Articles
<![CDATA[SASARAN POTENSIAL DAN KENDALA PROGRAM ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN YOGYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (246.384 KB)
<![CDATA[Berbeda dengan sasaran siaran "umum" maka siaran televisi pendidikan bersifat lebih spesifik, namun harus jelas karena hal ini menyangkut spesifikasi program yang harus ditayangkan. Meskipun sasaran TPI sampai saat ini sudah cukup jelas akan tetapi sebenarnya masih terdapat sasaran potensial yang kiranya dapat dipertimbangkan untuk lebih mendapatkan prioritas.
Apabila Depdikbud memberi rekomendasi untuk mem-prioritaskan siswa SMTP dan SMTA sebagai sasarannya maka perlu ada klarifikasi tentang siswa SMTA yang mana; apa-kah terbatas pada siswa SMTA umum saja, di dalam hal ini SMA, ataukah termasuk di dalamnya siswa SMTA kejuruan, seperti SMEA, STM, SMKK, SFMA, SPbMA, dan sebagainya. Klarifikasi tentang hal ini sudah barang tentu sangat di perlukan karena berkaitan dengan penayangan paket-paket programnya. Sedangkan sifat siaran sebagai "penunjang" untuk sementara ini sangat tepat.
Untuk memberikan ilustrasi mengenai perlunya kla-rifikasi tersebut maka berikut disajikan tabel mengenai skema persekolahan untuk jenjang SMTA di Indonesia. Pe-riksa Tabel 1 berikut.]]>
<![CDATA[HONG KONG DARI DIMENSI FISIK-GEOGRAFIS ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (108.873 KB)
<![CDATA[      Sebagaimana dengan Taiwan serta Jepang yang telah mengalami perubahan fisik secara cepat maka Hong Kong pun demikian adanya. Secara fisik Hong Kong satu abad yang silam bukanlah Hong Kong yang ada sekarang ini.       Seabad yang silam Hong Kong merupakan segumpal tanah yang terjal dan berbukit-bukit dengan lahan yang tandus; sekarang ini Hong Kong telah menjadi sebuah "negara" yang elok. Rumah-rumah tinggal di atas bukit dengan lampu yang berwarna-warni di malam hari serta pusat-pusat perbelanjaan didaerah "bawah" dengan asesori yang serba modern benar-benar menjadi "surga". Kalau dulu Hong Kong sangat tidak ideal dijadikan habitat; maka Hong Kong sekarang ini menjadi tempat tinggal yang nyaman dan mampu menarik manusia dari belah-an dunia manapun berdomisili.      Secara fisik Hong Kong memang hanya sebuah pulau (kepulauan) kecil. Kalau seluruh pulau yang ada yang jumlahnya mencapai 230-an itu dikumpulkan dan dihubungkan satu sama lain maka luasnya tidak akan menyamai Pulau Jawa. Apabila kita melihat peta Cina (daratan) maka Hong Kong hanya merupakan sebuah titik yang tidak menuntut perhatian; bahkan titik Hong Kong akan terlihat menyatu dengan da-ratan Cina yang sangat luas itu. Di peta tersebut huruf untuk menulis nama Hong Kong jauh lebih besar daripada luas wilayah Hong Kong itu sendiri.      Secara geografis Hong Kong terletak di Lautan Cina Selatan; di sebelah tenggara Cina Daratan. Pada sebelah barat daya "negara" ini terdapat "negara" Macau yang status politiknya sangat mirip dengan Hong Kong; sementara itu di timur laut terdapat Negara Taiwan yang juga memiliki persoalan politik yang agak mirip.Secara fisik-geografis antara Hong Kong, Macau dan Taiwan banyak memiliki kesamaan.]]>
<![CDATA[MEMBENTUK DEWAN PENDIDIKAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2002: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (101.15 KB)
<![CDATA[        Salah satu kesimpulan dari karya Komisi Nasional (Komnas) Pendidikan yang disampaikan di dalam acara ekspose baru-baru ini, baik di Jakarta maupun di Yogyakarta, ialah peran dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang pada umumnya masih rendah dan belum terkoordinasi. Hampir di seluruh daerah ternyata peran dan kepedulian masyarakat di dalam penye-lenggaraan pendidikan masih rendah padahal masyarakat merupakan potensi tersendiri apabila dimotivasi dan dikoordinasi dengan baik.        Ada realitas mengenai banyaknya anggota masyarakat yang secara finansial dan pemikiran memiliki kemampuan untuk berperan dalam penyelenggaraan pendidikan tetapi tidak mampu menunjukkan perannya. Di sisi lain kepedulian masyarakat juga rendah, bahkan seringkali menganggap hal yang biasa manakala hak-haknya untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang baik, ternyata diabaikan.        Kesimpulan Komnas Pendidikan tersebut rasanya penting dan tepat; realitasnya memang demikian. Dalam hal peran, sekarang ini banyak anggota masyarakat yang secara ekonomik memiliki kekayaan yang memadai tetapi tak mau berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Meskipun ada pembangunan gedung sekolah di dekat rumah ia tak mau menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu; dan juga meskipun peralatan laboratorium sekolah di mana anaknya bersekolah tidak lengkap tetapi ia tak mau menyokong dana untuk melengkapinya. Ini contoh konkritnya.        Soal kepedulian sama saja. Tak pernah ada orang tua yang protes dengan kondisi sekolah anaknya yang tidak sehat, atau sang anak tidak dididik oleh guru yang baik, dan sebagainya. ]]>
<![CDATA[TEORI AWAL TUMBUHNYA WAWASAN KEBANGSAAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (100.897 KB)
<![CDATA[      Kali ini saya berbahagia memperoleh "kehormatan" dari Ramanda H. Karkono Kamajaya Partokusumo, seorang budayawan yang saya hormati. Tulisan saya yang berjudul "Tumbuhnya Wawasan Kebangsaan Indonesia" (KR, 17/02/89) telah ditanggapi beliau melalui artikelnya yang bertitel "Wawasan Kebangsaan Indonesia Berarti Amanat Penderitaan Rakyat" (KR, 08/03/89).       Tanggapan tersebut di atas sekaligus menunjukkan bahwa beliau benar-benar telah mengikuti dan mencermati tulisan-tulisan saya di berbagai media, setidak-tidaknya tulisan saya tentang wawasan kebangsaan tersebut.      Sebuah koreksi tentang tidak boleh berkurangnya tekanan wawasan anti kolonialisme, anti imperalisme, dan anti penjajahan dalam membangun wawasan kebangsaan pasca kemerdekaan ini, dengan senang hati saya dapat menyetujuinya. Memang saya tidak bermaksud mengabaikan wawasan anti kolonialisme, anti imperalisme, dan anti penjajahan dalam membangun wawasan kebangsaan kita.      Lepas dari itu, seandainya artikel saya dicermati kembali secara komprehens, saya mencoba menekankan bahwa pada masa pasca kemerdekaan ini sudah selayaknya wawasan pembangunan dan wawasan kerja sama internasional mendapat posisi strategis dalam wawasan kebangsaan Indonesia. Hal ini sesuai dengan tuntutan prosesi tumbuh mantapnya wawasan kebangsaan Indonesia itu sendiri.]]>
<![CDATA[TEORI KONFLIK DALAM POLITIK KERUSUHAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (118.038 KB)
<![CDATA[Kerusuhan Politik dan Politik Kerusuhan; demikianlah judul tulisan Dr. Muhadjir Darwin untuk mengembangkan debat opini ten-tang situasi sosial politik di Indonesia dewasa ini. Dua terminologi dalam judul itu menjadi semacam "attention catcher" yang dapat me-narik perhatian bagi siapa saja yang membaca; belum lagi materi yang dicoba dipaparkannya.      Meskipun tidak terdapat dalam kamus Bahasa Indonesia yang baku, istilah kerusuhan politik sudah akrab di telinga kita. Apabila di Jalan K.H.A. Dahlan Yogyakarta pernah terjadi bentrokan an-tarpendukung partai yang berbeda dalam masa kampanye beberapa waktu yang lalu, itulah contoh konkrit dari kerusuhan politik. Be-gitu juga dengan berbagai kasus "coreng moreng" semasa kampanye sampai dengan peristiwa khusus seperti Peristiwa Jalan Diponegoro 27 Juli 1996 yang konon melibatkan aparat pemerintah juga merupakan kerusuhan politik.      Kerusuhan politik jelas berpengaruh terhadap perikehidupan sosial masyarakat; apalagi dalam masyarakat praindustri, meminjam istilah Daniel Bell di dalam "The Coming of Post Industrial Society" (1975), seperti Indonesia. Karena kadar intelektualitas khalayak relatif rendah maka ketahanan sosial masyarakat praindustri sangat mudah digoyah oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kebia-saannya, apalagi peristiwa politik dan apalagi kerusuhan politik. Masyarakat praindustri cenderung menanggapi peristiwa seperti itu secara emosional daripada rasional.      Demikian pula halnya dengan kerusuhan politik yang terjadi di Indonesia. Banyak orang menanggapi peristiwa ini secara emosio-onal daripada rasional; tidak jarang lebih senang memakai "okol" daripada akalnya. Akibatnya kerusuhan politik tidak cepat mereda; seringkali justru menjalar kemana-mana.]]>
<![CDATA[RISIKO PEMAKAIAN NILAI EBTANAS ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (114.356 KB)
<![CDATA[      Berbicara tentang instrumen untuk seleksi masuk pergu-ruan tinggi berarti kita tengah berbicara tentang tes prediksi (prediction test) yang moment pelaksanaannya dilakukan awal terminal. Sementara itu secara ideal dan berdasarkan argumentasi akademik maka pembuatan atau penyusunannya disarankan menggunakan pendekatan prediksi (prediction approach).      Mengapa pendekatan prediksi perlu digunakan dalam me-nyusun instrumen atau materi tes masuk perguruan tinggi? Jawabnya jelas, karena melalui pendekatan ini maka prestasi atau hasil belajar mahasiswa dapat dideteksi seawal mungkin. Sementara itu "treatment" yang perlu dilakukan oleh lembaga untuk menaikkan prestasi mahasiswanya pun dapat dilaksanakan secara efektif, karena akan lebih tepat sasarannya.       Semua itu sangat argumentatif untuk dilaksanakan karena apabila dibandingkan dengan hasil tes prestasi maka hasil tes prediksi lebih mencerminkan kemampuan dasar para calon mahasiswa untuk mengikuti proses belajar mengajar di perguruan tinggi.]]>
<![CDATA[PENA EMAS KI HADJAR ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.084 KB)
<![CDATA[       Kiranya sudah menjadi semacam tradisi nasional kita, bahwa setiap tanggal 2 Mei bangsa Indonesia dengan segala kekhidmatannya memperingati hari pendidikan nasional, "hardiknas"; suatu moment yang mengingatkan bangsa Indonesia terhadap perjuangan pendidikan yang dilakukan oleh para pendahulunya. Dan .., setiap kita memperingati hari pendidikan nasional maka nama Ki Hadjar Dewantara senantiasa melekat di dalamnya. Memang demikianlah keadaannya! Kiranya memang tidak ada yang tidak sependapat bahwasanya pengukuhan tanggal 2 Mei oleh pemerintah RI sebagai hari pendidikan nasional dimaksudkan agar supaya kita selalu ingat serta hormat atas jasa-jasa Ki Hadjar yang telah berhasil mengembangkan konsep-konsep pendidikan untuk kemajuan bangsa; sekaligus mengimplementasi konsep-konsep tersebut secara kritis.        Pemerintah kita melalui Surat Keputusan Presiden RI Nomer:316/1959 tertanggal 16 Desember 1959 menetapkan tanggal lahir Ki Hadjar Dewantara, yaitu 2 Mei, sebagai hari pendidikan nasional sebagaimana yang senantiasa diperingati pada setiap tahunnya itu.        Siapapun mengenal, bahwa Ki Hadjar Dewantara ada-lah Tokoh Pendidikan Nasional Indonesia; bahkan mantan Presiden RI Soekarno pernah menyebut beliau dengan tiga sebutan sekaligus; Tokoh Nasional, Tokoh Kemerdekaan dan Tokoh Pendidikan Nasional.]]>
<![CDATA[MEREALISASI KONSEPSI SEKOLAH UNGGULAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN SUARA MERDEKA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (413.538 KB)
<![CDATA[       Pada tanggal 11 Mei 1995 yang lalu Presiden Republik Indonesia Soeharto berkenan membuka Seminar Nasional tentang Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam Era Kebangkitan Nasional Kedua yang bertempat di SMA Taruna Nusantara Magelang. Kiranya perlu diketahui bahwa SMA ini merupakan manifestasi dari kerja sama akademik antara Perguruan Tamansiswa dengan ABRI.        Mengenai kesediaan Presiden Soeharto untuk menghadiri acara pada sebuah SMA tersebut ternyata menimbulkan pertanyaan yang cukup menggelitik; mengapa Pak Harto berkenan menghadiri acara yang "hanya" dilakukan di suatu SMA. Dalam kenyataannya memang hampir tidak pernah Presiden Soeharto menghadiri acara resmi di tingkat SMA; apalagi di SMA, sedangkan di perguruan tinggi pun re-latif jarang dilakukan. Hanya perguruan tinggi terpilih dengan acara terpilih saja yang pernah dikunjungi langsung oleh Bapak Presiden.        Dalam kapasitas sebagai presiden memang seharusnya Pak Harto (atau stafnya) selektif memilih acara dan tempat yang harus dihadiri; bayangkan saja bila semua permintaan dari perguruan tinggi dan SMA dipenuhi maka waktu beliau akan habis untuk menghadiri acara-acara di perguruan tinggi dan sekolah. ]]>
<![CDATA[KEBANGGAAN PROFESI GURU SD ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2004: MAJALAH FASILITATOR ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (141.701 KB)
<![CDATA[        Ada peristiwa yang bisa menggelitik kita. Dalam suatu acara tertentu bertemulah empat orang yang belum saling mengenal dengan profesi yang berbeda; masing-masing berprofesi sebagai bankir, dokter, pengacara dan guru. Ketika saling berkenalan, sang bankir dengan bangga memperkenal-kan diri dan profesinya, bahwa dirinya ialah seorang bankir yang bekerja pada Bank Anu di kota tertentu; demikian pula halnya dengan sang dokter dan sang pengacara yang masing-masing memperkenalkan diri, profesi dan tempat bekerjanya dengan rasa bangga meski tanpa kesan sombong. Ketika tiba giliran sang guru, ia pun memperkenalkan diri dengan agak malu-malu dan sedikit pun tak terlintas nada kebanggaan atas profesinya: "Saya hanya guru SD", katanya.        Peristiwa tersebut di atas tentu bisa menggelitik kita; seorang guru SD yang sangat dihormati karena telah terbukti memberikan jasanya untuk setiap orang, setidak-tidaknya bagi yang pernah bersekolah, ternyata masih dihinggapi perasaan rendah diri serta kurang bangga atas profesi yang disandangnya.        Bukan itu saja; dalam berbagai kesempatan sering terjadi pertemuan di antara sesama penyandang profesi guru; di dalam hal ini adalah guru SD, SMP, SMA, SMK, dan dosen PT. Dalam pertemuan seperti ini pun banyak guru SD kurang merasakan kebanggaan atas profesinya tersebut. Ia merasa dirinya lebih rendah daripada teman-teman guru lainnya; apalagi dibanding dengan dosen perguruan tinggi. ]]>
<![CDATA[PENERTIBAN MENGAJAR BAGI DOSEN PTN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1988: HARIAN SURYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (109.674 KB)
<![CDATA[      Issu tentang akan ditertibkannya para dosen PTN, perguru-an tinggi negeri, khususnya yang menyangkut keterlibatan mereka dalam proses belajar mengajar pada PTS, perguruan tinggi swasta telah beredar di masyarakat kita sejak beberapa waktu yang terakhir ini.       Issu tentang akan ditertibkannya para dosen PTN tersebut muncul semenjak Prof. Dr. Sukadji Ranoewihardjo selaku Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Mengemukakan bahwa Depdikbud akan mengeluarkan peraturanbaru tentang pembatasan jam mengajar para dosen; yang dalam hal ini secara langsung menyangkut para dosen PTN yang membantu mengajar (jangan dibaca: nyambi) pada PTS.      Dosen PTN yang membenatu mengajar di PTS nantinya hanya akan diperbolehkan memegang mata kuliah tertentu dengan jumlah jam maksimal sebanyak 4 sks (satuan kredit semester); itu pun sebelumnya harus memnuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan.      Persyaratan yang dimaksud antara lain ialah telah memenuhi kewajibannya mengajar pada PTN sebagai "rumah" atau "kandang"nya sebanyak 12 SKS untuk setiap semesternya, serta telah mendapat rekomendasi secara resmi untuk mengajar pada PTS dari pimpinan atau rektor PTN tempat mereka mengabdikan diri.]]>
