Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
6.928
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Dialectics JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Jurnal Bina Mulia Hukum Widya Yuridika Bina Hukum Lingkungan International Journal of Supply Chain Management Jurnal Sains Sosio Humaniora Literasi Hukum Jurnal Restorative Justice ACTA DIURNAL : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Media Iuris Jurnal Hukum Acara Perdata Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai JURNAL ILMIAH ADVOKASI JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Jurnal Hukum Sasana Legal Spirit Paulus Law Journal Majalah Hukum Nasional Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Hukum Lex Generalis Palmyra Fiber as Additional Materials on Solid Concrete Brick of Aggregate Jurnal hukum IUS PUBLICUM Bulletin of Community Engagement Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Bina Hukum Lingkungan Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Hukum dan Sosial Politik Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Jurnal Relasi Publik Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Media Hukum Indonesia (MHI) Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Nyulistiowati Suryanti
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 58 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 58 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Pernyataan Pailit Terhadap Perusahaan Efek atas Permohonan Nasabah Pusphita Rahayu Lestari Sutanto; Nyulistiowati Suryanti; Pupung Faisal
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9396

Abstract

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”) dan Kepailitan merupakan suatu resiko yang tidak dapat dihindari oleh perusahaan efek yang menjalankan usahanya sebagai manajer investasi yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”) telah mengatur bahwa hanya badan pengawas pasar modal yang berwenang yang dapat mengajukan permohonan PKPU dan pailit terhadap perusahaan efek. Realitanya masih terdapat putusan yang tidak mengacu pada ketentuan tersebut, yaitu dalam perkara PKPU dan pailit PT Emco Asset Management (“PT EAM”). Penelitian ini bertujuan untuk memahami ketepatan pertimbangan majelis hakim dalam memutus pailit PT EAM berdasarkan permohonan PKPU oleh nasabahnya dan pelaksanaan putusan pailit PT EAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dan diuraikan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan majelis hakim dalam memutus pailit jika dilihat dari segi materiil berdasarkan Pasal 230 ayat (1) jo. Pasal 281 ayat (1) UUK-PKPU telah sesuai dengan ketentuan dalam UUK-PKPU, namun sudah seharusnya permohonan PKPU oleh nasabah terhadap PT EAM yang mendasari diputusnya pailit tidak dapat dikabulkan oleh majelis hakim karena bertentangan dengan Pasal 223 UUK-PKPU dan pelaksanaan putusannya tidak bisa dilaksanakan dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUK-PKPU dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
NOTIFIKASI PENGAMBILAN SAHAM OLEH KPPU DALAM UPAYA MENJALANKAN FUNGSI PENGAWASAN BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA Ridha Hitalalla Hayuningtyas; Nyulistiowati Suryanti; Sudaryat
Paulus Law Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU memiliki fungsi pengawas persaingan usaha di Indonesia. Pengawasan tersebut dilakukan salah satunya pada pengambilalihan saham melalui sistem notifikasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menentukan, serta merumuskan mengenai praktik pelaksanaan sistem notifikasi pada pengambilalihan saham (akuisisi) berkaitan dengan upaya pengawasan KPPU dalam rangka pencegahan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif-analitis yaitu dengan menelaah suatu hal yang memiliki hubungan dengan permasalahan permasalahan yang ada. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis- normatif yang merupakan pendekatan peneletian menitikberatkan pada studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan data dengan cara melakukan studi kepustakaan dan metode analisis data dengan analisis yuridis-kualitatif.Hasil dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa fungsi pengawasan oleh KPPU pada pengambilalihan saham (akuisisi) dilaksanakan menggunakan dua sistem yaitu Pre-Notifikasi dan Post-Notifikasi sehingga terjadi dualisme hukum.
URGENSI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Nyulistiowati Suryanti
Bina Hukum Lingkungan Vol. 3 No. 2 (2019): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 2, April 2019
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manajemen Risiko merupakan pengelolaan untuk menekan profitability yang buruk bahkan menimbulkan kerugian. Berkaitan dengan pembangunan infrastuktur yang berdampak pada lingkungan, perlu dikaji bagaimana urgensi penerapan manajemen risiko perusahaan dalam pembangunan infrastruktur dan bagaimana penerapan manajemen risiko lingkungan dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam manajemen risiko perusahaan pada pembangunan infrastuktur diperlukan pemahaman oleh perusahaan risiko-risiko apa saja yang akan dan dapat terjadi dalam pembangunan infrastruktur, dan sejauh mana risiko tersebut mempengaruhi perusahaan, untuk itu dalam pengelolaan risiko, risiko-risiko tersebut harus di-identifikasi, dianalisis dan dievaluasi secara kerjasama oleh organ perusahaan/stakeholder yang menghasilkan pengakuan atas atau pengurangan atas ketidakpastian dalam keputusan berinvestasi. Selanjutnya dalam penerapan manajemen risiko lingkungan dalam pembangunan infrastruktur, perusahaan harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan atau pencemaran pada lingkungan hidup. Oleh karena itu terhadap risiko lingkungan yang terjadi dapat diterapkan pengenaan sejumlah perangkat yang tersedia dan dapat digunakan untuk menerjemahkan risiko menjadi dampak yang terukur dan dapat diperhitungkan secara finansial.
Pilihan Domisili Yurisdiksi Dalam Permohonan PKPU Berdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Diana Ayu Mardiani; Muhammad Eko Prasetiyo; Nyulistiowati Suryanti; Deviana Yuanitasari
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Januari : Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v2i1.1898

Abstract

The parties can determine the content of the agreement, including regarding dispute resolution, which includes the choice of domicile jurisdiction agreed upon and binding for the parties. However, a conflict arises when the Commercial Court, which lacks authority, grants a PKPU petition due to the jurisdiction choice stipulated in the agreement. The research method used in this legal study is a normative juridical research method. The purpose is to understand the position of the Bankruptcy and PKPU Law with the clauses binding for the parties. The result of this research is that Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU is a lex specialis, so the law also does not provide a choice of law in bankruptcy and PKPU petitions. In PKPU cases, the Commercial Court is not subject to the choice of law and authority regulated in the agreement.
Permasalahan Hukum Usaha Neynis Food Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba Nicholas Firman Rafael Napitupulu; Raden Muhammad Fadly Latief Ashshiddiq Prawirawinata; Nyulistiowati Suryanti; Deviana Yuanitasari
Jurnal Relasi Publik Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : Jurnal Relasi Publik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.2117

Abstract

Franchising is a business system carried out by two parties, namely the Franchisor and the Franchisee, in which the Franchisor grants license rights to the Franchisee based on the Agreement. This Franchise Agreement is a legal basis that is made in writing. In order for a business to be said to be a franchise, it must follow the criteria specified in the regulations, one of which is registering the prospectus of the franchise agreement and ownership of the Franchise Registration Certificate. However, in reality, in this case Neynis Food, has not registered its business with the state, but has claimed itself as a business that opens a franchise. Therefore, the author conducts research to obtain an overview of the legal consequences that occur if the Franchisor does not register its franchise and legal protection for Franchisees. This paper is made using the normative juridical research method. This research is conducted by investigating secondary data, which means that this research examines the laws that apply to society and their implementation in practice. The results of the research on this issue show how the implementation of Indonesian laws and regulations on franchising practices in Indonesia and it is known that the Neynis Food business cannot be qualified as a franchise, and if it continues to claim itself as a franchise, then the business can be said to be illegal because it does not fulfill the elements of franchising regulated in Permendag 71 of 2019.
Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Eksternal Yayasan di Indonesia Untuk Mengatasi Penyelewengan Muhammad Ath-Thariq Pratama; Nurhidayah Muhcti; Nyulistiowati Suryanti; Deviana Yuanitasari
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2181

Abstract

This research examines the regulation of remuneration for Foundation executives in Indonesia, focusing on legal aspects and its implementation. As Foundations evolve to support social, religious, and humanitarian objectives, cases of misappropriation of Foundation funds have emerged, highlighting the need for tighter oversight. Through a normative juridical approach and descriptive analysis, this study details the issues surrounding remuneration regulations, emphasizes instances of financial misconduct, and discusses the importance of establishing an external supervisory body or regulatory changes. The implementation of Good Corporate Governance and Good Cooperative Governance principles within the Foundation context is also explored. This research responds to the need for integrity, transparency, and accountability in Foundation management to achieve the humanitarian goals they undertake. The conclusion underscores the necessity for further action, including the establishment of an external supervisory body or regulatory strengthening.
Analisis Hukum terkait Restrukturisasi BUMN melalui Konsolidasi Pembentukan Bank Syariah Indonesia: Aspek Regulasi dan Pengawasan Sela Sulaksmi Widyatamaka; Assyura Zumarnis; Nyulistiowati Suryanti; Deviana Yuanitasari
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i1.839

Abstract

This research was made to find out how the application of law in the banking consolidation system which is the embodiment of a company owned by a State-Owned Enterprises (SOEs). Consolidation is the process of merging two or more companies to form one new company where the old company that has merged will disappear as a legal effect, such as Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, and Bank BNI Syariah forming Bank Syariah Indonesia. With the consolidation mechanism, new legal consequences arise that will become the basis for running the consolidated banking operational system. The method used in this research is normative juridical with analytical descriptive aspects as the basis for assessing legal concepts in the research. Based on the results of the research, the consolidation of Islamic banking uses the same mechanism system as a limited liability company as stipulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. However, Islamic banking has different aspects of supervision from conventional banking in general. In addition, Bank Syariah Indonesia Tbk as an Islamic bank has also achieved the goals of a SOEs as mandated by law.
Tanggung Jawab Direksi PT Taspen Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia Ditinjau Dengan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dhaifina Fadhilah Alyani; Nathania Raissa Putri Rungamali; Nyulistiowati Suryanti; Deviana Yuanitasari
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i1.862

Abstract

A state-owned company has an obligation to implement the principles of Good Corporate Governance (GCG) in order to realize a company that is clean from Ultra Vires actions. However, over time, there are some parties who are not responsible for implementing the GCG principles. The purpose of this research is to see how the responsibility of the Board of Directors towards the implementation of GCG principles and to examine the extent to which the implementation of GCG principles in PT Taspen is carried out. This research uses a normative research method which in its research uses three (3) approaches, namely; statute approach, conceptual approach, and case approach. The intended results are to determine the responsibility of the Board of Directors for the application of GCG principles and to determine the extent to which GCG principles are applied in PT Taspen.
Pernyataan Pailit Pada Penyertaan Modal di Badan Usaha Milik Negara Widyaningtyas, Kezia Regina; Ikhwansyah, Isis; Suryanti, Nyulistiowati
Widya Yuridika Vol 6, No 3 (2023): Widya Yuridika: Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v6i3.4462

Abstract

State-Owned Enterprises (SOE) as a legal entity established and administered by the state obtained its establishment fund from state assets which are separated for BUMN. In conducting the activities to gain profit, of course, loans or legal relations are needed as supports to the business continuity. However, it is not uncommon for these legal relations causing debt. Bankruptcy institutions were formed with the aim to resolve debt matters in accordance with the principles of bankruptcy. In the practice, SOE is often being filed for bankruptcy. However, there are differences in opinions regarding SOE assets that cannot be confiscated, thus the bankruptcy filing is cancelled or rejected. This study aims to analyse the position of capital equity inclusion done by the state based on the relevant law and regulations, as well as to provide answers to the considerations of the judges in deciding the decree regarding SOE bankruptcy cases from time to time. This study implemented an analytical descriptive method and a normative juridical approach by examining the primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the research and analysis conducted, it was found that there were several SOEs that were being filed for bankruptcy. However, in legal consideration, an inconsistency was found between the decrees of SOE bankruptcy as there was an assumption that the capital provided by the state for SOE could not be confiscated. The included capital has transformed from a public sphere to a private one which is related to the characteristics of the legal entity called separate legal entity.
Analisis Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Kasus Tindak Pidana Oleh PT Asuransi Jiwasraya Arya Jayadiningrat; Boris William Octaviano; Nyulistiowati Suryanti; Deviana Yuanitasari
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 2 No 2 (2024): April: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v2i2.1624

Abstract

The term "corporation" is defined broadly in positive criminal law, beyond the limits of the conception of legal entities in civil law. This interpretation includes organized entities involving persons and/or assets, whether or not they have the status of legal entities. Corporate crime has not been explicitly regulated in the Indonesian Criminal Code which refers to the Continental European legal system. The main focus of Continental European criminal law is more inclined to individual responsibility than corporate entities. In contrast, in the Anglo-Saxon legal system, corporate liability in criminal cases is explicitly discussed. However, changes in Indonesian legal views show a shift, directing criminal responsibility to the corporation itself. Nonetheless, criminal law in Indonesia previously tended to direct prosecution towards individuals involved in the management of the corporation. The implementation of corporate liability in corruption cases is still limited, but steps were taken by issuing Supreme Court Regulation No. 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Cases by Corporations (PERMA Korporasi). In this PERMA, the identification of individuals involved in corporate crime is expanded, including those who have a relationship with the company even though they are not formally incorporated into the company structure. The PERMA Corporations approach emphasizes that corporate responsibility only applies if it is proven to be directly involved in the criminal act and benefit from the act. The use of the Business Judgment Rule principle and consideration of the benefits to the corporation are key in assessing corporate guilt. Research on PT Asuransi Jiwasraya highlighted violations committed by management in investment management that harmed the company. These violations include non-compliance with the precautionary principle in investment management, resulting in significant financial losses. Violations of the principles of Corporate Governance were also highlighted in this case.
Co-Authors Aam Suryamah Aam Suryamah Adam Barnini Adlila, Iqlima Agustinus Pandiangan, Lumiere Rejeki Alfi Taufiq Asyidqi Alya Hasna Yogasara Amrul Akbar Andriani Latania Triramdhani Anggun Ratna Alifa Anindita Maharani Anita Afriana Anita Afriana Anwar Hafidz Amrullah Artaji Artaji Arvianda, Adzradhia Nabila Arya Jayadiningrat Arzetta Zahra Metthania Assalihee, Muhammadafefee Assyura Zumarnis Bagus Sujatmiko Betty Rubiati Bianca Latanya Boris William Octaviano Delvis Patrik Deviana Yuanitasari Deviana Yuanitasari Deviana Yuanitasari Dewi, Reza Liasta Dhaifina Fadhilah Alyani Diana Ayu Mardiani Dianda Dyassaputri Elisatris Gultom Ema Rahmawati Eman Suparman Fachrurozi, Aal Fiona Chrisanta Firdaus, Nur Sa’adah Hani Suriyani Hanif Hasyimawan Mubarak Harnis, Widya Hazar Kusmayanti Hazar Kusmayanti, Hazar Imam Ghazali Anwar Indriasri, Alivia Isis Ikhwansyah Jechyko Ali Putra Pratama Joshua Suwandi Kilkoda Agus Saleh Louis Alfred Hasudungan Maharani, Anindita Marla Satika Qurratu’aini Mhd. Azmi Farid Lubis Mira Widyawati Mochamad Arya Gunawan Mohammad Robi Rismansyah Mubarak, Hanif Hasyimawan Muhammad Ath-Thariq Pratama Muhammad Eko Prasetiyo Muhammad Nur Kaffa Ismail Nadia Astriani Nadya Hanifah Nathania Raissa Putri Rungamali Nia Kurniati Nianda Dinilah Arifah Nicholas Firman Rafael Napitupulu Nur Gita Oktaviani Nur Hasanah Ariyanti Nurhidayah Muhcti Pasaribu, Parlin Sahat Ivandamme Pupung Faisal Pusphita Rahayu Lestari Sutanto Putra, Nouval Rivaldi Raden Ajeng Astari Sekarwati Raden Muhammad Fadly Latief Ashshiddiq Prawirawinata Rai Mantili Ramadhan, Muhamad Rafli Retno Damayanti Ridha Hitalalla Hayuningtyas Ridha Hitalalla Hayuningtyas Soetomo Salma Syakira, Kineisha Salsabila Muharani Sela Sulaksmi Widyatamaka Sonny Dewi Judiasih Sonny Dewi Judiasih Sudaryat Sudaryat Sudaryat Sudaryat Sudaryat Sudaryat Sudaryat Sudaryat, Sudaryat Sujatmiko, Bagus Supraba Sekarwati Vinie Rachmadiena Devianti Widyaningtyas, Kezia Regina Widyawati, Mira Windiantina, Wiwin Wintarsih Windy Riani Putri Zidna Taqiya