Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.504
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Abdi Insani JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (JHSSB) Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Priviet Social Sciences Journal Jurnal Media Akademik (JMA) Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum
ANAK AGUNG SRI UTARI
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
Pengaruh Penghapusan Asas Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masif Deforestasi di Indonesia Mu Amar; Anak Agung Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pembangunan merupakan hal yang wajar terjadi bagi kelangsungan hidup manusia, terlebih bagi negara berkembang seperti Indonesia, namun pada saat yang bersamaan pembangunan tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup, seperti tindakan deforestasi yang masif akan pengalihan guna fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan kawasan industri, hal ini di perparah dengan dihapusnya asas strict liability dalam Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dirasa dapat mengancam keberlangsungan lingkungan hidup karena pelanggaran-pelanggaran terhadap lingkungan akan terus bertambah seiring dengan pembukaan usaha-usaha korporasi baru menyangkut pekebunan kawasan industri. Asas strict liability yang terkandung dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 sudah cukup menguatkan untuk menjerat para korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan, dengan tidak adanya asas tersebut dalam Omnibus Law. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dua undang-undang, sebelumnya dan yang telah disahkan sehingga dapat diketahui aturan-aturan yang terkandung dalam suatu undang-undang berpengaruh terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, terlebih dalam kaitannya mengenai masif deforestasi di Indonesia. Metodelogi yang digunakan adalah metode penulisan hukum normatif agar dapat ditemukannya aturan ataupun doktrin hukum dalam menjawab permasalahan yang sedang dihadapi. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan substansi frasa pada Omnibus Law terdapat 2 hasil yang dapat disampaikan dari penulisan ini, pertama, pengubahan frasa dari UU No. 32 Tahun 2009 ke Omnibus Law mencederai niat pemerintah Indonesia dalam menjaga lingkungan karena meniadakan asas strict liability sehingga korporasi nakal tidak dapat kembali terjerat, kedua, dari penghapusan asas tersebut terdapat dampak yang tidak bisa kita hindari, yaitu akan terjadinya deforestasi secara masif di daerah-daerah berpotensi yang kemudian akan digunakan sebagai perkebunan kawasan industri. Kata Kunci: Omnibus Law, Strict Liability, Deforestasi ABSTRACT The gross development of a country is a natural things for human life whitstand, particularly for developing country as Indonesia. However, at the same time these development has a negative impact on environmental protection and preservation, as an example of massive deforestation, it will change the use of land from forest to plantation areas indusrty, this impact was exacerbated by the elimination of the principle of a strict liability in the Job Creation Act or Omnibus Law which was considered to be threatening the sustainability of the environment, for the reason violations against the environment will continue to increase along with the opening of new corporate businesses regarding industrial estate plantations. The principle of strict liability as regulate in Article 88 of Law No. 32 of 2009, which sufficient to strengthen to ensnare corporations that violate the environmental protection and preservation, in the absence of that principle in the Omnibus Law, This paper focuses on the comparison of two Act, the Previously one and those that have been ratified. Therefore, it can be seen that the rules contained in the new act have an impact on the sustainability of the environment, especially, in relation to massive deforestation in Indonesia. The methodology is used in this paper is normative legal research methods that aim to find rules or legal doctrine in responding to answer the problems at hand. The result of this research shows that it can be found 2 results that can be conveyed from this paper, firstly, the amandment of the phrase from Law No.32 of 2009 to Omnibus Law injures the intention of Indonesian Government in protecting the environment because it eliminates the principle of strict liability, therefore, the corporations can not be tangled. Secondly, the elimination of its principle there are impact that we cannot avoid, specifically the dofrestation on that massive in some parts of areas which ptotential to be used as industrial estate plantations. Keywords: Omnibus Law, Strict Liability, Deforestation
PENERAPAN UNCITRAL TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA STUDI KASUS KEPAILITAN FAIRFIELD SENTRY LIMITED Tasuji Wirismalawati; Anak Agung Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.74 KB)

Abstract

Kepailitan lintas batas negara merupakan kepailitan yang timbul dari suatu transaksi bisnis internasional, yang mana terdapat unsur asing (foreign element) di dalamnya. Adanya unsur asing dalam persoalan kepailitan lintas batas negara akan secara otomatis mengaitkan antara suatu sistem hukum suatu negara dengan sistem hukum negara lainnya, hal ini akan menimbulkan berbagai persoalan yaitu yurisdiksi hukum kepailitan negara mana yang akan digunakan serta pengadilan mana yang berwenang menerima dan memutuskan putusan pailit. Timbulnya berbagai permasalahan tersebut, maka dirasa perlu untuk mengatur suatu aturan yang bersifat universal. Melihat kerumitan-kerumitan tersebut UNCITRAL menjawab kerumitan mengenai permasalahan kepailitan lintas batas negara dengan menciptakan Model Law on Cross Border Insolvency.
Sikap Mahkamah Konstitusi Mengenai Keberlakuan Perjanjian Internasional dalam Hubungannya dengan Hukum Nasional Gede Marhaendra Wija Atmaja; Nyoman Mas Aryani; Anak Agung Sri Utari; Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 7 No 3 (2018)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (628.581 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2018.v07.i03.p05

Abstract

The purpose of this study is to find out the position of the Constitutional Court which later? an understanding of the politic of International agreement law adopted by the Republic of Indonesia. This can be reviewed from the legal considerations that underlying the Constitutional Court Decision. It is a legal research that examines the laws and regulation related to Constitutional Court through several stages: elaborate textual studies, completing textual studies, analyzing legal materials and determine conclusions. The study shows that International and legalized agreement that has not been ratified are placed as part of national law and are used as a reference to enrich the reasoning horizon in interpreting the constitution. Law on the ratification of the International Agreement containing norms which are attachments and an inseparable part of the law, which in its existence as a law constitutes the authority of the Constitutional Court to examine its constitutionality. In this context, the constitutional Court embraced the politic law of monism with the primate of national law and the Constitutional Court embraced the politic law of dualism when examining the constitutionality of the law concerning the ratification of the International Agreement-in terms of subject matter. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui sikap Mahkamah Konstitusi yang nantinya akan memberikan pemahaman tentang politik hukum Perjanjian Internasional yang dianut Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat ditinjau dari pertimbangan hukum yang mendasari amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Artikel ini merupakan suatu penelitian hukum yang mengkaji Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang ada dengan langkah-langkah melakukan studi tekstual, melengkapi studi tekstual serta melakukan analisis terhadap bahan hukum yang terkumpul dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perjanjian Internasional yang telah disahkan maupun yang belum disahkan ditempatkan sebagai bagian dari hukum nasional dan dijadikan rujukan guna memperkaya cakrawala penalaran dalam menafsirkan Undang-Undang dasar. Undang-Undang tentang pengesahan Perjanjian internasional memuat norma yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang bersangkutan, yang dalam keberadaannya sebagai Undang-Undang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitasnya. Dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi menganut politik hukum monisme dengan primat hukum nasional dan Mahkamah Konstitusi menganut politik hukum dualisme saat menguji konstitusionalitas Undang-Undang tentang pengesahan Perjanjian Internasional dalam hal menyangkut pokok perkaranya.
BERBAGI PENGALAMAN MENGAJAR SAAT PANDEMI COVID-19 DENGAN PARA GURU SEKOLAH DASAR DI DESA SINGAPADU KALER SUKAWATI GIANYAR Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa; Made Suksma Prijandhini Devi Salain; Anak Agung Sri Utari; I Gde Putra Ariana; Made Maharta Yasa
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha Vol 2 No 2 (2021): November, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS
Publisher : Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.98 KB)

Abstract

The purpose of this service is to share experiences regarding online learning strategies to increase motivation and activeness of elementary school students, and to share experiences about online learning media and how to use them in supporting teaching and learning activities for elementary school students. The online learning system tend to reduce the motivation and activity of elementary school students, and make students become lazy to study. To overcome this situation, it is necessary to modify the learning strategies by teachers. Online learning carried out by several elementary schools in Singapadu Kaler village encountered several technical and non-technical obstacles, namely facility resources which is learning media that were too complicated, making it difficult for teachers and parents of students, as well as human resources obstacle, namely teachers who were less proficient in the use of online learning media and busy parents which resulting in limited devices that can be used by their children. This service uses the methods such as delivering online teaching experiences by members of the International Law Department, Faculty of Law, Udayana University, as well as questions and answers to obtain results and solutions as a form of solving problems and obstacles faced by teachers in conducting online learning during the Covid-19 pandemic.
ENFORCED DISAPPEARANCE: AKIBAT HUKUM PENCULIKAN ANAK SEBAGAI MODUS OPERANDI DALAM KONFLIK BERSENJATA OLEH BOKO HARAM Putri Bella Rosy Widodo; Anak Agung Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 5 (2022)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tulisan jurnal artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai penculikan anak yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Boko Haram di wilayah Nigeria beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal artikel ini ialah metode penelitian hukum normatif di bidang Hukum Humaniter Internasional dengan menggunakan pendekatan statuta, kasus, serta pendekatan fakta. Hasil analisis ini menunjukan bahwa Boko Haram melakukan penculikan terhadap ribuan anak-anak di wilayah Nigeria yang kemudian menyebar hingga negara tetangga seperti, Chad, Kamerun, dan Niger sebagai modus operandi untuk melakukan aksi teroris dan melakukan aksi balas dendam terhadap pemerintahan Nigeria. Tindak Penculikan anak tersebut kemudian melahirkan akibat hukum, yakni pertanggungjawaban hukum dalam hukum pidana internasional sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Statuta Roma. Kata Kunci: Boko Haram, Enforced Disappearance, Penculikan Anak, Konflik Bersenjata, Hukum Humaniter Internasional ABSTRACT This article aims to discuss enforced disappearance against children –child abduction, as the method used by the armed group Boko Haram, along with the legal consequences caused by their action. The method used in this article is normative legal research in the fields of International Humanitarian Law using statutory, cases, and fact approaches. This analysis shows that Boko Haram has been kidnapping hundreds of children in Nigeria, which later spread into the neighbouring country Chad, Cameroon, and Niger as its modus operandi to terrorize and reprisal act against the Nigerian government. The abduction of children later results in legal consequences or responsibilities in international criminal law under the Rome Statute. Key Words: Boko Haram, Enforced Disappearance, Child Abduction, Armed Conflict, International Humanitarian Law
PERAN DAN FUNGSI BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN DI DESA BONGAN KABUPATEN TABANAN Ni Luh Gede Astariyani; Made Nurmawati; Anak Agung Sri Utari; Ayu Putu Laksmi Danyanthi
Jurnal Abdi Insani Vol 10 No 1 (2023): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v10i1.928

Abstract

The role of the Village Consultative Body (BPD) in formulating village policies. Policy in the village is the basis when the local government will implement its policy. Policies in the village are for example in the form of Village Regulations (Perdes) in Bongan Village, Tabanan District, Tabanan Regency. The methods used in the training are presentation, discussion and practice. Presentations are carried out only as an introduction to the material and to provide knowledge about certain materials. Furthermore, more activities carried out with discussion and practice. The approach used is experiential learning, so that the lecturer is more of a facilitator, and the participation of participants can be maximized. Through this experience-based training participants are actively involved in every activity. The conclusions from the results of the research above are (1) The role of the Consultative Body in Bongan Village, Tabanan District, Tabanan Regency in carrying out the oversight function of Village Regulations has not been implemented optimally (2) The biggest inhibiting factors in the implementation of BPD supervision of Village Government Bongan, Tabanan District, Tabanan Regency are: The role of the BPD is not well understood and the understanding of the duties and functions of the BPD in administering Village Government, as well as other factors, such as mental attitude, and existing customary/family factors.
CROSS-BORDER MERGERS AND ACQUISITIONS INFLUENCE OF A COMPANY ON WORKFORCE CONTINUITY Hadinata, Ina Putri Andreana; Utari, Anak Agung Sri
JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS Vol. 2 No. 1 (2022): NOVEMBER
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/jhssb.v2i1.475

Abstract

The rapid development of multinational companies around the world makes economic progress between countries also get good opportunities supported by processes or mechanisms for a company to always develop and boost its company to become bigger and reach all lines of society, inseparable throughout the world. Therefore, the projected scheme of Mergers and Acquisitions of companies against other companies by reaching companies outside their home country or commonly known as Cross Border Mergers and Acquisitions is widespread. However, behind the processes and mechanisms, there are impacts that must also be considered by a company resulting from the process, namely regarding the continuity of the workforce and employees. The method used in this study is a normative legal research method with specific reference to Indonesian laws and regulations, but still within the scope of discussion of multinational companies on companies from other countries. In this case referring to companies in Indonesia, this method is used as the objective to answer the problems being faced in order to find a proportional solution from the problem. From the results of this study, it can be concluded that the process and mechanism of Cross Border M&A can be carried out but also must pay attention to the legal rules in force in the country of the company that will be merged or acquired so that the company is responsible for any impacts that occur, especially the impact on workforce and employees concerned in order to create a good work system and support for all.
ANALISIS PERLINDUNGAN WARTAWAN PERANG DALAM KONFLIK RUSIA-UKRAINA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Cheryl Astrid Juniar Prastowo; Anak Agung Sri Utari
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 11 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/s0wd4r71

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis secara mendalam pengaturan dan implementasi perlindungan bagi wartawan dan konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina menurut kerangka Hukum Humaniter Internasional (HHI). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil studi menunjukan bahwa meskipun kerangka hukum HHI, khususnya Pasal 79 Protokol Tambahan I 1977 pada Konvensi Jenewa 1949, telah memberikan status sipil yang jelas dan perlindungan komprehensif bagi wartawan, implementasinya di lapangan menghadapi hambatan serius. Pelanggaran sistematis, termasuk serangan yang disengaja, pembunuhan, penahanan sewenang-wenang dengan dalih spionase, dan perusakan peralatan, telah menjadi pola yang mengkhawatirkan. Studi kasus seperti pembunuhan jurnalis Brent Renaud dan penahanan reporter Evan Gershkovich mengilustrasikan pengabaian terhadap prinsip fundamental pembedaan (distinction) dan imunitas sipil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rezim perlindungan yang ada secara de jure memadai, namun secara de facto terbukti tidak efektif akibat budaya impunitas yang mengakar, tantangan politis dalam penegakan sanksi, dan penggunaan hukum domestic sebagai senjata perang (lawfare). Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme akuntabilitas internasional dan kerja sama yang lebih erat untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi jurnalis di masa depan.
URGENSI REGULASI DESAIN FASHION DI INDONESIA: FENOMENA KNOCK-OFFAKIBAT DAMPAK MICROTRENDS Ida Ayu Dhyanita Mahesvari; Anak Agung Sri Utari
Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol. 15 No. 5 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena microtrend dalam industri fashion telah mendorong terjadinya fenomena knock-off, yaitu peniruan desain secara masif tanpa izin. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi perlindungan hukum desain fashion di Indonesia serta membandingkannya dengan sistem di UK . Metode yang digunakan Adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan  perundang-undangan dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan regulasi di Indonesia masih terbatas pada Undang-Undang Desain Industri dan Hak Cipta yang belum adaptif terhadap tren yang berkembang cepat. Proses pendaftaran yang Panjang, syarat kebaharuan absolut, serta ketiadaan proses perlindungan otomatis menimbulkan celah hukum bagi praktik knock-off. Sebaliknya, UK lebih responsif melalui Unregistered Design Right dan Supplementary Unregistered Design memberikan perlindungan otomatis hingga tiga tahun, sesuai karakteristik tren mode yang berumur pendek. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi perlindungan pada desain tak terdaftar, menyederhanakan prosedur, serta memperkuat kesadaran dan penegakan hukum. Kata Kunci: desain fashion, microtrend, knock-off, kekayaan intelektual. ABSTRACT The Microtrend phenomenon in the fashion industry has accelerated knock-off practices, such as unauthorized imitation of designs, particularly harming unregistered works. This study aims to analyze the urgency of legal protection for fashion designs in Indonesia and compare it with the UK system. The research applies a normative juridical method using statutory and comparative approaches. Research shows that Indonesia’s regulation is limited to the Industrial Design Law and Copyright Law, which are not fully adaptive to fast-changing trends. Lengthy registration processes, the requirement of absolute novelty, and the absence of automatic protection create loopholes for knock-off practices. In contrast, the UK provides a more responsive system through the Unregistered Design Right and Supplementary Unregistered Design, granting automatic protection for up to three years, which is suitable for short-lived fashion trends. Thus, Indonesia should reform its regulations by adopting unregistered protection, simplifying registration procedures, and strengthening awareness and enforcement. Key Words: fashion design, microtrend, knock-off, intellectual property.  
The humanity principle in regard to coup de grâce in armed conflicts reviewed from the perspective of international humanitarian law Fanyeeteng, Eliza; Utari, Anak Agung Sri
Priviet Social Sciences Journal Vol. 6 No. 3 (2026): March 2026
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v6i3.975

Abstract

Coup de grâce is a practice that has been deeply ingrained throughout military history. Although this practice has been prohibited by various conventions, violations still occur because of differences in views between soldiers and legal scholars. The purpose of this study is to analyze and examine the practice of euthanasia or coup de grâce that occurs on the battlefield during armed conflict, based on the principle of humanity from the perspective of International Humanitarian Law. This study employs the normative legal research method with statute and conceptual approaches. The result of this study shows that coup de grâce cannot be justified in the eyes of International Humanitarian Law even with the knowledge that it is done based on mercy towards an excessively injured combatant, remembering the principle of humanity and differentiation as the basis of International Humanitarian Law. Therefore, coup de grâce  can be classified without a doubt as a war crime.
Co-Authors Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa Anak Agung Istri Agung Citra Prami Dewi Anak Agung Istri Agung Praba Anggarisa Avina Rismadewi Ayu Putu Laksmi Danyanthi Benitto Emanuelle Bevansara HB Catherine Vania Suardhana Cheryl Astrid Juniar Prastowo Christel Soter Erns Tataung Christine Natalia Cok Istri Brahmi Putri Biya Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta Dewa Gede Jeremy Zefanya Fanyeeteng, Eliza Gabriel Mallatang Sianturi Gede Marhaendra Wija Atmadja Gusti Ayu Trimita Sania Hadinata, Ina Putri Andreana I Dewa Gede Palguna I G AA. Tamara Sheila Saraswati I Gde Putra Ariana I Gde Putra Ariana I Gede Gandi Arie Krishna I Gede Pasek Eka Wisanjaya I Gede Putra Ariana I Gusti Ayu Agung Devi Maharani Ariatmaja I Gusti Ayu Christiari I Kadek Indyana Pranantha I Ketut Gde Juliawan Saputra I Komang Gede Arimbawa I Made Pasek Diantha I Wayan Arya Kurniawan Ida Ayu Ary Widiatmika Ida Ayu Dhyanita Mahesvari Ida Ayu Dwi Wirautami Ida Ayu Rhadana Satvikarani M Ida Bagus Gede Angga Juniarta Ida Bagus Nindya Wasista Abi Ida Bagus Wyasa Putra Indriani Gita Jesi Andreanto Kadek Meilanie Chandra Dewi Ketut Gede Sonny Wibawa Made Maharta Yasa Made Nurmawati Made Suksma Prijandhini Devi Salain Mu Amar Ni Kadek Yuli Astuti Ni Luh Bella Mega Brawanti Ni Luh Gede Astariyani NI MADE ARI YULIARTINI GRIADHI Ni Putu Intan Purnami Nyoman Krisna Yudha NYOMAN MAS ARYANI Purba, Daniel Putri Bella Rosy Widodo Putu Ayu Dinda Paramita Selamet Putri Putu Suryani Putu Tuni Cakabawa Landra Renny Januar Dini Riski Bagus Try Ananda Sally Joanna Sari, Mega Indah Tasuji Wirismalawati Veronika Puteri Kangagung Windi Dianti Agustin