Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.98
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Bina Mulia Hukum Udayana Journal of Law and Culture Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Hukum Acara Perdata Udayana Journal of Social Sciences and Humanities (UJoSSH) East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR) POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI)
Nyoman Satyayudha Dananjaya
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENERAPAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (CLASS ACTION) DALAM MENYELESAIKAN PERKARA-PERKARA PERDATA DI INDONESIA Karolus Weladami; Nyoman Satyayudha Dananjaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Jun 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul “Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Dalam Menyelesaikan Perkara-Perkara Perdata Di Indonesia”. Rumusan masalah dalam Jurnal ini berisikan tentang keberadaan Gugatan Perwakilan Kelompok dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan penggunaan Gugatan Perwakilan Kelompok dalam rangka proses ganti rugi untuk kasus-kasus perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis empiris, menggunakan data primer, sekunder, tersier. Kesimpulan dari Jurnal ini adalahbahwa secara materil pengakuan secara hukum adanya gugatan class action telah diakui dan diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pasal 71 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; dan secara formil dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok, dan bahwa proses distribusi ganti rugi Gugatan class action dalam perkara-perkara perdata di Indonesia ternyata masih jauh dari ideal secara waktu, biaya dan kesederhanaan. Karena dalam peraturan perundang-undangan belum diatur tentang suatu lembaga yang membantu dalam proses ganti rugi dalam gugatan class action tersebut.
Kewenangan Pra Peradilan Dalam Memeriksa Dan Memutus Penetapan Status Tersangka I Gusti Ayu Ica Laksmi; Nyoman Satyayudha Dananjaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i11.p08

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penetapan tersangka dalam pra peradilan serta status tersangka seseorang yang digugurkan dalam pra peradilan. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pra peradilan dalam KUHAP memiliki fungsi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dari perbuatan sewenang-wenang penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan bagi seorang tersangka diatur dalam Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28 G ayat 1 UUD 1945, serta sesuai dengan asas presumtion of innocence dan asas persamaan dimuka hukum. Penetapan tersangka merupakan wewenang pra peradilan akan tetapi pra peradilan tidak dapat membatalkan status tersangka, karena pada dasarnya pra peradilan tidak dapat menghapus kesalahan serta bukti yang cukup untuk penetapan seorang tersangka, melainkan hanya menguji prosedur secara formil. Seseorang yang telah digugurkan status tersangkanya dapat kembali menjadi tersangka jika terdapat bukti baru yang didapatkan oleh penyidik, sekurang-kurangnya 2 alat bukti dapat mengembalikan seseorang yang status tersangkanya digugurkan dapat kembali lagi menjadi tersangka, terdapatnya perlindungan terhadap hak tersangka tidak mengakibatkan bahwa seorang tersangka dinyatakan tidak bersalah atau dugaan tindak pidananya dinyatakan gugur, dimana dapat menimbulkan adanya penyidikan ulang berdasar dengan tata cara dan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penetapan Tersangka, Pra Peradilan ABSTRACT The purpose of writing this article is to find out the legal protection against the determination of a suspect in pre-trial and the status of a suspect in a person who was aborted in a pre-trial. This writing uses a normative legal research method using a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that pre-trial in the Criminal Procedure Code has the function of protecting human rights from arbitrary actions by law enforcement in the criminal justice system. Protection for a suspect is regulated in Article 27 Paragraph 1 and Article 28 G Paragraph 1 of the 1945 Constitution, and is in accordance with the principle of presumption of innocence and the principle of equality before the law. Determination of a suspect is a pre-trial authority, but pre-trial cannot cancel the status of a suspect, because basically the pre-trial cannot erase errors and sufficient evidence for the determination of a suspect, but only examines formal procedures. A person who has had his suspect status aborted can return to being a suspect if there is new evidence obtained by the investigator, at least 2 pieces of evidence can return a person whose suspect status has been aborted and can return to being a suspect, the protection of the suspect's rights does not result in a suspect being declared not guilty or the alleged crime is declared void, which can lead to a re-investigation based on the procedures and provisions that have been regulated in the law.
ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OBJEK SERTIFIKAT HAK MILIK YANG TERIKAT HAK PRIORITAS Owen Dihardja; Putu Gede Arya Sumertayasa; I Nyoman Satyayudha Dananjaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, Desember 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa tanah merupakan sengketa yang marak terjadi terutama di Provinsi Bali sebagai destinasi pariwisata. Dalam kegiatan usaha tidak lepas dari perjanjian-perjanjian dengan objek tanah telah ditentukan administrasinya. Demi dapat beralihnya hak milik atas tanah, pendaftaran status tanah wajib dilakukan sesuai prosedur dan memerhatikan kepentingan orang lain yang mengikat objek maupun subjek dari suatu peristiwa hukum demi terhindarnya sengketa yang dapat merugikan hak-hak orang yang berkepentingan. Meskipun telah ditentukan administrasinya maupun aturan-aturan yang menjadi dasar melalui hukum, sering kali terdapat celah-celah untuk memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang tidak patut. Pada penerapannya, hak-hak penyewa dilindungi meskipun hak milik atas tanah telah beralih dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM), namun jika peralihan tersebut mengabaikan hak prioritas untuk membeli yang dimiliki penyewa akan melanggar perjanjian dengan klausul pemberian hak prioritas tersebut. Maka dari itu perlu ditinjau lebih lanjut mengenai prosedur yang menjadi pertimbangan hakim untukmenyatakan keberlakuan SHM tidak berkekuatan hukum terkait hak prioritas yang dilanggar melalui penelitian di lapangan.
Perlindungan Tindak Pidana Perkosaan Selama Proses Peradilan Pidana Ni Putu Ari Manik Wedani; Nyoman Satyayudha Dananjaya
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korban tindak pidana perkosaan biasanya mengalami trauma yang berat dan rasa malu dari kejahatan yang dialami sehingga perlu diberikan perlindungan hukum, terutama dalam mencari keadilan di dalam persidangan. Adapun permasalahan yang di hadapi yaitu : apakah yang melatarbelakangi perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan? Dan bagaimanakah perlindungan hukum yang dapat di berikan bagi korban tindak pidana perkosaan dalam menghadapi proses peradilan pidana? Metode penelitian yang di pergunakan yaitu penelitian yuridis normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Latar belakang diperlukannya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan karena korban mengalami penderitaan secara fisik da psikis yang pemulihannya memerlukan waktu yang cukup lama pemulihannya sehingga pada saat menghadapi proses pemeriksaan dan peradilan perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi korban tindak pidana perkosaan dibagi menjadi tiga tahapan yaitu: sebelum sidang pengadilan, selama sidang pengadilan, dan sesudah sidang pengadilanKata kunci : Perlindungan, Korban, Perkosaan,Peradilan
HAK DAN KEWAJIBAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA PRO BONO KEPADA MASYARAKAT KURANG MAMPU A.A. Ngurah Bayu Kresna Wardana; Nyoman Satyayudha Dananjaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.548 KB) | DOI: 10.24843/KS.2022.v10.i03.p13

Abstract

Tujuan penulisan studi ini adalah untuk memahami mengenai Pengaturan Mengenai Pemberian Bantuan Hukum Secara Pro Bono di Indonesia serta Hak dan Kewajiban Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Pro Bono Kepada Masyarakat Kurang Mampu. Dalam penulisan studi jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan teknik kepustakaan. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa dasar pengaturan mengenai pemberian bantuan hukum secara pro bono di Indonesia saat ini sudah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara pro bono kepada masyarakat kurang mampu belum secara rinci dijelaskan apa saja hak dari advokat maupun kewajiban dari advokat pada saat memberikan bantuan hukum secara pro bono kepada masyarakat kurang mampu dalam ketentuan peraturan yang ada. Sehingga perlu adanya penyesuaian mengenai bentuk hak dan kewajiban advokat dalam memberikan pelayanan hukum kepada klien yang memberikan honorarium dengan masyarakat para pencari keadilan yang tidak memberikan honorarium. The purpose of writing this study is to understand the regulations regarding the provision of legal aid on a pro bono basis in Indonesia and the rights and obligations of advocates in providing legal aid on a pro bono basis to underprivileged communities. In writing this journal study, it uses a normative juridical research method with a statutory approach and library techniques. The results of this study indicate that the basic regulation regarding the provision of legal aid on a pro bono basis in Indonesia is currently regulated in Law No. 18 of 2003 concerning Advocates, Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid, Government Regulation No. 83 of 2008 concerning the Requirements and Procedures for the Provision of Free Legal Aid and in the Indonesian Advocates Association Regulation No. 1 of 2010 concerning Guidelines for the Implementation of Free Legal Aid. Furthermore, the rights and obligations of advocates in providing legal assistance on a pro bono basis to underprivileged communities have not been explained in detail what the rights of advocates and the obligations of advocates when providing legal assistance on a pro bono basis to underprivileged communities are in the provisions of existing regulations. So there is a need for adjustments regarding the form of rights and obligations of advocates in providing legal services to clients who provide honoraria with underprivileged clients or the community seeking justice.
TANGGUNG JAWAB MALL YANG MENGADAKAN RENOVASI BANGUNAN TERHADAP PENYEWA (TENANT) BERDASARKAN PERJANJIAN SEWA-MENYEWA Luh Ayu Nadira Saraswati; Nyoman Satyayudha Dananjaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.588 KB)

Abstract

This paper title Responsibility of Mall Manager Who Conduct Renovations To Tenant Based on The TenancyAgreement is motivated by the rapid development of the business world that involvingThe Mall Manger and The Tenant. To run the businessboth parties signing tenancy agreement . Due to improving the service to visitors, the manager of the mall will do a renovation, which can give an impact to the Tenant. This study aims to find out the regulation of tenancy agreement and the responsibility of the mall manager to the tenantthat affected by the renovation of the building based on the tenancy agreement. With normative method, this paper elaborate more about the regulations of tenancy agreementthat stated on article 1548-1600 Civil Code and the responsibility of the mall manager who conduct renovations to providing peaceful enjoyment during the lease for the tenant.
HAPUSNYA TANGGUNG JAWAB TERBATAS PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL Arod Fandy; Nyoman Satyayudha Dananjaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (102.223 KB)

Abstract

Prinsip limited liability merupakan prinsip utama yang menjadi ciri khas Perseroan Terbatas sebagai badan hukum. Berdasarkan prinsip ini pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar jumlah saham yang dimilikinya dalam Perseroan Terbatas, prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tulisan ini akan menjelaskan hal-hal yang menyebabkan tanggung jawab terbatas pemegang saham menjadi hapus berdasarkan prinsip piercing the corporate veil. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Piercing the corporate veil adalah prinsip yang membenarkan hapusnya tanggung jawab terbatas pemegang saham dalam hal-hal tertentu, prinsip ini digunakan untuk mencegah pemanfaatan Perseroan Terbatas secara melawan hukum oleh pemegang saham yang beritikad buruk.
PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN SELAMA PROSES PERADILAN PIDANA Ni Putu Ari Manik Wedani; Nyoman Satyayudha Dananjaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 02, Januari 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.585 KB)

Abstract

Victims of rape often suffer severe trauma and humiliation of the crimes should be given legal protection, especially in search of justice in court. The problems are: what is the underlying importance of legal protection for the victims of the crime of rape? And how does the legal protection that can be given to victims of the crime of rape in facing the criminal trial process? The research method used is a juridical normative research through library research on the primary, secondary, and tertiary legal materials.The rationale of the need for legal protection for victims of crime of rape because the victim suffered both physically and psychologically, that it requires a considerable time of recovery, so by the time of the investigation and court trial processes, they need to get legal protection. The legal protection for the rape victims can be divided into three stages, namely: before, during, and after the court trials.
PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE I Gede Krisna Wahyu Wijaya; Nyoman Satyayudha Dananjaya
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.766 KB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online”. Dengan berkembangannya teknologi dan informasi yang begitu cepat menimbulkan inovasi baru terkait model dalam sistem perdagangan, yaitu perdagangan online. Permasalahan yang diuraikan didalam jurnal ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran penting asas itikad baik didalam pembuatan perjanjian jual beli online dan akibat hukum dari pelanggaran asas itikad baik didalam perjanjian jual beli online yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian empiris. Penerapan asas itikad baik sangatlah penting didalam pembuatan suatu perjanjian termasuk perjanjian secara online. Didalam proses pembuatan sebuah perjanjian,termasuk perjanjian jual beli online atau transaksi elektronik haruslah didasari dengan itikad baik dari masing-masing pihak didalam perjanjian tersebut. Asas itikad baik merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian. Akibat hukum dari adanya itikad yang tidak baik didalam perjanjian jual beli online yaitu dapat berakibat dituntutnya pihak yang beritikad tidak baik tersebut tidak hanya secara perdata namun dapat juga dibawa keranah hukum pidana. Apabila pelaku bisnis online tidak memiliki itikad baik dalam perjanjian online tersebut, maka dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 62 UUPK dan diperberat dengan ketentuan pasal 45 ayat (2) UU ITE.
PEMECAHAN PERKARA (SPLITSING) DALAM PRA PENUNTUTAN I Gusti Ayu Aditya Wati; Nyoman Satyayudha Dananjaya
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.17 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul Pemecahan Perkara (Splitsing) dalam Pra Penuntutan. Makalah ini menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis empiris. Mengadakan pra penuntutan yang berarti sebelum Penuntut Umum bertndak melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan, berhak untuk memeriksa dan menilai berkas hasil pemeriksaan Penyidik telah cukup dan sempurna. Pemecahan Perkara atau Splitsing adalah pemecahan satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa terdakwa tersebut dipecah menjadi dua atau lebih. Pra Penuntutan meliputi pelaksanaan tugas-tugas pemantauan perkembangan penyidikan, penelitian berkas perkara tahap pertama, pemberian petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan, penelitian ulang berkas perkara, penelitian tersangka dan barang bukti pada tahap penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti serta pemeriksaan tambahan.
Co-Authors A.A. Ngurah Bayu Kresna Wardana Ade Risha Riswanti Adri Putra, Anak Agung Bagus Jaya Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi Arod Fandy Desak Made Dhitri Rahayu Desak Putu Dewi Kasih Dessy Susilo Dewa Nyoman Rai Asmara Putra Firdaus, Dimas Miftahul Fuchikawa Kazuhiko Hutagalung, I Made Dwiky I Gede Krisna Wahyu Wijaya I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, I Gusti Agung I Gusti Ayu Aditya Wati I Gusti Ayu Ica Laksmi I Ketut Markeling I Ketut Tjukup I Putu Rasmadi Arsha Putra I Putu Wisnu Karma I Wayan Bela Siki Layang Indah Pradnyani Putri, Ni Luh Gede Kadek Agus Sudiarawan Karolus Weladami Karunian, Alia Yofira Ketut Nihan Pundari Komang Deva Aresta Saskara Komang Dicky Darmawan Komang Tri Darmayanti Komang Widiana Purnawan Longtan SHI Luh Ayu Nadira Saraswati Luh Putu Swandina Sari Dewi Made Diah Sekar Mayang Sari Made Dwita Martha Made Shannon Tjung Martha, Made Dwita Michael Angelo Ni Ketut Devi Damayanti Ni Made Gina Anggreni Ni Putu Ari Manik Wedani Ni Wayan Ida Yuliana Pertiwi Nyoman A Martana Nyoman A. Martiana Owen Dihardja Pebry Dirgantara, Pebry Putu Ade Harriestha Martana Putu Ade Harriestha Martana Putu Aras Samsithawrati Putu Ayu Asty Senja Pratiwi Putu Ayu Ratih Tribuana Putu Dedi Ananta Putra Wijaya Putu Gede Arya Sumertayasa Putu Giska Ari Kusumadewi Rachmawati Apriliana Puspitasari Shara, Made Cinthya Puspita Sugeng, Santoso Widyantara Putra, I Ketut Wiguna, Kadek Doni