Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP AKTA JUAL BELI Dananjaya, Nyoman Satyayudha
Jurnal Bina Mulia Hukum Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Bina Mulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (554.568 KB)

ABSTRAKKetentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, sertipikat yang sudah diterbitkan lebih dari 5 tahun diperoleh dengan etikad baik, kepada yang memperolehnya tidak dapat dituntut lagi. Namun demikian, sertipikat sebagai bukti yang kuat dan sempurna tidaklah tertutup untuk dibuktikan sebaliknya. Sehingga timbul pertanyaan alasan- alasan apakah yang menjadi dasar pembatalan sertipikat hak milik atas tanah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara(PTUN)? dan apakah pembatalan sertipikat hak milik atas tanah juga berakibat batalnya akta jual beli yang menjadi dasar pembuatan sertipikat ? Menggunakan penelitian hukum normatif yang akan dilakukan dengan menggali dan menemukan ketentuan-ketentuan menyangkut pembatalan-pembatalan yang dapat ditemukan dalam hukum perdata khususnya perikatan dan perjanjian. Penelitian ini bersifat eksploratoris yuridis yang mengekplorasi bahan bahan hukum primair, yurisprudensi, putusan hakim, dan pertimbangan hukum dari putusan hakim serta melakukan pengkajian terhadap hal tersebut. Pembatalan sertipikat oleh PTUN dibenarkan asalkan pembatalan itu didasarkan kepada pembuktian yang kuat menyangkut kecacatan dasar hukum dalam penerbitan sertipikat baik cacat dari sisi prosedur penerbitan sertipikat maupun cacat dari sisi pelanggaran terhadap hukum materiil yang mengancam batalnya akta yang menjadi dasar terbitnya sertipikat itu. Akta yang menjadi dasar diterbitkannya sertipikat kecacatannya dipertimbangkan dalam pertimbangan putusaan PTUN sebagai dasar pembatalan sertipikat, dan karenanya apabila sertipikat dibatalkan maka akta yang menjadi dasar penerbitan sertipikat mutatis-mutandis tidak mempunyai kekuatan hukumKata Kunci: pembatalan, sertipikat, akibat hukum, akta jual beli. ABSTRACT The provisions of Article 32 paragraph (2) of Government Regulation No. 24, Year 1997, certificates that have been issued over 5 years aquired in good faith, to those who obtain it can not be prosecuted again. Nevertheless, the certificate as evidence of a strong and perfect it is not closed for proven otherwise. Thus the question arises whether the reasons on which the cancellation of the certificate of title for the land by the State Administrative Court (PTUN)? and whether the cancellation of the certificate of title for the land also resulted in the cancellation of the deed of sale is a cornerstone for the certificate? Using normative legal research will be done by exploring and finding the provisions concerning cancellations that can be found in the civil law especially engagement and contract law. This research is exploratory juridical that explores the primary legal materials, case law, the judge's ruling and legal considerations of the judge's decision and conduct an assessment of it. Cancellation of certificates by the administrative court is justified as long as the cancellation based on strong evidence concerning invalidity of the legal basis in the issuance of the certificate either defective of prosedur certificate issuance or breach of the substantive law that threatens cancellation of the deed on which the issuance of the certificate. Deed on which the issuance of certificates, its invalidity considered in consideration of administrative court ruling as the basis for cancellation of the certificate, and therefore if the certificate is canceled then the deed on which the issuance of the certificate, mutatis-mutandis have no legal power.Keywords: cancellation, certificate, due to the law, the deed of sale and purchase.DOI : https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n1.7

KONSEP PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERBASIS PEMBERDAYAAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH DALAM MENCARI KEADILAN Sudiarawan, Kadek Agus; Dananjaya, Nyoman Satyayudha
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 3, No 1 (2017): Januari â€“ Juni 2017
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Konsep awal penyelesaian perburuhan dilaksanakan dengan perantara negara, yaitu melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4P/D). Namun upaya ini dianggap tidak efektif menjawab perkembangan perselisihan hubungan industrial yang semakin kompleks. Sehingga dibentuklah Sistem Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah secara cepat, tepat, adil, dan murah. Realitanya PPHI masih menyisakan berbagai permasalahan, diantaranya konsep hukum publik yang menempatkan buruh sebagai kelompok lemah yang harus dilindungi, menjadi hukum privat yang mengasumsikan kedudukan buruh setara dengan pengusaha. Hal ini tentu memperlemah semangat perlindungan hukum atas buruh khususnya dalam mencari keadilan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Merosotnya jumlah penyelesaian perselisihan melalui jalur Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dari tahun ke tahun tentu melahirkan pertanyaan besar. Dugaan bahwa mekanisme bipartit dan tripatit mampu menyelesaikan permasalahan hubungan industrial secara efektif masih patut dipertanyakan. Posisi buruh dan pengusaha dalam mekanisme ini sudah tentu tidak seimbang. Secara khusus PHI juga dianggap belum mampu menjawab berbagai permasalahan yang dialami buruh. Masih ditemukan berbagai faktor penghambat dalam sistem PPHI khususnya PHI yang mengakibatkan lembaga ini menjadi kurang efektif . Salah satu solusi kongkret untuk memperkuat sistem PPHI ini ialah dengan melakukan penguatan konsep berbasis pemberdayaan. Penelitian ini secara khusus mengkaji terkait apakah UU PPHI telah representatif bagi pihak buruh dalam mencari keadilan, menemukan permasalahan yang menjadi faktor penghambat bagi buruh dalam mencari keadilan pada sistem PPHI serta membangun konsep penyelesaian perselisihan hubungan industrial berbasis pemberdayaan sebagai solusi dalam merespons permasalahan ini.

PERTANGGUNGJAWABAN BANK ATAS KERUGIAN NASABAH YANG MENGGUNAKAN ELECTRONIC BANKING Wiguna, Kadek Doni; Dananjaya, Nyoman Satyayudha
Kertha Desa Vol 9 No 12 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan studi ini untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap nasabah yang menggunakan e-banking dalam transaksi perbankan dan tanggung jawab bank terhadap nasabah yang menderita kerugian dalam penggunaan electronic banking. Penulisan jurnal ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa Perlindungan terhadap nasabah yang menggunakan e-banking dalam transaksi perbankan dapat menggunakan sarana hukum yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Pihak Bank bertanggung jawab terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat penggunaan elekctronic banking sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 16/1/2014 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) Nomor 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Bank wajib mengganti rugi dana nasabah yang hilang akibat penggunaan electronic banking jika terbukti bahwa dana nasabah tersebut memang benar hilang bukan diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian nasabah itu sendiri. Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Bank, Nasabah, Electronic Banking ABSTRACT The purpose of this study is to examine the legal protection of customers who use e-banking in banking transactions and the bank's responsibilities towards customers who suffer losses in the use of electronic banking. The writing of this journal uses a normative method with a conceptual and statutory approach. The results of the study show that protection for customers who use e-banking in banking transactions can use legal means, namely Law Number 7 of 1992 which was amended to Act Number 10 of 1998 concerning Banking, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 11 of 2008 which was amended into Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, Law Number 36 of 1999 concerning Telecommunications. The Bank is responsible for customers who experience losses due to the use of electronic banking in accordance with the Civil Code, Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Bank Indonesia Regulation (PBI) Number 16/1/2014 concerning Consumer Protection, Regulations Financial Services Authority (PJOK) Number 1 / PJOK.07 / 2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. The bank is obliged to compensate for the loss of customer funds lost due to the use of electronic banking if it is proven that the customer's funds are truly lost, not due to the customer's fault or negligence. Keywords: Accountability, Bank, Customer, Electronic Banking

PENERAPAN TEORI HUKUM PEMBANGUNAN DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA MURAH I Ketut Tjukup; Nyoman A. Martiana; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra; Nyoma Satyayudha Dananjaya; I Putu Rasmadi Arsha Putra
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 1, No 1 (2015): Januari-Juni 2015
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Hukum Acara Perdata sebagai hukum formil mempunyai fungsi untuk menegakkan hukum perdata materiil apabila ada pelanggaran. Hukum Acara Perdata adalah aturan main yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Hukum Acara Perdata yang masih berlaku sampai sekarang ialah hukum acara perdata peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, yaitu HIR dan RBg. Banyak bidang Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR dan RBg sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan jaman. Demikian juga dalam pelaksanaan dan penerapannya tidak dapat mewujudkan asas Trilogi Peradilan (sederhana, cepat dan biaya murah). Melalui penerapan Teori Hukum Pembangunan dalam pemeriksaan perkara perdata. Secara yuridis ketentuan Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR dan RBg memiliki kecenderungan untuk menghambat pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah. Dalam hal ini Teori Hukum Pembangunan sangat memegang peranan penting dalam pembaharuan hukum. Dapat disarankan hendaknya kedepan dibentuk hukum acara perdata yang bersifat nasional. Kata kunci: Hukum Acara Perdata, asas Trilogi Peradilan, Teori Hukum Pembangunan.

PENERAPAN TEORI HUKUM PEMBANGUNAN DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA MURAH I Ketut Tjukup; Nyoman A. Martiana; Dewa Nyoman Rai Asmara Putra; Nyoma Satyayudha Dananjaya; I Putu Rasmadi Arsha Putra
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 1, No 1 (2015): Januari-Juni 2015
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v1i1.8

Hukum Acara Perdata sebagai hukum formil mempunyai fungsi untuk menegakkan hukum perdata materiil apabila ada pelanggaran. Hukum Acara Perdata adalah aturan main yang harus diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Hukum Acara Perdata yang masih berlaku sampai sekarang ialah hukum acara perdata peninggalan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, yaitu HIR dan RBg. Banyak bidang Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR dan RBg sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan jaman. Demikian juga dalam pelaksanaan dan penerapannya tidak dapat mewujudkan asas Trilogi Peradilan (sederhana, cepat dan biaya murah). Melalui penerapan Teori Hukum Pembangunan dalam pemeriksaan perkara perdata. Secara yuridis ketentuan Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR dan RBg memiliki kecenderungan untuk menghambat pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah. Dalam hal ini Teori Hukum Pembangunan sangat memegang peranan penting dalam pembaharuan hukum. Dapat disarankan hendaknya kedepan dibentuk hukum acara perdata yang bersifat nasional. Kata kunci: Hukum Acara Perdata, asas Trilogi Peradilan, Teori Hukum Pembangunan.

KONSEP PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL BERBASIS PEMBERDAYAAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH DALAM MENCARI KEADILAN Kadek Agus Sudiarawan; Nyoman Satyayudha Dananjaya
ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata Vol 3, No 1 (2017): Januari – Juni 2017
Publisher : Departemen Hukum Perdata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36913/jhaper.v3i1.42

Konsep awal penyelesaian perburuhan dilaksanakan dengan perantara negara, yaitu melalui Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah (P4P/D). Namun upaya ini dianggap tidak efektif menjawab perkembangan perselisihan hubungan industrial yang semakin kompleks. Sehingga dibentuklah Sistem Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah secara cepat, tepat, adil, dan murah. Realitanya PPHI masih menyisakan berbagai permasalahan, diantaranya konsep hukum publik yang menempatkan buruh sebagai kelompok lemah yang harus dilindungi, menjadi hukum privat yang mengasumsikan kedudukan buruh setara dengan pengusaha. Hal ini tentu memperlemah semangat perlindungan hukum atas buruh khususnya dalam mencari keadilan dan memperjuangkan hak-hak mereka. Merosotnya jumlah penyelesaian perselisihan melalui jalur Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dari tahun ke tahun tentu melahirkan pertanyaan besar. Dugaan bahwa mekanisme bipartit dan tripatit mampu menyelesaikan permasalahan hubungan industrial secara efektif masih patut dipertanyakan. Posisi buruh dan pengusaha dalam mekanisme ini sudah tentu tidak seimbang. Secara khusus PHI juga dianggap belum mampu menjawab berbagai permasalahan yang dialami buruh. Masih ditemukan berbagai faktor penghambat dalam sistem PPHI khususnya PHI yang mengakibatkan lembaga ini menjadi kurang efektif . Salah satu solusi kongkret untuk memperkuat sistem PPHI ini ialah dengan melakukan penguatan konsep berbasis pemberdayaan. Penelitian ini secara khusus mengkaji terkait apakah UU PPHI telah representatif bagi pihak buruh dalam mencari keadilan, menemukan permasalahan yang menjadi faktor penghambat bagi buruh dalam mencari keadilan pada sistem PPHI serta membangun konsep penyelesaian perselisihan hubungan industrial berbasis pemberdayaan sebagai solusi dalam merespons permasalahan ini.

PERANAN DAN EFEKTIFITAS MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI BALI Komang Tri Darmayanti; I Ketut Tjukup; I Nyoman Satyayudha Dananjaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 1 No 01 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

In Indonesia, the people may use an alternative dispute resolution to solve theircases.. Mediation is a popular alternative disputes resolution, because there aremany advantages, such as use informal process, confidentially, low expense, andmaking decision between the parties. Environmental disputes is a one of manydisputes that be able to use mediation. Because there are repressive effort andpreventif effort on the agreement result. The parties who use mediation, also assistedby mediator as a neutral third person.

PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN EKONOMI DI BIDANG PERBANKAN Rachmawati Apriliana Puspitasari; Nyoman Satyayudha Dananjaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Mei 2014
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Economic crimes in the banking sector can be said to be a white collar crime because the crime committed by the offender by way of abusing the trust given to him from the public.Therefore, white collar crime often occurs in organizations where people put trust in that bank. The impact of the abuse of the trust that is the emergence of a victim of economic crime in the banking field. For it is necessary to study the steps or policies that need to be taken in order to protect the victims of economic crime in banking because when viewed from the existing regulations there are still the norm vacancy. This paper aims to determine the protection of victims of economic crime in the banking sector. Given the losses large enough, then the protection of the victim (bank customers ) it was time to do. Then it takes the concept of protection of victims of economic crime in the banking sector by using the criminal law.

TANGGUNG JAWAB MUTLAK ( STRICT LIABILITY ) DALAM PENEGAKAN HUKUM PERDATA LINGKUNGAN DI INDONESIA Ade Risha Riswanti; Nyoman A. Martana; I Nyoman Satyayudha Dananjaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 03, Juli 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The principle of Strict Liability in law enforcement of environmental civil law was formulated in Article 88 Act No. 32 in 2009 of Environmental Protection and Management. But the problem is legal application of principle of Strict Liability have not been effective in ensuring compensation for victims of pollution and environmental destruction. This problem will be researched with the descriptive legal research method to produce an argumentation based on the theory as prescript in finishing the problem faced. Acording to the author,law enforcement on civil law system based on Strict Liability should be through without any specific restriction applicability these principle, and there should be a law enforcement particular courage especially the Judge to applying principle of Strict Liability though contrary to the provisions of civil law.

Pengaturan Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Tidak Resmi Dalam Perspektif Undang-Undang Lalu Lintas Putu Dedi Ananta Putra Wijaya; Nyoman Satyayudha Dananjaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 12 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i12.p08

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pengaturan yang terkait dengan plat nomor kendaraan bermotor ditinjau dari undang-undang lalu lintas dan akibat hukum yang ada atau ditimbulkan serta pengawasan didalamnya. Dalam studi kasus ini, kajian ataupun metode yang digunakan ialah metode hukum normatif yang nantinya dari penelitian ini akan menggunakan pendekatan melalui peraturan yang berlaku (Statue Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach). Bahan hukum yang digunakan dalam melakukan penelitian ini berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan beberapa peraturan pendukung seperti Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 untuk menunjang hasil penelitian ini. Studi kepustakaan atau library research menjadi teknik pengumpulan yang dipergunakan dalam penelitian ini, yang dimana studi ini dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil dari studi ini akan memberikan pemahaman terkait dengan pemalsuan tanda nomor kendaraan bermotor dan diharapkan dari pihak kepolisian mampu untuk memaksimalkan penegakan hukumnya, mengingat semakin marak dan banyaknya kasus pemalsuan tanda nomor kendaraan bermotor. Kata Kunci: Plat Nomor Kendaraan Bermotor, Pemalsuan, Tindak Pidana ABSTRACT This study was conducted with the aim of finding out further how the regulations related to motorized vehicle number plates are reviewed from the traffic law and the existing or resulting legal consequences and supervision therein. In this case study, the study or method used is the normative legal method which later from this research will use an approach through applicable regulations (Statue Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach). The legal materials used in conducting this research are based on the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and several supporting regulations such as the Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 5 of 2012 to support the results of this research. Literature study or library research is the collection technique used in this research, where this study is carried out by collecting and reviewing legislation. The results of this study will provide an understanding of the forgery of motorized vehicle number signs and it is hoped that the police will be able to maximize law enforcement, given the increasing number of cases of forgery of motorized vehicle number signs.

Title

Found 49 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 49 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 49 Documents
Search