Articles
<![CDATA[SAKITNYA DITUSUK HACKER ]]>
<![CDATA[SUPRIYOKO, KI]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2009: HARIAN JAWA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (97.696 KB)
<![CDATA[ Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sedang membawa beban berat karena banyaknya complain anggota masyarakat, termasuk pimpinan partai politik, terhadap pelaksanaan pemilu legislatif; sekarang dipusingkan oleh serangan kaum peretas, penggondam, penghancur, atau yang dalam dunia maya lebih dikenal dengan sebutan hacker. Â Â Â Â Â Â Â Betapa tidak, kalau sampai serangan kaum peretas tersebut berhasil maka rusaklah data pemilu legislatif; hancurlah tabulasi data nasional pemi-lihan umum tahun 2009. Dan kalau hal ini terjadi maka bukan saja KPU yang akan menangis, tetapi Indonesia akan berduka. Kalau data itu rusak maka pemilihan umum yang telah menghabiskan dana triliunan rupiah tidak mampu menghasilkan apa-apa terkecuali ketegangan, keberingasan dan saling menyalahkan antaranak bangsa. Â Â Â Â Â Â Â Sekarang telah terbentuk âTim Penyelamat Dataâ yang unsurnya dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Indonesia Security Incident Responses Team on Internet Infrastructure (SIRTII) dan Mabes POLRI. Meskipun tim ini sudah bekerja keras tetapi belum ada satu pun kaum peretas dapat ditangkap. Data pemilu sampai sekarang memang masih aman tetapi tetap saja berpotensi dihancurkan. ]]>
<![CDATA[PRIVAT LES DAN BIMBINGAN TES SEBUAH TINJAUAN SOSIOEDUKATIS ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1983: HARIAN MASA KINI ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (107.495 KB)
<![CDATA[Berangkat dari rasa kurang puas terhadap pelajaran yang didapat melalui sekolahnya maka seorang siswa SMTA kemudian mengikuti kegiatan bimbingan tes dengan sepercik harapan agar mendapatkan materi praktis demi mempertahankan kontinuitas studinya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.Beberapa alasan telah dikemukakan oleh siswa tersebut kenapa dia sampai mengikuti kegiatan bimbingan tes diantaranya ialah waktu tatap muka di dalam kelas dirasakan relatif pendek sehingga gurunya hanya menyampaikan materi pelajaran secara garis besar saja, belajar di kelas dirasa kurang efektif karena kuantitas siswa yang terlalu besar, perlunya penyegaran kembali terhadap materi pelajaran yang telah diberikan oleh gurunya dsb.Lain lagi dengan apa yang dialami oleh seorang siswi SMTP, dia merasa aikyunya rendah sehingga sulit menerima pesan yang diberikan oleh gurunya di kelas, maka kemudia orang tuanya mendatangkan guru privat (private teacher) di rumah bagi putri tercintanya.Alasannya cukup rasional ialah untuk meningkatkan kemampuan intelektual putranya yang beraikyu sedang-sedang saja.]]>
<![CDATA[AIDS BUKAN PENYAKIT KETURUNAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1998: MAJALAH PUSARA ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (109.129 KB)
<![CDATA[      Terminologi AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome, yaitu salah satu jenis "penyakit" yang teramat populer di seluruh dunia pada akhir-akhir ini; meski sebenarnya AIDS itu sendiri merupakan jenis "penyakit" yang relatif baru. Sebenarnya AIDS merupakan suatu sindrom atau kumpulan gejala, jadi bukan merupakan penyakit; akan tetapi karena oleh masyarakat umum sudah dikenal sebagai jenis penyakit maka selanjutnya AIDS dimasukkan di dalam kelompok penyakit.      Secara medis penyakit yang relatif ganas tersebut baru ditemukan awal tahun 1980-an yang silam; meskipun konon ada pula yang mela-porkan sejak tahun 1970-an AIDS sudah berhasil diidentifikasi oleh manusia. Penyakit yang sukar dikendalikan tersebut kini menarik per-hatian dunia, bukan saja di kalangan medis akan tetapi ternyata juga kalangan masyarakat umum.      Penyakit tersebut tidak pandang bulu di dalam memilih sasaran; politisi, ilmuwan, penyanyi, olahragawan, wanita tuna susila, pejabat dan juga masyarakat umum. Bahkan, para dokter pun tidak akan luput dari incaran AIDS. Kalau penyanyi yang terkenal Freddy "Queen" Mercury harus merelakan nyawa, kalau olahragawan AS berprestasi Earvin Magic Johnson pernah menderita, dan kalau pernah ada dua WTS di Gang Dolly Surabaya harus kehilangan langganan, itu semua merupakan contoh konkrit dari hasil kiprahnya AIDS.      Pada era globalisasi ini distribusi informasi berjalan sangat cepat, begitu halnya dengan AIDS. Penyakit ini telah menyebar di seluruh dunia; tidak terkecuali Indonesia dan negara-negara ASEAN yang lain. Itulah sebabnya ketika menteri-menteri kesehatan se-ASEAN bertemu di Jakarta beberapa waktu lalu mereka sepakat untuk menjadikan AIDS sebagai masalah regional yang diberi prioritas.]]>
<![CDATA[INTI MASALAH PENYERAGAMAN SEPATU SISWA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1997: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (116.696 KB)
<![CDATA[      Belum lagi kasus pemalsuan NEM yang kebetulan terjadi di Jawa Barat dapat terselesaikan secara tuntas kini propinsi yang berada pada bagian barat Pulau Jawa itu kembali menjadi pusat perhatian masyara-kat, khususnya masyarakat pendidikan kita. Kali ini kasusnya bukan soal pemalsuan NEM atau pemalsuan nilai yang lain, tetapi menyangkut penyeragaman sepatu anak-anak sekolah. Barangkali saja lagi-lagi sifatnya secara "kebetulan", kalau Propinsi Jawa Barat dipilih sebagai tempat untuk menguji coba gagasan atau ide penyeragaman sepatu anak-anak sekolah.      Untung saja reaksi masyarakat yang begitu dahsyat lebih melihat pada latar belakang idenya dan bukan pada tempat uji cobanya; dalam kasus ini masyarakat lebih melihat pada latar belakang ide penyeragamannya, bukan pada Jawa Baratnya.      Ketika berita mengenai penyeragaman sepatu anak-anak sekolah muncul di permukaan maka segeralah sambutan masyarakat mencuat ke permukaan pula. Banyak kalangan masyarakat segera memberikan responnya; dari praktisi sekolah, pakar pendidikan, orang tua siswa, para siswa itu sendiri, sampai pada kalangan wakil rakyat semuanya telah mengambil bagian. Banyak pendapat yang mencuat berkait de-ngan penyeragaman sepatu tersebut, namun begitu kalau dikuantifikasi barangkali pendapat yang tidak setuju atas penyeragaman tersebut terasa lebih dominan.      Ada yang menyatakan penyeragaman sepatu itu dapat membebani rakyat, khususnya dari kalangan tidak berpunya; di sisi lain ada pula yang menyatakan bahwa penyeragaman sepatu dapat menjauhkan rak-yat dari sekolah. Secara pedagogis penyeragaman yang terlalu ketat dipandang akan mematikan kreativitas siswa. Atas dasar seperti itulah maka banyak pendapat yang menyatakan ketidaksetujuan penyeragam-an sepatu di kalangan anak didik.]]>
<![CDATA[PETA PENDIDIKAN DAN PETA PERSEKOLAHAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2001: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (95.591 KB)
<![CDATA[      Ketidaksiapan pemerintah kita baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menghadapi otonomi pemerintahan bidang pendidikan makin nyata. Meskipun secara resmi era otonomi sudah dicanangkan semenjak awal tahun 2001 ini tetapi tanda-tanda untuk menjalankannya masih belum begitu nampak. Meskipun tahap diskusi sudah dilaksanakan di berbagai tempat dan kesempatan, akan tetapi dalam tahap operasional masih nun jauh di sana.        Memang, respon masyarakat terhadap berbagai masalah yang berkembang cukup "dahsyat", bahkan terkadang emosional. Dalam masalah pengangkatan guru misalnya; ketika Pak Yahya Muhaimin selaku menteri pendidikan mengusulkan agar seleksi dan pengangkatan guru PNS (pegawai negeri sipil) masih dilakukan oleh pusat maka banyak orang daerah yang menyatakan ketidaksetujuannya. Ada yang menyatakan bahwa usulan Pak Yahya tersebut sebagai antidesentralisasi, ada yang menyatakan hal itu tidak rasional, dan bahkan ada pula yang menyatakan usulan tersebut membuktikan ketidakmauan pemerintah pusat untuk melepas kewenangan.        Apa yang terjadi? Apakah pemerintah daerah sudah memper-siapkan diri untuk menseleksi dan mengangkat guru PNS di daerah masing-masing? Sama sekali tidak! Jangankan mempersiapkan diri untuk menyeleksi dan mengangkat, sedangkan kalau ditanyakan apa masih ada kekurangan guru secara konkrit saja belum semua daerah mampu menjawabnya.             Itu sekedar ilustrasi saja. Ilustrasi lain bisa menyangkut hal yang beraneka ragam; dari soal kurikulum, sarana pendidikan, fa-silitas belajar sampai dengan soal mutu. ]]>
<![CDATA[BERIKAN âNAFASâ PADA SEKOLAH PERALIHAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1989: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (96.747 KB)
<![CDATA[      Peristiwanya telah serta sungguh-sungguh terjadi; meskipun demikian sama sekali saya tidak bermaksud untuk mengirimkannya pada rubrik Sungguh-Sungguh Terjadi di pojok kanan-bawah halaman satu "milik" surat kabar yang tengah kita baca ini.      Peristiwa apa itu ....? Yeach, bayangkan! Sekolah yang sudah mempunyai gedung dan fasilitas yang memadai, memiliki guru tetap dan tenaga administrasi yang memadai pula, status formalnya pun diakui oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), bahkan lembaga ini pernah "mengakar" di hati masyarakat, tiba-tiba saja harus mengalami "musibah": sekolah itu hanya diminati oleh kurang dari 10 (baca: sepuluh) orang siswa baru.      Persoalannya adalah, apakah cukup efektif penyelenggaraan pendidikan yang diikuti oleh kurang dari 10 siswa; pada hal penyediaan sarana, fasilitas dan gurunya dapat dikonsumsi oleh lebih dari 100 siswa.      Itu hanya sebagian persoalan saja, masih banyak lagi persoalan lainnya yang lebih kompleks; antara lain bagaimana suatu sekolah tingkat SMTA dapat mempertahakan eksistensi dan perikehidupan akademisnya dengan "hanya" mengandalkan kurang dari 10 siswa. Banyak hal yang akan terpengaruhi oleh sedikitnya siswa itu: motivasi mengajar gurunya, kegiatan ekstra institusionalnya, dsb.]]>
<![CDATA[MENYANTUNI ANAK CERDAS INDONESIA ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 2000: HARIAN PIKIRAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (98.46 KB)
<![CDATA[Pada beberapa hari yang lalu Subordinates Courts Singapura sempat menjadi pusat perhatian dunia. Pasalnya di tempat itu ada seorang anak cerdas dari Indonesia berusia 15 tahun, yang berinisial HC, tengah diadili berdasarkan hukum yang berlaku di negara setempat. Anak malang dari Kota Malang, Jawa Timur lulusan SLTP tersebut dituduh "usil" dengan melakukan hacking yang dikategori sebagai kejahatan maha canggih (cyber crime).      Kombinasi kecerdasan dan kenakalan anak tersebut ternyata telah mengakibatkan rusaknya salah satu sistem teknologi informasi di Singapura. Akibat tindakan HC tersebut maka Data Storage Ins-titute (DTI) serta MTL Instruments Pte. Ltd. Singapura mengalami kerugian dan kehilangan layanan jaringan komputer. Secara ekonomis kerugian yang harus ditanggung lembaga ini teramat besar; di samping lembaga ini konon sempat mengalami penurunan kepercaya-an publik dalam soal manajemen informatika.      Atas perbuatannya yang merugikan itu, HC diancam pidana penjara selama 16 tahun dan ditambah harus membayar denda sebe-sar 800.000 dolar Singapura atau sekitar 400 juta rupiah.       Berbeda dengan peraturan kita di Indonesia, rupanya pera-turan peradilan anak di Singapura memang sangat ketat. Barangkali hal ini justru dimaksudkan untuk memproteksi anak-anak Singapura supaya tidak melakukan kejahatan atau tindakan kriminalitas yang merugikan pihak lain maupun dirinya sendiri. Nyatanya anak-anak Singapura sendiri memang relatif sedikit yang terlibat dalam berbagai kasus kejahatan, baik di negeri sendiri maupun di negara lain; sebagaimana dengan yang dilakukan oleh HC dari Indonesia.]]>
<![CDATA[PP NO:28 DAN HAPUSNYA SLTP KEJURUAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1990: HARIAN YOGYA POS ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (129.269 KB)
<![CDATA[Baru-baru ini Presiden RI Soeharto telah berkenan menetapkan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur perputaran roda-roda penyelenggaraan pendidikan di Indonesia; salah satu di antaranya adalah PP No:28 Tahun 1990 tentang pendidikan dasar.      Masyarakat Indonesia memang sudah cukup lama menantikan terbitnya PP tersebut yang merupakan penjabaran operasional dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Dengan lahirnya PP tersebut tentu saja arah pendidikan nasional kita akan semakin jelas, di samping itu rambu-rambu lalu lintas pendidikan telah terpasang.       Secara filsafati rambu-rambu lalu lintas pendidikan tersebut memang perlu dipasang dengan jelas supaya kita tidak salah dalam memilih jalan menuju sasaran yang telah ditetapkan; yaitu tujuan pendidikan nasional yang kita cita-citakan bersama.]]>
<![CDATA[KI HADJAR, TAMANSISWA DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1992: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (215.381 KB)
<![CDATA[ "Oleh karena pengajaran yang hanya terdapat pada sebagian kecil rakyat kita itu tidak berfaedah untuk bangsa, maka haruslah golongan rakyat yang besar memperoleh pengajaran secukupnya.Kekuatan bangsa dan negara itu merupakan jumlah kekuatan orang-orangnya. Karena itu lebih baik memajukan pengajaran bagi rakyat umum daripada mempertinggi pengajaran, kalau usaha mempertinggi itu akan mengurangi tersebarnya pengajaran".  ( Ki Hadjar Dewantara )         Masalah pemerataan pelayanan pendidikan sangatlah sering kita diskusikan setiap ada kesempatan; nampaknya hal ini memang sangat wajar dan argumentatif mengingat sampai sekarang ini masih sangat sering dijumpai keluhan masyarakat mengenai pelayanan pendidikan di negara kita yang dianggap cenderung ke arah elite ekonomik, dalam ar-ti ada gejala bahwa sektor pendidikan tertentu hanya da-pat dinikmati oleh kaum berduit.        Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Fuad Hassan, ketika memberikan ceramah di dalam Kongres XVI Persatuan Tamansiswa 6 Juli 1992 di Balai Persatuan Tamansiswa Yo-gyakarta secara langsung juga telah menyinggung masalah pemerataan pelayanan pendidikan ini. Dibangunnya gedung sekolah, ditambahnya guru, digandakannya buku pelajaran dan buku bacaan, serta diintensifkannya media pengajaran tidak lain juga dimaksudkan untuk lebih lebih meratakan pelayanan pendidikan bagi rakyat banyak.]]>
<![CDATA[ABORSI DAN SEKS PRANIKAH ]]>
<![CDATA[Supriyoko, Ki]]>
<![CDATA[ ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA 1995: HARIAN KEDAULATAN RAKYAT ]]>
Publisher : <![CDATA[ARTIKEL KORAN DAN MAJALAH DOSEN UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (415.656 KB)
<![CDATA[       Apabila kita berbicara mengenai NKKBS, Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera, maka untuk DIY boleh dikatakan hampir tidak ada masalah lagi dengan norma keluarga kecil; oleh karenanya wajar saja apabila sekarang ini program kependudukan dan KB di DIY lebih diarahkan kepada norma keluarga sejahteranya.        Kesadaran dan kontrasepsi adalah dua kata kunci atas keberhasil-an DIY dalam menurunkan angka TFR sebagai indikator empirik atas tercapainya pewujudan norma keluarga kecil. Masyarakat DIY pada umumnya memang telah mengetahui manfaat program norma keluarga kecil sehingga secara sadar mau berusaha untuk merealisasikannya, antara lain dengan pemakaian kontrasepsi bagi pasangan usia subur (PUS) yang merasa perlu mengatur dan/atau membatasi kelahiran.        Dari data survei diketahui bahwa 70 persen PUS di DIY sedang ber-KB dengan memakai berbagai alat/cara KB, sebanyak 60 persen di antaranya memakai kontrasepsi modern. Dengan demikian tingkat partisipasi kontrasepsi di DIY sebesar 70 persen. Secara nasional ada tiga provinsi di Indonesia yang angkanya tinggi; masing-masing ialah Sulawesi Utara sebesar 73 persen, DIY 70 persen, dan Bali sebesar 68 persen. Sebagai catatan ketiga provinsi ini merupakan provinsi pe-ngembangan KB di Indonesia yang ditetapkan sejak awal tahun 70-an. Sebagai perbandingan angka nasional kita adalah 55 persen.]]>
