Articles
<![CDATA[TENAGA KEPENDIDIKAN MENGHADAPI GLOBALISASI (1) ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1996: HARIAN YOGYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (108.881 KB)
<![CDATA[ Masalah tenaga kependidikan sudah sangat sering disinggung dan diperbincangkan masyarakat; bahkan dalam Konvensi Nasional Pendi-dikan Indonesia (Konaspi) Ketiga yang berlangsung di Ujung Pandang tanggal 4 s/d 7 Maret 1996 baru-baru ini maka tenaga kependidikan kembali menjadi sorotan para pakar dan praktisi pendidikan, beserta seluruh peserta forum tersebut. Apabila kita mengacu kepada Undang-Undang No.2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka sesungguhnya terminologi tenaga kependidikan mengandung pengertian yang amat luas. Dalam undang-undang pendidikan ini terdapat 6 pasal yang terdiri dari 13 ayat dan 10 butir yang secara khusus memuat dan sekaligus mengatur perihal tenaga kependidikan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional kita. Pasal 27 secara eksplisit menyebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola dan/atau memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan (ayat 1). Tenaga kependidikan yang dimaksud meliputi tenaga pendidikan, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan, laboran, dan pustakawan, serta teknisi sumber belajar (ayat 2). Sementara itu masih dalam pasal yang sama disebutkan pula bahwa tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar; yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen (ayat 3). Untuk selanjutnya dalam tulisan ini pembicaraan tentang tenaga kependidikan difokuskan pada para guru di lingkup pendidikan dasar dan menengah, khususnya guru SD, SLTP, SMU dan SMK. Kiranya sudah sepantasnya para guru mendapat perhatian kita bersama karena sebenarnya kemajuan bangsa ini banyak bergantung pada guru kita.]]>
<![CDATA[MAHASISWA KITA, LESU SEMANGAT? ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN SUARA MERDEKA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (120.756 KB)
<![CDATA[ Akhir-akhir banyak muncul pembicaraan, khususnya dari orang-orang di luar kampus tentang timbulnya kesan melesunya dinamisme aktivitas mahasiswa; baik aktivitas di dalam kampus maupun (terlebih lagi) aktivitas maha-siswa di luar kampus. Dari berbagai kesan yang menjadi pembicaraan pada masyarakat di luar kampus diantaranya menyebutkan bahwa dewasa ini kehidupan kampus kurang semarak dengan forum-forum ilmiah atas prakarsa mahasiswa dan secara langsung melibatkan mahasiswa; misalnya saja dalam bentuk diskusi ilmiah, simposium, seminar, dsb. Hal semacam ini menjadi indikator kelesuan dinamisme aktivitas mahasiswa. Lebih dari itu fenomena kelesuan mahasiswa ini juga ditandai dengan terbatasnya keterlibatan mahaiswa terhadap pemecahan masalah-masalah aktual yang timbul di masyarakat sekelilingnya. Pada waktu disodori permasalahan ini Mendikbud, Fuad Hassan menunjuk pada kegiatan kuliah umum (studium generale). Untuk bisa mendinamisir kehidupan kampus maka kegiatan kuliah umum harus dan akan dihidupkan kembali. Apalagi tradisi kegiatan ini sudah hampir sepuluh tahun mati, yang mungkin disebabkan oleh trauma atau ketakutan yang begitu besar di kalangan mahasiswa untuk melakukan kegiatan tersebut.]]>
<![CDATA[SMP TERBUKA YANG MENJADI PILIHAN (2) ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN WAWASAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (109.487 KB)
<![CDATA[ Salah satu pertanyaan yang cukup sering dilontarkan oleh masyarakat berkisar pada masalah kurikulum yang diaplikasikan pada SMP Terbuka; apakah kurikulumnya sama dengan kurikulum SMP biasa (reguler) ataukah mempunyai kurikulum yang spesifik. Kurikulum yang dipakai oleh SMP Terbuka adalah persis sama dengan kurikulum pada SMP reguler; sedangkan yang berbeda adalah cara menyampaikan kurikulum tersebut kepada anak didik, atau lebih tepat dikatakan perbedaannya terletak pada cara pengajarannya. Kurikulum pada SMP reguler disampaikan secara konvensional (klasikal), sedangkan kurikulum pada SMP Terbuka disampaikan secara nonkonvensional. Para siswa SMP Terbuka tidak dikenakan tatap muka langsung dengan gurunya sebagaimana yang terjadi pada siswa SMP reguler; tetapi mereka bebas belajar menurut waktu luang mereka masing-masing, atau menurut kesepakatan yang terjadi antara dirinya dengan anggota kelompok belajarnya. Apabila dalam satu daerah tertentu terdapat beberapa siswa SMP Terbuka yang tempat tinggalnya saling berdekatan maka kepada mereka dibentuklah kelompok belajar. Setiap 5 s/d 20 anggota kelompok belajar dibimbing oleh seorang guru pembimbing yang tidak harus berkualifikasi penuh sebagai guru SMP. Guru pembimbing merupakan tokoh masyarakat yang dipandang memiliki kemampuan membimbing; misalnya saja mantan guru, guru SD, camat, kepala desa, kepala lurah, mahasiswa, pensiunan ABRI, dan sebagainya.]]>
<![CDATA[MASA DEPAN PERGURUAN SWASTA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (101.145 KB)
<![CDATA[ Perjalanan perguruan swasta di Indonesia telah melewati dua jaman sekaligus; masing-masing adalah jaman prakemerdekaan dan jaman kemerdekaan. Ketika berada di dalam jaman prakemerdekaan pengelola perguruan swasta harus berhadapan dengan pemerintah kolonial yang orientasinya sangat jelas ingin menghancurkan eksistensi; sementara itu ketika berada dalam jaman kemerdekaan para pengelola perguruan swasta harus berhadapan dengan pemerintah republik yang orientasinya terkadang tidak jelas antara memajukan dengan memarginalisasi eksistensi dan peran. Pada saat melewati jaman prakemerdekaan, perguruan swasta pernah mengalami masa keemasannya. Di jaman ini setiap perguruan swasta mempunyai kemerdekaan penuh untuk mengembangkan diri sesuai dengan visi dan misi yang diembannya tanpa harus diatur-atur dan ditelikung oleh berbagai peraturan yang dikenakan oleh pemerintah; dalam hal ini adalah pemerintah kolonial. Memang pera-turan pemerintah seringkali mematikan kreativitas perguruan swasta akan tetapi perguruan swasta dengan gagah berani melawannya. Efektivitas pendidikan perguruan swasta sungguh tidak bisa diragukan oleh siapa pun; bahkan pemerintah kolonial benar-benar gentar akan kekuatan dahsyat perguruan swasta yang terbuktikan dengan lahirnya para pemikir pejuang dan pejuang pemikir bangsa. Peristiwa Onderwijs Ordonnantie (OO) Tahun 1932 merupakan bukti sejarah atas sikap pemerintah kolonial yang mencerminkan ketakut-an luar biasa terhadap sepak terjang perguruan swasta di dalam kancah pendidikan dan perpolitikan di tanah air. Perguruan swasta telah memainkan fungsi pendidikan secara memadai yang berdampak secara konstruktif terhadap perkembangan politik nasional.]]>
<![CDATA[APAKAH PENDIDIKAN KITA AKAN LEBIH BAIK? ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2003: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (100.551 KB)
<![CDATA[ Pelaksanaan desentralisasi pendidikan yang mulai digulirkan sejak dua setengah tahun yang lalu itu sampai sekarang ini masih menimbulkan tanda tanya besar, sebuah "question mark", apakah pendidikan kita kelak akan lebih baik? Apakah kinerja pendidikan nasional kita di masa mendatang akan lebih meningkat? Lebih baik dan lebih meningkat dari mana? Tentunya lebih baik dan meningkat dari sebelum desentralisasi pendidikan itu sendiri. Mengapa desentralisasi pendidikan harus kita ragukan, atau bahkan kita takutkan? Jawabannya sangat banyak. Pertama, sistem desentralisasi pendidikan merupakan barang baru dalam dunia pen-didikan nasional, yang tentu saja di Indonesia sendiri belum pernah teruji kehebatannya. Para praktisi pendidikan seperti guru, kepala sekolah, pengurus yayasan, dan pengambil keputusan baik di ting-kat pusat maupun daerah belum familiar terhadap sistem yang baru ini. Bahkan sampai hari ini pun masih banyak di antara mereka itu yang belum paham tentang sistem baru ini. Kedua, banyaknya daerah di Indonesia yang tidak memiliki sumber daya alam, keuangan dan juga manusia yang memadai untuk menjalankan sistem desentralisasi. Kalau kewenangan dan sekaligus kewajiban menjalankan roda pendidikan berada di daerah, sementara daerah tidak mempunyai sumber yang memadai, sudah barang tentu jalannya roda pendidikan akan banyak sekali mengalami gangguan yang sulit ditanggulangi oleh daerah itu sendiri. Ketiga,banyaknya para pemimpin daerah yang tidak memiliki kepedulian yang memadai terhadap pendidikan itu sendiri. Kekurangpahaman terhadap sistem, keterbatasan sumber daya alam, keuangan dan manusia, serta ketidakpedulian para pemimpin terhadap pendidikan merupakan kombinasi yang sempurna untuk mengendalai pencapaian kinerja pendidikan yang baik. Dengan de-mikian menjadi dapat diterima dengan akal sehat kalau sampai pada hari ini pun masih banyak anggota masyarakat kita yang meragukan efektivitas sistem desentralisasi pendidikan.]]>
<![CDATA[EBTANAS SD "GAMPANG" ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (411.067 KB)
<![CDATA[ Apabila secara nasional Ebtanas SLTP diikuti oleh sekitar dua juta siswa maka Ebtanas SD tahun ini secara nasional diikuti oleh sekitar 4,5 juta siswa,sekitar 90% di antaranya adalah siswa SD Negeri dan selebihnya siswa SD Swasta. Memang, kecenderungannya pada setiap propinsi jumlah siswa sekolah negeri lebih dominan dibandingkan jumlah siswa sekolah swasta. Peserta Ebtanas SD dari sekolah-sekolah di Pulau Jawa saja mencapai 2,4 juta siswa, atau sekitar 53% dari keseluruhan peserta Ebtanas SD secara nasional. Peserta Ebtanas SD di DKI Jakarta sekitar 170 ribu siswa berasal dari sekitar 3.500 sekolah (170.000/3.500); sementara i-tu peserta Ebtanas SD dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur berturut-turut adalah 830.000/24.800, 690.000/22.000, dan 640.000/22.500. Ketiga propinsi di Jawa ini memang masuk dalam kelompok "the best three" dalam soal jumlah peserta Ebtanas SD. Adapun beberapa propinsi lain yang jumlah peserta Ebtanas SD-nya relatif tinggi adalah Propinsi Sumatera Utara (315.000/9.300), Sumatera Selatan (180.000/5.500), Sulawesi Selatan (175.000/7.200), serta Lampung (165.000/4.300). Peserta Ebtanas SD di Propinsi Bali secara keselu ruhan jumlahnya "hanya" sekitar 121 ribu siswa saja yang ber-asal dari 2.700 sekolah. Propinsi-propinsi lain yang jumlah peserta Ebtanas SD-nya hampir sama dengan Bali di antaranya adalah Kalimantan Selatan (121.000/2.900) dan Sulawesi Utara (120.000/2.900).]]>
<![CDATA[POTENSI INOVATIF MAHASISWA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (408.814 KB)
<![CDATA[ Baru-baru ini di Yogyakarta dilangsungkan upacara penyerahan tanda penghargaan bagi pemenang lomba inovasi teknologi yang dibuka untuk kaum intelektual muda, dalam hal ini mahasiswa PTN dan PTS. Penyerahan tanda penghar-gaan ini dilakukan langsung oleh gubernur setempat yang disaksikan oleh para tamu undangan; baik dari kalangan wakil rakyat, kantor wilayah, pimpinan perguruan tinggi, dosen, mahasiswa dan pelajar. Lomba inovasi teknologi tersebut dimaksudkan un-tuk merangsang intelektual muda kita agar mengembangkan daya nalarnya guna membuat inovasi di bidang teknologi; baik teknologi yang terapan (appropriate technology) mau pun teknologi yang masih harus dikembangkan lebih lanjut (developed technology). Sedangkan dihadirkannya para un-dangan yang cukup "representatif" dalam penyerahan tanda penghargaan serta diserahkannya langsung tanda penghar-gaan tersebut oleh gubernur dimaksudkan agar supaya para inovator mendapatkan bimbingan dan bombongan untuk terus berkarya. Metode ini juga menunjukkan adanya perhatian yang cukup memadai dari pemerintah terhadap pengembangan teknologi, meski sifatnya masih teknologi "embrional". Memang demikianlah yang seharusnya. Meskipun, ba-rangkali dari segi kualitas masih sangat banyak kekurang an dalam mengimplementasi ide-ide kreatif-inovatif para mahasiswa kita; akan tetapi sebenarnya hal ini menunjuk-kan adanya potensi inovatif yang perlu dikembangkan. Un-tuk mengantisipasi datangnya era industrialisasi negara kita maka seluruh potensi inovatif dari para intelektual muda kita mau tidak mau harus dikembangkan.]]>
<![CDATA[DESENTRALISASI PENDIDIKAN BELUM SAATNYA DILAKUKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN SURABAYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (412.882 KB)
<![CDATA[ Salah satu anggota DPR kita, Sri Bintang Pamungkas, baru-baru ini mereaktualisasi isu sentralisasi dan desentralisasi pendidikan di negara kita. Menurutnya, sudah saatnya pelaksanaan pendidikan di Indonesia dilakukan secara desentralisasi karena negara kita terlalu luas dan terlalu beragam sehingga tidak mungkin dapat ditangani lagi dengan efektif secara sentralistis oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) di Jakarta. Lebih lanjut Sri Bintang menyatakan bahwa model sentralisme itu berat dan sulit membantu pengembangan kemampuan sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang justru sangat strategis untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Sentralisme itu mengandung bahaya; yaitu ketika satu kebijakan pusat keliru maka seluruh negeri akan menanggung kekeliruan tersebut. Di samping itu sistem sentralisasi acapkali menimbulkan ketidak-adilan dalam prakteknya; misalnya ketika anak-anak atau siswa dari Maluku dan Irian Jaya yang harus bersaing dengan anak-anak atau siswa dari Jawa dalam kompetisi UMPTN. Itulah gagasan kreatif yang sedang dipikirkan oleh Sri Bintang; dan dengan banyaknya kelemahan-kelemahan pada sistem sentralisasi tersebut pada akhirnya beliau berpendapat agar kita segera mengakhiri era sentralisasi dan mulai menapak pada era desentralisasi.]]>
<![CDATA[TENTANG SINDROMA INDEKS PRESTASI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN YOGYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (112.718 KB)
<![CDATA[ Pada akhir-akhir ini kita mendapatkan suatu topik pembica-raan baru yang cukup menarik, yang telah berhasil mengundang minat kalangan akademikus dan aplikator, serta yang telah mendatangkan pendapat pro dan kontra dalam dimensi aplikasinya; yaitu masalah Indeks Prestasi (IP). Persoalan utama yang terdapat pada permasalahan IP adalah tentang pemakaiannya dalam berbagai kepentingan, baik kepentingan yang bersifat akademik maupun yang bersifat nonakademik. Di satu pihak ada yang sangat menganjurkan pemakaian IP tersebut sebagai tolok ukur kemampuan seseorang mahasiswa atau lulusan perguruan tinggi, tetapi di pihak yang lain dengan tegas menolaknya. Sebagai contoh; untuk menerima kandidat peserta mahasiswa pasca sarjana (S2/S3) digunakan IP sebagai semacam alat saring pertama. Bagi yang IP-nya memenuhi persyaratan, misalnya 2,50, boleh terus "maju"; akan tetapi yang IP-nya tidak memenuhi persyaratan harus "mundur".]]>
<![CDATA[MENULIS SKRIPSI SEHARUSNYA WAJIB ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (217.419 KB)
<![CDATA[Konon sekarang ini Rektor IKIP Negeri Yogyakarta, Arma Abdoellah, sedang prihatin menghadapi lulusan yang nilainya menunjukkan grafik yang menurun. Dalam periode tertentu akhir-akhir ini terasa makin sulit mendapatkan lulusan dengan predikat 'dengan pujian', sebaliknya justru semakin gampang mendapatkan lulusan dengan predikat 'tidak keberatan'. Keprihatinan tersebut bertambah manakala ditemui data empirik tentang relatif kecilnya mahasiswa kandidat sarjana yang menulis karya ilmiah berupa skripsi. Ilus-trasinya sbb: dari sebanyak 659 lulusan IKIP Negeri Yo-gyakarta periode Agustus 1990 s/d Agustus 1991 ternyata hanya 263 (39,91%) di antaranya yang mempunyai IP komula tif 2,50 ke atas dan menulis skripsi (KR, 8/9/91). Yang lainnya? Kiranya lebih suka menempuh jalur kuliah atau jalur nonskripsi yang oleh sebagian lulusan dikomentari sebagai jalur "rakyat" karena banyaknya mahasiswa calon sarjana yang memilih jalur ini. Berangkat dari realitas tersebut di atas Pak Arma berpendapat seluruh mahasiswa diwajibkan menulis skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan.]]>
