Articles
<![CDATA[“PRESIDENTIAL LECTURE†]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2007: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2007 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (107.687 KB)
<![CDATA[Ketika Pak Harto masih berkuasa di negeri ini, selaku presiden beliau sering mengadakan pertemuan dengan orang-orang penting dan/atau pakar ekonomi dari manca negara. Kegiatan seperti ini juga sering dilakukan oleh Pak Habibie, Gus Dur, dan Mbak Mega dalam kapasitasnya sebagai presi-den RI. Namun, kegiatan ?presidential lecture? dengan mengundang dosen tamu (guest lecturer) dari manca negara barangkali jarang atau bahkan belum pernah dilakukan. Tetapi tidak untuk SBY! Di samping kegiatan seperti tersebut di atas, SBY mengundang Muhammad Yunus dari Bangladesh untuk memberikan ?kuliah? kepada presiden yang didampingi oleh wakil presiden dan bebe-rapa menterinya. Dan ?kuliah? pun berjalan lancar dengan judul, ?Kita Dapat Memuseumkan Kemiskinan?, ?We Can Put Poverty Into Museums?. Kiranya banyak orang tahu, bahwa Muhammad Yunus adalah seorang profesor ekonomi yang sangat dihormati. Ia tidak saja seorang pemikir akan tetapi juga seorang praktisi ekonomi yang berhasil mengentaskan orang-orang miskin dari keterpurukan. Seperti diketahui oleh masyarakat dunia, pendiri Grameen Bank ini pada tanggal 13 Oktober 2006 lalu diumumkan sebagai pemenang Nobel 2006 bidang ekonomi.]]>
<![CDATA[MEMBAHAS AKREDITASI PERGURUAN TINGGI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN YOGYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (113.341 KB)
<![CDATA[ Baru-baru ini muncul polemik kecil tentang sistem akreditasi perguruan tinggi; PTS dan PTN. Pendapat yang pertama mengusulkan agar sistem akreditasi yang diaplikasikan pada PTS di Indonesia segera diakhiri karena dalam "perjalanannya" banyak dijumpai hal-hal yang subyektif. Sebagai dampak negatif dari sistem akreditasi PTS adalah dapat dijualbelikannya status oleh "orang-orang" yang tidak bertanggung jawab; dalam artian bahwa dengan uang maka status akreditasi PTS dapat diatur. Keadaan semacam ini dapat mengakibatkan kendornya semangat "kejuangan" para pengelola PTS yang secara sungguh-sungguh ingin membenahi lembaganya. Pada sisi yang lainnya ada pendapat yang bertolak belakang, yaitu mempertahankan sistem akreditasi yang selama ini diaplikasikan oleh Depdikbud terhadap PTS dengan segala risiko-nya. Masih ada pendapat lain lagi: sistem akreditasi yang hanya diaplikasikan untuk PTS dirasa kurang "adil", oleh sebab itu sistem akreditasi harus diberlakukan sama baik bagi PTS maupun bagi PTN.]]>
<![CDATA[MENGENANG PERJUANGAN KI HADJAR DEWANTARA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (411.563 KB)
<![CDATA[ Dengan tanpa maksud untuk mengkultus-individukan seseorang maka ada baiknya setiap kita memperingati hari atau moment nasional senantiasa mengenang kembali tokoh yang berjasa dengan gerak perjuangannya. Dalam memperi-ngati Hari Pendidikan Nasional ini kita perlu mengenang kembali Ki Hadjar Dewantara dengan gerak perjuangannya, terutama sekali perjuangannya di jalur pendidikan. Sesungguhnya pendidikan bukan satu-satunya jalur yang menjadi media perjuangnya, karena sebelumnya Ki Ha-djar juga berjuang melalui jalur politik. Meski demikian di jalur pendidikan inilah perjuangan Ki Hadjar akhirnya banyak terfokuskan.Beliau memilih jalur pendidikan untuk mendewasakan bangsanya. Melalui jalur ini pula akhirnya lahir berbagai gagasan, pemikiran dan konsep-konsep yang mendorong bangsa kita menaruh perhatian lebih tajam da-lam upaya pencerdasan bangsa. Ki Hadjar lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei 1889 dan wafat pada tanggal 26 April 1959. Nama Ki Hadjar De-wantara mulai dipakai pada 3 Februari 1928 ketika beliau tepat genap berusia panca windu (empat puluh tahun) me-nurut perhitungan Tahun Caka; sebelumnya beliau dikenal dengan sebutan Soewardi Soerjaningrat. Sekitar enam bu-lan setelah kewafatannya, tepatnya 16 November 1959, ke-luarlah Surat Keputusan Presiden RI Nomer 316/1959 yang memutuskan hari lahir Ki Hadjar sebagai Hari Pendidikan Nasional sebagaimana yang senantiasa kita peringati pada setiap tahunnya sampai sekarang ini.]]>
<![CDATA[HONORIS UNTUK SULTAN ]]>
<![CDATA[SUPRIYOKO, KI]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2009 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (100.411 KB)
<![CDATA[Baru-baru ini Sultan Hamengku Boewono X mendapatkan anugerah berupa gelar kehormatan doctor honoris causa (Dr. Hc.) dari Hankuk University di Seoul, Republik Korea. Ditemani Ratu Hemas dan beberapa kerabat, diantaranya anggota dewan pendidikan provinsi DIY, Sultan berkenan menerimanya sendiri di perguruan tinggi tersebut. Penerimaan gelar kehormatan selalu didampingi orang-orang terdekat. Ketika SBY dianugerahi gelar kehormatan oleh Keio University di Tokyo Jepang; dalam penerimaannya di samping didampingi Ibu Ani Yudhoyono juga beberapa rektor PTN seperti Djoko Santoso (ITB), Usman Chatib Warsa (UI), Sofian Effendi (UGM), dsb. Demikian juga ketika Jusuf Kalla dianugerahi gelar kehormatan oleh Soka University di Tokyo Jepang, dalam penerimaannya didampingi oleh Ibu Mufidah Kalla dan beberapa aktivis pendidikan seperti Bambang Sudibyo, Tursandi Alwi, dan sebagainya. Penganugerahan gelar kehormatan kepada Sultan didasarkan pada pengabdian dan prestasinya di bidang politik. Sultan dinilai berhasil me-mimpin dan membangun negara Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).]]>
<![CDATA[KERUGIAN GURU DAN KEBERANIAN MENUNTUT MELALUI PTUN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (213.812 KB)
<![CDATA[ Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hassan untuk menuntut oknum-oknum atau siapa saja yang terlibat di dalam kasus pemotongan gaji guru, pemotongan dana pemeliharaan sekolah, dsb, melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sedikit membuat kita lega. Di samping itu pernyataan Pak Menteri bahwa masalah-masalah yang berlarut-larut di lingkungan Depdikbud seyogyanya segera dilimpahkan ke PTUN juga sedikit membawa lega. Mengapa pernyataan tersebut membuat sedikit lega? Oleh karena di lapangan memang masih sangat sering terjadi berbagai kasus yang merugikan aparat Depdikbud, terutama para guru. Kita ambil contoh,meskipun di mana-mana sangat sering kita dengar keluhan mengenai kasus potong-memotong gaji guru, khususnya guru SD, dan di mana-mana pula banyak pejabat yang menyatakan bahwa kasus tersebut kurang dapat dibenarkan, akan tetapi perihal potong-memotong tersebut masih saja sering berlangsung. Bukan itu saja, masalah-masalah yang berlarut-la-rut di lingkungan Depdikbud, misalnya tentang kekeliruan atau kelambatan dalam proses kenaikan jabatan dosen dan/ atau guru, rasanya juga belum terhindarkan.]]>
<![CDATA[UJIAN NASIONAL YANG BERKEADILAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2005: HARIAN JAWA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (118.803 KB)
<![CDATA[ Ada hal baru yang ditempuh oleh pemerintah, dalam hal ini Depdiknas, sekarang ini; yaitu mengumumkan momentum Ujian Nasional (Unas) jauh hari sebelum pelaksanaannya dilakukan. Berbeda dengan yang sudah-sudah momentum Unas diumumkan dalam waktu relatif mepet dengan pelaksana-annya sehingga sulit bagi masyarakat untuk memberi respon atau bahkan masukan demi penyempurnaannya. Seperti diketahui bersama, Depdiknas yang diwakili Kepala Balitbang Mansyur Ramli dan Kepala Puspendik Bahrul Hayat bersama Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suhendro baru-baru ini menginformasikan bahwa penyelenggara Unas 2006 tidak lagi Depdiknas tetapi BSNP. Sebagai catatan baru pertama kalinya dalam sejarah BSNP akan menyelenggarakan Unas. Kedua, tingkat kelulusan secara kompre-hensif adalah di atas 4,50; sedangkan tingkat kelulusan secara parsial untuk bidang studi yang diunaskan adalah di atas 4,25. Ketiga, pengawas ujian tidak lagi semata-mata guru dan tenaga kependidikan lain tetapi nantinya akan dilibatkan tim independen. Dan masih banyak kebijakan lainnya yang diinformasikan. Untuk melaksanakan Unas tahun 2005/2006 sudah ditunjuk Ketua Pelaksana dari kalangan BSNP, yaitu Djemari Mardapi yang berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Ditunjuknya Pak Djemari sebagai ketua tentu bukan karena berasal dari lembaga yang sama dengan Direktur Jenderal Mandikdasmen, yaitu Suyanto, tetapi kiranya lebih dipertimbang-kan yang bersangkutan memiliki latar belakang akademis yang mendukung.]]>
<![CDATA[PERLU SELEKTIF MEMBANGUN SEKOLAH MENENGAH ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN WAWASAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (245.253 KB)
<![CDATA[ Jenis SMTP dan SMTA macam mana yang akan dibangun pemerintah? Pertanyaan ini segera menjadi aktual setelah kita menikmati pidato Presiden RI Soeharto ketika beliau menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 1992/1993 di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 6 Januari 1992 baru-baru ini. Dalam bagian pidatonya yang memperoleh perhatian dari banyak pengamat itu Presiden RI Soeharto mengemukakan bahwa sektor pendidikan masih mendapatkan prioritas; dan sebagian dari anggaran yang dialokasikan bagi sektor pendidikan akan digunakan untuk membangun gedung-gedung baru SD, SMTP dan SMTA. Lebih dari itu ribuan gedung-gedung sekolah juga akan direhabilitasi. Bagi para pengamat pendidikan kiranya "statement"tersebut cukuplah menarik; terutama berkenaan dengan kebijakan pemerintah untuk membangun gedung SMTP dan SMTA yang baru sebagaimana tercermin dalam RAPBN 1992/1993.]]>
<![CDATA[BANYAK GURU SD MENGELUH ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (214.199 KB)
<![CDATA[Baru-baru ini di Jawa Tengah dilakukan penelitian mengenai perikehidupan guru Sekolah Dasar (SD). Hasilnya menyatakan bahwa banyak para guru SD di Jawa Tengah yang terkena stress. Hasil penelitian tersebut mungkin saja juga berlaku bagi guru-guru SD di daerah lain, termasuk Bali; meskipun banyak kalangan -termasuk saya sendiri- mempertanyakan validitas hasil penelitian tersebut. Tetapi ..., lupakanlah hal tersebut; karena saat ini justru sedang ada fenomena baru yang sungguh penting dicermati berkaitan dengan mutu pendidikan nasional kita, yaitu terdapatnya keluhan dari para guru (khususnya guru SD) berkaitan dengan pengurusan kenaikan jabatannya. Para guru SD mengeluh; kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk "memperpendek" masa tenggang kena-ikan jabatan, dari empat tahun menjadi dua tahun, hampir tak dapat dimanfaatkan sama sekali karena beratnya meme-nuhi persyaratan dalam pengurusannya. Seperti diketahui untuk naik jabatan maka dengan sistem yang lama diperlu-kan waktu minimal empat tahun, sedangkan dengan sistem yang baru dimungkinkan seorang guru naik jabatan hanya dalam waktu dua tahun saja.]]>
<![CDATA[KAMPANYE DAN KEBEBASAN MIMBAR DALAM KONTEKS RELEVANSITAS ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (55.902 KB)
<![CDATA[ Gagasan kampanye di kampus sedang aktual, dan di tengah-tengah adanya semacam "ketidak-beranian" PTN dan kebanyakan PTS untuk menerima gagasan tersebut, ternyata -setidak-tidaknya- terdapat dua perguruan tinggi yang menyatakan keberaniannya untuk tidak menolak kehadiran OPP di kampusnya dalam rangka berkampanye; yaitu Universitas Nasional Jakarta dan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (Media Indonesia: 10/7/1991). Kebanyakan perguruan tinggi di negara kita untuk saat ini memang belum mau memberi ijin atau rekomendasi tentang pelaksanaan gagasan berkampanye tersebut di kam-pusnya masing-masing; bahkan para pimpinan PTN baru-baru ini telah mengadakan "kebulatan tekad" untuk menolak ide kampanye di kampusnya. Kebanyakan pimpinan PTS juga menyatakan kebelum-sediaannya untuk menerima delegasi OPP dalam rangka berkampanye "menggaet" massa; lepas dari a-pakah kebijakan ini memang didasarkan pada pertimbangan dan argumentasinya secara mandiri ataukah sekedar "mengekor" kebijakan yang ditempuh oleh para pimpinan PTN. Keberanian dua perguruan tinggi untuk menerima delegasi OPP dalam rangka berkampanye tersebut tentunya cukup menarik; meskipun sejumlah persyaratan kemungkinan akan segera disodorkan oleh "pimpinan kampus" tersebut manakala pelaksanaan kampanye akan dilakukan (dan belum tentu OPP dapat menerimanya). Universitas Lambung Mangku rat misalnya; pimpinan lembaga ini membuka pintu lebar-lebar bagi OPP untuk datang di kampusnya asal kedatangan ketiga delegasi OPP tersebut secara bersama-sama.]]>
<![CDATA[MEMPERBAIKI GEDUNG SEKOLAH “BOBROK†]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2005: HARIAN MEDIA INDONESIA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (112.546 KB)
<![CDATA[ Ada pernyataan menarik yang disampaikan oleh Wakil Presiden RI dalam acara Konferensi Nasional Penanggulangan Kemiskinan dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Jakarta baru-baru ini. Dalam forum yang dihadiri oleh beberapa menteri dan pejabat negara serta diikuti oleh 400-an peserta dari berbagai daerah di Indonesia itu Pak Jusuf Kalla menyatakan bahwa pemerintah akan memberikan prioritas terhadap pembangunan gedung sekolah yang mengalami kerusakan. Dalam tiga tahun mendatang diharapkan gedung-gedung sekolah yang ?bobrok? sudah dapat diperbaiki. Pernyataan Pak Kalla tersebut sepertinya mendapatkan sambutan positif dari para peserta konferensi yang hadir pada saat itu. Apa yang disampaikan oleh wakil presiden tentang perbaikan sekolah-sekolah ?bobrok? tersebut nampaknya sejalan dengan tema konferensi, yaitu penanggulangan kemiskinan. Pak Bambang Soedibyo selaku menteri pendidikan nasional yang juga hadir pada acara pembukaan konferensi tersebut juga merespon positif atas apa yang disampaikan wakil presiden. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa untuk memperbaiki gedung-gedung sekolah yang ?bobrok? setidaknya diperlukan anggaran sebesar 5 triliun rupiah.]]>
