Articles
<![CDATA[STRATEGI MASUK UNIVERSITAS ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1984: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (110.982 KB)
<![CDATA[      Ketidak-seimbangan antara kuantitas lulusan SMTA dengan daya tampung perguruan tinggi masih merupakan ciri khas utama di dalam sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini. Demikian besarnya ratio calon terhadap daya tampung menyebabkan setiap calon harus punya strategi untuk dapat merebut satu jatah kursi dari sekian ribu yang disediakan.     Mengandalkan motivasi saja nampaknya amat mustahil untuk bisa meraih sukses, demikian pula hanya mengandalkan latar belakang ekonomi/dana. Sedangkan mengandalkan kepandaian saja nampaknya juga belum memberikan kepuasan dan kemantapan penuh oleh karena faktor luck masih sangat sering berbicara dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru.      Tentu semua itu merupakan hal yang menarik. Coba kalau anda memiliki persediaan waktu yang cukup untuk mengadakan penelitian (research) maka dari data yang masuk secara dini sudah dapat diin-terpretasi bahwa tak semua calon yang gagal masuk perguruan tinggi memiliki aikyu yang lebih rendah dari mereka yang lolos sensor.      Dari itu semua kemudian timbullah beberapa pertanyaan, "Kena-pa demikian ...?", dan kemudian, "Lalu bagaimana resep untuk dapat masuk perguruan tinggi?".      Meski kedua pertanyaan tersebut tidak mudah untuk menjawab-nya tetapi saya sangat yakin bahwa kita akan lebih pandai mengajukan jawaban untuk pertanyaan yang pertama daripada pertanyaan yang kedua atau yang terakhir, sebab meskipun tak formal banyak di antara masyarakat kita yang sesungguhnya boleh diberi predikat "pengamat pendidikan dan sosial".]]>
<![CDATA[PEMBARUAN KURIKULUM SEJARAH ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (121.28 KB)
<![CDATA[      Sekitar satu bulan yang lalu saya diminta memberikan presentasi mengenai perkembangan pendidikan di hadapan para pejabat Departe-men Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) di Jakarta. Dari sekian banyak pejabat yang hadir waktu itu adalah Kepala Pusat Kurikulum Djamil Ibrahim, Kepala Pusat Pengujian Yahya Nasution, Direktur Pendidikan Dasar Achmad D.S., dan sebagainya.      Ketika pembicaraan menyangkut kurikulum saya sampaikan pen-dapat saya bahwa sekarang ini Kurikulum 1994 belum perlu dirombak atau dikutak-kutik; bahkan secara kelakar saya kemukakan Kurikulum 1994 tidak perlu "diobok-obok". Alasannya, bukan karena kurikulum itu telah sempurna tetapi secara metodologis masih diperlukan waktu bagi Kurikulum 1994 itu sendiri untuk membuktikan kehandalannya. Saya mengingatkan bahwa umur Kurikulum 1994 sebenarnya belum genap tiga tahun mengingat dahulu sistem implementasinya dilakukan secara bertahap. Secara teoretik-akademis tidak lazim kurikulum yang masa berlakunya belum genap lima tahun harus diperbarui, apalagi harus dirombak total.      Meskipun dalam diskusi yang sangat dinamis dan transparan saat itu banyak pendapat yang berkembang misalnya ada salah satu peserta menginginkan kita ini hendaknya memiliki lebih dari satu kurikulum untuk setiap periodenya, tetapi ketika itu tidak ada informasi tentang rencana pemerintah untuk memperbarui kurikulum kita. Pak Djamil sendiri selaku Kepala Pusar Kurikulum tidak menyampaikan rencana pembaruan kurikulum.      Informasi itu kiranya perlu ditransparansikan untuk mendasarkan rasa surprise saya demi mendengar adanya rencana pemerintah kita untuk memperbarui kurikulum yang sedang diaplikasi sekarang ini di sekolah dasar dan menengah; dalam hal ini tentu saja yang dimaksud adalah satuan SD, SLTP sampai SMU.]]>
<![CDATA[KREATIVITAS DALAM LOMBA KEBERHASILAN GURU ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (118.825 KB)
<![CDATA[      Siapa yang bilang bahwa guru-guru kita tidak kreatif? Siapa yang bilang bahwa rutinitas guru kita telah menghancurkan kreativitas? Dan siapa yang bilang kreativitas tersebut hanya dimiliki oleh para dosen di perguruan tinggi? Guru kita, baik guru SD, SLTP, SMU maupun SMK ternyata banyak yang kreatif; hal ini terbuktikan pada Lomba Keberhasilan Guru dalam Pembelajaran (LKGP) Nasional yang peme-nangnya diumumkan bersamaan Peringatan Hari Guru baru-baru ini.      Kali ini, LKGP sudah memasuki tahun kedua. Sebenarnya LKGP serupa esensinya dengan lomba kreativitas karena penilaian terhadap karya guru lebih terfokus pada sejauh mana sang guru dapat mengembangkan kreativitas (plus loyalitas) dalam proses belajar mengajar di kelas dan/atau di luar kelas kepada peserta didiknya. Penilaian lomba tidak ditekankan pada sejauh mana guru mengembangkan konsep-konsep akademis di dalam tataran teoritik; akan tetapi lebih difokuskan pada pengalaman mengajar dan/atau pengalaman mengembangkan lembaga pendidikan itu sendiri dari aspek-aspek yang edukatif.      Hampir 1.500 guru mengirimkan tulisan tentang pengalamannya kepada panitya di tingkat nasional. Tahun ini Departemen Pendidikan sebagai penyelenggara bersama Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) sebagai sponsor sempat menyediakan hadiah yang menarik, setidak-tidaknya bagi para guru, antara lain berupa rumah (27 unit), ongkos naik haji bagi yang beragama Islam atau dana sepadan bagi keperluan sejenis bagi yang beragama nonislam, uang tunai, mesin ketik, dan sebagainya. Namun begitu hadiah-hadiah itu bukan satu-satunya daya tarik bagi guru untuk mengikuti lomba; buktinya tahun lalu ketika be-lum ada hadiah "seaduhai" itupun peserta lombanya banyak pula.      Apabila guru-guru kita tidak banyak yang kreatif; mana mungkin pihak penyelenggara dapat mengumpulkan naskah empirik yang sede-mikian banyak.]]>
<![CDATA[MENGGUGAT NILAI-NILAI NASIONALISME ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN SUARA MERDEKA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (98.34 KB)
<![CDATA[      Secara implisitis judul makalah ini, "Efektivitas Pengajaran Nilai-Nilai Nasionalisme Melalui Jalur Pendidikan Formal" yang disampaikan dalam seminar nasional yang diselenggarakan Yayasan Pendidikan Islam Nasima di Graha Santika Hotel hari ini, menyimpan dua permasalahan sekaligus; masing-masing ialah tentang nilai-nilai nasionalisme serta pendidikan formal. Selanjutnya dua permasalahan ini terelasikan di dalam suatu konsep hubungan yang akan dicandra efektivitasnya. Apakah jalur pendidikan formal, (masih) efektif untuk mengajarkan nilai-nilai nasionalisme?        Pertanyaan tersebut menjadi penting dan aktual, mengingat akhir-akhir ini sangat sering muncul berbagai peristiwa sosial yang mengindikasi melunturnya nilai-nilai nasionalisme. Peristiwa Maluku misalnya, terjadinya konflik horisontal antaretnik dan antaragama jelas-jelas mencerminkan ketidak-kokohan nilai-nilai nasionalisme di kalangan orang-orang yang terlibat konflik, baik dalam skala indi-vidu maupun kelompok. Seandainya saja kekokohan nilai itu dapat dipertahankan maka konflik yang banyak merenggut korban tentu dapat dihindarkan.        Berbicara tentang nasionalisme sama halnya dengan berbicara mengenai kebangsaan; dan kebangsaan itu sendiri merupakan jiwa dan semangat kebersamaan dari sekelompok orang untuk ber-bangsa (dan bernegara). Pertanyaan yang kemudian timbul dan menggelitik adalah, sejak kapan manusia Indonesia tumbuh jiwa dan semangatnya untuk berbangsa? Jawaban atas pertanyaan ini adalah, secara embrional sejak tumbuhnya wawasan kebangsaan Indonesia.  ]]>
<![CDATA[PERSPEKTIF ANGKA KREDIT GURU ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (137.453 KB)
<![CDATA[      Semenjak dikeluarkannya Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No: 26/MENPAN/1989 tanggal 2 Mei 1989 tentang angka kredit bagi jabatan guru dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) maka kita boleh menaruh harap terhadap pengingkatan kualitas pendidikan di Indonesia pada masa-masa yang akan datang melalui sektor manusianya.      Para guru sendiri umumnya banyak yang menyambut positif dan penuh harap atas kehadiran SK tersebut; meskipun banyak di antara mereka yang sebenarnya belum memahami materi SK-nya secara operasional.      Barangkali banyak di antara kita yang bertanya-tanya: dari dimensi mana dapat ditarik korelasi antara SK Menpan yang mengatur angka kredit jabatan guru dengan peningkatan kualitas pendidikan di negara kita?      Jawabnya tidak terlalu sulit! Salah satu komponen yang menentukan kualitas pendidikan di negara kita ialah faktor keberhasilan guru dalam mendidik para siswanya; jadi kalau SK Menpan tersebut dapat memotivasi guru sehingga mampu meningkatkan keberhasilan mendidiknya maka secara otomatis akan meningkatkan kualitas pendidikan, betapa pun kecilnya nilai peningkatan itu.      Dalam Surat Edaran bersama antara Mendikbud dan Kepala BAKN No:57686/MPK/1989 dan No: 38/SE/1989 secara eksplisit diterangkan bahwa penetapan angka kredit bagi jabatan guru adalah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan melalui pening-katan mutu dan prestasi guru.]]>
<![CDATA[REPOTNYA MEMANDIRIKAN PTN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (100.197 KB)
<![CDATA[      Dalam beberapa hari yang terakhir ini berbagai media massa gencar memberitakan aktivitas demonstrasi mahasiswa yang terjadi di berbagai PTN; antara lain di Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta, dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Kali ini pangkal persoalannya bukan masalah politik atau hukum yang ada di luar kampus sebagaimana yang terjadi selama ini; tetapi menyangkut masalah "rumah tangga" para pemrotes dan demonstran tersebut.      Demonstrasi mahasiswa UI yang melibatkan ratusan personal menuntut pimpinan perguruan tingginya untuk membatalkan iuran atau pungutan Dana Peningkatan Kualitas Pendidikan (DPKP). Mes-kipun pimpinan UI sudah menjelaskan bahwa dana tersebut dipakai untuk kepentingan mahasiswa sendiri, dan di dalam penggunaannya pun siap diaudit, akan tetapi para mahasiswa yang melakukan aksi itu sepertinya tidak mau mengerti. Seperti diketahui UI memungut DPKP di luar SPP sebesar satu juta rupiah bagi mahasiswa eksakta dan 750 ribu rupiah bagi mahasiswa sosial.     Demonstrasi mahasiswa UNS dan UPI tidak jauh berbeda per-masalahannya. Mereka menuntut supaya pimpinan perguruan tinggi mencabut kebijakannya dalam menaikkan SPP mahasiswa; sekalipun kebijakan ini hanya dilakukan bagi mahasiswa baru.      Aksi mahasiswa baik di UI, UPI, maupun di UNS tidak lagi sebatas mempengaruhi, tetapi sudah menghalangi mahasiswa lainnya untuk membayar DPKP maupun SPP. Mungkin kita tidak mengerti, apakah fenomena ini menunjukkan meningkatnya iklim demokrasi di kampus atau justru mengindikasikan kampus yang sedang sakit.]]>
<![CDATA[SLTP MENGAPA MASIH DIBERLAKUKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN WAWASAN ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (111.589 KB)
<![CDATA[      Setelah Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional berhasil diundangkan maka pemerintah kembali berkiprah merumuskan dan memberlakukan beberapa peraturan pemerintah sebagai penjabaran operasional dari undang-undang tersebut; salah satu di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomer 28 Tahun 1990, selanjutnya disebut PP 28/1990, tentang pendidikan dasar.      Apabila dibuat diferensiasinya maka undang-undang mengatur pokok-pokok pengaturan dalam sistem pendidikan nasional kita; sementara itu aturan pelaksanaannya yang lebih operasional terdapat dalam peraturan pemerintah.      Dengan diberlakukannya PP 28/1990 tentang pendidikan dasar tentunya merupakan langkah maju dalam sistem pendidikan kita; karena hal ini mengandung makna bahwa rambu-rambu lalu lintas pendidikan dasar telah ditancapkan. Siapa yang akan berkiprah dalam pendidikan dasar di negara kita harus memperhatikan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintasnya. Barang siapa yang secara sengaja maupun tidak sengaja melanggar rambu-rambu tersebut pasti akan kena "semprit" dari yang berkompeten; dalam hal ini adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud).]]>
<![CDATA[DANA PENDIDIKAN KOMPENSASI BBM ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2005: HARIAN JAWA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (116.467 KB)
<![CDATA[      Pendidikan nasional akan mendapat âdurian runtuhâ, yaitu berupa dana kompensasi BBM yang besarnya sekitar 5,6 triliyun rupiah. Kalau kita banding dengan jumlah anggaran pendidikan tahun 2004 lalu yang nilainya sebesar 15,2 trilyun maka dana kompensasi BBM untuk pendidikan tersebut cukup signifikan besarnya; yaitu mencapai di atas 36,8 persen atau lebih sepertiga dari anggaran yang lalu.        Meskipun masih jauh dari kebutuhan akan tetapi angka 5,6 trilyun rupiah tersebut terhitung besar untuk bidang pendidikan. Itulah sebabnya kemudian muncul berbagai pendapat masyarakat tentang penggunaan dan/atau pengelolaannya. Ada anggota masyarakat yang berpendapat bahwa sebaiknya dana tersebut digunakan untuk merenovasi gedung-gedung sekolah, terutama gedung SD, yang sudah bobrok, untuk menyekolahkan guru-guru yang kualitasnya rendah, untuk melengkapi kebutuhan sekolah seperti alat-alat laboratorium yang masih tidak lengkap, untuk membantu biaya pendidikan penduduk miskin, sampai dengan untuk menggratiskan pendidikan.        Ibaratnya sebuah keluarga miskin yang jarang pegang uang banyak, ketika keluarga tersebut tiba-tiba dapat uang yang cukup banyak jumlahnya maka segala keinginan terus muncul. Dan keluarga tersebut tidak tahu bila uang yang diperoleh tiba-tiba tersebut meskipun relatif banyak jumlahnya tetapi menjadi sedikit ketika dibandingkan dengan keinginannya. ]]>
<![CDATA[SIPENMARU : RIWAYAT YANG SEGERA TAMAT ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1987: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (116.047 KB)
<![CDATA[      Dari rapat kerja nasional (rakernas) Depdikbud yang berlangsung di Jakarta sejak tgl 12 Juli 1987 yang lalu diperoleh khabar bahwa sistem penerimaan mahasiswa baru yang selama ini berbentuk seleksi, baik yang berupa ujian tulis maupun non-tulis (PMDK) secara bertahap akan digantikan dengan sistem ujian masuk yang kriterianya disusun oleh masing-masing lembaga pendidikan penerima calon yang bersangkutan.        Itu semua berarti bahwa pola Sipenmaru, Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru sebentar lagi akan tamat riwayatnya.        Seperti diketahui, dalam beberapa tahun terakhir ini sistem penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menggunakan dua macam pola seleksi; masing-masing adalah pola seleksi ujian tulis Sipenmaru serta pola seleksi panduan/pembinaan PMDK, Pembinaan Minat dan Kemampuan.        Pada perkembangannya calon yang diterima melalui pola Sipenmaru jumlahnya mencapai sekitar tigaperempat  atau 75% dari seluruh mahasiswa baru PTN, sedangkan selebihnya diterima melalui pola PMDK.]]>
<![CDATA[MEMBANGUN KEMBALI KARAKTER BANGSA (1) ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2003: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT EDISI APRIL-JUNI 2003 ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (79.21 KB)
<![CDATA[        Ada kata-kata bijak yang datang dari manca negara, "When wealth is lost, nothing is lost; when health is lost, something is lost; (but) when character is lost everything is lost". Terjemahan bebas dari kata-kata bijak ini ialah, "Ketika kekayaan hilang, tidak ada yang hilang; ketika kesehatan hilang,ada sesuatu yang hilang; (namun) ketika karakter hilang, segalanya telah hilang. Kata-kata bijak lainnya menyatakan, "Knowledge is power, but character is more"; terjemahan bebasnya adalah, "Pengetahuan adalah kekuatan tetapi karakter memiliki nilai lebih daripada itu".        Kata-kata bijak tersebut di atas menggambarkan pentingnya karakter, baik bagi manusia selaku pribadi maupun manusia sebagai bagian dari kesatuan bangsa. Kekayaan tentu saja sangat penting, kesehatan pun tidak kalah pentingnya bagi kehidupan manusia, de-mikian pula dengan pengetahuan yang diyakini bisa dijadikan seba-gai kekuatan hidup; akan tetapi itu semua tidak akan berarti kalau kita telah kehilangan karakter.        Karakter bukanlah sekedar identitas yang cenderung menam-pilkan fisik-lahiriah; akan tetapi karakter merupakan watak yang cenderung menampilkan pengembangan jati diri.        Bagi bangsa Indonesia, pembicaraan karakter menjadi sangat penting dikarenakan akhir-akhir ini muncul penampilan-penampilan dari sebagian anggota masyarakat yang sama sekali tidak mencerminkan karakter bangsa yang kita perjuangkan bertahun-tahun dan bahkan berabad-abad lamanya. ]]>
