Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.564
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Pranata Hukum International Conference on Law, Business and Governance (ICon-LBG) FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum International Multidiciplinary Conference on Social Sciences (IMCoSS) Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM TANJUNGPURA LAW JOURNAL Widya Yuridika WAJAH HUKUM Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Jurnal Hukum Sasana jurnal hukum das sollen JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana PAMPAS: Journal of Criminal Law Amsir Law Journal PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Kewarganegaraan Keadilan RIO LAW JURNAL Jurnal Hukum Malahayati AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Jurnal Gagasan Hukum De Juncto Delicti: Journal of Law Jurnal Litigasi Amsir QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research TOFEDU: The Future of Education Journal Journal of Constitutional Law Society (JCLS) Jurnal Pro Justitia (JPJ) Journal of Law, Education and Business Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Jurnal Pengabdian UMKM Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Journal of Accounting Law Communication and Technology Keadilan SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi PESHUM Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Indah Satria
Universitas Bandar Lampung
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 69 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 69 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Di Kawasan Wisata Air Terjun Curup Arter Desa Batu Raja Kecamatan Punduh Pidada (Studi Putusan Nomor: 152/Pid.B/2021/PN Gdt) David Sampurno Wijaya; Endang Endang; Indah Satria
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 4, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v4i1.1103

Abstract

Berdasarkan Pasal 368 ayata (1) ayat (2) Kitab Undang-Udang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi  dan Persidangan Pidana Secara Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perudang-undangan lain yang bersangkutan, menyatakan Terdakwa I. Hazzoroni Bin A. Khodri Yusuf dan Terdakwa II. Andre Alfirdaus Bin M. Jhoni Shite, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama melakukan pemerasan yang disertai dengan ancaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa saja yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemerasan dan pengancaman, dan bagaimana penerapan sanksi piana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative dan empiris. Sumber data normatif dan empiris. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Tindak Pidana, Senjata, Penikaman atau Penusukan
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Sebagai Wanita Penghibur (Studi Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Kot) agung saputra simanjuntak; lintje anna marpaung; indah satria
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v3i1.832

Abstract

AbstrakSalah satu bentuk dari pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus sebagai wanita penghibur adalah pada Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Kot dan menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Suwarsih Binti (alm) Kasman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber data  normatif dan empiris. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan modus sebagai wanita penghibur berdasarkan Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Kot adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suwarsih Binti (alm) Kasman dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah). Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan modus sebagai wanita penghibur berdasarkan Putusan Nomor: 159/Pid.Sus/2020/PN Kot adalah faktor ekonomi terdakwa yang kurang sehingga menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan modus sebagai wanita penghibur.Kata kunci: Penerapan, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Perdagangan orang, Wanita Penghibur
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI (Studi Putusan Nomor: 358/Pid.B/2021/PN.Tjk S Endang Prasetyawati; Indah Satria; Sri Ayu Sekar Wangi
Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 4, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Mitra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57084/jpj.v4i2.1131

Abstract

Perjudian adalah permainan berbasis keberuntungan di mana Anda mempertaruhkan uang atau saham Anda berdasarkan keberuntungan atau keterampilan dan mencakup semua permainan bawah tanah. Berdasarkan pertanyaan penelitian ini, apa yang menyebabkan pelaku kejahatan dengan sengaja mengizinkan perjudian? Tanggung jawab pidana seperti apa yang akan dihadapi oleh penjahat yang dengan sengaja memfasilitasi perjudian? pendekatan kualitatif. Putusan nomor 358/Pid.B/2021/PN.Tjk dapat menentukan mengapa pelaku dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk berjudi.Yang terpenting adalah sosial ekonomiDenda bagi pelanggar yang dengan sengaja mengizinkan perjudian didasarkan pada Keputusan 358/Pid.B/2021/PN.Tjk.Terdakwa divonis satu tahun penjara. Hal penting pertama adalah tentang komunitas bisnis. Kedua, situasi, merasakan lingkungan sebagai teman, satu. Yang ketiga - belajar, berjudi - cenderung belajar dan mengulang. Kesalahpahaman keempat yang mungkin terjadi adalah bahwa penjudi selalu memiliki peluang untuk menang. Last but not least adalah keterampilan. Dengan kata lain, penjudi berpikir bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menang. Denda bagi pelanggar yang dengan sengaja mengizinkan perjudian didasarkan pada Keputusan 358/Pid.B/2021/PN.Tjk.Dalam persidangan, terdakwa dijatuhi hukuman satu tahun penjara karena memperparah kondisi pelaku dan menimbulkan kerugian, JPU menyesali perbuatan tersebut. tindakan. Kantor kejaksaan dibebaskan, dan terdakwa serta korban mencapai kesepakatan yang baik. Kejahatan seorang terdakwa mempengaruhi masyarakat dengan cara yang sama seperti keadaan mempengaruhi perilaku kekerasan penjahat.
Perkawinan Dini: Menyingkap Dampaknya Terhadap Kesehatan Anak di Kota Bandar Lampung Nur Qalbi Putri Ramadhani Ahmad; Dwi Shinta Wati; Muhammad Ardan Aldika; Indah Satria
Jurnal Litigasi Amsir Vol 11 No 2 (2024): Februari
Publisher : Faculty of Law Andi Sapada Institute of Social Sciences and Business

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper aims to identify the impact of adolescent health on child marriage. In addition, it provides policy recommendations related to reproductive and sexual health for adolescents. This article is based on research using normative and empirical juridical methods through focus group discussions and in-depth interviews in Bandar Lampung City 2023 and comes from library data. Focus group discussions were conducted with judges at the Tanjung Karang Religious Court Class 1A to obtain information regarding the health impacts experienced by teenagers who engage in child marriage. This research succeeded in identifying the health impact. The dominant factor why child marriage occurs is the lack of comprehensive reproductive and sexual health education (PKRS) from an early age to provide teenagers with a proper understanding of their choices. Therefore, providing extensive knowledge of reproductive health from an early age in schools and reviewing Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019 concerning marriage is recommended.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk (Studi Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk) Lintje Anna Marpaung; Indah Satria; Arya Ardinata
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 1, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v1i2.3554

Abstract

Kejahatan yang marak terjadi adalah kejahatan yang disertai dengan penggunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak. Dimana penggunaan senjata tajam tidak sesuai fungsinya maka akan menimbullkan masalah dan tindakan kriminal. Persoalan kriminalitas khususnya membawa senjata tajam memang sangat meresahkan masyarakat, sebab rasa aman dan ketertiban yang didambakan menjadi terancam. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan antara lain faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk berdasarkan Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagangkan kayu dan bersarungkan kayu adalah milik Anak HA Bin YH yang dibawa dengan tujuan untuk menjaga diri. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk berdasarkan Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk adalah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan anak tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan anak meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah anak mengakui dan menyesali atas perbuatannya, anak belum pernah dihukum dan anak masih berstatus sekolah.
Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Khususnya Perempuan dalam Perspektif HAM Ridho Tri Septiawan; Indah Satria
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2024): September : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v2i3.3874

Abstract

Human rights are inherent to the essence and existence of humans as creatures of God Almighty, and they are gifts that must be respected, upheld, and protected by the state, law, government, and every individual for the dignity and protection of human beings. Domestic violence (KDRT) is a violation of human rights, a crime against human dignity, and a form of discrimination that must be eliminated.The focus is on the legal protection efforts for women victims of domestic violence and the prevention and mitigation efforts against violence towards women. In conclusion, to improve this situation, integrating restitution into the criminal justice system is a solution to be considered. Therefore, while the PKDRT marks a significant step in legal protection for victims of domestic violence, integrating restitution and increasing awareness and commitment from all involved parties are crucial to ensuring better protection and justice for victims of domestic violence in Indonesia. Thus, to enhance the effectiveness of handling violence against women, good coordination among various institutions and disciplines is needed, along with strong commitment from society, law enforcement agencies, and the government to take necessary actions to create a safe and just environment for women. Recommendations for discussion include legal education and awareness, integrated protection, strengthening of medical evidence, socialization and funding, effective criminal prioritization, and restitution as an alternative. The formation of an integrated committee, strengthening gender-sensitive legal systems, education and attitude change in society, establishment of crisis centers or shelters, firm repressive actions, and integration of anti-violence norms are also suggested.
Criminal Responsibility for Perpetrators of Perjury and Giving False Information (Study Decision Number: 66/Pid.B/2023/PN Kla) Veronica, Natasya Vi; Baharudin, Baharudin; Satria, Indah
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 3, No 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2132

Abstract

A phenomenon that often occurs in court is that witnesses tend to lie or provide information that is incorrect or does not match the incident. There are also witnesses who give different information during the court hearing from the information given in the witness examination report. This action is called the crime of perjury. The crime of perjury is the crime of providing false information on oath, where the information is not true and contradicts the truth. Perjury is a criminal act of giving false information on oath where the statement is not true and contradicts the truth. It is called perjury because the witness who previously gave a statement at the court hearing was obliged to take an oath/promise according to his religion. The problem in this research is what is the position of false oaths and false statements in the criminal justice process and what is the criminal responsibility of perpetrators of false oaths and giving false statements based on (Study Decision Number 66/Pid.B/2023/PN KLA). The research method used in this research is a normative juridical approach and an empirical approach. This normative juridical approach is implemented by studying legal norms or rules, legal principles in theories/opinions of scholars and applicable laws and regulations. The Empirical Approach is an approach carried out through direct research on research objects by means of observation and interviews. The results of this research explain that the position of the oath is very important when giving testimony, witnesses must provide information that is in accordance with facts and reality, based on actual events. In this case, the witness may not add or subtract from the actual content of the statement. The point is you have to see for yourself, hear for yourself and experience for yourself. Apart from that, the information must not be based on stories, experiences, opinions, conjectures and influences from other people. Apart from that, witnesses must not lie when giving testimony just to gain personal gain. Then the responsibility of the perpetrator of the crime of perjury from the aspect of criminal responsibility has no justification or excuse so that the defendant was sentenced to prison for 2 (two) years and 6 (six) months by the panel of judges based on decision number: 66/Pid.B/2023/PN cl. The author's suggestion is for companies to have an evaluation system for employees. And you must be firm with employees so that no more employees dare to abuse their position. For the police to be more careful in handling a case, it is necessary to first investigate the report received so that similar actions do not occur. It was recommended to the judge to give a longer sentence, because this case was very detrimental to the company and the police, because the police had to investigate a case that did not actually occur.
Accountability of Perpetrators of Criminal Acts of Business Fraud Using Deception (Study Decision Number: 130/Pid.B/2023/PN Kbu) Maharani, Yopi; Baharudin, Baharudin; Satria, Indah
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 3, No 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2135

Abstract

The era of globalization is a period where economics, technology, culture and politics throughout the world are increasingly connected and influence each other. The development of the times and the spread of social phenomena that occur on this earth never end in line with the social developments and dynamics that occur in society. This social phenomenon is called a criminal act. There are many criminal acts of fraud occurring in various forms and their development is increasingly high and complex, one of which is business fraud by deception. The crime of fraud itself is regulated in Article 378 of the Criminal Code. The problem in this research is what are the factors that cause committing criminal acts of business fraud by deception and what is the responsibility of perpetrators of criminal acts of business fraud based on Decision Number 130/Pid.B/2023/PN Kbu. The research method used in this research is a normative juridical approach and an empirical approach. This normative approach is carried out by viewing legal issues as rules that are considered appropriate to normative juridical research. Normative juridical research is carried out by means of literature studies on theoretical matters, namely an approach carried out by examining legal sources, legal principles and opinions of scholars as well as applicable laws and regulations. The Empirical Approach is an approach carried out through direct research on the research object by means of observation and interviews related to the research problem. The results of this research show that the factors causing the perpetrator to commit the crime of business fraud by deception are based on three factors, namely economic factors, opportunity factors and individual factors who often tell lies, both of which are the main causes of the defendant committing this act. The presence of false speech makes it seem as if the defendant is telling the truth, which creates trust or confidence in other people and interest, thereby causing the victim to be moved to hand over their property. Then the responsibility of the perpetrator of the criminal act of business fraud by deception is based on lying words that make other people hand over their property or objects resulting in the criminal act of fraud. In this case, the defendant has also been arrested by members of the North Lampung Police. The prosecutor as public prosecutor imposed charges on the defendant in the form of imprisonment for 3 (three) years and 10 (ten) months, which the judge then sentenced to prison for 3 years and 6 months as stated in Decision Number 130/Pid.B/2023/PN Mrs. The author's advice is aimed at ordinary people who want to carry out business activities so that they can be more thorough and understand first the partners they are going to do business with, starting from their origins, environment and experience in that field. Don't be immediately tempted by results that you won't necessarily get because it could be detrimental to yourself. The government/officials and all elements of society can strengthen supervision over business, as well as increase law enforcement against fraudulent business practices. This includes cooperation between law enforcement agencies, and other relevant agencies. Encourage the participation of all elements of society in reporting in order to prevent criminal acts of business fraud. By taking these steps, the government can play an important role in protecting prospective business actors.
Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Terkait Larangan Ibadah Jemaat Gereja di Rajabasa Kota Bandar Lampung Gika, Muhammad Riski; Satria, Indah
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i2.3170

Abstract

Pelanggaran kebebasan beragama masih sering terjadi di Indonesia, terutama terkait dengan konflik mengenai perizinan tempat ibadah yang sering dilarang oleh kelompok mayoritas. Tindakan ini melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam UUD 1945. Oleh karena itu, penting untuk menjunjung tinggi toleransi guna menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Penelitian ini berfokus pada kasus penghentian paksa ibadah jemaat Gereja Kristen Kemah Daud di Rajabasa, Bandar Lampung. Jemaat gereja tersebut mengalami pelarangan ibadah oleh Ketua RT setempat dan beberapa warga. Insiden ini tidak hanya mengganggu ketenangan beribadah tetapi juga menciptakan ketakutan di kalangan jemaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis studi kasus untuk memahami penyebab utama dan dampak insiden tersebut. Hasil penelitian  ini menunjukkan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tentang kebebasan beragama ini disebabkan oleh kurangnya penegakan hukum yang tegas, adanya diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama, serta birokrasi yang menghambat penerbitan izin tempat ibadah.
PENCEMARAN NAMA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK farhanihzamahendra; S. ENDANG PRASETYAWATI; Indah Satria
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 22 No 3 (2024): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/keadilan.v22i3.1696

Abstract

Pernyataan yang merusak reputasi atau citra seseorang atau lembaga dengan menyebarkan informasi negatif yang tidak benar atau tidak terbukti ke publik disebut pencemaran nama baik. Metode untuk melakukan tindakan ini meliputi media sosial, televisi, surat kabar, atau bentuk lain yang dapat menyebar luaskan informasi. Dalam abstrak ini, topik tentang konsep dasar dan implikasi hukum dari pencemaran nama baik dibahas. Definisi dan contoh tindakan pencemaran nama baik, serta faktor-faktor yang memengaruhi dampaknya pada individu atau lembaga yang terkena dampak adalah konsep dasarnya. Implikasi hukum yang mungkin dialami oleh pelaku dan korban pencemaran nama baik juga dibahas. Pada umumnya, pencemaran nama baik dapat berdampak buruk pada kehidupan pribadi dan profesional seseorang, seperti kehilangan peluang kerja, reputasi tercemar, atau bahkan depresi dan gangguan psikologis. Oleh karena itu, tindakan pencemaran nama baik sering dianggap sebagai pelanggaran hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana atau perdata. Dalam kasus ini, bukti yang kuat dan akurat menjadi faktor utama dalam menentukan kebenaran informasi yang tersebar. Oleh karena itu, penting bagi individu atau lembaga yang merasa terkena dampak dari tindakan ini untuk mengumpulkan bukti yang kuat dan mencari bantuan dari ahli hukum untuk memperjuangkan hak mereka. Pencemaran nama baik merupakan salah satu Tindak Pidana Khusus dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kata kunci : Tindak Pidana, Pidana Khusus, Pencemaran Nama Baik
Co-Authors Adinata, Muhammad Umar Agie Rinaldy Maizuly Agung Prayitno agung saputra simanjuntak Agung Wiragama Andi Kristianto Anggalana Anita, Okta Appin Purisky Redaputri Aptasyah, Maudina Cahyani Ardinata, Arya Ardinia Awanis Shabrina Arya Ardinata Aryana Wisastra Baharudin Baharudin Baharudin, Baharudin Bambang Hartono bt Nik Azhar, Nik Airin Aqmar David Sampurno Wijaya Destika , Nadya Dewi, Erna Dora Rinova Dwi Shinta Wati Endang Endang Endang Prasetya Fajri, Ratu Chaterine farhanihzamahendra Gika, Muhammad Riski Gilang Prayoga Grace Sianturi, Joyya Harry Setya Nugraha Hendri Dunan Hengky Putrawan I Gede Agung Irsandi Jamaludin Ghofur Joyya Grace Sianturi Joyya Grace Sianturi Kalfin Febrian Nababan Kosasi, Amelia Nanda Putri Liky Faizal Lintje Anna Marpaung M. Ariq Gumilang AS M. Oktaviannur Maharani, Yopi Majib, Abdul Margaretha Laurinsque L.T Marjiko Maroni Maroni Maudina Cahyani Aptasyah Muchlisin, Rizky Muhammad Ardan Aldika Muhammad Arif Rinaldi Basri Muhammad Arif Rinaldi Basri Muhammad Satria Akbari Nadya Destika Nenni Dwi Ariyani Nur Qalbi Putri Ramadhani Ahmad Okta Ainita Pangestu, Espana Yudhistira Lanang Perdana, Anggi Sagita Prasetya, Endang Putri, Mega Nisa Qoonia Riyandini Quido Conferti Kainde Ramanda Ansori Recca Ayu Hapsari Reno Sunarya Pratama Ridho Tri Septiawan Rifandy Ritonga Rizki Nesia Putri Rizky, Aorora Chandra Rudi Santoso S Endang P S. Endang P S. Endang Prasetyawati Sanyyah Majidah Simarmata, Ocniel Juandi Soewito Soewito Sopian Efendi Sopiyan Sanjaya Sopiyan Sanjaya Sri Ayu Sekar Wangi Sunarsih Sunarsih Tami Rusli Veronica, Natasya Vi Vivi Puspita Sari Yenita Septiara Yoki Mustaf Awalin Yosi Oktavia Yosi Oktavia Yudiana Dewi Prihandini Yulia Hesti Zaharah, Rita Zainab Ompu Jainah