Articles
<![CDATA[WAHANA KONSULTASI PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (410.861 KB)
<![CDATA[       Apabila tidak ada aral yang melintang, maka hari ini, Selasa 22 Maret 1994, bertempat di Balai Persatuan Tamansiswa Yogyakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro akan melantik pengurus Wahana Kon-sultasi Pendidikan (WKP).WKP merupakan organisasi sosial yang mencerminkan kepedulian masyarakat, khususnya yang berasal dari kalangan dunia kerja serta dunia pendidikan itu sendiri, terhadap perkembangan pendidikan kita.        Dalam dua tiga dasa warsa terakhir ini persoalan pendidikan di Indonesia memang tak kunjung selesai; ter-dapatnya tuntutan kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi, tuntutan tetap dipertahankannya jati diri bangsa secara kultural-religius pada sisi yang lain, dan berkembangnya tuntutan atas terciptanya harmo-nisasi perikehidupan masyarakat di sisi yang lain lagi, telah membuat berbagai kompleksitas problematika didalam dunia pendidikan kita.        Sejarah telah membuktikan bahwa berbagai komplek-sitas problematika pendidikan tidaklah mungkin tersolusi hanya oleh pihak pemerintah saja tanpa adanya peran ser-ta masyarakat. Di dalam berbagai kasus bahkan masyarakat telah membuktikan diri dapat memberikan kontribusi-kons-truktifnya dalam mensolusi berbagai kompleksitas proble-matika pendidikan yang tidak dapat disolusi secara apik oleh pihak pemerintah.]]>
<![CDATA[PELANGGARAN SEKSUAL DAN MEDIA MASSA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (410.329 KB)
<![CDATA[       Pada tahun 1975 dua orang peneliti sosial, Blumer dan Hauser, melakukan penelitian tentang kasus-kasus pe-langgaran seksual terhadap beberapa remaja pada sebuah wilayah di Amerika Serikat (AS).Salah satu konklusi atas penelitian ini menyebutkan bahwa dari 752 gadis berusia 14 s/d 18 tahun ternyata 25% di antaranya sudah mengadakan hubungan seks secara ilegal (pranikah).        Beberapa waktu yang lalu konon seorang "sosiawan" dari negeri Paman Sam tersebut, John Napoleon Lacorte, menawarkan bonus sebesar US$ 1.000 kepada siswi-siswi se kolah menengah di New York (Brooklyn, Queens, dan Staten Island); dan bonus itu akan diberikan bagi mereka yang sanggup mempertahankan "keperawanannya" sampai pada usia 19 tahun. Gagasan ini berangkat dari keprihatinan mendalam mengenai seriusnya masalah pelanggaran seksual pada kalangan remaja di AS yang mengakibatkan tingginya angka kehamilan remaja puteri. Waktu itu ribuan gadis AS yang berusia di bawah 15 tahun diketahui sedang hamil.        Dua ilustrasi tersebut secara tak langsung dapat menggambarkan terjadinya berbagai pelanggaran seksual di kalangan anak-anak sekolah.Sebagai akibatnya maka banyak gadis-gadis hamil sebelum waktunya.]]>
<![CDATA[SPP PTN NAIK LAGI ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1994: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (179.605 KB)
<![CDATA[       Salah satu PTN tertua di negara kita, yang dalam hal ini Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta,pada akhir-akhir ini menjadi bahan berita yang hangat di ber-bagai media massa sehubungan dengan rencana pengelolanya untuk menaikkan SPP bagi mahasiswanya. Hangatnya berita ini bermula dari adanya perbedaan pendapat antara pimpin an UGM dengan sekelompok mahasiswa.        Kronologisnya: atas persetujuan senat universitas maka pimpinan UGM bermaksud menaikkan pembayaran SPP ba-gi para mahasiswanya. Hal ini terpaksa dilaksanakan oleh karena biaya operasional yang disediakan oleh pemerintah yang serba terbatas itu diperhitungkan tidak cukup untuk membeayai segala keagiatan akademis dan nonakademis PTN tersebut. Untuk menambah dana yang serba terbatas itu sa lah satu alternatif yang akan ditempuh adalah menaikkan SPP bagi mahasiswanya. Rencana ini ternyata ditolak oleh sekelompok mahasiswa PTN yang bersangkutan.        Kelompok mahasiswa tersebut bukan saja menolak rencana kenaikan SPP, tetapi juga menuntut agar pimpinan universitas senantiasa melibatkan mahasiswa dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kesejahte-raan mahasiswa.]]>
<![CDATA[ANALISIS MUTU PERGURUAN TINGGI DI ASIA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1999: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (119.316 KB)
<![CDATA[      Untuk ketiga kali, Asiaweek kembali membuat sensasi akademis dengan memuat daftar perguruan tinggi terbaik di Asia dan Australia. Kali ini majalah tersebut membedakan dua kelompok perguruan tinggi yaitu perguruan tinggi umum (multi disciplinary university) dan per-guruan tinggi iptek (science and technology university). Untuk ke-lompok umum terdiri dari 79 perguruan tinggi, sedangkan untuk iptek terdiri dari 35 perguruan tinggi.      Untuk mengurutkan nama-nama dalam daftar tersebut digunakan sistem evaluasi kuantitatif dengan cara pengumpulan nilai dari lima komponen; yaitu komponen reputasi akademik dengan nilai teoretis 0 s/d 20, selektivitas mahasiswa 0 s/d 25, mutu dosen di masing-masing fakultas 0 s/d 25, hasil penelitian 0 s/d 20, serta sumber keuangan 0 s/d 10. Secara teoretis nilai total maksimal adalah 100; ini hanya bisa dicapai oleh perguruan tinggi yang memiliki kriteria ideal atas kelima komponen itu. Semakin tinggi pencapaian nilai total pada suatu pergu-ruan tinggi makin tinggi pula kualitas akademiknya; sebaliknya, makin rendah nilai total makin rendah pula kualitas akademiknya.      Tidak seluruh perguruan tinggi di Asia dan Australia dikenakan evaluasi karena dari masing-masing negara hanya diambil beberapa perguruan tinggi yang memang layak untuk dinilai. Kali ini hanya ada 149 perguruan tinggi yang dianggap memenuhi kelayakan. Perguruan tinggi yang dianggap kurang bermutu atau kredibilitas akademiknya diragukan tidak termasuk di dalam daftar yang dinilai secara langsung oleh tim yang sudah dipersiapkan sebelumnya.      Di Indonesia misalnya, dari 1.300-an perguruan tinggi (PTN dan PTS) yang ada ternyata hanya lima yang dianggap layak untuk dinilai; yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Airlangga (Unair), dan Istitut Teknologgi Bandung (ITB).]]>
<![CDATA[OTONOMI KEUANGAN PTN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1991: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (212.343 KB)
<![CDATA[Akhir-akhir ini banyak isu bermunculan berkaitan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No:30/ 1990 tentang pendidikan tinggi. Salah satu isu yang sampai saat ini masih aktual dan sering mengundang diskusi, khususnya bagi masyarakat perguruan tinggi, adalah telah diberikannya otonomi keuangan bagi PTN sebagai perguruan tinggi yang langsung dikelola oleh pemerintah.
Isu tersebut semakin santer serta aktual manakala pada realitanya untuk tahun ini PTN-PTN secara serentak menaikkan (baca: menyesuaikan) "tarif" bagi mahasiswanya, terutama bagi mahasiswa baru yang mulai menginjakkan kakinya di lingkungan kampus.
Berbeda dengan PTS yang selama ini memiliki oto-nomi penuh di dalam hal keuangan maka PTN lebih bersifat "disusui" oleh pemerintah. Besar kecilnya dukungan dana untuk memutar roda-roda akademik pada PTN sangatlah ter-gantung pada "susu" yang disediakan oleh pemerintah; ini berarti bahwa alokasi dana pendidikan yang tertuang da-lam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung akan ikut menentukan perikehidupan akademik PTN. Banyak dan sedikitnya dana pendidikan dalam APBN sangat berpengaruh pada lancar dan tidaknya proses belajar meng ajar pada PTN.]]>
<![CDATA[MEDIA MASSA SEBAGAI SUMBER PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2005: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT JULI - SEPTEMBER 2005 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (106.503 KB)
<![CDATA[ Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantara, pernah membuat formulasi tentang teori pendidikan yang disebut sebagai Tri Pusat atau Tri Sentra Pendidikan. Adapun makna dari teori ini adalah bahwa pendi-dikan itu berlangsung secara simultan di tiga sentra; masing-masing ialah sentra rumah, sentra perguruan dan sentra masyarakat. Â Â Â Â Â Â Â Pendidikan yang berlangsung di sentra rumah biasanya dilakukan secara kekeluargaan dengan meniadakan hal-hal yang sifatnya birokratis; oleh karenanya pendidikan di sentra ini disebut dengan pendidikan informal. Selanjutnya pendidikan yang berlangsung di perguruan, atau sekarang disebut sekolah dan madrasah, berlangsung secara ketat, baik menyangkut substansinya maupun metodologinya serta diwarnai dengan hal-hal yang bersifat birokratis; itulah sebabnya pendidikan di sentra ini disebut dengan pendidikan formal. Sementara itu pendidikan yang berlangsung di masyarakat dilakukan tidak terlalu ketat, baik substansi maupun metodologinya namun tidak bersifat birokratis; itulah sebabnya pendidikan di sentra ini disebut dengan pendidikan nonformal. Â Â Â Â Â Â Â Teori Trisentra ini diyakini oleh masyarakat hingga kini, khususnya masyarakat pendidikan. Sudah barang tentu yang dimaksud pendidikan di sini adalah pendidikan dalam arti luas dan tidak terbatas pada pengertian sempit persekolahan saja. ]]>
<![CDATA[MENCERMATI ANGGARAN SEKTOR PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN SUARA PEMBARUAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (107.304 KB)
<![CDATA[      Suatu tradisi politis pidato presiden pada setiap awal tahun untuk menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) senantiasa mendapat perhatian dari banyak kalangan; baik kalangan dalam maupun luar negeri. Hal ini juga berlaku pada pidato Presiden Soeharto yang disampaikannya tanggal 6 Januari 1997 lalu untuk menghantarkan nota keuangan dan RAPBN Tahun 1997/1998 di depan Sidang Paripurna DPR kita. Hadir dalam acara yang penting ini Wakil Presiden, Try Soetrisno, dan para pejabat tinggi negara.      Bagi banyak kalangan, RAPBN 1997/1998 mendapat tanggapan yang positif. Tercerminnya upaya-upaya mengurangi ketergantungan dari pihak "luar" dan naiknya nominal anggaran merupakan dua point penting yang secara akumulatif akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan negara kita di masa mendatang; setidak-tidaknya dalam periode tahun anggaran 1997/1998. Berkurangnya ketergantungan ter-hadap pihak luar tentu akan menaikkan kredibilitas pembangunan; sedangkan naiknya anggaran diharapkan mampu mempertinggi kuantitas pembangunan, dan sudah barang tentu dengan kualitasnya.     Seperti yang telah kita ketahui bersama, bila dibandingkan dengan APBN 1996/1997 yang sedang berjalan ini, yaitu sebesar 90,62 tril-yun rupiah, maka RAPBN 1997/1998 yang nilainya mencapai angka 101,09 trilyun rupiah, mengalami kenaikan yang sangat berarti; yaitu mencapai 11 persen lebih.       Apabila kita bandingkan dengan tahun lalu maka angka kenaikan tersebut relatif bagus. Tahun lalu RAPBN 1996/1997 mencapai 90,62 trilyun rupiah, yang berarti mengalami kenaikan lebih dari 16 persen bila dibandingkan dengan APBN 1995/1996 yang sedang berjalan saat itu yang besarnya 78,02 trilyun rupiah. Sebagaimana dengan tahun yang lalu maka kenaikan anggaran tahun ini pun sudah banyak diprediksi oleh para pengamat ekonomi kita.]]>
<![CDATA[AKTIVITAS ANTISOSIAL DI KAMPUS ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1993: HARIAN BALI POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (408.975 KB)
<![CDATA[       Baru-baru ini terjadi peristiwa antisosial pada salah satu PTN di Surabaya. Konon mahasiswa PTN tersebut berhasil "menduduki" salah satu kantor pusatnya, akibat-nya proses belajar mengajar menjadi terganggu.Menanggapi peristiwa ini rektor PTN yang bersangkutan mengemukakan bahwa gerakan oknum-oknum mahasiswanya itu sama dengan gerakannya clandestein. Wah, wah ...        Aktivitas antisosial yang terjadi di Surabaya itu ternyata juga terjadi pada beberapa perguruan tinggi di negara kita akhir-akhir ini. Di Yogyakarta sebagai kota pendidikan yang "menyimpan" banyak ilmuwan. cendekiawan, dan budayawan ternyata juga terjadi peristiwa yang sama dan senada. Salah satu PTN di kota ini para mahasiswanya saling "berontak" gara-gara keputusan yang diambil oleh kelompok senat (mahasiswa) yang satu ditentang oleh ke-lompok senat yang lain. Di kota ini juga sedang berlang- sung sidang pengadilan yang perkaranya berawal mula dari sebuah kampus PTS.        Bagaimana dengan berbagai perguruan ringgi di ko-ta-kota yang lain? Rasanya sama saja, meskipun peristiwa tersebut tidak dapat digeneralisasi untuk semua perguru-an tinggi di semua kota.]]>
<![CDATA[âKAMUS KAMPUSâ JANGAN MENJADI BUMERANG ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN SUARA KARYA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (96.18 KB)
<![CDATA[      Baru-baru ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Fuad Hassan menyesalkan masih terdapatnya ketidaktahuan sementara oknum mahasiswa akan sejarah dan tradisi akademik, serta pengertian-pengertian di bidang akademik; termasuk istilah kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan sebagainya. Ketidaktahuan ini harus segera diatasi.      Hal tersebut di atas disampaikan Mendikbud kepada segenap peserta rapat kerja Pembantu Rektor III se Indonesia di Jakarta beberapa hari yang lalu.      Dalam kesempatan tersebut masalah "kebebasan" nampaknya kembali menyita perhatian Mendikbud, hal tersebut disebabkan masih banyaknya warga masyarakat pada umumnya dan warga kampus pada khususnya yang rupanya masih belum mampu menginterpretasikan terminologi kebebasan itu sendiri pada posisi yang seharusnya.      Istilah kebebasan akademik misalnya. Seandainya kita mau bicara dengan jujur, pada kalangan warga kampus pun sampai sekarang ini belum ditemui kesamaan pengertian tentang istilah tersebut; atau setidak-tidaknya masih relatif banyak warga kampus yang belum paham benar akan makna dari pengertian tersebut. Kalau warga kampus saja demikian, lalu bagaimana dengan masyarakat pada umumnya?]]>
<![CDATA[AMBIGUITAS TERHADAP PERGURUAN TINGGI ASING ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (99.9 KB)
<![CDATA[      Beberapa waktu yang lalu saya melakukan pertemuan dengan dua orang penting di Filipina; masing-masing adalah Bro. Rolando R. Dizon, FSC dan Sr. Luz Emmanuel Soriano, R.A. Dua orang ini pemikiran dan kegiatannya sangat berpengaruh terhadap kebijakan pendidikan di negara tersebut. Bro. Rolando di samping menjadi Presiden De La Salle University (DLSU), salah satu PTS terbesar di Filipina, beliau juga menjadi Pimpinan Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik se Asia Tenggara. Sementara itu Sr. Luz di samping seba-gai Ketua Yayasan Assumption School di Rizal, salah satu sekolah swasta terbaik di Filipina, beliau juga menjadi Pimpinan Philippine Council for Peace and Global Education (PCPGE).     Di dalam pertemuan yang berlangsung di Kota Manila itu saya mendapat informasi penting bahwa DLSU akan membuka "cabang" di Indonesia, tepatnya di Sulawesi Utara. Pimpinan DLSU konon sudah tahu dan menyadari bahwa di Indonesia ada ketidakjelasan peratur-an mengenai kehadiran Perguruan Tinggi Asing (PTA). Oleh sebab itu dalam mendirikan "cabang" di Indonesia telah dipersiapkan satu teknik dan strategi untuk mengisi celah-celah peraturan yang ada.      Terus terang saya cukup "surprise" demi mendengar infor-masi dan skenario yang disiapkan oleh teman-teman di DLSU untuk membuka PTA di Indonesia; apalagi ketika saya ditemukan langsung dengan orang-orang Indonesia yang akan menangani PTA tersebut, termasuk calon rektornya.      Seandainya DLSU benar-benar dapat mendirikan "cabang" di Indonesia dalam waktu dekat ini, tentu dengan status sebagai PTA, sudah barang pasti hal itu merupakan fenomena pendidikan (tinggi) di Indonesia yang cukup menarik untuk dikaji.]]>
