Articles
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT) ]]>
<![CDATA[Baharudin, Baharudin]]>;
<![CDATA[satria, Indah]]>;
<![CDATA[Muchlisin, Rizky]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal Volume 6 Nomor 2, Januari 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v0i0.4069
<![CDATA[AbstrakTujuan dari penulisan ini untuk mengetahui dan memahami faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan berencana atas perbuatan yang telah ia lakukan dan memahami pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu hukum normative. Pembunuhan berencana atau moord merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni “dengan rencana lebih dahulu”. Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.]]>
<![CDATA[Implementasi Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Terhadap Masyarakat Yang Membuang Sampah Sembarangan Di Kota Bandar Lampung ]]>
<![CDATA[Kalfin Febrian Nababan]]>;
<![CDATA[Ardinia Awanis Shabrina]]>;
<![CDATA[Indah Satria]]>
<![CDATA[ Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 2 No 2 (2024): April: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sains dan Teknologi Komputer ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51903/jaksa.v2i2.1623
<![CDATA[Water pollution in rivers is a serious issue that affects ecosystem life and human health. Various human activities such as industrial, agricultural, domestic waste disposal, and climate change have led to an increase in hazardous substances in river water. River water pollution can cause poisoning to aquatic organisms, kill aquatic life, and disrupt the food chain. Additionally, contaminated river water can pose various health problems for humans who consume it or use it for daily purposes. Preventing river water pollution requires serious measures, starting from strict regulations on industrial and agricultural waste, improved management of domestic waste, to public education on the importance of maintaining river cleanliness. These steps are crucial to ensure the availability of safe and clean water for all living beings and to maintain environmental balance.]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN KOMUNITAS UMKM PADA KSU GAPOKTAN RUKUN SANTOSO DESA BUMI SARI, KEC NATAR. ]]>
<![CDATA[Dunan, Hendri]]>;
<![CDATA[Soewito, Soewito]]>;
<![CDATA[Redaputri, Appin Purisky]]>;
<![CDATA[Hesti, Yulia]]>;
<![CDATA[Satria, Indah]]>;
<![CDATA[Anita, Okta]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 1 No. 1 (2022): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi UMKM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/jpu.v1i1.6
<![CDATA[Wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Wira, berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani dan berwatak agung. Usaha, berarti perbuatan amal, berbuat sesuatu. Kami Tim LPPM Universitas Bandar Lampung bekerja sama dengan sama dengan PLN (Divisi Komunikasi dan TJSL (PLN Peduli) PT PLN (Persero) Distribusi Lampung melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan fokus bidang kami tentang kewirausahaan. Pemberdayaan Komunitas UMKM pada KSU Gapoktan Rukun Santoso Desa Bumi Sari, Kec Natar menjadi salah satu judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat kami pada kali ini. Beberapa masalah yang di hadapi oleh masyarakat Rukun Santoso Desa Bumi Sari, Kec Natar adalah ide dan Inovasi yang belum diiringi dengan kemampuan produksi, produk keripik masih distribusi dari supplier karena belum bisa produksi sendiri. Pemberian mesin vacum frying untuk membuat keripik nangka dan pisang pada masyarakat Rukun santoso Desa Bumi Sari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan adalah solusi yang Tim dapatkan.]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF HUKUM DALAM KEBIJAKAN RELAKSASI PENGENAAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN PENGAWASAN KEMITRAAN UMKM ]]>
<![CDATA[Ayu Hapsari, Recca]]>;
<![CDATA[Satria, Indah]]>;
<![CDATA[Hesti, Yulia]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 1 No. 2 (2022): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi UMKM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/jpu.v1i2.22
<![CDATA[Dampak pandemi covid 19 ini umumnya memiliki dampak negatif terhadap dunia usaha melalui tiga jalur utama, yaitu mengurangi kapasitas produksi, mengganggu rantai pasokan dan saluran pemasaran, dan mengurangi pertunjukan. Hambatan untuk inovasi di UMKM adalah finansial kesulitan karena biaya inovasi yang tinggi, peningkatan risiko ekonomi, dan pribadi keterbatasan internal secara efektif dan mengelola proses inovasi secara efisien. Kebijakan relaksasi dalam rangka penegakan hukum persaingan dan pengawasan implementasi mitra UMKM dalam bentuk Peraturan KPPU Nomor 03 Tahun 2020 tentang relaskasi penegakan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan.]]>
<![CDATA[PENGUATAN UMKM KOLEKTIF MELALUI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KAMPUNG NELAYAN CUNGKENG TELUK BETUNG TIMUR BANDAR LAMPUNG MELAUI PEMBUATAN KERUPUK CUMI ]]>
<![CDATA[Hesti, Yulia]]>;
<![CDATA[Hapsari, Recca Ayu]]>;
<![CDATA[Ainita, Okta]]>;
<![CDATA[Satria, Indah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 2 No. 1 (2023): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi UMKM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/jpu.v2i1.28
<![CDATA[UMKM dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat yaitu melalui Pemberdayaan perempuan yaitu merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh sekelompok perempuan dalam satu komunitas untuk melakukan perubahan dalam kemandirian ekonomi, peluang usaha dapat tercipta ketika para perempuan hebat dapat membaca kesempatan yang dapat menghasilkan pundi-pundi uang demi kemajuan perekonomian keluarga. Kampung Nelayan Cungkeng, Jalan Teluk Bone, Kota Karang, Teluk Betung Timur Bandar Lampung merupakan salah satu tempat yang paling baik untuk pengembangan usaha perikanan salah satunya cumi yang diolah menjadi kerupuk cumi. Dimana laut didaerah tersebut sangat berpotensi dalam penghasil cumi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah Upaya Dalam Penguatan UMKM Kolektif Melalui Pemberdayaan Perempuan Di Kampung Nelayan Cungkeng Teluk Betung Timur Bandar Lampung Melaui Pembuatan Kerupuk Cumi dan Hambatan Dalam Pemasaran Hasil Pembuatan Kerupuk Cumi? Upaya Penguatan UMKM Kolektif Melalui Pemberdayaan Perempuan Di Kampung Nelayan Cungkeng Teluk Betung Timur Bandar Lampung Melaui Pembuatan Kerupuk Cumi adalah: Memberikan Motivasi guna mendorong dan menumbuhkan gairah dan semangat kerja dalam UMKM dan dapat meningkatkan produktivitas kerja tim UMKM, Pemberian pelatihan dilakukan guna terus memberikan pengetahuan dan keterampilan para tim UMKM agar pengetahuan dan keterampilannya dapat terus meningkat guna kemajuan produk dan pemasaran dari krupuk cumi tersebut. Hambatan dalam pemasaran hasil pembuatan kerupuk cumi yang dihasilkan oleh UMKM Kolektif Melalui Pemberdayaan Perempuan di Kampung Nelayan Cungkeng adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan UMKM tentang pentingnya tentang kemasan, merek, hasil produk dan target pasar. Saran yang diharapkan kepada pelaku UMKM agar dapat terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana cara mengolah cumi menjadi kerupuk yang menarik dan di gemari oleh konsumen, serta dapat dipasarkan secara luas tidak hanya konsumen local namun dapat dipasarkan dan dinikmati oleh masyarakat luar.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) UNTUK MEWUJUDKAN DESA MANDIRI ]]>
<![CDATA[Rinova, Dora]]>;
<![CDATA[Fajri, Ratu Chaterine]]>;
<![CDATA[Irsandi, Irsandi]]>;
<![CDATA[Satria, Indah]]>;
<![CDATA[Oktaviannur, M]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian UMKM Vol. 2 No. 2 (2023): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Studi UMKM ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36448/jpu.v2i2.40
<![CDATA[Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan ekonomi di pedesaan. Dengan disahkannya undang-undang yang memberdayakan pemerintah desa yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, khususnya kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Pemerintah desa harus mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk membentuk kelembagaan Badan Usaha Desa (BUMDes) sebagai sarana dalam upaya peningkatan perekonomian desa dan menuju desa yang mandiri. Sampai saat ini masih banyak pemerintah desa yang belum mampu mengelola BUMDes secara optimal, hal ini disebabkan karena masih kurangnya sumber daya dan kemampuan manajerial untuk mengelola BUMDes. Pemerintah desa membutuhkan bantuan untuk dapat secara optimal melakukan pengelolaan BUMDes, terutama dalam hal ini BUMDes Artha Bina Makmur, Kampung Tri Makmur Jaya Kabupaten Tulang Bawang, dalam upaya optimalisasi Badan Usaha Desa (BUMDes) untuk menuju desa yang mandiri.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul (Studi Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2021/PN Gdt) ]]>
<![CDATA[Adinata, Muhammad Umar]]>;
<![CDATA[S. Endang P]]>;
<![CDATA[Indah Satria]]>
<![CDATA[ Jurnal Gagasan Hukum Vol. 5 No. 01 (2023): JURNAL GAGASAN HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31849/jgh.v5i01.13016
<![CDATA[Salah satu contoh tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul berdasarkan adalah pada Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2021/PN Gdt yang menyatakan Terdakwa Nuzul Hairi Bin Nurul Huda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul. Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul berdasarkan Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2021/PN Gdt adalah faktor pendidikan, faktor lingkungan atau tempat tinggal. Tindak pidana persetubuhan pada anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pesawaran ini ditengarai dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban. Perpindahan norma-norma perilaku daerah budaya barat dan dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai kultur. Teori faktor ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial. Perkembangan perekonomian di wilayah hukum Kepolisian Resor Pesawaran cenderung belum merata, masih banyaknya masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan atau pengangguran. Kondisi itulah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial dalam masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana persetubuhan pada anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Pesawaran. Pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul berdasarkan Putusan Nomor: 150/Pid.Sus/2021/PN Gdt terdiri dari 2 (dua) yaitu hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban, orang tua saksi korban merasa sangat keberatan atas perbuatan terdakwa, dan perbuatan terdakwa telah melanggar norma-norma agama. Sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa belum pernah dihukum.]]>
<![CDATA[Implementasi Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur: Studi Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Tjk ]]>
<![CDATA[Endang Prasetyawati]]>;
<![CDATA[Indah Satria]]>;
<![CDATA[Yosi Oktavia]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Sasana Vol. 8 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Sasana: December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31599/sasana.v8i2.1292
<![CDATA[The problem of crime acts never seems to disappear and is never completely resolved. This also has an impact on the increasing number of criminals among minors. At present, it is suspected that the number of underage children involved in criminal acts is increasing. This is related to the pattern of daily life of children and social pressures. The objectives to be achieved in this research are to find out, understand, and analyze the efforts of the child protection commission in providing legal protection for minors who commit criminal acts and to analyze the basis for judges' considerations in deciding cases of criminal acts of fraud committed by minors. The use of this research is also expected to add theoretical, practical, and analytical references as a way out in criminal law. The research method used is empirical juridical research. Legal protection for children can be interpreted as an effort to protect the law against various freedoms and children's human rights and various interests related to children's welfare. Child protection can be done directly or indirectly. Directly, meaning that the activities are directly aimed at children who are the target of direct treatment. Activities like this can be in the form of protecting children from various threats from outside and within themselves. The judge's decision is very decisive in a case at trial, because in the judge's decision it determines the fate of a person being detained or not, of course in making a decision the judge must really consider everything that is presented before the court, because not only the fate of the accused is determined by the judge's decision but also the fate of a defendant's family. The Bapas and Kpai are also very decisive in the decision because the advice from the Bapas and the Kpai is also one of the basic considerations for the judge in making a decision, the Bapas and the Kpai must also accompany the child from arrest to the decision in accordance with the governing law.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Dalam Konteks Perdata Islam (Studi Putusan Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tnk) ]]>
<![CDATA[Kosasi, Amelia Nanda Putri]]>;
<![CDATA[Baharudin, Baharudin]]>;
<![CDATA[Satria, Indah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 5, No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mitra Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57084/jpj.v5i2.1570
<![CDATA[Writing errors are discrepancies between correct writing rules and what should be written. Writing errors can also occur in various aspects, such as errors in basic words, affixes, prepositions, pronouns, numbers, numbers, abbreviations, punctuation and absorption elements. This can affect the understanding and interpretation of the text, so it is important to pay attention to the rules of correct writing. The problem in this research is what factors cause name changes in population documents (Study Decision Number: 195/Pdt.P/2023/PN.Tjk). And what are the judge's considerations in granting a name change decision in population documents (Decision Study Number: 195/Pdt.P/2023/PN.Tjk).]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Jual Beli Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2023/PN Tjk) ]]>
<![CDATA[Putri, Mega Nisa]]>;
<![CDATA[Rusli, Tami]]>;
<![CDATA[Satria, Indah]]>
<![CDATA[ Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 1, No 2 (2024): Juli 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Rayyan Dwi Bharata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57235/jalakotek.v1i2.2159
<![CDATA[Perkembangan arus globalisasi ekonomi di bidang jasa pada saat ini sangat berkembang pesat sehingga masyarakat semakin banyak mengikatkan diri kepada masyarakat lain yang akan menimbulkan suatu perjanjian. Perjanjian merupakan “persetujuan” tertulis maupun lisan yang dibuat oleh dua orang atau lebih, dan masing-masing bersepakat untuk menaati apa yang tersebut dalam persetujuan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana suatu tindakan pembatalan perjanjian jual beli secara sepihak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menyatakan bahwa gugatan penggugat gugur (Berdasarkan Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN.Tjk). Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan primer. selanjutnya analisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian dapat dibatalkan jika tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Misalnya, ketidaksepakatan atau ketidakcakapan para pihak dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan. Demikian pula, jika terjadi wanprestasi atau ingkar janji, pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian kepada Hakim. Namun apabila syarat syarat sahnya perjanjian sudah terpenuhi dan salah satu pihak sudah memenuhi kewajiban hukumnya sesuai yang diperjanjikan namun pihak lain membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak maka pihak yang membatalkan perjanjian tersebut dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Namun proses hukum dalam persidangan berdasarkan Putusan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Tjk yang melibatkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas pembatalan perjanjian jual-beli batu bara secara sepihak mengalami kendala, terutama karena tidak hadirnya Penggugat, dalam persidangan, bahkan setelah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali. Akibatnya, hakim menyatakan gugatan gugur berdasarkan ketidakhadiran pihak-pihak yang bersengketa, sesuai dengan Pasal 124 HIR/Pasal 148 RBg. Keputusan hakim tersebut menunjukkan bahwa kehadiran dan partisipasi aktif para pihak dalam proses peradilan sangat penting untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Saran ditujukan penulis kepada Para pihak yang akan membuat perjanjian sebaiknya memahami dengan jelas syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata. Hal ini akan membantu menghindari potensi pembatalan perjanjian karena tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Serta jika terjadi suatu sengketa dalam perjanjian sebiaknya pihak-pihak dapat mempertimbangkan mediasi atau penyelesaian sengketa lainnya untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sebelum mencapai tahap pengadilan. Dengan mengikuti saran-saran ini, diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jual-beli dan meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum di kalangan pelaku bisnis.]]>
