Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.064
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Acta Comitas Jurnal Abdi Insani JOURNAL OF HUMANITIES, SOCIAL SCIENCES AND BUSINESS (JHSSB) Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Jurnal Media Akademik (JMA)
ANAK AGUNG SRI UTARI
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 53 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 53 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMAKAIAN LAMPU ISYARAT DAN/ ATAU SIRINE PADA KENDARAAN PRIBADI Anak Agung Istri Agung Praba Anggarisa; Anak Agung Sri Utari
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 01, Jan 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini berjudul “Akibat Hukum Terhadap Pemakaian Lampu Isyarat AtauSirine Pada kendaraan Pribadi”. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan telah menjelaskan mengenai aturan pemakaian lampu isyaratdan/atau sirine. Permasalahan yang timbul adalah masih terdapat banyak pelanggaranterhadap pemakaian lampu isyarat dan/atau sirine pada kendaraan pribadi, serta akibathukum bagi pelanggarnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukumnormatif. Pasal 59 dan Pasal 287 UU Nomor 22 Tahun 2009 telah secara jelas mengaturpemakaian lampu isyarat dan/atau sirine. Pasal tersebut mengatur mengenai kegunaanlampu isyarat dan/atau sirine, ketentuan jenis lampu isyarat dan/atau sirine, dan jeniskendaraan yang berhak menggunakan lampu isyarat dan/atau sirine, serta mengaturmengenai akibat hukum terhadap pelanggaran pemakaian lampu isyarat dan/atau sirine.Kesimpulan yang dapat diambil adalah akibat hukum terhadap pelanggar ketentuantersebut dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan Pasal 287 Ayat (4) UU No 22Tahun 2009, pelanggar dikurung paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyakRp250.000,00.Kata kunci : Akibat Hukum, Lampu Isyarat Dan/Atau Sirine, Kendaraan Pribadi
PENERAPAN “ASAS TIDAK ADA EKSTRADISI UNTUK KEJAHATAN POLITIK” TERHADAP PENOLAKAN PERMINTAAN EKSTRADISI Ketut Gede Sonny Wibawa; I Dewa Gede Palguna; Anak Agung Sri Utari
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 1 No 01 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Political offense is the reason for rejecting the request for extradition of a country.However, in some cases turned out to still be done despite the extradition act as the basis ofan extradition request considered political crimes, or at least related to political crimes.Therefore, this paper will describe a nation justified in using “non extradition of politicalcriminal" against the rejection of the request for extradition if the crime is included inAttentate Clause, hotis humani generis and military crimes. This paper also describes theremedies that should be taken in the event of rejection of the request for extradition forpolitical crimes. So there is legal certainty and to avoid arbitrary action.Keywords: Extradition, Criminal Poli
KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM HAL PENGATURAN ALTERNATIF PIDANA PENGGANTI DENDA YANG TIDAK DIBAYAR Ni Kadek Yuli Astuti; Anak Agung Sri Utari
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pidana denda merupakan jenis sanksi pidana yang lebih efektif dan lebih penting sebagai alternatif dari pidana pencabutan kemerdekaan. Namun dipihak lain, khususnya dalam praktek peradilan di Indonesia, pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang paling jarang dijatuhkan oleh para hakim. Pidana denda sebagai salah satu jenis pidana pokok di Indonesia sampai saat ini memang masih dirasakan mempunyai banyak kelemahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang hendak dibahas yaitu Bagaimanakah sistem perumusan ancaman pidana denda? Dan bagaimanakah kebijakan legislatif pengaturan alternatif pidana pengganti denda yang tidak dibayar?Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara normatif dapat diketahui bahwa Sejarah perkembangan dari pidana denda berawal dari pembayaran ganti kerugian kepada korban atau keluarganya, kemudian beralih menjadi pembayaran kepada negara. Sistem perumusan ancaman pidana denda dibagi menjadi beberapa sistem yaitu Sistem kategori, Sistem denda harian, Sistem bebas, dan Sistem transaksi. Kebijakan legislatif merupakan kebijakan (policy) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam perundang-undangan. Mengingat terbatasnya pengaturan pelaksanaan mengenai pidana denda dalam hukum positif Indonesia, kebijakan legislatif yang diperlukan dalam pelaksanaan pidana denda. Ada berbagai alternatif cara pengaturan pelaksanaan pidana denda, yang dapat dijadikan pilihan sebagai sarana yang efektif dan bermanfaat dalam mencapai tujuan. Alternatif pidana tersebut adalah pidana kerja sosial, pidana pengawasan dan pidana penjara sebagai alternatif terakhir.
FUNGSI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL SEBAGAI LEMBAGA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Windi Dianti Agustin; Anak Agung Sri Utari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.042 KB)

Abstract

Penulisan ini berjudul “Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu”. Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapatpendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non-perizinan di provinsi ataukabupaten/kota. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non-perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenangdari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan hingga tahap terbitnya dokumenyang dilakukan dalam satu tempat. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, melalui pendekatan undang-undang. Tujuanpenulisan ini adalah menguraikan tentang fungsi dari Badan Kooordinasi Penanaman Modal yang menggunakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan melihat peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari penulisan ini yaitu fungsi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat dilihat berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
HUBUNGAN HUKUM ANTARA PELAKU USAHA DENGAN KONSUMEN Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta; Anak Agung Sri Utari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 5 No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.084 KB)

Abstract

Jurnal ini berjudul hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Jurnal ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen sehingga tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui sejak kapan terjadinya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan Pendekatan Perundang-undangan, dan Pendekatan Fakta. Teknik penulisian adalah analisis deskripsi. Terjadinya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen adalah pada saat pelaku usaha memberikan janji-janji dan segala informasi yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen pada saat memberikan iklan, brosur, ataupun promosi.
HARMONISASI KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP BANK INDONESIA I Wayan Arya Kurniawan; Anak Agung Sri Utari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (171.978 KB)

Abstract

Makalah ini berjudul “HARMONISASI KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP BANK INDONESIA ". Makalah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap Bank, yang mana kewenangan tersebut juga dimiliki oleh Bank Indonesia. Sehingga perlu dikaji bagaimana harmonisasi dari kewenangan antara kedua lembaga ini. Maka dari itu, dalam pengawasan dan pengaturan Bank antara OJK dan Bank Indonesia harus saling berkordinasisebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 UU OJK mengenai kordinasi dan kerja sama antara Bank Indonesia dan OJK sehingga tidak akan ada pertentangan kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan.
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN UTANG PIUTANG DIBAWAH TANGAN I G AA. Tamara Sheila Saraswati; Anak Agung Sri Utari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.193 KB)

Abstract

Penelitian mengenai Kekuatan Hukum Dari Perjanjian Utang Piutang Dibawah Tangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai kekuatan hukum dari perjanjian utang-piutang di bawah tangan. Dalam penelitian jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kekuatan mengikat Akte di bawah tangan dalam perjanjian Utang piutang mempunyai kekuatan yang sempurna bila yang bersangkutan tidak menyangkal dan mengakui secara tegas bahwa tanda tangan yang tertera dalam surat perjanjian itu adalah tanda tangannya. Dalam membuat suatu perjanjian akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya. Sehingga ada suatu syarat tertentu bagi suatu akte dibawah tangan ialah supaya mempunyai kekuatan pembuktian. Akta hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan apabila nanti ada penyangkaan tanda tangan. jika ada alat bukti lain dalam peristiwa tersebut tidaklah mempunyai kekuatan bukti, kecuali diakui oleh yang bersangkutan.
KEKUATAN HUKUM DARI SEBUAH AKTA DI BAWAH TANGAN Avina Rismadewi; Anak Agung Sri Utari
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 03, Mei 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (19.616 KB)

Abstract

Banyak perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan agar memudahkan pembuktian apabila dikemudian hari terdapat sengketa pada perjanjian tersebut. Perjanjian yang tertulis ini kemudian dibagi kedalam dua bentuk yakni, aktaautentik dan akta di bawah tangan. Perbedaan dalam pembentukan akta, antara akta autentik dengan akta di bawah tangan tentu membuat adanya pebedaan antara aktaautentik dan akta di bawah tangan dalam hal kekuatan hukumnya. Bagaimanakah kekuatan hukum dari sebuah akta di bawah tangan, baik dari segi mengikatnya terhadappara pihak maupun dari segi pembuktiannya, hal inilah yang akan penulis uraikan dalam jurnal ini. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini ialah metode penelitiannormatif dan dari penelitian ini kesimpulannya ialah bahwa mengenai kekuatan mengikat para pihak akta di bawah tangan sama halnya dengan akta autentik. Namun untuk pembuktiannya akta di bawah tangan dapat memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda dengan akta autentik.
HAK MENENTUKAN NASIB SENDIRI BAGI RAKYAT KRIMEA DITINJAU DARI SEGI HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Indriani Gita; I Made Pasek Diantha; A. A. Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.446 KB)

Abstract

Konflik antara pemerintah Ukraina dan warga Krimea yang pro Rusia pada tahun 2014 ternyata berujung pada keinginan warga Krimea untuk melepaskan diri dari Ukraina. Tulisan ini bertujuan untuk mengemukakan analisis Hukum Internasional mengenai pembenaran hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Krimea dan menganalisis cara penggunaan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Krimea. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dalam hal ini menganalisis instrumen hukum internasional yang relevan dengan isu yang dibahas dan pendekatan fakta. Tulisan ini menyimpulkan bahwa hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Krimea memiliki pembenaran sebagaimana tertuang di dalam sejumlah instrumen internasional. Adapun cara penggunaan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Krimea dilihat adalah dengan cara Aneksasi dan Referendum.
TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI PENGUSIRAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) OLEH PEMERINTAH MALAYSIA TERKAIT KELENGKAPAN KEIMIGRASIAN Catherine Vania Suardhana; Putu Tuni Cakabawa Landra; Anak Agung Sri Utari
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 02, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (177.341 KB)

Abstract

Pemerintah Malaysia telah mengusir cukup banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) yang tidak memiliki dokumen keimigrasian (Paspor). Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengusiran TKI oleh pemerintah Malaysia terkait kelengkapan keimigrasian ditinjau dari Hukum Internasional serta menganalisis upaya pemerintah untuk mencegah pengiriman TKI ilegal. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan Peraturan Perundang-undangan yang dalam hal ini menganalisis instrumen hukum internasional dan nasional yang relevan serta pendekatan fakta. Artikel ini menyimpulkan bahwa dalam perspektif Hukum Internasional, Pengusiran TKI Oleh Pemerintah Malaysia dalam isu ini sesungguhnya menjadi tanggung jawab Indonesia. Selanjutnya, ada sejumlah upaya yang selama ini telah dilakukan pemerintah untuk mencegah TKI ilegal, yaitu perluasan kesempatan kerja di dalam negeri dan penyuluhan untuk mengenalkan dokumen keimigrasian bagi para calon TKI.
Co-Authors Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa Anak Agung Istri Agung Citra Prami Dewi Anak Agung Istri Agung Praba Anggarisa Avina Rismadewi Ayu Putu Laksmi Danyanthi Benitto Emanuelle Bevansara HB Catherine Vania Suardhana Cheryl Astrid Juniar Prastowo Christel Soter Erns Tataung Christine Natalia Cok Istri Brahmi Putri Biya Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta Dewa Gede Jeremy Zefanya Gabriel Mallatang Sianturi Gede Marhaendra Wija Atmadja Gusti Ayu Trimita Sania Hadinata, Ina Putri Andreana I Dewa Gede Palguna I G AA. Tamara Sheila Saraswati I Gde Putra Ariana I Gde Putra Ariana I Gede Gandi Arie Krishna I Gede Pasek Eka Wisanjaya I Gede Putra Ariana I Gusti Ayu Agung Devi Maharani Ariatmaja I Gusti Ayu Christiari I Kadek Indyana Pranantha I Ketut Gde Juliawan Saputra I Komang Gede Arimbawa I Made Pasek Diantha I Wayan Arya Kurniawan Ida Ayu Ary Widiatmika Ida Ayu Dwi Wirautami Ida Ayu Rhadana Satvikarani M Ida Bagus Gede Angga Juniarta Ida Bagus Nindya Wasista Abi Ida Bagus Wyasa Putra Indriani Gita Jesi Andreanto Kadek Meilanie Chandra Dewi Ketut Gede Sonny Wibawa Made Maharta Yasa Made Nurmawati Made Suksma Prijandhini Devi Salain Mu Amar Ni Kadek Yuli Astuti Ni Luh Bella Mega Brawanti Ni Luh Gede Astariyani NI MADE ARI YULIARTINI GRIADHI Ni Putu Intan Purnami Nyoman Krisna Yudha NYOMAN MAS ARYANI Purba, Daniel Putri Bella Rosy Widodo Putu Ayu Dinda Paramita Selamet Putri Putu Suryani Putu Tuni Cakabawa Landra Renny Januar Dini Riski Bagus Try Ananda Sally Joanna Sari, Mega Indah Tasuji Wirismalawati Veronika Puteri Kangagung Windi Dianti Agustin