Claim Missing Document
Check
Articles

Efektivitas Program Uji Emisi Kendaraan dalam Mengadapi Polusi Udara di Kota Padang Safuan Nada Fatmi; Adil Mubarak
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2503

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis efektivitas program uji emisi kendaraan dalam menghadapi polusi udara di kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data-data yang diperoleh dikumpulkan melalui proses wawancara dan observasi serta dokumentasi. Untuk mengukur efektivitas program  uji emisi kendaraan dalam menghadapi polusi udara di kota Padang menggunakan teori Sutrisno (2007:125-126) dengan indikator pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  dalam meningkatkan pemahaman program uji emisi kendaraan dalam menghadapi polusi udara di kota Padang belum berjalan maksimal dengan tidak tersosialisasi secara maksimal program, dan tidak adanya tindak lanjut terkait pelaksanaan program secara periodik, serta setelah dilaksanakan program uji emisi pada tahun 2019, 2021, dan 2023 kualitas udara  di kota Padang masih tetap buruk dan jumlah kendaraan yang tidak lulus ambang batas emisi mengalami peningkatan. Program uji emisi masih menemui tantangan besar dalam mencapai tujuannya, sehingga berdasarkan indikator efektivitas program uji emisi pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata pada program uji emisi kendaraan di kota Padang belum dapat tercapai secara maksimal dan belum efektif
Analisis Kognitif Persepsi Masyarakat Terhadap Kebijakan Kenaikan Retribusi Sampah Melalui Tagihan Pdam Kota Padang Irma Yunita; Adil Mubarak
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.2776

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai kebijakan kenaikan retribusi sampah melalui tagihan PDAM di Kota Padang dilihat dari indikator kognitif. Indikator ini mencerminkan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait kebijakan tersebut, termasuk informasi mengenai dasar hukum, alasan kenaikan, mekanisme perhitungan tarif, serta lembaga yang menetapkan kebijakan. Metode penelitian yang dipakai merupakan deskriptif kuantitatif menggunakan teknik pengumpulan data lewat penyebaran kuesioner kepada 100 responden dari enam kecamatan di Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata nilai indeks persepsi masyarakat pada indikator kognitif berada pada angka 34,54%., yang tergolong dalam kategori “tidak setuju/buruk/negatif.” Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki tingkat pemahaman yang rendah terhadap kebijakan tersebut. Minimnya sosialisasi dan kurangnya kejelasan informasi dari pemerintah menjadi faktor utama rendahnya pemahaman. Diperlukan strategi komunikasi publik yang lebih efektif dan interaktif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat demi mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Payakumbuh Dinda Pramesti; Adil Mubarak
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.2824

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor (PKB) mereka di Samsat Kota Payakumbuh. Dalam kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif. Jumlah populasi wajib pajak yaitu sebanyak 71.142 orang. Sebanyak 100 responden dijadikan sebagai sampel dalam pembahasan ini. Pengumpulan data menggunakan sebaran kuesioner/angket. Dilakukan uji insrumen penelitian yaitu uji validitas dan uji reliabilitas yang dianalisis menggunakan SPSS 26. Hasil dari kajian ini ialah variabel X (Pengetahuan Wajib Pajak) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) dibuktikan dari hasil uji t dengan nilai Ttabel < Thitung (1,660 < 6,541). Hasil uji determinasi terlihat bahwa besar pengetahuan wajib pajak berpengaruh sebesar 30,4% terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara sebanyak 69,6% dipengaruhi oleh aspek lain diluar kajian ini.
Implementasi Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir di Nagari Ganting Mudiak Utara Surantih Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Putra, Irsan Rahmat; Mubarak, Adil
YASIN Vol 5 No 4 (2025): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/yasin.v5i4.5813

Abstract

Post flood rehabilitation and reconstruction programs in various regions often face challenges in their implementation, yet in depth studies at the nagari level remain limited. This study aims to analyze the implementation of post disaster rehabilitation and reconstruction programs in Nagari Ganting Mudiak Utara, Sutera Subdistrict, Pesisir Selatan Regency. A descriptive qualitative approach was used, with participants including nagari officials, representatives from the Regional Disaster Management Agency (BPBD), and affected community members. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. The results show that the rehabilitation program includes social, psychological, and economic recovery, with high community participation. However, limited facilities and human resources are the main obstacles. Meanwhile, the reconstruction program focused on rebuilding basic infrastructure such as roads, bridges, and residents' homes, which was carried out gradually by the local government. Budget constraints and bureaucratic processes slowed down its implementation. The conclusion of this study is that although the program has shown positive outcomes, more comprehensive planning, strengthened interagency coordination, and enhanced implementation capacity are needed so that post disaster response efforts can be more effective, efficient, and sustainable.
Penerapan Sistem Pemerintahan Masyarakat Adat Nagari di Kecamatan Pauh Kota Padang Rahayu, Putri Indah; Mubarak, Adil
YASIN Vol 5 No 4 (2025): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/yasin.v5i4.5897

Abstract

The nagari government, a local governance system rooted in customary law in West Sumatra, faces significant challenges in integrating with the formal governmental system. This study aims to provide an in-depth understanding of the implementation of the customary governance system in the nagari communities of Pauh District, Padang City, using a qualitative case study approach grounded in Van Metter and Van Horn’s policy implementation theory. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation in two nagari, Nagari Pauh V and Nagari Limau Manis. Informants were purposively selected and included ninik mamak (traditional leaders), customary figures, village officials, and members of the customary community. Data analysis followed the Miles and Huberman model, involving data reduction, data presentation, and conclusion drawing, with validation through source and technique triangulation. The findings reveal that the implementation of the customary governance system has not been optimal due to a lack of harmonized understanding between traditional and formal actors, limited human and financial resources, weak inter-institutional coordination, and insufficient structural support from local government. Furthermore, the commitment of traditional actors has not been fully aligned with the support of formal institutions. These findings suggest the need for more adaptive and integrative policies to ensure that customary institutions have a substantive rather than symbolic role in local governance.
Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Pemilahan Sampah di Kecamatan Padang Selatan) Riska, Mutiara; Mubarak, Adil
YASIN Vol 5 No 4 (2025): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/yasin.v5i4.6441

Abstract

This study is motivated by the suboptimal dissemination and implementation of waste sorting practices, the lack of supporting facilities, and the low awareness and participation of the community in sorting waste at its source. The objective of this research is to evaluate the implementation of Padang City Regional Regulation No. 21 of 2012 on Waste Management, specifically focusing on the waste sorting aspect in South Padang District. A qualitative approach with a descriptive method was employed. Informants were selected through purposive sampling, and data were collected through observation, interviews, and document analysis. Data validity was tested using triangulation, while data analysis was conducted through reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that, in terms of input, the availability of resources, budget, and waste sorting facilities remains insufficient to reach all community levels. In the process dimension, socialization and training activities are irregular and not sustained. At the output level, the available facilities and programs have not been optimally utilized. Meanwhile, the expected outcome namely, behavioral changes in community waste sorting at the source has not been significantly achieved. The study concludes that the implementation of the waste sorting policy in South Padang District has not been effective. The implication is that more sustainable planning, adequate resource allocation, and strategies to enhance community participation are needed to achieve the objectives of a source-based waste management policy.
Implementasi Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kota Padang Syifana Azra; Adil Mubarak
AHKAM Vol 4 No 3 (2025): SEPTEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i3.6863

Abstract

This research is motivated by the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu), a forum that collaborates three institutions: the Election Supervisory Agency (Bawaslu), the Police, and the Prosecutor's Office (Kejaksaan Jaksa), to achieve a common understanding of law enforcement related to election crimes in Indonesia. However, in its policy implementation, problems remain related to the failure to optimally achieve the goals, functions, and essence of the Gakkumdu Center itself. The purpose of this study is to analysis the implementation of law enforcement for election crimes in 2024 by the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) in Padang City and to examine the factors influencing its implementation. The research method used is a qualitative approach with descriptive methods and data collection techniques, namely interviews and documentation. The theories used are policy implementation and the theory of factors influencing criminal law enforcement by Soerjono Soekanto in The results of this study indicate that the implementation of criminal law enforcement for the 2024 General Election by the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) in Padang City is still suboptimal. This is evident in the lack of human resources focused on their duties within the Padang City Gakkumdu, low accessibility, suboptimal coordination between Gakkumdu elements, unintegrated socialization and publication, and limited transparency. Furthermore, the implementation of this policy is influenced by legal factors, including regulatory dynamics, time constraints, and unclear interpretations of articles. Law enforcement factors indicate obstacles in coordination, legal understanding, and capacity to handle money politics. Facilities and infrastructure, although considered adequate, limited work space and supporting facilities reduce Gakkumdu's operational efficiency. Societal factors, such as low legal awareness and apathy toward election violations, hinder public participation in supporting law enforcement. Cultural factors, particularly economic conditions and vulnerability to money politics, reflect structural challenges that impact legal compliance.
Dampak Kebijakan Penghapusan Pajak Progresif dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Masyarakat di Kota Padang Bima Fri Wandra; Adil Mubarak
AHKAM Vol 5 No 1 (2026): MARET
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v5i1.8891

Abstract

The abolition of progressive tax rates is one of the instruments used by local governments to increase taxpayer compliance while optimizing locally generated revenue (Pendapatan Asli Daerah, PAD). In West Sumatra Province, this policy has been implemented within the framework of a Motor Vehicle Tax incentive program to respond to low taxpayer compliance driven by high tax burdens on owners of more than one vehicle (multiple ownership). This study aimed to analyze the implementation of the policy abolishing progressive tax rates and its impact on taxpayer compliance and PAD realization from the Motor Vehicle Tax sector in Padang City. The analysis was conducted through sequential stages of data reduction, data display, and conclusion drawing to provide a comprehensive picture of policy implementation and its consequences. The findings show that the implementation of the policy abolishing progressive tax rates has been carried out in accordance with prevailing laws and regulations and is supported by user-friendly tax payment services. The policy has had a positive impact on increasing taxpayer compliance and PAD realization from Motor Vehicle Tax in Padang City. However, some impacts are not entirely positive, including an additional burden in the form of a tax surcharge (opsen pajak) and the still suboptimal direct developmental benefits perceived by the community. These findings underscore that the effectiveness of abolishing progressive tax rates is determined not only by regulatory design and administrative services, but also by perceptions of fiscal fairness and a clearly perceived link between tax payments and improvements in the quality of public services.
Digital Leadership and Data-Driven Decision Making in E-Government at Diskominfo Padang City Nurul Hidayahti Salsabilla; Padrison P; Nora Eka Putri; Adil Mubarak
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 12 (2026): July 2026
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to examine digital leadership in data-driven decision-making during the e-government era, using the Office of Communication and Informatics (Diskominfo) of Padang City as the contextual framework. Digital leadership has become an urgent need for public sector organizations required to adapt to information technology transformation. This study employs a literature review method by analyzing and synthesizing relevant journals, scientific articles, and policy documents. The findings indicate that effective digital leadership requires leaders to utilize data as a systematic basis for decision-making. In the context of Diskominfo as the leading sector for e-government at the regional level, several critical factors determine successful implementation, including digital leadership competency, data infrastructure integration, and organizational culture transformation. This study recommends strengthening digital leadership capacity through training, developing integrated data systems, and transforming organizational culture toward a data-driven bureaucracy.
Efektivitas Sistem Pelayanan Pembayaran Retribusi Bulanan Toko di Unit Pelayanan Teknis Daerah Pasar Raya Kota Padang Muhammad Rizki Afdal; Adil Mubarak
YASIN Vol 6 No 1 (2026): FEBRUARI
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/yasin.v6i1.8937

Abstract

The advancement of technology has encouraged UPTD Pasar Raya Kota Padang to implement an electronic system for monthly store levy payments through QRIS as an effort to enhance the efficiency, transparency, and accountability of levy management. However, various technical, administrative, and social problems have emerged in its implementation, indicating the need for an in-depth examination of the effectiveness of this service system. This study aimed to analyze the effectiveness of the monthly store levy payment service system at UPTD Pasar Raya Kota Padang using the indicators of goal attainment, integration, and adaptation based on Duncan’s effectiveness theory within Richard M. Steers’ framework. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were obtained through observation, in-depth interviews, and document study, and were analyzed using Miles and Huberman’s interactive model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that the monthly store levy payment service system is relatively effective, as reflected in the ease and speed of service through electronic payments, improved transparency of transaction recording, and well-functioning internal coordination. Nevertheless, this effectiveness has not yet been fully optimal due to constraints such as network disruptions, limited understanding of electronic payment systems among traders, and traders’ economic conditions that affect payment compliance. These findings underscore the need to improve technological quality, intensify outreach activities, and strengthen supervision so that the electronic levy payment service system can operate more optimally and sustainably in supporting efficient, transparent, and accountable levy management.
Co-Authors Adilla, Raisa Adita, Vinnanda Afriva Khaidir Agus Tri Yono Aina Florita Aini Nurul Aldri Frinaldi Arin Wiwin Diana Astri Mitha Nabilah Asyiah, Siti Asyiah, Siti Aulia Khairunisa Khairunisa Aulia, Ulfa Aurel, Regil Ayu dwyanti, Sekar Ayu Suryani Azrina Putri Bima Fri Wandra Boni Saputra Cindera Billova Dasman Dasman Dasman Lanin Devi Indriani Diazzaki, Yuris Fadila Dinda Pramesti Dwi Putri, Rini Egi Putra Fadli, Ihsanul Fajri Tio Alhidayah Febi Maysa Bella Febri Nola Distra Fenni Hasanah Fernando Fernando Fia Saharsalita Fitri Eriyanti Givan Dwi Guna Herlin Cahya Erwinda hidayat panuntun muslim Husna Fitria Arzul Husna, Uswatul Iftina Athifah Iftina Athifah Iqbal Hadasi Putra Irma Yunita Jumiati Jumiati Jumiati Limanik, Novia Rindi Lince Magriasti Lince Magriasti Lovinda Nulova Luthfi, Daffa Salsabila M. Fachri Adnan Mairahmah, Tarifa Mairiza, Nadia Mesa Widya Maharani Mesa Widya Maharani Monika Rizaldi, Mutiara muhammad raziq rousan fikri Muhammad Ridha Muhammad Rizki Afdal Muherti, Rani Nabila, Jesica Puteri Nada Zahrani Nanda Dila Sarevi Nofriyanti, Lisa Nora Eka Putri Nora Eka Putri Nurul Hidayahti Salsabilla Padrison P Permata, Dwi Purnama Sitinjak Puspita, Riri Putra, Irsan Rahmat Putra, Vigo Putri, Citra Aulia Putri, Reysha Aulia Putri, Vinny Meiska Rahayu, Putri Indah Rahma Yumelda Putri Rahmalia, Reisha Raju Tamara Dayu Rani Handriyani Raudhatul Jannah Resti, Auliya Rezi Pebratama Rezi Utami Putri Rila Amisa Riska, Mutiara Ronaldo Juneri Rozi Yuwandi Saputra Safuan Nada Fatmi Saputra, Rozi Yuwandi Silvira Silvira Siska Sasmita Siti Asyiah Sri Okto Berta sri okto berta Syafril, Rizki Syamsir Syamsir Syamsir Syamsir Syifana Azra Tiawarman, Hendri Tri Yono, Agus Trismadi Pranata Tris Tunnaja, Wan Safina Ulsi Dwi Yanti Ummi Kalsum Velin Perdiana Wahib Assyahri Wani Fitriyanti Widi Puspa Sari Widya Silviana Yana Restu Winanda Yeka Sari, Tiara Yola Oktaviana Yudhio Rakhmatul Akbari Yuliani Wahdini Yunia Sarah Zidane Alfarizi Zulmawati, Fira