Articles
<![CDATA[Tinjauan Etika dan Hukum Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine Pasca Pandemi COVID-19 ]]>
<![CDATA[Dewayanti, Irma]]>;
<![CDATA[Suryono, Arief]]>
<![CDATA[ HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/hpe.v11i1.68662
<![CDATA[Dunia kini memasuki era Revolusi Industri 4.0, yaitu era dimana semuanya berbasis internet. Telemedicine merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi di bidang kesehatan. Telemedicine memberikan peluang terselenggaranya praktik kedokteran yang tidak lagi dibatasi oleh jarak dan keberadaannya semakin diminati masyarakat bahkan setelah pandemi COVID-19 berakhir. Meskipun memberikan manfaat, praktik kedokteran melalui telemedicine juga menimbulkan beragam masalah terutama apabila dikaitkan dengan etika dan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan praktik kedokteran melalui telemedicine pasca pandemi COVID-19 ditinjau dari aspek etika dan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Ditinjau dari aspek etika (4 prinsip bioetika), praktik kedokteran melalui telemedicine kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip etika kedokteran. Ditinjau dari aspek hukum, regulasi yang memberikan ruang bagi terselenggaranya telemedicine di Indonesia saat ini belum cukup lengkap. Peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran melalui telemedicine antara dokter dan pasien secara pribadi melalui perantara aplikasi kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah bersama dengan kementerian kesehatan, kementerian lain yang berwenang, serta organisasi profesi yang bergerak di bidang kesehatan dapat bekerjasama dan bersinergi untuk membentuk pengaturan yang lebih rinci sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan keamanan baik bagi pasien maupun dokter.]]>
<![CDATA[MALPRAKTIK DOKTER DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN HUKUM PERDATA ]]>
<![CDATA[Adiartha, Aviyado Surya]]>;
<![CDATA[Suryono, Arief]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v11i2.49189
<![CDATA[This article aims to determine the legal consequences of medical malpractice by doctors against patients in the perspective of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice and civil law. The research method used is a prescriptive normative legal research method. The legal approach used is the statutory approach. Sources of legal materials used include primary and secondary legal materials with legal material collection techniques using literature study or document study. The results of this study indicate that the Medical Practice Law only regulates disciplinary sanctions for doctors on the decision of the Indonesian Medical Discipline Honorary Council (MKDKI) as a follow-up if there is a complaint from a patient against a doctor's actions that are considered detrimental, while the legal consequences must be borne by the doctor if proven to have committed medical malpractice it is not directly regulated by this law but is regulated by the Civil Code. The legal consequences of this medical malpractice cause the doctor's responsibility to the patient. This responsibility is in the form of liability for losses due to default or liability for losses due to illegal acts.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI DAN MEKANISME EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.18/PUU-XVII/2019 DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI ]]>
<![CDATA[Meiliana, Brigita Cindy]]>;
<![CDATA[Suryono, Arief]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v11i2.49811
<![CDATA[This article aims to find out the legal implications of the Constitutional Court Decision No.18 / PUU-XVII / 2019 and the mechanism for the execution of fiduciary object guarantees after the Constitutional Court Decision No.18 / PUU-XVII / 2019. This type of research is normative with the nature of applied and prescriptive research. Based on the results of research and discussion, the most important implications are the reduced executive power of fiduciary certificates, the elimination of the parate execution mechanism, and inefficiency in handling fiduciary guarantee disputes. Meanwhile, the mechanism is longer and more complicated.]]>
<![CDATA[UPAYA HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI BEASISWA BERENCANA ATAS TIDAK DIBAYARKANNYA KLAIM ASURANSI (AJB BUMIPUTERA 1912) ]]>
<![CDATA[Khotimah, Allifah Khusnul]]>;
<![CDATA[Suryono, Arief]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.65060
<![CDATA[AbstractThis study aims to find out how the holders of Scholarship Insurance Policy can be made for the non-payment of insurance claims by AJB Bumiputera 1912. The research method used is normative legal research. Sources of legal materialsre used are primary legal materials, secondary legal materials, and legal material analysis techniques with the method of syllogism through deductive thinking patterns. Based on the results of research conducted by the author, it is known that the Policy Holder can make a complaint to the OJK for not paying a claim in accordance with the insurance agreement and is the right of the Policy Holder to choose to settle according to the applicable dispute settlement concept, either through court or out-of-court dispute settlement as stipulated in POJK No. 1/07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. In addition, in the insurance claims are not fulfilled due to the occurrence of losses that are not possible to be saved at AJB Bumiputera 1912, the Policy Holder as a member can submit a request to dissolve AJB Bumiputera 1912 at the General Meeting of Members.Keywords: Legal action; Agreement;InsuranceAbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan Pemegang PolisAsuransi Beasiswa Berencana atas tidak dibayarkannya klaim asuransi oleh AJB Bumiputera 1912. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa Pemegang Polis dapat melakukan pengaduan kepada OJK atas tidak dibayarkannya klaim sesuai perjanjian asuransi serta merupakan hak Pemegang Polis untuk memilih menyelesaikan menurut konsep penyelesaian sengketa yang berlaku, baik melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam POJK No. 1/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Selain itu, pada kondisi tidak dipenuhiya klaim asusansi dikarenakan terjadinya kerugian yang tidak mungkin diselamatkan pada AJB Bumiputera 1912, Pemegang Polis selaku anggota dapat mengajukan permintaan pembubaran AJB Bumiputera 1912 dalam Rapat Umum Anggota.Kata Kunci: Upaya Hukum; Perjanjian; Asuransi]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP TERTANGGUNG PERJANJIAN BAKU ASURANSI ]]>
<![CDATA[Desi, Puspita Trimulya]]>;
<![CDATA[Suryono, Arief]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60474
<![CDATA[Kajian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan perjanjian baku asuransi dengan perjanjian jual beli serta mengetahui bentuk perlindungan hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tertanggung asuransi. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang datanya bersumber dari data primer, yaitu peraturan yang terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta asuransi dan data sekunder, yaitu jurnal ilmiah, buku dan tulisan-tulisan yang membahas tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta asuransi. Kajian ini bersifat preskriptif, menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengkaji dan mempelajari literatur, buku-buku, peraturan perundangundangan, dokumen laporan, arsipan hasil penelitian lainnya yang memiliki korelasi dengan penelitian yang sedang diteliti dengan teknik analisis data menggunakan penafsiran yang bersifat dedukasi dengan metode silogisme,yakni mengutamakan pemikiran secara logika sehingga menemukan sebab dan akibat yang terjadi. Hasil dari kajian ini adalah perjanjian asuransi memiliki persamaan dan perbedaan dengan perjanjian jual beli yang diidentifikasi dari faktor terbentuk serta proses pembuatan perjanjian dan perlindungan hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap tertanggung asuransi sudah diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM ASURANSI TANGGUNG JAWAB HUKUM ]]>
<![CDATA[Suryono, Arief]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 1 (2022): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i1.60460
<![CDATA[Setiap manusia tidak menutup kemungkinan akan menghadapi risiko terhadap perbuatan yang dilakukan. Risiko tersebut dapat bersumber dari parjanjian dan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan kerugian bagi korban, sehingga harus bertanggung jawab atas perbuatan hukumnya. Oleh karena itu, guna menghindari risiko kerugian yang lebih besar, seseorang dapat mengajukan asuransi diri, mengingat tujuan asuransi adalah mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab penanggung dalam asuransi tanggung jawab hukum? Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang- undangan (statute approach) dan konseptual, serta data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan pendekatan analisis konseptual yang disajikan dalam bentuk narasi diskriptif analitis. Salah satu jenis asuransi yaitu asuransi tanggung jawab hukum, bertujuan mengalihkan risiko dari tertanggung kepada penanggung terhadap perbuatan hukum tertanggung yang menimbulkan kerugian bagi korban. Perbuatan hukum dapat berupa perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Apabila telah memiliki asuransi tanggung jawab hukum dan di kemudian hari tertanggung melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian bagi korban, maka tanggung jawab tertanggung memberi ganti rugi kepada korban beralih menjadi tanggung jawab penanggung. Bentuk tanggungjawab itu berupa penanggung akan memberikan ganti rugi terhadap korban. Oleh sebab itu, asuransi tanggung jawab hukum dianggap penting untuk saat ini dan masa mendatang, untuk menanggulangi risiko terhadap perbuatan hukum yang sangat mungkin terjadi.]]>
<![CDATA[ANALISIS TANGGUNG JAWAB KURATOR SECARA PRIBADI DAN JABATAN ]]>
<![CDATA[Kinanti, Alya Putri]]>;
<![CDATA[Suryono, Arief]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.64958
<![CDATA[AbstractThis article aimed to elaborating and analyzing differences between curator personal liability and curator duty-based liability in the process of bankruptcy settlement. This article is normative legal reseach. Secondary data covers primary, secondary legal materials. Materials collecting method using literature research. Furthermore Analysis method is deductive which is a thinking concept from general concept then take the specific concept. This article conclusion shows that punishment with compensation is characterized as personal resposibility because that form of punishment involves curator’s personal wealth while punishment which relied under bankruptcy’s assets is categorized as dutybased responsibility.AbstrakArtkel ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji perbedaan tanggung jawab kurator secara pribadi dan tanggung jawab kurator sebatas dalam melaksanakan tugasnya dalam penyelesaian kepailitan meliputi perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikenai tanggung jawab pribadi maupun tanggung jawab jabatan. Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif. Data sekunder meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Selanjutnya teknik analisis menggunakan metode deduksi yaitu konsep berpikir dari rumusan umum kemudian ditarik ke rumusan khusus. Artikel ini menghasilkan kesimpulan bahwa jenis hukuman ganti rugi merupakan tanggung jawab pribadi karena meliputi harta pribadi milik kurator sedangkan jenis hukuman yang ditanggung oleh boedel pailit merupakan tanggung jawab sebatas jabatan kurator itu sendiri.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ADANYA PRIVATISASI DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM PROVINSI DKI JAKARTA (PD PAM JAYA) ]]>
<![CDATA[Juan, Christopher]]>;
<![CDATA[Suryono, Arief]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 10, No 2 (2022): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v10i2.65051
<![CDATA[AbstractThis article aims to find out the legality of the privatization of PAM Jaya based on the Jakarta Capital Special Regulation Number 13 of 1992 concerning Regional Drinking Water Enterprises of the Jakarta Special Capital Region and the government's role in ensuring the fulfillment of people's right to water for the people of Jakarta with the privatization of PAM Jaya. This research is a prescriptive normative legal research. The type of data used consists of primary data, secondary data which includes primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique used is the study of literature. Analysis of the data used is the technique of data analysis by means of deductive namely explaining a matter that is general in nature and then draws it to a specific conclusion. Based on the results of the discussion, conclusions are generated. First, the provision of privatization of PAM Jaya in the form of transferring the authority to manage and distribute drinking water to the private party can be implemented in Article 43 of the Jakarta Special Capital Region Regulation Number 13 of 1992 concerning the Regional Water Supply Company of the Special Capital City Region of Jakarta which regulates cooperation with third parties in the management and drinking water distribution. Secondly, the role of the government in ensuring the fulfillment of people's rights to water for the people of Jakarta with the privatization of PD PAM Jaya is regulated in Article 6 of Law Number 17 of 2019 concerning Water Resources which states that the state guarantees people's right to water to meet basic daily needs days in supporting a healthy and clean life with sufficient quantity, good quality, safe, maintained, sustainable and affordableKeywords: Privatization; a Cooperation Agreement (PKS); PAM JayaAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui legalitas adanya privatisasi terhadap PAM Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan peran pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak rakyat atas air bagi masyarakat Jakarta dengan adanya privatisasi terhadap PAM Jaya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer, data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumuplan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah teknik analis data dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang besifat umum dan kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang khusus. Berdasarkan hasil pembahasan, dihasilkan kesimpulan. Pertama, ketentuan privatisasi terhadap PAM Jaya berupa pengalihan kewenangan pengelolaan dan distribusi air minum kepada pihak swasta bisa dilaksanakan dalam Pasal 43 Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mengatur kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan dan distribusi air minum. Kedua, peran pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak rakyat atas air bagi masyarakat Jakarta dengan adanya privatisasi terhadap PD PAM Jaya diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menyatakan bahwa negara menjamin hak rakyat atas air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam menunjang kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau.Kata Kunci: Privatisasi; Perjanjian Kerjasama (PKS); PAM Jaya]]>
<![CDATA[INTELECTUAL PROPERTY RIGHTS IN THEORY OF ECONOMICS ANALYSIS OF LAW PERSPECTIVE ]]>
<![CDATA[Sudarwanto, AL Sentot]]>;
<![CDATA[Sulistiyono, Adi]]>;
<![CDATA[Asrori S, M. Hudi]]>;
<![CDATA[Suryono, Arief]]>;
<![CDATA[Muryanto, Yudho Taruno]]>;
<![CDATA[Cahyaningsih, Diana Tantri]]>;
<![CDATA[Kharisma, Dona Budi]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 11, No 2 (2023): JULI - DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v11i2.77462
<![CDATA[This article aims to describe the relevance of the protection of intellectual property rights (IPR) in the perspective of the theory of economic analysis of law. The approach used is a historical approach (historical approach) using primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique used is the literature study technique. Based on the research results, it can be concluded that so far the focus of traditional economic analysts has only highlighted that inventors or holders of exclusive IPR are entitled to incentives or rewards for their findings. Apart from that, giving incentives is also to encourage people to make discoveries that are beneficial to human life. However, they did not highlight the high cost of accessing or using their findings. Even the cost of accessing IP exceeds the cost of the production margin of IP itself. In the perspective of the theory of economic analysis of law, the condition of unbalanced margins can cause injustice.]]>
<![CDATA[URGENSI ASURANSI KEPEMILIKAN TANAH DALAM MENGATASI KEJAHATAN MAFIA TANAH DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Purbokusumo, Muhammad Bagas Hutama]]>;
<![CDATA[Suryono, Arief]]>
<![CDATA[ Jurnal Privat Law Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20961/privat.v13i1.95748
<![CDATA[Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tindak kejehatan yang dilakukan oleh mafia tanah, hal ini disebebkan karena kurangnya pengawasan, kemanan serta pemberian sanksi oleh penegak hukum berdasarkan peraturan yang ada. Artikel ini juga memberikan perbandingan antara sistem pertanahan di Amerika Serikat yang mewajibkan penggunaan asuransi dalam hal jual beli tanah dan properti. Metode penelitian menggunakan metode normatif bersifat perspektif. pengecualian yang tidak dapat di klaim oleh nasabah sesuai dengan perjanjian polis. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan asuransi kepemilikan memberikan keamanan baik dari sisi penjual maupun pembeli, asuransi tersebut dibayarkan satu kali saat membeli tanah, dari sisi ekonomi adanya asuransi kepemilikan dapat memberikan pinjaman yang lebih besar dan berdampak kestabilan harga pada pasar penggunaan asuransi kepemilikan yang tidak seperti asuransi pada umumnya dinilai cukup mahal, karena premi tersebut dihitung dari harga tanah tersebut. ]]>
