Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas Jurnal Abdi Insani JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (JHSSB) Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Jurnal Media Akademik (JMA)
ANAK AGUNG SRI UTARI
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
HUKUMAN MATI TERKAIT KEJAHATAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL I Komang Gede Arimbawa; I Made Pasek Diantha; A. A. Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.153 KB)

Abstract

Indonesia kerap kali mendapatkan sorotan dari masyarakat internasional sehubungan dengan penjatuhan hukuman mati baik terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukuman mati terkait kejahatan narkotika dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan peraturan perundangundangan yang dalam hal ini menganalisis instrumen hukum internasional dan hukum nasional yang terkait serta pendekatan perbandingan yang digunakan untuk membandingkan hukum internasional dan hukum nasional. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pengaturan hukuman mati terkait kejahatan narkotika tidaklah diatur dalam konvensi-konvensi internasional tentang narkotika melainkan diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, khususnya pada Protokol Opsional Kedua tentang Penghapusan Hukuman Mati. Dalam konteks hukum nasional Indonesia secara umum mengatur hukuman mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan secara lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL MENGENAI LEGALITAS PENGGUNAAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SRI LANKA I Gede Gandi Arie Krishna; I Gede Pasek Eka Wisanjaya; A.A. Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.298 KB)

Abstract

Konflik bersenjata antara pemerintah Sri Lanka dengan Pemberontak The Liberation Tigers of Tamil Eelam(LTTE) melibatkan anak-anak untuk direkrut menjadi tentara. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum internasional terhadap anak dalam konflik bersenjata dan menganalisa legalitas penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata ditinjau dari perspektif Hukum Humaniter Internasional, berkaitan dengan konflik bersenjata yang terjadi di Sri Lanka.Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan statute approach dan case  approach. Perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata telah dituangkan dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Opsionalnya dan aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan. Dalam kasus di Sri Lanka, perekrutan tentara anak bertentangan dengan Konvensi Hak Anak beserta Protokol Opsional dan Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan.
Korelasi Separatisme Terhadap Self-Determination Dan Hak Asasi Manusia Pada Suatu Wilayah Dalam Hukum Internasional Anak Agung Istri Agung Citra Prami Dewi; Anak Agung Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Artikel dengan topik hukum hak asasi manusia ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai hak penentuan nasib sendiri dalam perspektif hukum internasional dan nasional Indonesia serta menjadi bahan bacaan untuk mengetahui korelasi antara aksi separatisme dengan hak menentukan nasib sendiri dan dalam berbagai aspek hukum seperti hukum kedaulatan dan hukum tentang hak asasi manusia. Dalam karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) mengkaji ketentuan yuridis yang dipergunakan sebagai bahan hukum dalam artikel ilmiah ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa hak menentukan nasib sendiri diakui dan diatur secara tegas dalam beberapa konvensi dan resolusi internasional kemudian aksi separatisme yang berhubungan dengan hak tersebut sebagai salah satu bentuk pengimplementasian atas hak tersebut. Hubungan separatisme dengan self-determination yaitu separatisme merupakan bentuk dari suatu aksi dalam penentuan nasib sendiri, dimana merupakan salah satu cara pencapaian dan pelaksanaan dari self-determination. Namun dalam pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri terdapat batasan agar tidak berlaku secara luas dan menyalahi prinsip PBB mengenai kedaulatan negara. Kata kunci: Separatisme, Hak Penentuan Nasib Sendiri, Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia. ABSTRACT This article on the topic of human rights law has the aim of knowing the regulation of the right of self-determination from the perspective of Indonesian international and national law and as reading material to find out the correlation between separatism action and the right to self-determination and in various legal aspects such as sovereignty law and law. about human rights. This scientific paper using a normative research method with a statutory approach (statute approach) examines the juridical provisions that are used as legal material in this scientific article. The results of the research show that the right to self-determination is recognized and regulated explicitly in several international conventions and resolutions and then acts of separatism related to this right as a form of implementation of these rights. The relationship between separatism and self-determination, namely separatism is a form of action in self-determination, which is one way of achieving and implementing self-determination. However, in the exercise of the right to self-determination, there are limits so that it does not apply widely and violates the UN principles regarding state sovereignty. Keywords: Separatism, the right of self-determination, International Law, Human Rights.
INTERVENSI RUSIA DI UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Ida Bagus Nindya Wasista Abi; Putu Tuni Cakabawa Landra; Anak Agung Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (46.624 KB)

Abstract

Intervensi Rusia di Ukraina terjadi akibat krisis yang membahayakan wargaketurunan Rusia di Ukraina pasca lengsernya Presiden Ukraina Victor Yanukovich.Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangiterjadinya intervensi serta menganalisis legalitas intervensi yang dilakukan Rusia diUkraina ditinjau dari perspektif Hukum Internasional. Tulisan ini merupakan penulisanhukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan untukmenganalisis instrumen-instrumen hukum internasional yang relevan dan pendekatanfakta berkaitan dengan analisis terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalamintervensi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 faktor utama yangmengakibatkan terjadinya intervensi Rusia terhadap Ukraina, yaitu geopolitik,demografis, dan sosial-politik. Dapat pula dikemukakan bahwa intervensi yangdilakukan Rusia terhadap ukraina merupakan tindakan yang tidak sah karena melanggarprinsip non-intervensi sebagaimana tertuang di dalam berbagai instrumen HukumInternasional.
MEKANISME PEMBAYARAN ROYALTY FEE BERKAITAN DENGAN COVER LAGU DALAM MEDIA SOSIAL Jesi Andreanto; Anak Agung Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.907 KB)

Abstract

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman suku etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Tujuan penulisan untuk mengetahui pengaturan cover lagu yang diuanggah ke media social dan mekanisme pembayaran royalty fee dari pihak pengcover lagu ke pencipta. Metode penelitian dalam penelitian hokum ini adalah menggunakan penelitian hukum normative yaitu meneliti UU Hak Cipta, Jurnal Kertha Semaya, buku serta menganalisis bahan pustaka yang didapatkan dari data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU NO 28 tahun 2014, sedangkan bahan sekunder yang digunakan adalah literatur mengenai Hak Cipta. Hasil study menunjukkan bahwa terjadinya pelanggaran hak cipta berkaitan dengan cover lagu jika tidak mendapatkan izin dari pencipta berdasarkan pasal 80 UU Hak Cipta menggunakan karya cipta orang lain termasuk mengcover lagu, wajib mendapatkan izin dari pencipta karena pencipta memiliki hak ekslusif berupa hak ekonomi dan hak moral. Mekanisme izin diikuti dengan pembayaran fee melalui Lembaga Manajemen Kolektif kepada pemegang hak cipta berdasarkan pasal 87 UU Hak Cipta. Kata Kunci : Pelanggaran Hak Cipta, Pencipta, Hak Royalty
ANALISIS TERHADAP EMBARGO SENJATA ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIFHUKUM INTERNASIONAL I Gusti Ayu Agung Devi Maharani Ariatmaja; I Gede Pasek Eka Wisanjaya; Anak Agung Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.175 KB)

Abstract

Sanksi embargo militer yang pernah dikenakan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia sebagai reaksi atas sejumlah insiden yang dilakukan militer Indonesia ternyata menarik untuk dianalisis dari perspektif hukum Internasional. Ada dua tujuan yang diinginkan dari penulisan ini yakni untuk menganalisis legalitas embargo sebagai salah satu bentuk sanksi dalam hukum internasional dan menganalisis dampak embargo militer Amerika Serikat terhadap Indonesia dan upaya penyelesaian oleh kedua negara atas pemberlakuan embargo. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundangundangan yang dilakukan dengan menelaah instrumen hukum yang relevan, dan pendekatan sejarah. Tulisan ini menyimpulkan bahwa embargo senjata sebagai salah satu bentuk sanksi dalam hukum internasional memiliki legalitas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 41 Piagam PBB, meskipun demikian, dalam kasus ini embargo merupakan tindakan sepihak Amerika Serikat. Adapun dampak yang timbul akibat embargo senjata yaitu Pemerintah Indonesia kesulitan dalam pemenuhan alat utama sistem persenjataan. Sebagai upaya penyelesaian pengenaan sanksi embargo ini, kedua negara menggunakan cara negosiasi.
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM ASPEK HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN Ida Ayu Rhadana Satvikarani M; A.A. Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.471 KB)

Abstract

Penulisan karya ilmiah ini berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Aspek Hak Anak Atas Pendidikan” yang memiliki tujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai efektivitas dari Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam aspek hak atas pendidikan. Metode penulisan dalam tulisan ini menggunakan metode hukum empiris. Melindungi hak–hak anak atas pendidikanya tidak cukup hanya dengan peraturan–peraturan yang dikeluarkan pemerintah melainkan harus ada kebijakan–kebijakan atau upaya untuk mendukungPasal 31 Undang–Undang Dasar 1945 Tentang Pendidikan dan Kebudayaan serta Undang–Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kebijakan atau rencana penyelenggaraan perlindungan anak ini sudah di atur dalam Pasal 4–Pasal 9 yang diharapkan nantinya dapat terealisasi dengan baik. Kata Kunci: perlindungan anak, hak, pendidikan, efektivitas
PENGATURAN INTERNASIONAL VANDALISME TERHADAP TERUMBU KARANG DI INDONESIA Riski Bagus Try Ananda; Ida Bagus Wyasa Putra; AA Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (287.181 KB)

Abstract

Perkembangan teknologi yang sangat pesat berbanding lurus dengan kebutuhan manusia akan wisata. Wisata alam adalah salah satu alternatif pilihan bagi manusia untuk menenangkan pikirannya namun, tidak semua manusia yang melakukan kegiatan wisata ikut serta dalam menjaga kelestarian alam tersebut. Tangan-tangan perusak seringkali menghasilkan dampak yang sangat buruk bagi kelangsungan makhluk hidup yang berada disekitar tempat wisata. Atas hal tersebut maka timbulah suatu permasalahan pertama bagaimanakah penjabaran pengaturan internasional mengenai vandalisme terhadap terumbu karang?; kedua, bagaimanakah penjabaran pengaturan pertanggungjawaban hukum vandalisme terumbu karang di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum primer yang merupakan pengaturan internasional dan nasional yang terkait dengan pokok permasalahan serta sumber hukum sekunder dan tersier yang mendukung sumber hukum primer. Dalam pengumpulan sumber bahan hukum primer, penulis akan melakukan penelitian terhadap pengaturan internasional dan nasional yang berkaitan dengan pokok bahasan pertama dan kedua, sedangkan pengumpulan sumber bahan hukum sekunder dan tersier penulis melakukan penelitian kepustakaan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, maka didapat kesimpulan sebagai berikut: 1. Telah terdapat pengaturan internasional yang dapat digunakan Indonesia dalam melindungi terumbu karang akan tetapi pengaturan tersebut masih bersifat Softlaw. 2. Dalam hal tidak terdapatnya suatu konvensi yang bersifat Hardlaw dan global maka Indonesia dapat melakukan ekstradisi karena vandalisme telah melanggar ketentuan UUPPLH dan UU Kepariwisataan Indonesia. Hukum Internasional harus mampu menghasilkan suatu peraturan yang bersifat Hard Law dan global. Indonesia juga harus memanfaatkan perjanjian ekstradisi yang telah diratifikasi dengan baik.
Pengaruh Penghapusan Asas Strict Liability Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masif Deforestasi di Indonesia Mu Amar; Anak Agung Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2020)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pembangunan merupakan hal yang wajar terjadi bagi kelangsungan hidup manusia, terlebih bagi negara berkembang seperti Indonesia, namun pada saat yang bersamaan pembangunan tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup, seperti tindakan deforestasi yang masif akan pengalihan guna fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan kawasan industri, hal ini di perparah dengan dihapusnya asas strict liability dalam Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang dirasa dapat mengancam keberlangsungan lingkungan hidup karena pelanggaran-pelanggaran terhadap lingkungan akan terus bertambah seiring dengan pembukaan usaha-usaha korporasi baru menyangkut pekebunan kawasan industri. Asas strict liability yang terkandung dalam Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 sudah cukup menguatkan untuk menjerat para korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan, dengan tidak adanya asas tersebut dalam Omnibus Law. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dua undang-undang, sebelumnya dan yang telah disahkan sehingga dapat diketahui aturan-aturan yang terkandung dalam suatu undang-undang berpengaruh terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, terlebih dalam kaitannya mengenai masif deforestasi di Indonesia. Metodelogi yang digunakan adalah metode penulisan hukum normatif agar dapat ditemukannya aturan ataupun doktrin hukum dalam menjawab permasalahan yang sedang dihadapi. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan substansi frasa pada Omnibus Law terdapat 2 hasil yang dapat disampaikan dari penulisan ini, pertama, pengubahan frasa dari UU No. 32 Tahun 2009 ke Omnibus Law mencederai niat pemerintah Indonesia dalam menjaga lingkungan karena meniadakan asas strict liability sehingga korporasi nakal tidak dapat kembali terjerat, kedua, dari penghapusan asas tersebut terdapat dampak yang tidak bisa kita hindari, yaitu akan terjadinya deforestasi secara masif di daerah-daerah berpotensi yang kemudian akan digunakan sebagai perkebunan kawasan industri. Kata Kunci: Omnibus Law, Strict Liability, Deforestasi ABSTRACT The gross development of a country is a natural things for human life whitstand, particularly for developing country as Indonesia. However, at the same time these development has a negative impact on environmental protection and preservation, as an example of massive deforestation, it will change the use of land from forest to plantation areas indusrty, this impact was exacerbated by the elimination of the principle of a strict liability in the Job Creation Act or Omnibus Law which was considered to be threatening the sustainability of the environment, for the reason violations against the environment will continue to increase along with the opening of new corporate businesses regarding industrial estate plantations. The principle of strict liability as regulate in Article 88 of Law No. 32 of 2009, which sufficient to strengthen to ensnare corporations that violate the environmental protection and preservation, in the absence of that principle in the Omnibus Law, This paper focuses on the comparison of two Act, the Previously one and those that have been ratified. Therefore, it can be seen that the rules contained in the new act have an impact on the sustainability of the environment, especially, in relation to massive deforestation in Indonesia. The methodology is used in this paper is normative legal research methods that aim to find rules or legal doctrine in responding to answer the problems at hand. The result of this research shows that it can be found 2 results that can be conveyed from this paper, firstly, the amandment of the phrase from Law No.32 of 2009 to Omnibus Law injures the intention of Indonesian Government in protecting the environment because it eliminates the principle of strict liability, therefore, the corporations can not be tangled. Secondly, the elimination of its principle there are impact that we cannot avoid, specifically the dofrestation on that massive in some parts of areas which ptotential to be used as industrial estate plantations. Keywords: Omnibus Law, Strict Liability, Deforestation
PENERAPAN UNCITRAL TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA STUDI KASUS KEPAILITAN FAIRFIELD SENTRY LIMITED Tasuji Wirismalawati; Anak Agung Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 05, No. 05, Desember 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.74 KB)

Abstract

Kepailitan lintas batas negara merupakan kepailitan yang timbul dari suatu transaksi bisnis internasional, yang mana terdapat unsur asing (foreign element) di dalamnya. Adanya unsur asing dalam persoalan kepailitan lintas batas negara akan secara otomatis mengaitkan antara suatu sistem hukum suatu negara dengan sistem hukum negara lainnya, hal ini akan menimbulkan berbagai persoalan yaitu yurisdiksi hukum kepailitan negara mana yang akan digunakan serta pengadilan mana yang berwenang menerima dan memutuskan putusan pailit. Timbulnya berbagai permasalahan tersebut, maka dirasa perlu untuk mengatur suatu aturan yang bersifat universal. Melihat kerumitan-kerumitan tersebut UNCITRAL menjawab kerumitan mengenai permasalahan kepailitan lintas batas negara dengan menciptakan Model Law on Cross Border Insolvency.
Co-Authors Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa Anak Agung Istri Agung Citra Prami Dewi Anak Agung Istri Agung Praba Anggarisa Avina Rismadewi Ayu Putu Laksmi Danyanthi Benitto Emanuelle Bevansara HB Catherine Vania Suardhana Cheryl Astrid Juniar Prastowo Christel Soter Erns Tataung Christine Natalia Cok Istri Brahmi Putri Biya Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta Dewa Gede Jeremy Zefanya Gabriel Mallatang Sianturi Gede Marhaendra Wija Atmadja Gusti Ayu Trimita Sania Hadinata, Ina Putri Andreana I Dewa Gede Palguna I G AA. Tamara Sheila Saraswati I Gde Putra Ariana I Gde Putra Ariana I Gede Gandi Arie Krishna I Gede Pasek Eka Wisanjaya I Gede Putra Ariana I Gusti Ayu Agung Devi Maharani Ariatmaja I Gusti Ayu Christiari I Kadek Indyana Pranantha I Ketut Gde Juliawan Saputra I Komang Gede Arimbawa I Made Pasek Diantha I Wayan Arya Kurniawan Ida Ayu Ary Widiatmika Ida Ayu Dwi Wirautami Ida Ayu Rhadana Satvikarani M Ida Bagus Gede Angga Juniarta Ida Bagus Nindya Wasista Abi Ida Bagus Wyasa Putra Indriani Gita Jesi Andreanto Kadek Meilanie Chandra Dewi Ketut Gede Sonny Wibawa Made Maharta Yasa Made Nurmawati Made Suksma Prijandhini Devi Salain Mu Amar Ni Kadek Yuli Astuti Ni Luh Bella Mega Brawanti Ni Luh Gede Astariyani NI MADE ARI YULIARTINI GRIADHI Ni Putu Intan Purnami Nyoman Krisna Yudha NYOMAN MAS ARYANI Purba, Daniel Putri Bella Rosy Widodo Putu Ayu Dinda Paramita Selamet Putri Putu Suryani Putu Tuni Cakabawa Landra Renny Januar Dini Riski Bagus Try Ananda Sally Joanna Sari, Mega Indah Tasuji Wirismalawati Veronika Puteri Kangagung Windi Dianti Agustin