Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.795
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia Lentera Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Mimbar Yustitia : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Unes Law Review DIVERSI : Jurnal Hukum LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan JURNAL RECHTENS As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Jurnal Syntax Transformation Majalah Hukum Nasional Indonesian Journal of Law and Society Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Rechtenstudent Journal Wijayakusuma Law Review Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Journal of Private and Economic Law Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)
Dominikus Rato
Dosen Magister Kenotariatan, Universitas Jember, Jawa Timur 68121, Indonesia
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 47 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 47 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia Ana Laela Fatikhatul Choiriyah; Dominikus Rato; Bayu Dwi Anggono
JURNAL RECHTENS Vol. 12 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v12i2.2417

Abstract

Permasalahan yang diteliti dalam penulisan ini adalah Apa hakikat wakaf terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan apa yang menjadi urgensi pembaharuan pengelolaan wakaf di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah perlunya pengawasan tingkat kabupaten mengenai pengelolaan wakaf sehingga dan penunjukan nadzhir yang kompeten sebagai pengelola wakaf, hal ini bertujuan agar tidak terjadinya wakaf yang terbengkalai serta adanya gugatan ahli waris setelah wakif dan nadzhir meninggal dunia, pelaksanaan pengelolaan wakaf ini dapat melihat dari sistem pengelolaan yang telah terlebih dahulu dilaksanakan di Negara mesir. Maka sebagai langkah memajukan dunia perwakafan di Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Agama harus kembali menjalankan fungsi dan tugasnya, guna memfasilitasi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat maka saat ini pengelolaan wakaf di Indonesia perlu Pendayagunaan wakaf secara produktif mengharuskan pengelolaan secara sistem nasional dengan melibatkan sistem  manajemen.  Kata kunci: Wakaf, Nadzhir, Ahli Waris The problem examined in this paper is what is the essence of waqf in relation to Law Number 41 of 2004 concerning Waqf, and what is the urgency of renewing waqf management in Indonesia. This research uses a normative juridical research type, and uses a statutory approach as well as a conceptual and comparative approach. The results of this research are the need for district level supervision regarding waqf management so that and the appointment of competent nadzhir as waqf managers, this aims to prevent abandoned waqf and the existence of lawsuits from heirs after the wakif and nadzhir die, the implementation of waqf management can be seen from the system management that had previously been implemented in Egypt. So as a step to advance the world of waqf in Indonesia, the Government through the Ministry of Religion must return to carrying out its functions and duties, in order to facilitate the management and empowerment of waqf in accordance with the demands of community development. Currently, waqf management in Indonesia needs to be used. Productive use of waqf requires management in a national system involving management system.  Keywords: Waqf, Nadzhir, Heirs REFERENCES Buku : Anshori, Abdul Ghofur, 2011 Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia, cet. Ke-1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Achmadi, Asmoro, 2007, Filsafat Umum, cet. Ke-7 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Djunaidi, Achmad,dkk, 2013, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan wakaf, Jakarta: Kementrian Agama RI. Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2014, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: Sinar Grafika. Harry Hikmat,2004,  Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Bandung: Humaniora Utama Press. Juni, Efran Helmi,2012, Filsafat Hukum, cet. Ke-1, Bandung: Pustaka Setia. Sumantri, Jujun S. Suria, 1993, Filsafat Ilmu, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Supriyadi, A. Adang, 2019, Airmanship, Jakarta: PT. Gramedia Puataka Utama. Jurnal : Ainur Rahman Hidayat & Fatati Nuryana “Ontologi Relasi Wakaf Profesi dan Relevansinya terhadap Implementasi Pola Konsumtif Kreatif dalam Sekuritas Pasar Modal”, M edia Syariah, Vol. XVI No. 1 Juni 2014. Arifin, problematika perwakafan di indonesia (Telaah Historis Sosiologis). Jurnal Zakat Dan Wakaf, 1(2) 2014. Choirunnisak, Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia, Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah Volume 7 Nomor 1 Edisi Agustus 2021. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, Proses Lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf , Jakarta: Kementerian Agama. Herawati, M., & Mukhsin, M., Pelaksanaan Sertifikasi Tanah Wakaf Dengan Pendekatan Fishbone Diagram Analysis (Studi Di Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf, 7(1)2020,. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v7i1.7052 Islamiyati dkk, Pembaharuan Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf Di Wilayah Pesisir Utara Jawa Tengah, Jurnal Suara Hukum Volume 5 Nomor Nomor 1 Maret 2023  . Kamariah dkk, Problema Wakaf Di Indonesia, Volume 1 Nomor 1 Maret 2021, Ats-Tsarwah Khusaeri, 2015, Wakaf Produktif. Al-A’raf : Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat, 12(1). Qi Mangku Bahjatulloh, Pengembangan Wakaf Tunai Berbasis Umrah Di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta, INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 9, No. 1, Juni 2015. Shelly Justia Jatnyana, Pengelolaan Wakaf Di Kota Jember, Artikel Ilmiah Mahasiswa 2015. Siti Kalimah, Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan di Indonesia, SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam Volume 1, Nomor 4, Desember 2020. Susilawati, N., Guspita, I., & Novriadi, D, Peran Nazhir Dalam Perlindungan Harta Wakaf. ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal, 1(1)2021, https://doi.org/10.31958/zawa.v1i1.359 Sutikno, 2008, Tinjauan Filosofis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” Jurnal Dinamika Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 8 No. 2 Mei 2008. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Internet. Modul Aplikasi Sistem Informasi Wakaf, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktoral Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama R.I Tahun 2015 diakses di https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/slims/repository/31184448cb485e2737dc8529567a119d.pdf https://news.unair.ac.id/2022/01/25/tantangan-pemberdayaan-wakaf-tanah-di-indonesia/?lang=id#:~:text=Masalah%20utama%20nadzir%20adalah%20nadzir,utama%20dalam%20pemberdayaan%20wakaf%20tanah. Diakses pada tanggal 26 September 2023 https://kalsel.kemenag.go.id/opini/719/Problematika-Tanah-Wakaf-%C2%A0Tak https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/syarat-dan-ketentuan-nazhir/, diakses pada tanggal 13 November 2023 pukul 18:42
Konsep Aliran Filsafat Hukum Utilitarianisme Dan Relevansinya Terhadap Konstruksi Pengaturan Pengawasan Pemilu Ahmad Zairudin; Dominikus Rato; Bayu Dwi Anggono
JURNAL RECHTENS Vol. 12 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/rechtens.v12i2.2489

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang aliran filsafat hukum utilitarianisme dan relevansi terhadap konstruksi pengaturan pengawasan pemilu. Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji isu hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Utilitarianisme merupakan suatu konsep aliran filsafat hukum yang menekankan eksistensi hukum harus memiliki nilai manfaat dan membawa kebahagiaan pada masyarakat. Kedua, relevansi konstruksi pengawasan pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dengan aliran filsafat hukum utilitarianisme terletak pada semangat dalam mewujudkan nilai-nilai kemanfaatan kepada msyarakat. Karena pengawasan pemilu memiliki tujuan untuk memastikan Pemilu sebagai bagian dari demokrasi berjalan sesuai dengan nilai-nilai kosntitusional yaitu, bersifta langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas. Pemilu yang seperti ini akan memiliki implikasi terhadap implementasi tata kehidupan dalam berbangsa dan bernegara.  Kata Kunci: Filsafat Hukum, Utilitarianisme, Pengaturan dan Pengawasan Pemilu This article examines the legal philosophy of utilitarianism and its relevance to the construction of election supervision arrangements. The research method used to study this legal issue is normative legal research using a statute approach and a conceptual approach. The results of this research show that Utilitarianism is a concept of legal philosophy which emphasizes that the existence of law must have beneficial value and bring happiness to society. Second, the relevance of the construction of election supervision in Law no. 7 of 2017 concerning Elections with the legal philosophy of utilitarianism lies in the spirit of realizing beneficial values ​​for society. Because election supervision has the aim of ensuring that elections as part of democracy run in accordance with constitutional values, namely, being direct, public, free, secret, honest, fair and of good quality. Elections like this will have implications for the implementation of life in the nation and state.  Keywords: Legal Philosophy, Utilitarianism, Election Regulation and Supervision REFERENCES Achmad Ali, 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Inter-pretasi Undang-Undang (Legis-prudence). Jakarta: Kencana, Ahsanul Minan, 2019. Refleksi Sistem Dan Praktek Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia, Badan Pengawas Pemilu; Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2006. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, A Mangunhardjana, 1999. Isme-Isme Dalam Etika Dari A Sampai Z, Yogyakarta: Kanisius, Bachsan Mustofa, 2003. Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hamzah Halim, 2013. Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian Teoretis dan Praktis Disertai Manual) Konsepsi Teoretis Menuju Artikulasi Empiris, Jakarta: Prenada Media Group; Kamarusdiana, 2018. Filsafat Hukum, Jakarta; UIN Jakarta Press, Moh. Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, 1983. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Muhammad Rakhmat, 2015. Pengantar Filsafat Hukum, Bandung; STIE Pasundan Press, Muchsin, 2006. Ikhtisar Ilmu Hukum, Jakarta: Badan Penerbit Iblam, Serlika Aprita & Rio Adhitya, 2020. Filsafat Hukum, Depok; PT Raja Grafindo, Soedjono Dirjosisworo, 1983. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Bakir Bakir, 2017. “Peran Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia,” AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman 4, no. 1: 58–68. Dwi Edi Wibowo, 2019. Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindu-ngan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, SYARIAH: Jurnal Hukum dan Pemikiran Volume 19, Nomor 1, Juni; Muhammad Khambali, 2014. “Fungsi Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia,” Supremasi Hukum 3, no. 1: 9. Mushafi, 2022.  The Validity of Bawaslu’s Legal Decisions Handling Election Violation, UNTAG Law Review (ULREV) Volume 6, Issue 2, November, PP 35 – 41 Indra Rahmatullah, 2021. Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia, ‘Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 5, No. 4; Zainal B. Septiansyah & Muhammad Ghalib, 2018. Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia, Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol. 34, No. 1, Juni; (27-34). Darji Darmodiharjo, 1995. Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Gramedia Pustaka Utama; Valencia Adelina Br Ginting, Khairunnisa & Syarifah Lisa Andriati, (2022). Implementasi Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia, JURNAL CREPIDO, Volume 04, Nomor 01, Juli; Radian Syam, 2021. Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Normatif, Jurnal Etika dan Pemilu, Vol.7.No.1, Syafriadi & Selvi Harvia Santri, Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu, Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 13(1), 42-47; Ratnia Solihah, Arry Bainus & Iding Rosyidin, 2018. Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis, Jurnal Wacana Politik; Vol. 3, No. 1, Maret: 14 – 28; Tata Wijjayanta, 2014. Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 14.No.2, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilu, No.4 Pasal 3 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD;
Court System Transformation; Maximizing Electronic Courts through the Implementation of Swift, Simple, and Cost Effective Principles Sujatmiko, Bagus; Rato, Dominikus; Anggono, Bayu Dwi
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sjp.v3i2.22214

Abstract

Nowadays the world has often labeled as the 4.0 era, humans can reach almost everything at the snap of a finger. The development of information technology has penetrated all lines of life, including the law enforcement. The judiciary system as the main forum for the law enforcement process is also have to adapt, if not to do so, the judiciary system may be deemed as a failed system. The enactment of Supreme Court Regulation Number 1 of 2009 became the sign of electronic litigation era in Indonesia. However, long before that the Supreme Court has already improved the judiciary system electronically, because “judiciary system” not only means the litigation process but other process includes the case administration. Writer in this paper will discuss on what are the improvements that Supreme Court have made on judiciary system and further to analyze normatively on whether such improvement may support the fulfillment of judiciary principle especially the principle of fast, simple and low-cost proceeding, or otherwise whether such improvement only bring other problems into the existing system.
Pemilihan Kepala Desa Antar Wakt Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Pasca Pembatalan SK Bupati oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Khusnul Khotimah; Jendro Hadi Wibowo; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.1938

Abstract

Pemilihan kepala desa tidak jarang menimbulkan perselisihan, hingga berujung pada pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN. Sebagaimana kasus dalam perkara nomor 50/G/2020/PTUN.Sby juncto. Perkara Nomor 228/B/2020/PT.TUN.SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN. Selanjutnya  Bupati terkait menerbitkan SK baru tentang pengangkatan PJ kepala desa kemudian dilakukan PAW. Pengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN sama sekali belum diatur dalam perundang-undangan desa, sehingga Peneliti merumuskan isu atau masalah, pertama : Apakah PAW yang dilakukan oleh Desa pasca pembatalan oleh putusan PTUN, sah dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku ? dan kedua,  bagaimana seharusnya pengaturan ke depan mengenai langkah yang dilakukan jika kepala desa diberhentikan atas dasar putusan PTUN ?. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa : Pertama, Pengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN tidak satupun disebutkan dalam perundang-undangan desa. Sehingga tindakan BPD dalam melaksanakan PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN, tidak benar dan tidak sesuai dengan perundang-undangan. Kedua, pemerintah sudah seharusnya merivisi dan merumuskan pengaturan PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan dalam perundang-undangan desa baik dari Undang-Undang hingga pada peraturan paling rendah mengenai pelaksanaan pilkades yakni Peraturan Bupati.
Threats to Indonesia’s Economic Sovereignty in the Appointment of Foreign Executives in State-Owned Enterprises Elizatul Mufidah Indana; Ibnu Alwaton Surya Waliden; Abdelmajid Idris Mohammed Khalil; Dominikus Rato; Y. A. Triana Ohoiwutun
Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL) Vol. 7 No. 2 (2025):
Publisher : Jember: Sharia Faculty State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/ijlil.v7i2.469

Abstract

This study examines the constitutional implications of the government policy that allows foreign nationals to occupy executive positions in State-Owned Enterprises (SOEs) concerning the principle of national economic sovereignty, as stipulated in Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The background of this research lies in the growing practice of economic globalization, which demands efficiency and professionalism in SOE management but potentially shifts the meaning of state control over vital sectors of production. This study employs a normative juridical method with conceptual and comparative approaches to national regulations and international practices. The findings indicate that the involvement of foreign nationals in SOE management can be acceptable insofar as it is limited by constitutional principles, the nationality principle, and strict public oversight. The novelty of this research lies in proposing a constitutional policy model that integrates corporate efficiency with state economic sovereignty. This model has practical implications for the international community: positively, it provides a clear legal framework for global investors and professionals, thereby enhancing the predictability of the investment climate and offering an adaptive model for other developing countries to align world-class corporate governance with national sovereignty; however, potentially negatively, strict limitations might be perceived by the global business community as a barrier or discrimination against the transfer of expertise and international capital flows. This integrative approach remains rarely discussed in the field of constitutional economic law in Indonesia.
PERAN NOTARIS DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA ATAS PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG Septian Putri Nindiasari; Dominikus Rato; Moh. Ali
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v6i2.3655

Abstract

One of the legal consequence of a marriage is a consolidation of husband and wife assets with the understanding that both parties before signing the marriage contract can decide otherwise, through the pre-nuptial contract. The Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XII/2015, made possible the making of a similar arrangement after the marriage contract has been signed. The focus of this article is to explore, using a juridical normative approach, what legal protection exist for third parties. The main finding is that legal protection is provided by requiring the contract be made by and before a notary public, registered at the Civil Registrar Office and all that is performed only after the Notary Public made an inventory of both spouse’s assets.
Tanggung Jawab Negara terhadap Pencemaran Lingkungan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Lutfian Ubaidillah; Firman Octhaviana Sulistiyono; Fendi Setyawan; Dominikus Rato
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 8 No. 1 (2026): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v8i1.10460

Abstract

Environmental pollution caused by inadequate waste management has serious impacts on public quality of life and constitutes a violation of human rights. This research aims to analyze the responsibilities of the state in addressing environmental pollution and examine its relation to the fulfillment of the right to a clean and healthy environment as guaranteed by Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and international human rights instruments. This study employs a normative juridical method using statute and conceptual approaches. The findings reveal that the state, through central and regional governments, has a constitutional obligation to implement systematic, integrated, and sustainable waste management in order to protect citizens’ rights to a proper environment. Failure to fulfill this responsibility results in environmental degradation, increased public health risks, and human rights violations. Law enforcement, institutional strengthening, public participation, and good environmental governance are necessary to ensure a clean, healthy, and sustainable environment as a form of respect for human dignity.
Co-Authors Abdelmajid Idris Mohammed Khalil Achmad Muthar Ahmad Basarah Ahmad Ihsan Amri Ahmad Zairudin Ainul Azizah Ainun Najib Albert H Wounde Alon Maemanah Ana Laela Fatikhatul Choiriyah Andhiyah Ivena Ramadani Anselma Dyah Kartikahadi Arvina Hafidzah As’ad Imam Muhtadi Bayu Dwi Anggono Bunga Kinasih Dewi Indriani Dewi Masithoh Dhelima Putri Laksana Dian Puspita Sari Dyah Ochtorina Susanti Elizatul Mufidah Indana Elvia Elvaretta Emi Zulaikha Emi Zulaikha Emy Handayani Endang Sumiarmi Ermanto Fahamsyah Esa Lupita Sari Fendi Setyawan Fendy Setyawan Firman Anugerah Firman Octhaviana Sulistiyono Honainah Honainah Hudzaifa Rochmatil Husniah Ibnu Alwaton Surya Waliden Isnin Harianti Jendro Hadi Wibowo Jony Heri Putra Sianturi Khusnul Khotimah Koko Roby Yahya Kornelius Benuf Kristianus Jimy Pratama Lenny Nadriana Lina Kushidayati Lista Widyastuti Lutfian Ubaidillah Melisa Dwi Fransiska Moh Rosyid Moh. Ali Moh. Ali Mohammad Haris Taufiqur Rahman Mohammad Irfandianto Muhaimin Muhammad Rifky Darmawan Nelly Elyta Neibaho Nur Nafa Maulida Atlanta Nurin Dyasti Pratiwi Pintami Nanda Purnawan D Negara Rachmad Yusuf Augus Theo Riadi Raden Muhamad Ibnu Mazjah Rica Ayu Puspita Sari Riza Nisriinaa Sayib Fauzi Adiansyah Sekhar Candra Septian Putri Nindiasari Siti Ayu Rahayu St. Laksanto Utomo Sujatmiko, Bagus Syokron Jazil Talitha Rahma Vina Lailia Agustina Wasidipa Maulana Firdaus William Franz Hasiholan Sihite Y. A. Triana Ohoiwutun Y.A Triana Ohoiwutun Yenny Rahmadiyanti Rahayu Yustina Niken Sharaningtyas Zainur Ratna Savitri