Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.049
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum International Multidiciplinary Conference on Social Sciences (IMCoSS) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM TANJUNGPURA LAW JOURNAL Widya Yuridika WAJAH HUKUM Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Hukum Sasana jurnal hukum das sollen JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PAMPAS: Journal of Criminal Law Amsir Law Journal PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Kewarganegaraan Keadilan RIO LAW JURNAL Jurnal Hukum Malahayati AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Jurnal Gagasan Hukum De Juncto Delicti: Journal of Law Jurnal Litigasi Amsir QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Jurnal Pengabdian UMKM Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Journal of Accounting Law Communication and Technology Keadilan SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi PESHUM Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Indah Satria
Universitas Bandar Lampung
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 74 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 74 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
Perlindungan Hukum Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul yang Dilakukan oleh Orang yang Memiliki Hubungan Keluarga (Studi Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2023/PN Bbu) Abdul Majib; Baharudin Baharudin; Indah Satria
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 1 No. 2 (2024): Juli 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2172

Abstract

Tindak pidana pencabulan terhadap anak-anak kini tidak hanya dilakukan oleh orang asing yang tidak dikenal oleh korban, namun seringkali para pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban yakni oleh keluarganya sendiri. Tindak pidana pencabulan sedarah atau dalam bahasa Inggris disebut incest adalah tindakan pencabulan yang dilakukan antara anggota keluarga yang masih mempunyai hubungan darah dan ikatan kekeluargaan yang dekat seperti hubungan antara anak dengan ayah kandung atau tiri, maupun anak dengan ibu kandung atau tiri, dan antara sesama saudara kandung atau saudara tiri. Tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh anggota keluarga yang lainnya seperti paman, bibi, kakek, nenek, keponakan, sepupu dan lainnya berdasarkan ikatan keluarga sedarah. Kekerasan seksual menjadi salah satu hal yang sering terjadi dan keadaan tersebut menjadi semakin parah dengan munculnya sebuah ideologi menjaga nama baik keluarga. Permasalahan penelitian ini yakni, faktor faktor penyebab menyebabkan terdakwa melakukan Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2023/PN Bbu) dan Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku Tindak Pidana Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor: 44/Pid.Sus/2023/PN Bbu). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaiu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelah sumber hukum, asas- asas hukum dan pendapat sarjana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan observation dan wawancara interview yang berhubungan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian Faktor-faktor penyebab kekerasan seksual anak dalam hubungan keluarga terdiri dari faktor internal dan eksternal. Ketidakmatangan emosional dan kurangnya kontrol impuls adalah faktor internal yang memicu perilaku cabul sebagai pelecehan seksual. Kedua faktor ini membuat pelaku sulit mengendalikan dorongan impulsif, merugikan anak atau keluarga. Faktor eksternal, seperti stres ekonomi dan ketidakstabilan sosial, menciptakan kondisi yang memicu perilaku kekerasan, termasuk perbuatan cabul terhadap anak. Pengaruh media yang melegitimasi kekerasan seksual juga berdampak, memengaruhi pandangan individu terhadap hubungan keluarga dan merangsang perilaku cabul. Peran agama dapat membentengi individu dari perilaku kekerasan melalui pemahaman etika dan moral. Pendidikan, rehabilitasi, dan pengawasan media penting dalam pencegahan dan penanganan kasus perbuatan cabul di keluarga. Dan dalam memutuskan putusan pidana, hakim mempertimbangkan dakwaan berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya yakni setiap orang, Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; dan Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama yang masing masing unsur tersebut telah terpenuhi. Tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf dalam persidangan. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Hakim mempertimbangkan faktor memberatkan seperti dampak traumatis pada anak dan meresahkan masyarakat. Namun, faktor meringankan termasuk upaya Terdakwa berdamai. Saran diharapkan orangtua orangtua disarankan untuk lebih memperhatikan segala kegiatan dan juga aktivitas anak. Orangtua juga harus lebih memahami kondisi psikis anak dan juga lebih memperhatikan perkembangan anak. Dan Kepada Penegak Hukum, diharapkan dapat Meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak kekerasan seksual terhadap anak, dengan peningkatan koordinasi antar lembaga hukum, pelatihan yang terus-menerus bagi penyidik dan jaksa, serta pemantapan sistem pengadilan untuk memastikan penanganan kasus tersebut sesuai dengan standar hukum yang berlaku.
Criminal Responsibility for Perpetrators of Perjury and Giving False Information (Study Decision Number: 66/Pid.B/2023/PN Kla) Natasya Vi Veronica; Baharudin Baharudin; Indah Satria
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2132

Abstract

A phenomenon that often occurs in court is that witnesses tend to lie or provide information that is incorrect or does not match the incident. There are also witnesses who give different information during the court hearing from the information given in the witness examination report. This action is called the crime of perjury. The crime of perjury is the crime of providing false information on oath, where the information is not true and contradicts the truth. Perjury is a criminal act of giving false information on oath where the statement is not true and contradicts the truth. It is called perjury because the witness who previously gave a statement at the court hearing was obliged to take an oath/promise according to his religion. The problem in this research is what is the position of false oaths and false statements in the criminal justice process and what is the criminal responsibility of perpetrators of false oaths and giving false statements based on (Study Decision Number 66/Pid.B/2023/PN KLA). The research method used in this research is a normative juridical approach and an empirical approach. This normative juridical approach is implemented by studying legal norms or rules, legal principles in theories/opinions of scholars and applicable laws and regulations. The Empirical Approach is an approach carried out through direct research on research objects by means of observation and interviews. The results of this research explain that the position of the oath is very important when giving testimony, witnesses must provide information that is in accordance with facts and reality, based on actual events. In this case, the witness may not add or subtract from the actual content of the statement. The point is you have to see for yourself, hear for yourself and experience for yourself. Apart from that, the information must not be based on stories, experiences, opinions, conjectures and influences from other people. Apart from that, witnesses must not lie when giving testimony just to gain personal gain. Then the responsibility of the perpetrator of the crime of perjury from the aspect of criminal responsibility has no justification or excuse so that the defendant was sentenced to prison for 2 (two) years and 6 (six) months by the panel of judges based on decision number: 66/Pid.B/2023/PN cl. The author's suggestion is for companies to have an evaluation system for employees. And you must be firm with employees so that no more employees dare to abuse their position. For the police to be more careful in handling a case, it is necessary to first investigate the report received so that similar actions do not occur. It was recommended to the judge to give a longer sentence, because this case was very detrimental to the company and the police, because the police had to investigate a case that did not actually occur.
Accountability of Perpetrators of Criminal Acts of Business Fraud Using Deception (Study Decision Number: 130/Pid.B/2023/PN Kbu) Yopi Maharani; Baharudin Baharudin; Indah Satria
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2135

Abstract

The era of globalization is a period where economics, technology, culture and politics throughout the world are increasingly connected and influence each other. The development of the times and the spread of social phenomena that occur on this earth never end in line with the social developments and dynamics that occur in society. This social phenomenon is called a criminal act. There are many criminal acts of fraud occurring in various forms and their development is increasingly high and complex, one of which is business fraud by deception. The crime of fraud itself is regulated in Article 378 of the Criminal Code. The problem in this research is what are the factors that cause committing criminal acts of business fraud by deception and what is the responsibility of perpetrators of criminal acts of business fraud based on Decision Number 130/Pid.B/2023/PN Kbu. The research method used in this research is a normative juridical approach and an empirical approach. This normative approach is carried out by viewing legal issues as rules that are considered appropriate to normative juridical research. Normative juridical research is carried out by means of literature studies on theoretical matters, namely an approach carried out by examining legal sources, legal principles and opinions of scholars as well as applicable laws and regulations. The Empirical Approach is an approach carried out through direct research on the research object by means of observation and interviews related to the research problem. The results of this research show that the factors causing the perpetrator to commit the crime of business fraud by deception are based on three factors, namely economic factors, opportunity factors and individual factors who often tell lies, both of which are the main causes of the defendant committing this act. The presence of false speech makes it seem as if the defendant is telling the truth, which creates trust or confidence in other people and interest, thereby causing the victim to be moved to hand over their property. Then the responsibility of the perpetrator of the criminal act of business fraud by deception is based on lying words that make other people hand over their property or objects resulting in the criminal act of fraud. In this case, the defendant has also been arrested by members of the North Lampung Police. The prosecutor as public prosecutor imposed charges on the defendant in the form of imprisonment for 3 (three) years and 10 (ten) months, which the judge then sentenced to prison for 3 years and 6 months as stated in Decision Number 130/Pid.B/2023/PN Mrs. The author's advice is aimed at ordinary people who want to carry out business activities so that they can be more thorough and understand first the partners they are going to do business with, starting from their origins, environment and experience in that field. Don't be immediately tempted by results that you won't necessarily get because it could be detrimental to yourself. The government/officials and all elements of society can strengthen supervision over business, as well as increase law enforcement against fraudulent business practices. This includes cooperation between law enforcement agencies, and other relevant agencies. Encourage the participation of all elements of society in reporting in order to prevent criminal acts of business fraud. By taking these steps, the government can play an important role in protecting prospective business actors.
Juridical Review of Consumer Protection for Vehicle Parking Services (Study at Boemi Kedaton Mall Bandar Lampung) Anis Nurhalizah; Anggalana Anggalana; Indah Satria
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2200

Abstract

The objectives of this research are as follows: To find out, study and analyze legal protection for parking service consumers (Study at Boemi Kedaton Mall Bandar Lampung) and to find out, study and analyze the responsibility of parking service managers towards consumer rights (Study at Boemi Kedaton Mall Bandar Lampung). The problem approach that will be used in this research is a normative juridical approach and an empirical approach. The research results show that legal protection for parking service consumers at Boemi Kedaton Mall Bandar Lampung applies comprehensive legal protection for users of their parking services. Through transparent and accurate parking ticket facilities, they provide fair treatment to consumers, ensuring clear information regarding parking rates and times. The responsibility of parking service managers towards consumers has a big responsibility for the safety of vehicles parked in their area, including protection against theft and damage as well as providing safe facilities.
Co-Authors Abdul Majib Adinata, Muhammad Umar Agie Rinaldy Maizuly Agung Prayitno agung saputra simanjuntak Agung Wiragama Andi Kristianto Anggalana Anggi Sagita Perdana Anis Nurhalizah Anita, Okta Appin Purisky Redaputri Aptasyah, Maudina Cahyani Ardinata, Arya Ardinia Awanis Shabrina Arya Ardinata Aryana Wisastra Baharudin Baharudin Baharudin, Baharudin Bambang Hartono bt Nik Azhar, Nik Airin Aqmar David Sampurno Wijaya Destika , Nadya Dewi, Erna Dora Rinova Dwi Shinta Wati Endang Endang Endang Prasetya Fajri, Ratu Chaterine farhanihzamahendra Gika, Muhammad Riski Gilang Prayoga Grace Sianturi, Joyya Harry Setya Nugraha Hendri Dunan Hengky Putrawan I Gede Agung Irsandi Jamaludin Ghofur Joyya Grace Sianturi Joyya Grace Sianturi Kalfin Febrian Nababan Kosasi, Amelia Nanda Putri Liky Faizal Lintje Anna Marpaung M. Ariq Gumilang AS M. Oktaviannur Maharani, Yopi Majib, Abdul Margaretha Laurinsque L.T Marjiko Maroni Maroni Maudina Cahyani Aptasyah Mega Nisa Putri Muchlisin, Rizky Muhammad Ardan Aldika Muhammad Arif Rinaldi Basri Muhammad Arif Rinaldi Basri Muhammad Satria Akbari Nadya Destika Natasya Vi Veronica Nenni Dwi Ariyani Nur Qalbi Putri Ramadhani Ahmad Okta Ainita Pangestu, Espana Yudhistira Lanang Perdana, Anggi Sagita Prasetya, Endang Putri, Mega Nisa Qoonia Riyandini Quido Conferti Kainde Ramanda Ansori Recca Ayu Hapsari Reno Sunarya Pratama Ridho Tri Septiawan Rifandy Ritonga Rizki Nesia Putri Rizky, Aorora Chandra Rudi Santoso S Endang P S. Endang P S. Endang Prasetyawati Sanyyah Majidah Simarmata, Ocniel Juandi Soewito Soewito Sopian Efendi Sopiyan Sanjaya Sopiyan Sanjaya Sri Ayu Sekar Wangi Sunarsih Sunarsih Tami Rusli Veronica, Natasya Vi Vivi Puspita Sari Yenita Septiara Yoki Mustaf Awalin Yopi Maharani Yosi Oktavia Yosi Oktavia Yudiana Dewi Prihandini Yulia Hesti Zaharah, Rita Zainab Ompu Jainah