Articles
<![CDATA[PENYELESAIAN PERMASALAHAN PENGGELAPAN PAJAK OLEH GOOGLE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Putu Suryani]]>;
<![CDATA[A.A. Sri Utari]]>;
<![CDATA[I Gede Putra Ariana]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 01, Januari 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (274.842 KB)
<![CDATA[Penelitian ini diberikan judul : “Penyelesaian Permasalahan Penggelapan Pajak oleh Google di Indonesia”. Latar belakang dari penelitian ini adalah banyaknya perusahaan transnasional yang menggunakan sistem transfer pricing untuk melakukan penggelapan pajak. Masalah yang diangkat penulis adalah kasus penggelapan pajak yang dilakukan Google di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian permasalahan pajak Google di Indonesia dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Analisis yang didapat adalah PT. Google Indonesia tidak berstatus sebagai bentuk usaha tetap, hanya kantor perwakilan dari Google Singapura, dimana sesusaidengan undang-undang pajak penghasilan, pemerintah tidak dapat menarik pajak dari pendapatannya di Indonesia, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan ini harus menggunakan cara negosiasi. Kendala dalam penyelesaian permasalahan pajak Google ini yaitu lemahnya pengawasan pemerintah terhadap status hukum perusahaan transnasional yang berdiri di wilayahnya, tidak adanya hukum yang mengatur mengenai perpajakan perusahaan transnasional sehingga tidak dapat menyelesaikan permasalahan pajak menggunakan jalur hukum, dan masyarakat Indonesia tidak turut ambil andil untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pajak tersebut.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS INTERVENSI MILITER KOALISI SAUDI ARABIA DALAM KONFLIK BERSENJATA DI YAMAN ]]>
<![CDATA[Renny Januar Dini]]>;
<![CDATA[I Made Pasek Diantha]]>;
<![CDATA[AA Sri Utari]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (215.47 KB)
<![CDATA[Konflik bersenjata yang berkepanjangan di Yaman antara pemberontak Houthi dengan Pemerintah, mencapai puncaknya ketika Houthi mengambil alih pemerintahan yang resmi dan menggulingkan Mansour Hadi dari tanjuk kepemimpinan sebagai presiden. Atas dasar keinginan untuk melindungi kedaulatan, keamanan serta keselamatan negaranya, Mansour Hadi meminta bantuan kepada PBB serta Liga Arab untuk membantu mengatasi pemberontak Houthi, yang kemudian di respon oleh negara–negara liga Arab, dengan melakukan intervensi militer yang dipimpin oleh Saudi Arabia dan melakukan penyerangan udara ke basis pertahanan Houthi. Intervensi militer yang telah dilakukan selama hampir 2 tahun ini telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa terbanyak dari penduduk sipil mencapai 10.000 tewas dan 40.000 luka–luka. Berdasarkan hal tersebut, penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui landasan hukum atas intervensi militer koalisi Saudi Arabia beserta bentuk perlindungan hukumkepada penduduk sipil dalam konflik bersenjata di Yaman. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang–undangan dan pendekatan fakta. Pada akhirnya, disimpulkan bahwa landasan hukum intervensi militer koalisi.]]>
<![CDATA[HUKUMAN MATI TERKAIT KEJAHATAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL ]]>
<![CDATA[I Komang Gede Arimbawa]]>;
<![CDATA[I Made Pasek Diantha]]>;
<![CDATA[A. A. Sri Utari]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (253.153 KB)
<![CDATA[Indonesia kerap kali mendapatkan sorotan dari masyarakat internasional sehubungan dengan penjatuhan hukuman mati baik terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukuman mati terkait kejahatan narkotika dalam perspektif hukum internasional dan hukum nasional. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan peraturan perundangundangan yang dalam hal ini menganalisis instrumen hukum internasional dan hukum nasional yang terkait serta pendekatan perbandingan yang digunakan untuk membandingkan hukum internasional dan hukum nasional. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pengaturan hukuman mati terkait kejahatan narkotika tidaklah diatur dalam konvensi-konvensi internasional tentang narkotika melainkan diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, khususnya pada Protokol Opsional Kedua tentang Penghapusan Hukuman Mati. Dalam konteks hukum nasional Indonesia secara umum mengatur hukuman mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan secara lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL MENGENAI LEGALITAS PENGGUNAAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SRI LANKA ]]>
<![CDATA[I Gede Gandi Arie Krishna]]>;
<![CDATA[I Gede Pasek Eka Wisanjaya]]>;
<![CDATA[A.A. Sri Utari]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.298 KB)
<![CDATA[Konflik bersenjata antara pemerintah Sri Lanka dengan Pemberontak The Liberation Tigers of Tamil Eelam(LTTE) melibatkan anak-anak untuk direkrut menjadi tentara. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa perlindungan hukum internasional terhadap anak dalam konflik bersenjata dan menganalisa legalitas penggunaan tentara anak dalam konflik bersenjata ditinjau dari perspektif Hukum Humaniter Internasional, berkaitan dengan konflik bersenjata yang terjadi di Sri Lanka.Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan statute approach dan case approach. Perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata telah dituangkan dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Opsionalnya dan aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan. Dalam kasus di Sri Lanka, perekrutan tentara anak bertentangan dengan Konvensi Hak Anak beserta Protokol Opsional dan Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan.]]>
<![CDATA[Korelasi Separatisme Terhadap Self-Determination Dan Hak Asasi Manusia Pada Suatu Wilayah Dalam Hukum Internasional ]]>
<![CDATA[Anak Agung Istri Agung Citra Prami Dewi]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Utari]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 10 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Artikel dengan topik hukum hak asasi manusia ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai hak penentuan nasib sendiri dalam perspektif hukum internasional dan nasional Indonesia serta menjadi bahan bacaan untuk mengetahui korelasi antara aksi separatisme dengan hak menentukan nasib sendiri dan dalam berbagai aspek hukum seperti hukum kedaulatan dan hukum tentang hak asasi manusia. Dalam karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) mengkaji ketentuan yuridis yang dipergunakan sebagai bahan hukum dalam artikel ilmiah ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa hak menentukan nasib sendiri diakui dan diatur secara tegas dalam beberapa konvensi dan resolusi internasional kemudian aksi separatisme yang berhubungan dengan hak tersebut sebagai salah satu bentuk pengimplementasian atas hak tersebut. Hubungan separatisme dengan self-determination yaitu separatisme merupakan bentuk dari suatu aksi dalam penentuan nasib sendiri, dimana merupakan salah satu cara pencapaian dan pelaksanaan dari self-determination. Namun dalam pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri terdapat batasan agar tidak berlaku secara luas dan menyalahi prinsip PBB mengenai kedaulatan negara. Kata kunci: Separatisme, Hak Penentuan Nasib Sendiri, Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia. ABSTRACT This article on the topic of human rights law has the aim of knowing the regulation of the right of self-determination from the perspective of Indonesian international and national law and as reading material to find out the correlation between separatism action and the right to self-determination and in various legal aspects such as sovereignty law and law. about human rights. This scientific paper using a normative research method with a statutory approach (statute approach) examines the juridical provisions that are used as legal material in this scientific article. The results of the research show that the right to self-determination is recognized and regulated explicitly in several international conventions and resolutions and then acts of separatism related to this right as a form of implementation of these rights. The relationship between separatism and self-determination, namely separatism is a form of action in self-determination, which is one way of achieving and implementing self-determination. However, in the exercise of the right to self-determination, there are limits so that it does not apply widely and violates the UN principles regarding state sovereignty. Keywords: Separatism, the right of self-determination, International Law, Human Rights.]]>
<![CDATA[INTERVENSI RUSIA DI UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Ida Bagus Nindya Wasista Abi]]>;
<![CDATA[Putu Tuni Cakabawa Landra]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Utari]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, September 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (46.624 KB)
<![CDATA[Intervensi Rusia di Ukraina terjadi akibat krisis yang membahayakan wargaketurunan Rusia di Ukraina pasca lengsernya Presiden Ukraina Victor Yanukovich.Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangiterjadinya intervensi serta menganalisis legalitas intervensi yang dilakukan Rusia diUkraina ditinjau dari perspektif Hukum Internasional. Tulisan ini merupakan penulisanhukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan untukmenganalisis instrumen-instrumen hukum internasional yang relevan dan pendekatanfakta berkaitan dengan analisis terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalamintervensi tersebut. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 faktor utama yangmengakibatkan terjadinya intervensi Rusia terhadap Ukraina, yaitu geopolitik,demografis, dan sosial-politik. Dapat pula dikemukakan bahwa intervensi yangdilakukan Rusia terhadap ukraina merupakan tindakan yang tidak sah karena melanggarprinsip non-intervensi sebagaimana tertuang di dalam berbagai instrumen HukumInternasional.]]>
<![CDATA[MEKANISME PEMBAYARAN ROYALTY FEE BERKAITAN DENGAN COVER LAGU DALAM MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[Jesi Andreanto]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Utari]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (328.907 KB)
<![CDATA[Indonesia sebagai Negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman suku etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Tujuan penulisan untuk mengetahui pengaturan cover lagu yang diuanggah ke media social dan mekanisme pembayaran royalty fee dari pihak pengcover lagu ke pencipta. Metode penelitian dalam penelitian hokum ini adalah menggunakan penelitian hukum normative yaitu meneliti UU Hak Cipta, Jurnal Kertha Semaya, buku serta menganalisis bahan pustaka yang didapatkan dari data primer dan data sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU NO 28 tahun 2014, sedangkan bahan sekunder yang digunakan adalah literatur mengenai Hak Cipta. Hasil study menunjukkan bahwa terjadinya pelanggaran hak cipta berkaitan dengan cover lagu jika tidak mendapatkan izin dari pencipta berdasarkan pasal 80 UU Hak Cipta menggunakan karya cipta orang lain termasuk mengcover lagu, wajib mendapatkan izin dari pencipta karena pencipta memiliki hak ekslusif berupa hak ekonomi dan hak moral. Mekanisme izin diikuti dengan pembayaran fee melalui Lembaga Manajemen Kolektif kepada pemegang hak cipta berdasarkan pasal 87 UU Hak Cipta. Kata Kunci : Pelanggaran Hak Cipta, Pencipta, Hak Royalty]]>
<![CDATA[ANALISIS TERHADAP EMBARGO SENJATA ANTARA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIFHUKUM INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[I Gusti Ayu Agung Devi Maharani Ariatmaja]]>;
<![CDATA[I Gede Pasek Eka Wisanjaya]]>;
<![CDATA[Anak Agung Sri Utari]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (295.175 KB)
<![CDATA[Sanksi embargo militer yang pernah dikenakan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia sebagai reaksi atas sejumlah insiden yang dilakukan militer Indonesia ternyata menarik untuk dianalisis dari perspektif hukum Internasional. Ada dua tujuan yang diinginkan dari penulisan ini yakni untuk menganalisis legalitas embargo sebagai salah satu bentuk sanksi dalam hukum internasional dan menganalisis dampak embargo militer Amerika Serikat terhadap Indonesia dan upaya penyelesaian oleh kedua negara atas pemberlakuan embargo. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundangundangan yang dilakukan dengan menelaah instrumen hukum yang relevan, dan pendekatan sejarah. Tulisan ini menyimpulkan bahwa embargo senjata sebagai salah satu bentuk sanksi dalam hukum internasional memiliki legalitas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 41 Piagam PBB, meskipun demikian, dalam kasus ini embargo merupakan tindakan sepihak Amerika Serikat. Adapun dampak yang timbul akibat embargo senjata yaitu Pemerintah Indonesia kesulitan dalam pemenuhan alat utama sistem persenjataan. Sebagai upaya penyelesaian pengenaan sanksi embargo ini, kedua negara menggunakan cara negosiasi.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM ASPEK HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Rhadana Satvikarani M]]>;
<![CDATA[A.A. Sri Utari]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (225.471 KB)
<![CDATA[Penulisan karya ilmiah ini berjudul “Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Aspek Hak Anak Atas Pendidikan” yang memiliki tujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai efektivitas dari Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam aspek hak atas pendidikan. Metode penulisan dalam tulisan ini menggunakan metode hukum empiris. Melindungi hak–hak anak atas pendidikanya tidak cukup hanya dengan peraturan–peraturan yang dikeluarkan pemerintah melainkan harus ada kebijakan–kebijakan atau upaya untuk mendukungPasal 31 Undang–Undang Dasar 1945 Tentang Pendidikan dan Kebudayaan serta Undang–Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kebijakan atau rencana penyelenggaraan perlindungan anak ini sudah di atur dalam Pasal 4–Pasal 9 yang diharapkan nantinya dapat terealisasi dengan baik. Kata Kunci: perlindungan anak, hak, pendidikan, efektivitas]]>
<![CDATA[PENGATURAN INTERNASIONAL VANDALISME TERHADAP TERUMBU KARANG DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Riski Bagus Try Ananda]]>;
<![CDATA[Ida Bagus Wyasa Putra]]>;
<![CDATA[AA Sri Utari]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.181 KB)
<![CDATA[Perkembangan teknologi yang sangat pesat berbanding lurus dengan kebutuhan manusia akan wisata. Wisata alam adalah salah satu alternatif pilihan bagi manusia untuk menenangkan pikirannya namun, tidak semua manusia yang melakukan kegiatan wisata ikut serta dalam menjaga kelestarian alam tersebut. Tangan-tangan perusak seringkali menghasilkan dampak yang sangat buruk bagi kelangsungan makhluk hidup yang berada disekitar tempat wisata. Atas hal tersebut maka timbulah suatu permasalahan pertama bagaimanakah penjabaran pengaturan internasional mengenai vandalisme terhadap terumbu karang?; kedua, bagaimanakah penjabaran pengaturan pertanggungjawaban hukum vandalisme terumbu karang di Indonesia? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum primer yang merupakan pengaturan internasional dan nasional yang terkait dengan pokok permasalahan serta sumber hukum sekunder dan tersier yang mendukung sumber hukum primer. Dalam pengumpulan sumber bahan hukum primer, penulis akan melakukan penelitian terhadap pengaturan internasional dan nasional yang berkaitan dengan pokok bahasan pertama dan kedua, sedangkan pengumpulan sumber bahan hukum sekunder dan tersier penulis melakukan penelitian kepustakaan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, maka didapat kesimpulan sebagai berikut: 1. Telah terdapat pengaturan internasional yang dapat digunakan Indonesia dalam melindungi terumbu karang akan tetapi pengaturan tersebut masih bersifat Softlaw. 2. Dalam hal tidak terdapatnya suatu konvensi yang bersifat Hardlaw dan global maka Indonesia dapat melakukan ekstradisi karena vandalisme telah melanggar ketentuan UUPPLH dan UU Kepariwisataan Indonesia. Hukum Internasional harus mampu menghasilkan suatu peraturan yang bersifat Hard Law dan global. Indonesia juga harus memanfaatkan perjanjian ekstradisi yang telah diratifikasi dengan baik.]]>
