Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.663
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum International Multidiciplinary Conference on Social Sciences (IMCoSS) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM TANJUNGPURA LAW JOURNAL Widya Yuridika WAJAH HUKUM Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Hukum Sasana jurnal hukum das sollen JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PAMPAS: Journal of Criminal Law Amsir Law Journal PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Kewarganegaraan Keadilan RIO LAW JURNAL Jurnal Hukum Malahayati AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Jurnal Gagasan Hukum De Juncto Delicti: Journal of Law Jurnal Litigasi Amsir QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Jurnal Pengabdian UMKM Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Journal of Accounting Law Communication and Technology Keadilan SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi PESHUM Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Indah Satria
Universitas Bandar Lampung
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 70 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 70 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA YANG MEMPRODUKSI DAN/ATAU MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN JANJI DINYATAKAN DENGAN LABEL BARANG (Studi Putusan Nomor: 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk) Simarmata, Ocniel Juandi; ,, Anggalana; ., Indah Satria
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1319

Abstract

Label pada produk merupakan janji dari produsen atau pelaku usaha kepada konsumen mengenai kualitas, komposisi, atau karakteristik produk yang dijual. Tindakan memproduksi atau memperdagangkan barang tidak sesuai dengan janji dalam label dianggap tidak etis dan dapat dianggap sebagai tindak pidana, terutama jika dilakukan dengan sengaja. Permasalahan dalam Penelitian ini mengenai faktor penyebab tindak pidana yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dengan label barang serta pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan studi Putusan Nomor: 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk). Adapun hasil penelitian bahwa faktornya dapat dibagi menjadi faktor internal, seperti kurangnya pemahaman terhadap agama dan dorongan untuk mendapatkan keuntungan finansial, serta faktor eksternal, seperti persaingan pasar yang tinggi dan tingginya permintaan konsumen terhadap produk. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dengan label barang yakni dengan Terdakwa dihukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Metode penelitian yang digunakan mencakup pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan, komperatif, dan dokumen, serta pendekatan empiris melalui wawancara dengan narasumber terkait. Saran penelitian ini meliputi peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, penguatan lembaga pengawas, koordinasi antar lembaga terkait, serta peningkatan kesadaran konsumen dalam memilih produk. Memeriksa label, sertifikasi produk, dan pemahaman hak konsumen menjadi hal penting untuk mencegah tindakan ilegal dan melindungi hak konsumen.
Tinjauan Yuridis Penutupan Akses Jalan Masuk di Tanah Reklamasi Pantai Secara Sepihak (Studi Putusan Nomor 96/PDT/2021/PT.TJK) Grace Sianturi, Joyya; Prasetyawati, S. Endang; Satria, Indah
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 5 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/.v11i5.2686

Abstract

Jalan adalah suatu fasilitas public yang sangat vital bagi mayarakat. Namun di samping itu, banyak sekali aktifitas-aktifitas pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Pelanggaran-Pelanggaran tersebut yaitu menggunakan jalan dengan menutup jalan tersebut. Penutupan yaitu menjadikan tidak terbuka (seperti mengatupkan, mengunci, merapatkan) atau menyatakan tidak boleh di lalui atau di masuki. Konsekuensi Hukum dari pihak yang menutup jalan bertanggung jawab baik secara pidana maupun secara perdata. Seperti halnya kasus yang terjadi di Desa Tarahan, Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Dimana terdapat pembangunan jalan di atas tanah sengketa dengan kepemilikan sertifikat pribadi dan tanah sengketa yang dijadikan jalan tersebut juga merupakan hasil dari Reklamasi Pantai. Dengan adanya permasalahan tersebut, Pihak yang memiliki sertifikat tersebut melakukan Penutupan jalan yang sudah di bangun dari hasil mereklamasi Pantai.
Logico-Empirisme Paradigma Positivisme Logis: Kritik Dan Tawaran Epistemologi Alternatif Nugraha, Harry Setya; Satria, Indah; Prihandini, Yudiana Dewi
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 32 No. 3: SEPTEMBER 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol32.iss3.art2

Abstract

Logico-empiricism emphasises the importance of empirical verification as a scientific criterion for distinguishing meaningful from meaningless statements. Although logico-empiricism has made significant contributions to the development of the philosophy of science and has been practically beneficial for every legal scholar, criticisms of the a variety of assumptions underlying logico-empiricism have emerged from several perspectives. Therefore, this article is important to write in order to: 1) explain and deepen the criticisms of logico-empiricism assumptions by focusing on the perspective of dogmatic legal science; 2) offer an alternative epistemology to address these criticisms. This study uses a conceptual approach supported by secondary data sources. The results show that there are six criticisms of the logico-empiricism assumptions of the logical positivism paradigm when viewed from the perspective of dogmatic legal science. These criticisms highlight the tendency of logico-empiricism to reduce legal complexity, limit the scope of explanation, generalise inappropriately, raise questions of objectivity, and ignore social, political, and societal dynamics in the formation and application of law. This critique also demonstrates the limitations of the logico-empiricist approach, necessitating a more inclusive and interdisciplinary alternative epistemology. Several alternative epistemologies proposed to address criticisms of logico-empiricism include hermeneutics, pragmatism, phenomenology, and falsificationism. It is also possible to integrate these various approaches to form a complementary methodological framework, which the author calls "critical-pragmatic hermeneutic phenomenology." This approach is advantageous because it is holistic, open to revision, contextual, practically useful, and respectful of human experience.
The Judge's Considerations in Deciding Cases of Violence or Threats of Violence that Coerce a Minor Victim into Engaging in Sexual Intercourse with the Perpetrator or Another Person (Study of Decision No. 433/Pid.Sus/2022/PN. Kot) Baharudin, Baharudin; Satria, Indah; Pangestu, Espana Yudhistira Lanang
The Future of Education Journal Vol 5 No 1 (2026)
Publisher : Lembaga Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Yayasan Pendidikan Tumpuan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61445/tofedu.v5i1.1617

Abstract

This study examines the basis for judges' considerations in issuing decisions on cases of violence or threats of violence that force minors to engage in sexual intercourse, with a focus on Decision Number 433/Pid.Sus/2022/Pn. Kot. The background of this study was driven by the rise in cases of sexual violence against children which often place children in vulnerable positions due to unequal power relations and dependence on adults. The case raised in this study highlights how psychological coercion is used by perpetrators to control underage victims. The problems in this study are: the factors causing perpetrators to commit crimes of violence or threats of violence that force underage victims to engage in sexual intercourse with them or with others based on the study of decision number 433/Pid.Sus/2022/PN. Kot. and the basis for judges' considerations in issuing decision number 433/Pid.Sus/2022/PN. Kot. The research method uses a normative juridical and empirical juridical approach. The normative legal approach is pursued through a literature review, examining relevant laws, doctrines, and legal literature. Meanwhile, the empirical approach involves interviews with parties involved or directly familiar with the case to obtain a factual picture of the application of the law in the field. The results of the study indicate that the causal factors of this crime originate from internal aspects in the form of deviant sexual desires from the perpetrator, as well as external aspects including the influence of the social environment, weak moral control, and the negative impact of technological developments. Regarding the judge's considerations, it was found that the decision was taken based on two main bases. Juridically, the judge assessed the fulfillment of the criminal elements in Article 81 paragraph (1) of the Child Protection Law by emphasizing the existence of psychological violence and pressure that made the victim helpless. Non-juridically, the judge considered the deep trauma experienced by the victim as well as the existence of peace efforts and compensation from the defendant's family as mitigating factors in imposing sanctions. The recommendation from this study is that the government and society should continue to focus on strengthening sexual education in schools, increasing the role of families and communities in building awareness of ethics and the impact of sexual violence, and disseminating correct information to the public.
Public Participation as a Manifestation of Deliberative Democracy in the Drafting of Regional Regulations: Between Normative Ideality and Empirical Practice Satria, Indah; Jamaludin Ghofur
As-Siyasi: Journal of Constitutional Law Vol. 6 No. 1 (2026): As-Siyasi: Journal of Constitutional Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/as-siyasi.v61.28055

Abstract

Public participation in the drafting of regional regulations (Peraturan Daerah) is a fundamental element in realizing a strongly legitimate local democracy. Normatively, the Indonesian legal system has recognized and regulated the right of public participation in the regional legislative process through Law Number 12 of 2011 in conjunction with Law Number 13 of 2022 concerning the Formation of Legislation and Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. However, empirical evidence shows that public participation in drafting regional regulations remains procedural and symbolic, not yet fully reflecting the principles of deliberative democracy. This article aims to critically analyze the normative ideal of public participation in the drafting of regional regulations, the empirical practice of public participation in various regions in Indonesia, and the factors that prevent such participation from becoming a substantive manifestation of deliberative democracy. This research employs a normative juridical method, drawing on legislative, conceptual, and court decision approaches, specifically using Jürgen Habermas's theory of deliberative democracy as the main analytical framework. The study's findings indicate that although the normative framework has opened up space for public participation, its implementation remains dominated by a procedural democratic paradigm that emphasizes formal stages without ensuring the quality of deliberation. Public participation is often limited to consultation forums that lack rational dialogue, are characterized by unequal power relations, and lack adequate feedback mechanisms. As a result, the regional regulations may lose social legitimacy. This article recommends strengthening the institutional design of public participation, oriented toward substantive deliberation, to achieve democratic, responsive, and equitable regional legislation.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Vrijspraak Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Sabu (Studi Putusan Nomor : 13/Pid. Sus/2022/Pn.Tjk) Endang Prasetyawati; Indah Satria; Nadya Destika
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 15 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The abuse of drugs and illegal drugs (drugs) in Indonesia in recent years has become a serious and alarming problem, so it has become a national problem. At issue in this study is the judge's consideration in applying the Vrijspraak ruling on the distribution of mind-altering methamphetamine and the application of criminal law to mind-altering methamphetamine traffickers. research decision number:13/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, the research method used is legal and empirical, the research results are based on the legal details revealed during the trial that the prosecutors The prosecutor's failure to prove his accusation made the judge doubtful about the prosecutor's indictment, and the witnesses all denied having a relationship with the accused and the application of criminal law to drug dealers. god direction. death penalty and a fine of Rp 10,000,000,000 (ten billion rupees).
Implementasi Pembiayaan oleh Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Bandar Lampung Endang Prasetya; Indah Satria; Maudina Cahyani Aptasyah
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Desember 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v6i3.3786

Abstract

AbstrakUMKM di Indonesia masih membutuhkan dukungan dari Usaha Besar. UMKM dapat melakukan kerjasama dengan industri, pemerintah dan akademis dengan tujuan agar bisa membuka peluang pendanaan, melalui sistem pembiayaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (observation) dan wawancara (interview) yang berhubungan dengan masalah penelitian. Implementasi pembiayaan oleh LPDB bagi Pelaku UMKM, LPDB saat ini menyediakan bantuan berupa program EKOR dimana diperuntukan untuk pelaku UMKM melalui Pola Channeling. Pemerintahlah yang menyalurkan bantuan dengan melalui PT.BPR. Waway Lampung dengan dana yang diberikan oleh APDB, sehingga pelaku UMKM mendaftarkan langsung kepada PT.BPR. Waway Lampung untuk mendapakan persetujuan agar diberikan bantuan dengan program EKOR. Faktor penghambat dari implementasi pembiayaan oleh lembaga pengelolaan dana bergulir bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah di Kota Bandar Lampung ialah ada sebagian kelurahan yang para debitur tidak membayar kewajibannya, dan terdapat beberapa wilayah atau perkelurahan yang sebagian usaha nya tidak berjualan atau tidak bergerak lagi, juga pelaku UMKM yang tidak bertempat tinggal di wilayah atau kelurahannya lagi, kemudian usaha tidak bisa berproduktif kembali karena pelaku UMKM sudah wafat atau pindah tangan.Kata Kunci: Implementasi, Pembiayaan, UMKM AbstractMSMEs in Indonesia still need support from Large Enterprises. MSMEs can collaborate with industry, government and academia with the aim of opening up funding opportunities, through a financing system. This research uses a normative juridical approach, namely conducting a literature study (Library Research) on theoretical matters, namely an approach carried out by studying legal principles in the theory / opinion of scholars and applicable laws and regulations. The empirical approach is an approach that is carried out through direct research on the object of research by means of observation and interviews related to research problems. The implementation of financing by LPDB for MSME Actors, LPDB currently provides assistance in the form of the EKOR program which is intended for MSME actors through the Channeling Pattern. It is the government that distributes aid through PT. BPR. Waway Lampung with the funds provided by APDB, so that MSME actors register directly with PT. BPR. Waway Lampung to get approval to be given assistance with the EKOR program. The inhibiting factor of the implementation of financing by revolving fund management institutions for Micro, Small, and Medium Enterprises in Bandar Lampung City is that there are some villages where debtors do not pay their obligations, and there are some areas or areas where some of their businesses do not sell or are no longer moving, as well as MSME actors who do not live in their areas or villages anymore, then the business cannot produce again because the MSME actor has died or changed hands.Keywords: Implementation, Financing, UMKM
Telaah Filsafat Hukum dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cybercrime di Indonesia Quido Conferti Kainde; Indah Satria
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i3.3389

Abstract

Tindak pidana cybercrime merupakan salah satu bentuk kejahatan modern yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk melakukan tindakan ilegal di dunia maya. Indonesia saat ini menempati peringkat kedua tertinggi di dunia dalam kasus kejahatan siber, dengan jumlah insiden yang terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana cybercrime di Indonesia serta mengevaluasi efektivitas regulasi yang berlaku melalui perspektif filsafat hukum utilitarianisme. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah memberlakukan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), implementasi penegakan hukum masih belum optimal akibat keterbatasan sarana, prasarana, serta kompetensi aparat penegak hukum. Dari sudut pandang filsafat hukum utilitarianisme, hukum idealnya mampu menciptakan keadilan dan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Namun, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai dalam konteks penanggulangan cybercrime di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi antar-lembaga sebagai langkah preventif dan represif yang lebih efektif.
Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Verstek pada Perkara Perceraian Nomor 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk Baharudin Baharudin; Indah Satria; M. Ariq Gumilang AS
Amsir Law Journal Vol 4 No 2 (2023): April
Publisher : Faculty of Law, Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36746/alj.v4i2.190

Abstract

Verdict verstek is a decision handed down by a panel of judges without the presence of the Defendant, and his absence is without a valid reason even though he has been summoned officially and properly. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The purpose of this study is to find out the judge’s consideration of the verstek decision in divorce cases in Decision Number 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk and what reasons made the trial judge in Decision Number 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk decides on divorce cases verstek. The results of the judicial review of the judge’s consideration of the verstek decision in the divorce case in Decision Number 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk is the verstek decision in a contested divorce case. Legal considerations from judges in deciding verstek are contained in Article 149 paragraph 1 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg). In the absence of the defendant to fulfill the summons without a valid reason, in by Article 125 paragraph 1 and Article 126, the judge can decide verstek. This verstek issue cannot be separated from the provisions of Article 12 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Article 77 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) and Article 125 Paragraph 1 HIR, Article 73 Rv and the verstek decision stipulated in Article 125 Paragraphs 1, 2, 3, 4 HIR. The causes of the court judge deciding the verstek divorce case in Decision Number 1916/Pdt.G/2022/PA.Tnk found causal factors, namely that the defendant never attended court even though he had been summoned properly and officially based on the provisions of the applicable laws. As long as the Defendant is not present and is not caused by a reason justified by law—while the Plaintiff’s lawsuit is not against the law—then based on the provisions of Article 149 R.Bg, the Plaintiff’s lawsuit can be granted verstek. ___ Referensi Buku dengan penulis: Fauzan, M. (2005). Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah di Indonesi. Jakarta: Kencana. Manan, Abdul., dan Fauzan, M. (2002). Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Mukarom, R. (2019). Pertimbangan Hakim terhadap Alasan Perceraian pada Putusan Verstek Cerai Gugat Tahun 2017: Studi 12 Putusan di Pengadilan Agama Sumedang. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Rasyid, A. Roihan. (2006). Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Soekanto, Soerjono. (1942). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia. Soemitro, R. H. (1980). Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia. Artikel jurnal: Azizah, L. (2012). Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam. Al-‘Adalah, 10(2), 415-422. Basir, A. (2023). Analisis Yuridis Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terhadap Putusan Verstek Sengketa Hak Milik Atas Tanah. Pledoi Law Jurnal, 1(1), 1-9. Darmawati, D., dan Zainuddin, A. (2015). Penerapan Keputusan Verstek di Pengadilan Agama. Al-Mizan (e-Journal), 11(1), 90-101. Mafruh, M. H., Fasa, M. I., dan Ja’far, A. K. (2022). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama pada Masa Pandemi Covid-19. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 4(2), 542-556. Maswandi, S. H. (2017). Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata. Jurnal Mercatoria, 10(2), 160-179. Nurdin, M. (2018). Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 13(2), 270-285. Prasetya, U. (2020). Analisis Asas Audi Et Alteram Partem dalam Proses Persidangan Perkara Perdata (Perkara Nomor 20/Pdt. G/2019/PN Pwr). Amnesti Jurnal Hukum, 2(2), 57-75. Sitorus, S. (2018). Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet). Hikmah, 15(1), 63-71. Tompo, J., Nurhalifah, N., dan Arsyad, Y. M. (2022). Putusan Verstek terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B. Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, 3(2), 98-107.
Implementasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif (Studi pada Desa Suka Makmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang) Anggi Sagita Perdana; Indah Satria
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol. 1 No. 2 (2024): November 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v1i2.3731

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (pasal 1 angka 4 UU 6/2014). Desa mempunyai kewenangan menjalankan pemerintahan di bawah arahan kepala desa dan perangkat desa lainnya, yang juga diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimanakah implementasi  peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang Partisipatif di Desa Suka Makmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang, serta apa saja faktor penghambat penyusunan Peraturan Desa yang melibatkan Masyarakat di Desa Sukamakmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis normative dan empiris, yuridis normatif ini di lakukan studi kepustakaan (Library Research) sedangkan empiris dilakukan dengan cara menelaah hukum berdasarkan fakta yang di dapat secara obyek di lapangan. Hasil penelitian menunjukan Peran Badan Permusyawaratan Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembuatan peraturan desa yang partisipatif. Akan tetapi dalam pelaksanaanya, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan desa oleh BPD relatif lemah. Hal ini mempersulit dalam penyusunan peraturan desa yang partisipatif. Faktor penghambat dalam pembuatan peraturan desa di Desa Sukamakmur Kecamatan Penawar Aj Kabupaten Turan Bawang adalah keengganan masyarakat untuk berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan desa dan minimnya anggaran juga menjadi kendala dalam penyusunan rancangan peraturan desa.
Co-Authors Adinata, Muhammad Umar Agie Rinaldy Maizuly Agung Prayitno agung saputra simanjuntak Agung Wiragama Andi Kristianto Anggalana Anggi Sagita Perdana Anita, Okta Appin Purisky Redaputri Aptasyah, Maudina Cahyani Ardinata, Arya Ardinia Awanis Shabrina Arya Ardinata Aryana Wisastra Baharudin Baharudin Baharudin, Baharudin Bambang Hartono bt Nik Azhar, Nik Airin Aqmar David Sampurno Wijaya Destika , Nadya Dewi, Erna Dora Rinova Dwi Shinta Wati Endang Endang Endang Prasetya Fajri, Ratu Chaterine farhanihzamahendra Gika, Muhammad Riski Gilang Prayoga Grace Sianturi, Joyya Harry Setya Nugraha Hendri Dunan Hengky Putrawan I Gede Agung Irsandi Jamaludin Ghofur Joyya Grace Sianturi Joyya Grace Sianturi Kalfin Febrian Nababan Kosasi, Amelia Nanda Putri Liky Faizal Lintje Anna Marpaung M. Ariq Gumilang AS M. Oktaviannur Maharani, Yopi Majib, Abdul Margaretha Laurinsque L.T Marjiko Maroni Maroni Maudina Cahyani Aptasyah Muchlisin, Rizky Muhammad Ardan Aldika Muhammad Arif Rinaldi Basri Muhammad Arif Rinaldi Basri Muhammad Satria Akbari Nadya Destika Nenni Dwi Ariyani Nur Qalbi Putri Ramadhani Ahmad Okta Ainita Pangestu, Espana Yudhistira Lanang Perdana, Anggi Sagita Prasetya, Endang Putri, Mega Nisa Qoonia Riyandini Quido Conferti Kainde Ramanda Ansori Recca Ayu Hapsari Reno Sunarya Pratama Ridho Tri Septiawan Rifandy Ritonga Rizki Nesia Putri Rizky, Aorora Chandra Rudi Santoso S Endang P S. Endang P S. Endang Prasetyawati Sanyyah Majidah Simarmata, Ocniel Juandi Soewito Soewito Sopian Efendi Sopiyan Sanjaya Sopiyan Sanjaya Sri Ayu Sekar Wangi Sunarsih Sunarsih Tami Rusli Veronica, Natasya Vi Vivi Puspita Sari Yenita Septiara Yoki Mustaf Awalin Yosi Oktavia Yosi Oktavia Yudiana Dewi Prihandini Yulia Hesti Zaharah, Rita Zainab Ompu Jainah