Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Governabilitas Pemerintah Desa Rantau Panjang Dalam Pengembangan Budaya Lokal Dayak Kenyah Very Saputra; Yuli Setyowati
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 3 No. 8: Juli 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v3i8.4440

Abstract

This research examines the Governability of the Rantau Panjang Village Government in the Development of Local Dayak Kenyah Culture (Study in Rantau Panjang Village, Telen District, East Kutai Regency, East Kalimantan Province). The aim of this research is to examine and describe the governance of the Rantau Panjang Village government in developing local Dayak Kenyah culture and to determine the driving and inhibiting factors in the development of local Dayak Kenyah culture. This type of research is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation, as well as data triangulation to assess the credibility of data obtained from the same sources but using different techniques. The results of research on village government governance in developing local culture are: The development of local Dayak Kenyah culture in Rantau Panjang Village can be seen from three aspects: communication, coordination and program continuity. First, communication between the village government and indigenous communities has the same vision and perspective regarding advancing local culture, this is a similarity because there is good communication between both parties, which will support the Dayak Kenyah local cultural development program in Rantau Panjang Village. Second, the village government pays little attention to cultural facilities, coordination between indigenous communities and the village government is not effective and optimal. As a result, community efforts to develop local culture, such as carving traditional lamin, failed. Third, the village government has tried to develop local culture through training, such as making Dayak Kenyah carvings, but community participation in the training s very low. The development of local Dayak Kenyah culture in Rantau Panjang Village is encouraged and inhibited by internal and external factors. First, the driving factors for local cultural development consist of the village government and the Dayak Kenyah indigenous community of Rantau Panjang Village, while external factors consist of human resources, infrastructure and facilities. Second, the factors inhibiting the development of local culture are internal and external factors. Internal factors include lack of good coordination, lack of clarity and unsustainability of the program and personal sentiment. The external factors are low community participation and lack of market access.
Model Optimalisasi Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa Setyowati, Yuli; Giawa, Analius; Marina, Rema
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 5 No 1
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v5i1.61

Abstract

Berdasarkan data BPS, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Indonesia tahun 2019 sebesar 75,24 dan di tahun 2020 menunjukkan nilai 75,57, hal ini masih menunjukkan adanya ketimpangan gender. Kondisi ketimpangan gender juga terjadi di tingkat desa, dan terdapat lebih dari 75.000 desa yang tersebar di 34 provinsi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran perempuan dalam pembangunan desa dan menemukan model yang relevan dengan kultur masyarakat untuk mengoptimalisasi peran perempuan di ruang-ruang publik yang tersedia. Penelitian ini dilakukan di Desa Dadapayu Semanu Gunung Kidul DIY, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan secara kolaboratif antara wawancara, observasi, Focus Group Disscussion (FGD), dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposif, terdiri dari Kepala Kalurahan Dadapayu, Perangkat Kalurahan, Ketua Program Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan para pegiat perempuan. Analisis data menggunakan model analisis interakstif yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian ini adalah: 1) peran perempuan dalam pembangunan desa di Kalurahan Dadapayu tergolong baik dibuktikan dengan tingginya antusiasme dan partisipasi yang tinggi, namun belum didukung dengan adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah desa dan tersedianya akses bagi perempuan untuk mengoptimalkan peran dalam pembangunan desa; 2) model optimalisasi peran perempuan dalam pembangunan desa meliputi beberapa dimensi yaitu: komitmen pemerintah desa, visi dan misi desa, kebijakan desa tentang perempuan, kepemimpinan kepala desa, aksesibilitas bagi perempuan melalui lembaga-lembaga desa, dan partisipasi perempuan.
Upaya Pemerintah Desa Dalam Optimalisasi Komunikasi Pemberdayaan Keluarga Menuju Desa Layak Anak Setyowati, Yuli; Sulistyowati, Fadjarini; Muhsin, Habib
INDONESIAN GOVERNANCE JOURNAL : KAJIAN POLITIK-PEMERINTAHAN Vol 5 No 2
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/igj.v5i2.67

Abstract

Pemerintah Desa Gilangharjo berusaha mencapai target Desa Layak Anak sesuai target Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2024 menjadi Kabupaten Layak Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya-upaya komunikasi pemberdayaan keluarga dalam mewujudkan Desa Layak Anak. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif interpretatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, FGD, observasi, dan dokumentasi. Informan berjumlah 19 orang yang dipilih secara purposive sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang didapat menjelaskan bahwa upaya-upaya komunikasi pemberdayaan keluarga dalam rangka mewujudkan desa layak anak meliputi: komunikasi pemberdayaan di bidang kesehatan, komunikasi pemberdayaan keluarga di bidang pendidikan melalui program Karang Taruna Mengajar, komunikasi pemberdayaan keluarga di bidang hukum, komunikasi pemberdayaan melalui Forum Anak, dan komunikasi pemberdayaan melalui peningkatan keterampilan membatik. Upaya ini sangat didukung oleh pihak Pemerintah Desa yang diwujudkan dalam komitmen pemerintah desa melalui penerbitan Surat Keputusan tentang Desa Layak Anak, keterlibatan lembaga-lembaga masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak anak, serta kolaborasi antar berbagai komponen desa.
Implementing Regional Regulation No. 1/2014: Rehabilitative Social Work Practices for Homelessness in Yogyakarta Setyowati, Yuli; Tentyarini, Dita; Bumi, Niemas Hanatha
TheJournalish: Social and Government Vol. 6 No. 3 (2025): Social and Government
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55314/tsg.v6i3.935

Abstract

This study examines the implementation of social welfare services for beggars and homeless individuals in Yogyakarta, Indonesia, based on Regional Regulation No. 1 of 2014. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews with clients and government staff at the Social Service Agency (Dinas Sosial), as well as document analysis and direct observation. Guided by Ife and Tesoriero’s community development framework, the analysis identifies four key roles: facilitator, educator, representative, and technical. The results show that the facilitation role is evident in the initial assessment and participatory engagement with clients, while the technical role involves accurate data collection and professional referrals. The educator role appears in public awareness campaigns and in-house client coaching, while the representative role reflects advocacy and coordination with other agencies. The findings highlight challenges such as limited rehabilitation facilities, low community participation, and a short intervention timeframe. These findings underscore the importance of holistic and ethical approaches in social services for vulnerable populations. The study concludes that while the implementation aligns with the regulation’s rehabilitative mandate, enhancements in infrastructure, community engagement, and policy support are needed for more sustainable and inclusive outcomes.
Menelisik Dinamika Implementasi Fungsi Fasilitasi Peliputan Media Terhadap Kegiatan Pimpinan Daerah Kabupaten Sleman (Penelitian pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah) nugraheni, yulia; Setyowati, Yuli
Jurnal Komunikasi Pemberdayaan Vol 4 No 1 (2025): June
Publisher : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jkp.v4i1.600

Abstract

Pemerintah Daerah melalui humas pemerintah aktif memanfaatkan media sosial. Prokompim merupakan lembaga humas pemerintah yang melakukan fungsi manajemen komunikasi pimpinan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilaksanakan pada  Prokompim Sleman dengan tujuan mengetahui implementasi fungsi fasilitasi peliputan media terhadap kegiatan pimpinan daerah dan dinamika yang terjadi pada implementasi fungsi tersebut. Hasil penelitian mengungkap bahwa pelaksanaan fungsi fasilitasi peliputan media oleh Prokompim Sleman dilaksanakan melalui pendekatan kelembagaan yang terbagi ke dalam dua tim media. Tim Dokumentasi Pimpinan berperan sebagai entitas yang melekat secara struktural  jabatan pimpinan daerah dengan fokus pada dokumentasi kegiatan resmi Bupati dan Wakil Bupati. Sedangkan Tim Media Bupati dan Tim Media Wakil Bupati bekerja lebih fleksibel dan bersifat personal, mengikuti gaya serta kebutuhan komunikasi masing-masing pimpinan. Namun, sistem ini belum sepenuhnya kokoh secara kelembagaan. Hal ini terlihat ketika terjadi pergantian kepala daerah hasil Pemilukada 2024. Tim media yang sebelumnya mendampingi pimpinan lama digantikan seluruhnya sehingga menciptakan situasi ketergantungan terhadap individu, bukan terhadap sistem. Dalam perspektif teori budaya organisasi, ketergantungan ini menandakan belum terbentuknya nilai-nilai bersama yang menjamin kontinuitas kerja. Lebih jauh, dari kacamata tata kelola adaptif, organisasi pemerintahan idealnya mampu mengakomodasi perubahan dengan tetap menjaga stabilitas fungsi. Pada kasus Prokompim, adaptasi dilakukan secara teknis (dengan merekrut tim baru), namun belum menyentuh sisi struktural dan sistemik. Tidak adanya standar atau regulasi yang menjadikan tim media sosial sebagai bagian tetap dari jabatan fungsional membuat proses komunikasi publik menjadi tidak berkelanjutan. Dengan demikian, Prokompim perlu memformalkan struktur peliputan yang melekat pada jabatan, bukan individu, untuk memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Correlation and Linear Regression Tests: Projected Deforestation Due to New Capital Development in East Kalimantan Isman, I; Widodo, Prima Aryo; Setyowati, Yuli
Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity) 2023: Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/iseth.5162

Abstract

Linear regression analysis was used in this research to investigate the correlation between deforestation and the number of climate villages. The results showed a significant association between climate villages and deforestation rates, as the null hypothesis (H0) was rejected and the alternative hypothesis (H1) was accepted. This suggests that climate village initiatives or policies have a tangible impact on deforestation patterns. The study's findings can contribute to natural resource management and environmental conservation strategies. This finding highlights the pivotal role of climate villages in reducing deforestation rates. Therefore, environmental and development policies can be tailored to actively support these initiatives. The study provides both conceptual insights into variable relationships and practical guidance for environmental conservation and sustainable development efforts.