Claim Missing Document
Check
Articles

Pemilihan Kepala Desa Antar Wakt Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Pasca Pembatalan SK Bupati oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Khusnul Khotimah; Jendro Hadi Wibowo; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.1938

Abstract

Pemilihan kepala desa tidak jarang menimbulkan perselisihan, hingga berujung pada pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN. Sebagaimana kasus dalam perkara nomor 50/G/2020/PTUN.Sby juncto. Perkara Nomor 228/B/2020/PT.TUN.SBY juncto. Perkara Nomor 106 PK/TUN/2021, dimana dalam perkara tersebut gugatan Penggugat dikabulkan kemudian SK Bupati terkait dibatalkan oleh PTUN. Selanjutnya  Bupati terkait menerbitkan SK baru tentang pengangkatan PJ kepala desa kemudian dilakukan PAW. Pengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN sama sekali belum diatur dalam perundang-undangan desa, sehingga Peneliti merumuskan isu atau masalah, pertama : Apakah PAW yang dilakukan oleh Desa pasca pembatalan oleh putusan PTUN, sah dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku ? dan kedua,  bagaimana seharusnya pengaturan ke depan mengenai langkah yang dilakukan jika kepala desa diberhentikan atas dasar putusan PTUN ?. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa : Pertama, Pengaturan mengenai PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN tidak satupun disebutkan dalam perundang-undangan desa. Sehingga tindakan BPD dalam melaksanakan PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan PTUN, tidak benar dan tidak sesuai dengan perundang-undangan. Kedua, pemerintah sudah seharusnya merivisi dan merumuskan pengaturan PAW pasca pembatalan SK Bupati oleh putusan dalam perundang-undangan desa baik dari Undang-Undang hingga pada peraturan paling rendah mengenai pelaksanaan pilkades yakni Peraturan Bupati.
Threats to Indonesia’s Economic Sovereignty in the Appointment of Foreign Executives in State-Owned Enterprises Elizatul Mufidah Indana; Ibnu Alwaton Surya Waliden; Abdelmajid Idris Mohammed Khalil; Dominikus Rato; Y. A. Triana Ohoiwutun
Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL) Vol. 7 No. 2 (2025):
Publisher : Jember: Sharia Faculty State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/ijlil.v7i2.469

Abstract

This study examines the constitutional implications of the government policy that allows foreign nationals to occupy executive positions in State-Owned Enterprises (SOEs) concerning the principle of national economic sovereignty, as stipulated in Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The background of this research lies in the growing practice of economic globalization, which demands efficiency and professionalism in SOE management but potentially shifts the meaning of state control over vital sectors of production. This study employs a normative juridical method with conceptual and comparative approaches to national regulations and international practices. The findings indicate that the involvement of foreign nationals in SOE management can be acceptable insofar as it is limited by constitutional principles, the nationality principle, and strict public oversight. The novelty of this research lies in proposing a constitutional policy model that integrates corporate efficiency with state economic sovereignty. This model has practical implications for the international community: positively, it provides a clear legal framework for global investors and professionals, thereby enhancing the predictability of the investment climate and offering an adaptive model for other developing countries to align world-class corporate governance with national sovereignty; however, potentially negatively, strict limitations might be perceived by the global business community as a barrier or discrimination against the transfer of expertise and international capital flows. This integrative approach remains rarely discussed in the field of constitutional economic law in Indonesia.
PERAN NOTARIS DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA ATAS PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG Septian Putri Nindiasari; Dominikus Rato; Moh. Ali
MIMBAR YUSTITIA : Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Islam Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52166/mimbar.v6i2.3655

Abstract

One of the legal consequence of a marriage is a consolidation of husband and wife assets with the understanding that both parties before signing the marriage contract can decide otherwise, through the pre-nuptial contract. The Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XII/2015, made possible the making of a similar arrangement after the marriage contract has been signed. The focus of this article is to explore, using a juridical normative approach, what legal protection exist for third parties. The main finding is that legal protection is provided by requiring the contract be made by and before a notary public, registered at the Civil Registrar Office and all that is performed only after the Notary Public made an inventory of both spouse’s assets.
CONTROVERSY OF EQUAL RIGHTS TO THE APPLICATION OF THE DEATH PENALTY TO EXTRA ORDINARY CRIME PERSPECTIVE PANCASILA WITH JUSTICE Billy Pahlevy Islamy; Nurdin Nurdin; Dominikus Rato; I Gede Widhiarna Suarda; Bayu Dwi Anggono
SOSIOEDUKASI Vol 14 No 4 (2025): SOSIOEDUKASI : JURNAL ILMIAH ILMU PENDIDIKAN DAN SOSIAL
Publisher : Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/sosioedukasi.v14i4.6990

Abstract

This study explores the controversy surrounding the application of the death penalty to perpetrators of extraordinary crimes from the perspective of Pancasila, which upholds the principles of civilized justice. Although the death penalty is officially regulated in the Criminal Code and sectoral laws related to narcotics, terrorism, and corruption, its practice shows inconsistencies. The state strongly enforces the death penalty for drug and terrorism offenders but is more lenient toward corruption offenders, even though the law allows the death penalty under certain circumstances. This disparity raises concerns about potential abuse of power, violates the principle of equality before the law, and undermines public trust in the legal system. The research employs a qualitative method with a normative legal approach, analyzing laws and regulations, doctrines, court decisions, and relevant academic literature. The analysis is conducted descriptively and analytically, with Pancasila used as an evaluative framework. The findings emphasize the need for consistent application of the death penalty for all extraordinary crimes to ensure that the law upholds substantive justice. Using Pancasila as a benchmark, the state is expected to enforce the law in an equitable, accountable, and fair manner, so that the death penalty serves as an instrument of justice rather than a tool of power.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemberdayaan Informasi dari Ancaman Buzzer: Konsepsi Pembatasan Akun Media Sosial Nabila Izzah; Muhammad Azhar Mahdi; Deky Julkarnain; Dominikus Rato; Ohoiwutun
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.1908

Abstract

Perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam komunikasi, tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun juga dampak negatif seperti cyberbullying. Fenomena buzzer yang kini marak di masyarakat pada awalnya ditujukan untuk promosi, namun semakin beralih fungsi sebagai media penggiringan opini publik, alat politik, bahkan cyberbullying. Fenomena ini memiliki legalitas hukum melalui Undang-Undang ITE (UU ITE), namun mayoritas akun media sosial yang bersifat anonim menyulitkan penegak hukum dalam menentukan subjek hukum yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan konsepsi pembatasan akun media sosial untuk menciptakan kesejahteraan manusia dengan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual.
Prinsip Keadilan terhadap Pemenuhan Restitusi pada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nur Firosyiah; Madelleina Anindita Eriesta Elen; Y. A. Triana Ohoiwutun; Dominikus Rato
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.1916

Abstract

Pada zaman yang sangat canggih ini sangat disayangkan apabila anak-anak yang pada dasarnya dapat bermain dengan tenang dan aman, akan tetapi sering kali mereka menjadi korban kekerasan seksual. Sehingga, penting untuk mengakui dan melindungi hak-hak mereka. Adapun penelitian ini mencoba memahami bagaimana kebijakan pemenuhan restitusi dalam praktik penegakan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual serta bagaimana implementasinya di masa mendatang. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual serta studi kasus. Meskipun saat ini tidak ada peraturan eksplisit dalam undang-undang perlindungan anak tentang tindakan pengganti jika pelaku tidak mampu atau bahkan tidak mau memberikan restitusi, ketidakjelasan ini dapat menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Oleh sebab itu, pentingnya peran apparat penegak hukum untuk terus mengedukasi dan meningkatkan kesadaran tentang hak restitusi bagi korban tindak pidana, sebab masih banyak korban dan keluarganya yang belum tahu soal hak ini. Dengan demikian, kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di masa yang akan datang dapat ditangani secara lebih efektif, dan korban dapat menerima keadilan yang layak mereka dapatkan.
Problematika Penegakan Hukum Terhadap Praktik Black Campaign Dalam Pemilihan Umum Muhammad Syauqun Adhim; Muhammad Abi Aufa; Y.A. Triana Ohoiwutun; Dominikus Rato
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.1967

Abstract

Dalam konteks pemilihan umum (pemilu), praktik black campaign atau kampanye hitam menjadi salah satu isu yang signifikan dalam merusak integritas proses demokrasi. Permasalahan yang diangkat dalam artikel jurnal ini adalah dampak negatif dari kampanye hitam terhadap keadilan pemilu dan bagaimana hukum dapat mengatur dan menanggulangi praktik tersebut. Praktik black campaign dalam pemilu semakin marak terjadi dan menjadi salah satu tantangan utama dalam proses demokrasi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, penegakan hukum terhadap praktik black campaign masih lemah. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa black campaign tidak hanya merugikan calon yang diserang, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu secara keseluruhan. Tujuan dari artikel jurnal ini adalah untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku dalam menangani praktik black campaign serta mengevaluasi efektivitas regulasi tersebut dalam menjaga integritas pemilu. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur kampanye, masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan black campaign. Oleh karena itu, disarankan agar dilakukan revisi terhadap undang-undang pemilu untuk memperkuat sanksi terhadap pelaku kampanye hitam serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari praktik tersebut. Upaya kolaboratif antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan pemilu yang lebih adil dan transparan
REFORMULASI KONSEP PLEA BARGAINING SEBAGAI PEMBARUAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA BERBASIS KEADILAN BERMARTABAT syifa alam; Dominikus Rato; Bayu Dwi Anggono
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 1 (2024): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i1.2529

Abstract

Abstract Background: Some of the problems in the criminal process in court include the accumulation of settlement of criminal cases and the bureaucracy of a long trial The Plea Bargaining concept that has been implemented in the United States can be adopted in Indonesia while considering the values of Pancasila based on integrative theory (integratif theory) and the theory of dignified justice (keadilan bermartabat theory). Research Metodes: The research method used is normative juridical. This research uses a conceptual approach, a statutory approach, a comparative approach and a historical approach. Findings: The results of this research involve the reformulation and explanation of the ontological, epistemological, and axiological aspects of the concept of plea bargaining. There are provisions in the Draft Criminal Procedure Law that do not yet reflect the concept of plea bargaining. Reformulation of the concept of plea bargaining is based on the theory of dignified justice (keadilan bermartabat theory), so that the creation of the purpose of the law of dignified justice that is rooted in the values and the national spirit or the soul of the nation (volksgeist). Conclusion: By adopting the concept of plea bargaining that has been formulated based on dignified justice, it can solve the problem of stacking criminal case settlement in courts and trial bureaucracy and as a form of Criminal Procedure Law Reform in Indonesia. Keywords: reformulation; Plea Bargaining concept, theory of dignified justice; Pancasila. Abstrak Latar Belakang: Sebagian permasalahan dalam persidangan pidana di pengadilan antara lain penumpukan penyelesaian perkara pidana dan birokrasi persidangan yang cukup lama. Konsep Plea Bargaining yang telah diterapkan di negara Amerika dapat di adopsi di negara Indonesia dengan tetap mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila berdasarkan teori integratif dan teori keadilan bermartabat. Metode Penelitian: Metode penelitin yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan historis (historical approach). Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini adalah mereformulasi dan menjelaskan aspek ontologi, epistimologi dan aksiologi konsep plea bargaining. terdapat pasal di Rancangan Hukum Acara Pidana yang belum mencerminkan konsep plea bargaining, reformulasi Konsep plea bargaining yang berbasis teori keadilan bermartabat dapat diejawantahkan dalam Rancangan Hukum Acara Pidana. Reformulasi konsep plea bargaining ini berdasarkan teori keadilan bermartabat, sehingga terciptanya tujuan hukum yaitu keadilan bermartabat yang berakar pada nilai-nilai dan semangat nasional atau jiwa bangsa (volksgeist). Kesimpulan: Dengan mengadopsi konsep plea bargaining yang telah direformulasi berbasis keadilan bermartabat dapat menyelesaikan permasalahan penumpukan penyelesaian perkara pidana di Pengadilan dan birokrasi persidangan serta sebagai bentuk pembaruan hukum acara pidana di Indonesia. Kata kunci: Reformulasi; konsep plea bargaining; teori keadilan bermartabat; Pancasila.
Status Nasab dan Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Perspektif Hukum Islam Honainah Honainah; Dominikus Rato; Dyah Ochtorina Susanti
Rechtenstudent Vol. 4 No. 1 (2023): Rechtenstudent April 2023
Publisher : Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/rch.v4i1.225

Abstract

This study discusses the intricacies of renting a uterus, starting from the law on renting a uterus, the status of children from renting a uterus to inheritance to children from renting a uterus. This research includes the type of normative legal research (legal research) or also known as doctrinal research. The approach used in this study is a statutory approach and a conceptual approach. Analysis of legal material sources is carried out descriptively by not testing theory, but analyzing legal concepts that include legal understanding, legal norms and the legal system. The results of the study concluded that the lineage status of children born by renting a womb is that there are differences of opinion among scholars, some define the mother who owns the ovum as the real mother (nasab) and the mother who owns the uterus as a suckling mother, some other Ulama define the mother who owns the uterus as the lineage mother and the surrogate mother. owner of the uterus as a nursing mother. The inheritance of IVF children through uterine rent in Islamic law still has differences, including some Islamic law experts who say that IVF children through uterine rent are invalid because basically IVF is unlawful and as a result the child's lineage is only related to the mother who gave birth to him, after his ancestry is known, then by law inheritance follows the mother who gave birth, then between children born through IVF through renting a uterus and the mother who gave birth can inherit each other, on the basis that the woman who is pregnant and gives birth.
Implementation of the Legal Justice Concept in Indonesia: Study of John Locke's Perspective Abdul Haris Alifianto; Belva Vidaloka Chrisari; Dominikus Rato; Fendi Setyawan
Rechtenstudent Vol. 5 No. 1 (2024): Rechtenstudent April 2024
Publisher : Sharia Faculty, Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/rch.v5i1.321

Abstract

Law serves as the fundamental cornerstone of society, crucial for maintaining order and addressing societal challenges. Within a rule of law framework, the availability of legal sources facilitates the exploration and understanding of legal principles. However, the concept of justice, inherent to human existence, remains elusive and multifaceted, defying simple translation. This study aims to delve into the essence of justice from a legal philosophical perspective. Employing a normative juridical approach, data collection includes diverse scholarly materials and legal documents. The findings underscore the significance of justice as a pivotal concept in human affairs, transcending disciplinary boundaries. Moreover, within legal philosophy, justice emerges as a guiding principle embedded in the fabric of law, grounded in righteousness, fairness, and accountability.
Co-Authors Abdelmajid Idris Mohammed Khalil Abdul Haris Alifianto Achmad Muthar Ahmad Basarah Ahmad Ihsan Amri Ahmad Zairudin Ainul Azizah Ainun Najib Albert H Wounde Alon Maemanah Ana Laela Fatikhatul Choiriyah Andhiyah Ivena Ramadani Anselma Dyah Kartikahadi Arvina Hafidzah As’ad Imam Muhtadi Bayu Abdillah Bayu Dwi Anggono Bayu Dwi Anggono Belva Vidaloka Chrisari Billy Pahlevy Islamy Bunga Kinasih Deky Julkarnain Dewi Indriani Dewi Masithoh Dhelima Putri Laksana Dian Puspita Sari Dyah Ochtorina Susanti Elizatul Mufidah Indana Elvia Elvaretta Emi Zulaikha Emi Zulaikha Emy Handayani Endang Sumiarmi Ermanto Fahamsyah Esa Lupita Sari Fendi Setyawan Fendi Setyawan Fendy Setiawan Fendy Setyawan Firman Anugerah Firman Octhaviana Sulistiyono Hadi Nur Ikhwan Honainah Honainah Hudzaifa Rochmatil Husniah I Gede Widhiana Suarda Ibnu Alwaton Surya Waliden Isnin Harianti Jendro Hadi Wibowo Jony Heri Putra Sianturi Khusnul Khotimah Koko Roby Yahya Kornelius Benuf Krisna Mukti Pradana Kristianus Jimy Pratama Lenny Nadriana Lina Kushidayati Lista Widyastuti Lutfian Ubaidillah Madelleina Anindita Eriesta Elen Melisa Dwi Fransiska Moh Rosyid Moh. Ali Moh. Ali Mohammad Haris Taufiqur Rahman Mohammad Irfandianto Muhaimin Muhammad Abi Aufa Muhammad Azhar Mahdi Muhammad Rifky Darmawan Muhammad Syauqun Adhim Nabila Izzah Nelly Elyta Neibaho Nur Firosyiah Nur Nafa Maulida Atlanta Nurdin Nurdin Nurin Dyasti Pratiwi Ohoiwutun Pintami Nanda Purnawan D Negara Rachmad Yusuf Augus Theo Riadi Raden Muhamad Ibnu Mazjah Rica Ayu Puspita Sari Riza Nisriinaa Sayib Fauzi Adiansyah Sekhar Candra Septian Putri Nindiasari Siti Ayu Rahayu St. Laksanto Utomo Sujatmiko, Bagus syifa alam Syokron Jazil Talitha Rahma Totok Yanuarto Vina Lailia Agustina Wasidipa Maulana Firdaus William Franz Hasiholan Sihite Y. A Triana Ohowaitun Y. A. Triana Ohoiwutun, Y. A. Triana Yenny Rahmadiyanti Rahayu Yustina Niken Sharaningtyas Zainur Ratna Savitri