilkan masyarakat adat. Padi dibawa, diarak, diiringi oleh semua orang yang hadir untuk disimpan di lumbung komunal Leuit Si Jimat. Kearifan lokal masyarakat adat kasepuhan Banten Kidul merupakan masyarakat yang masih memegang teguh dan menjalankan tradisi dengan pengawasan abah sebagai Ketua Adat. Warga kasepuhan merupakan pemeluk agama Islam yang taat, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari diwarnai kepercayaan-kepercayaan bersifat mitos dan animisme atau masih mempertahankan kepercayaan leluhur seperti membakar menyan, memberikan sesajen, upacara-upacara adat, memasang tolakbala di pintu, dan kepercayaan leluhur lainnya. Kajian Holistik Antropologi Hukum menggambarkan bahwa Ritual adat berbasis kearifan lokal merupakan perwujudan tingkah laku atau tindakan masyarakat adat dalam upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan NYA. Karena ritual merupakan upacara yang dilakukan masyarakat adat sepanjang masa kehidupan dilaksanakan oleh setiap masyarakat adat di wilayah adat, karena merupakan upacara rangkaian hidup bagi kehidupan seorang individu sebagai anggota masyarakat (lingkaran hidup yang bersifat universal). Kata Kunci: Tradisi Seren Taun, Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kasepuhan, Kajian Holistik Antropologi Hukum
PENGARUH FILSAFAT TIMUR HINGGA BARAT PADA PERKEMBANGAN FILSAFAT HUKUM Mohammad Haris Taufiqur Rahman; Dian Puspita Sari; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 2 No. 3 (2023): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2023
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v2i3.556

Abstract

Filsafat merupakan salah satu disiplin ilmu yang berbicara tentang hakikat. Dimana dari pada itu berbuah kebaikan dan kebenaran. Seiring perkembangannya filsafat juga masuk pada ranah ilmu hukum. Sehingga pada fokus kajian kali ini akan dibahas bagaimana pengaruh filsafat timur hingga barat pada perkembangan filsafat hukum. Pembahasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian Socio Legal dan menggunakan teknik kepustakaan dalam mengurai fokus permasalahan. Perkembangan filsafat timur merupakan tonggak sejarah dimana filsafat dimasa itu masih dianggap sebagai pedoman hidup belaka. Perkembangan selanjutnya yakni pada masa perkembangan filsafat Islam, pada masa ini filsafat Islam menekankan bahwa filsafat itu adalah pertemuaan antara akal dan hati (kesucian), serta tujuan dari filsafat adalah tidak berbeda dengan agama yang mengajarkan kebaikan-kebaikan. Hingga selanjutnya masuk pada perkembangan filsafat barat, dimasa ini filsafat tidak lagi hanya sebatas sebagai pedoman hidup belaka, melainkan sudah masuk ke ranah-ranah praktis kehidupan, baik itu sosial, ekonomi, hukum, dan yang lainnya. Perkembangan aliran filsafat hukum sendiri tidak lepas dari pada perkembangan filsafat tersebut.
Co-Authors Abdelmajid Idris Mohammed Khalil Achmad Muthar Ahmad Basarah Ahmad Ihsan Amri Ahmad Zairudin Ainul Azizah Ainun Najib Albert H Wounde Alon Maemanah Ana Laela Fatikhatul Choiriyah Andhiyah Ivena Ramadani Anselma Dyah Kartikahadi Arvina Hafidzah As’ad Imam Muhtadi Bayu Dwi Anggono Bunga Kinasih Dewi Indriani Dewi Masithoh Dhelima Putri Laksana Dian Puspita Sari Dyah Ochtorina Susanti Elizatul Mufidah Indana Elvia Elvaretta Emi Zulaikha Emi Zulaikha Emy Handayani Endang Sumiarmi Ermanto Fahamsyah Esa Lupita Sari Fendi Setyawan Fendy Setyawan Firman Anugerah Firman Octhaviana Sulistiyono Honainah Honainah Hudzaifa Rochmatil Husniah Ibnu Alwaton Surya Waliden Isnin Harianti Jendro Hadi Wibowo Jony Heri Putra Sianturi Khusnul Khotimah Koko Roby Yahya Kornelius Benuf Kristianus Jimy Pratama Lenny Nadriana Lina Kushidayati Lista Widyastuti Lutfian Ubaidillah Melisa Dwi Fransiska Moh Rosyid Moh. Ali Moh. Ali Mohammad Haris Taufiqur Rahman Mohammad Irfandianto Muhaimin Muhammad Rifky Darmawan Nelly Elyta Neibaho Nur Nafa Maulida Atlanta Nurin Dyasti Pratiwi Pintami Nanda Purnawan D Negara Rachmad Yusuf Augus Theo Riadi Raden Muhamad Ibnu Mazjah Rica Ayu Puspita Sari Riza Nisriinaa Sayib Fauzi Adiansyah Sekhar Candra Septian Putri Nindiasari Siti Ayu Rahayu St. Laksanto Utomo Sujatmiko, Bagus Syokron Jazil Talitha Rahma Vina Lailia Agustina Wasidipa Maulana Firdaus William Franz Hasiholan Sihite Y. A. Triana Ohoiwutun Y.A Triana Ohoiwutun Yenny Rahmadiyanti Rahayu Yustina Niken Sharaningtyas Zainur Ratna Savitri