Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.025
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROSIDING SEMINAR NASIONAL Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Privat Law Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Privat Law Jurnal Repertorium Indonesian Journal of Medicine Journal of Health Policy and Management Journal of Maternal and Child Health JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Kosmik Hukum JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Jurnal Ilmu Kepolisian Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Cahaya Mandalika International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) International Journal of Sustainability in Research (IJSR) Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Medika: Medika Journal of Law and Legal Reform Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities
Arief Suryono
Universitas Sebelas Maret
Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 81 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 81 Documents
Search

 5   6   7   8   9 
Informed Consent dalam Perspektif Perlindungan Hukum Pasien dalam Transaksi Terapeutik Susilo, Lukman Endro; Suryono, Arief; Makbul, A.
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v6i1.6373

Abstract

Informed Consent merupakan aspek fundamental dalam hubungan terapeutik antara dokter dan pasien, yang menekankan prinsip otonomi pasien dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tindakan medis. Regulasi utama seperti Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa tindakan medis harus didahului oleh persetujuan pasien yang diberikan secara sadar, lengkap informasi, dan tanpa paksaan. Praktik Informed Consent bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah proses komunikasi etis yang menjamin hak pasien atas informasi dan pengambilan keputusan. Namun masih ditemukan pelaksanaan Informed Consent yang tidak sesuai prosedur, termasuk delegasi penjelasan tindakan medis kepada tenaga non-medis, yang berpotensi menimbulkan risiko hukum seperti gugatan malpraktik. Data empiris menunjukkan adanya disparitas pelaksanaan Informed Consent antara rumah sakit pemerintah dan swasta, dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi sistemik berupa pelatihan hukum berkelanjutan, revisi SOP, dan pembentukan unit pengawas etika medis untuk memperkuat implementasi Informed Consent dan perlindungan hukum pasien. Dengan penguatan ini, diharapkan tercipta hubungan terapeutik yang baik, profesional, dan berkeadilan.
Implikasi Hukum Perjanjian Tertulis Tindakan Medis Antara Dokter Gigi Dengan Pasien Himawan, Hartani; Suryono, Arief; Jaeni, Ahmad
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3665

Abstract

Penelitian ini berjudul "Implikasi Hukum Perjanjian Tertulis Tindakan Medis antara Dokter Gigi dengan Pasien" bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari perjanjian tertulis yang dibuat antara dokter gigi dengan pasien dalam tindakan medis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang mencakup analisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, literatur hukum, serta kasus-kasus yang relevan. Latar belakang penelitian ini menekankan pentingnya perjanjian tertulis dalam memberikan kepastian hukum bagi dokter gigi dengan pasien serta melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan hak asasi manusia, serta kemajuan teknologi medis, kebutuhan akan perjanjian tertulis yang jelas dan transparan menjadi semakin signifikan. Penelitian ini menemukan bahwa perjanjian tertulis antara dokter gigi dengan pasien memainkan peran penting dalam memastikan bahwa tindakan medis dilakukan dengan persetujuan yang terinformasi. Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian harus memenuhi syarat sah yaitu kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan causa yang halal. Hak pasien untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan benar, serta hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis, dijamin melalui perjanjian tertulis dan prinsip informed consent yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008. Dokter gigi memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan medis sesuai dengan standar profesional dan etika, termasuk kewajiban untuk menjelaskan secara rinci tindakan medis yang akan dilakukan. Jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian, dapat timbul konsekuensi hukum seperti tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau sanksi pidana jika terbukti adanya malpraktik. Saran yang diberikan dalam penelitian ini meliputi peningkatan edukasi dan pelatihan bagi dokter gigi mengenai pentingnya perjanjian tertulis dan informed consent, pengembangan pedoman standar, sosialisasi hak-hak pasien, peningkatan mekanisme penyelesaian sengketa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perjanjian, pengembangan teknologi informasi, dan penguatan regulasi. Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan hubungan hukum antara dokter gigi dengan pasien dapat berjalan lebih baik, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.
Pendidikan Profesi Dokter Gigi dan Telemedisin di Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Monicha, Defi; Suryono, Arief; Suhadi, Suhadi
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v3i1.3701

Abstract

Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Standar pendidikan profesi dokter yang diatur dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 22/KKI/KEP/XI/2006 tentang Pengesahan Standar Pendidikan Profesi Dokter Gigi perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran gigi, dan juga ketersediaan Rumah Sakit Pendidikan. Disamping tuntutan implementasi Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Profesi Dokter Gigi yang merupakan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran sebagai standar minimal, terdapat kebijakan penting lain yang harus diperhitungkan dalam penyelenggaraan pendidikan dokter gigi di Indonesia, yaitu adanya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Telemedicine adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk memeberikan layanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosis dan tindakan medis, tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai telemedisin sebagai Pelayanan kesehatan yang menggunakan teknologi terbaru, belum mengatur jika teknologi pada Pendidikan Dokter Gigi.
The Failure in the Coincidence of Indigenism and Nationalism in the Recognition of Indigenous Villages Purwadi, Hari; Suryono, Arief; Muslimah, Siti
Jurnal Dinamika Hukum Vol 23, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2023.23.1.2420

Abstract

This article aims to analyse the challenges of legal functionality as an instrument for transforming indigenous villages from ‘traditional’ to ‘modern.’ This is a post-new-order historical impetus for the coincidence of indigenous and nationalism as a sign of the resurgence of indigenous peoples. In the context of the legal function for social change, the Village Law creates a large gap between traditional and modern villages. This paper is based on the research with the paradigm of law in context and can be categorized as socio-legal research, which perceives law from an interdisciplinary perspective. The results indicate that under the umbrella of the Village Law, the existing legal frameworks fail to achieve the regulatory objectives. Indigenous people's diverse and complex structure throughout Indonesia appears to be less considered. Thus, the laws do not sufficiently stimulate change through the modern indigenous village model.Keywords: indigenous village; legal function; indigenism; indigenous people; nationalism.
Reorienting Investment Dispute Resolution in Indonesia: Towards a Fair and Efficient System Siallagan, Sahat Poltak; Wiwoho, Jamal; Suryono, Arief; Kurniawan, Itok Dwi; Fernandes, Acacio
Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 3 (2024): Various Issues on Law Reform in Indonesia and Beyond
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v5i3.4367

Abstract

In the era of Industry 4.0, the surge in foreign investment and the proliferation of global trade agreements have intensified the need for more reliable dispute resolution mechanisms. While the Investor-State Dispute Settlement (ISDS) system has long been the standard, it faces widespread criticism for its lack of transparency, fairness, and absence of an appellate mechanism. In response, the Investment Court System (ICS) has emerged as a novel alternative, introducing significant reforms such as the appointment of more qualified arbitrators, greater neutrality, enhanced transparency, and, crucially, a structured appeals process that offers stronger legal certainty. Although no disputes have yet been resolved through ICS, raising questions about its efficiency, the system represents a promising advancement in creating a more equitable and trustworthy framework. The appellate mechanism of ICS, in particular, addresses a critical shortcoming of ISDS, where arbitration awards are often challenged in national courts, leading to legal uncertainty. By balancing investor protection with state sovereignty to regulate in the public interest, ICS has the potential to enhance legal clarity, foster public confidence, and create a more stable and inclusive global investment environment.
Analisis Pencatuman Klausula Eksonerasi Dalam Syarat dan Ketentuan GoRide Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Hasna Nailah Yustisiana; Arief Suryono
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah menganalisis mengenai klausula eksonerasi pada syarat & ketentuan GoRide antara penumpang dengan PT GoTo Gojek Tokopedia berdasarkan UUPK. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para pihak, khususnya Penyedia pada syarat & ketentuan GoRide dalam membuat syarat & ketentuan dengan sistem perjanjian baku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat perskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum kemudian dianalisis berdasarkan metode silogisme dengan penalaran deduktif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya penggunaan perjanjian baku diperbolehkan selama penggunaannya tidak melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UUPK. Berdasarkan substansi poin 2F dan 4D syarat & ketentuan GoRide penulis mengklasifikasikan sebagai klausula eksonerasi dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UUPK, pada kedua poin tersebut PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk menyatakan pengalihan tanggung jawab atas keamanan dan keselamatan penumpang. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK jo. Pasal 1337 KUH Perdata, syarat & ketentuan GoRide yang mencantumkan klausula eksonerasi batal demi hukum. Kata Kunci: Klausula Eksonerasi, Syarat dan Ketentuan, GoRide. Abstract The purpose of this study is to analyze the exoneration clause in the GoRide terms & conditions between passengers and PT GoTo Gojek Tokopedia based on the GCPL Law. The results of this study are expected to be used by the parties, especially the Provider in the GoRide terms & conditions in making terms & conditions with a standard agreement system. This research is a prescriptive normative legal research with a statutory approach and conceptual approach. Legal materials are then analyzed based on the syllogism method with deductive reasoning. The results of this study indicate that basically the use of standard agreements is permitted as long as its use does not violate Article 18 paragraph (1) letter (a) of the Consumer Protection Law. Based on the substance of points 2F and 4D of the GoRide terms & conditions, the author classifies them as an exoneration clause and contradicts the provisions of Article 18 paragraph (1) letter (a) of the Consumer Protection Law, in both points PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk states the transfer of responsibility for the safety and security of passengers. Based on Article 18 paragraph (3) of Consumer Protection Law jo. Article 1337 BW, GoRide terms & conditions that include an exoneration clause are null and void. Keywords: Exoneration Clause, Terms and Conditions, GoRide
Status Hukum Anak Perusahaan BUMN: Antara Entitas Mandiri dan Kendali Negara Muhammad Haikal Arsya; Arief Suryono
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran strategis dalamn perekonomian nasional dan dapat membentuk anak perusahaan (subsidiary) guna meningkatkan daya produksi maupun daya saing. Namun, status hukum anak perusahaan BUMN masih menjadi perdebatan, terutama terkait kepemilikan dan regulasi yang mengikatnya. Penelitian ini menganalisis status hukum anak perusahaan BUMN serta tanggung jawab perusahaan induk terhadapnya dengan pendekatan normative melalui analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak perusahaan BUMN berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan merupakan entitas hukum mandiri yang tidak termasuk ke dalam kategori BUMN. Oleh karena itu, anak perusahaan tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, namun dengan tetap memperhatikan Undang-Undang BUMN. Meskipun demikian, perusahaan induk tetap memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasannya, terutama jika terjadi dominasi dalam pengambilan keputusan. Implikasi temuan ini menegaskan perlunya kepastian hukum dalam pengelolaan anak perusahaan BUMN agar tidak terjadi ambiguitas dalam pertanggungjawaban hukum dan keuangan. Regulasi yang lebih jelas diperlukan untuk memastikan keseimbangan antara independensi anak perusahaan dan pengawasan negara atas asset BUMN.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Peserta Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan pada Kecelakaan Lalu Lintas Rosita Tryas Fitriana; Arief Suryono
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelengaraan Sistem Sosial Nasional (selanjutnya disebut SJSN) merupakan salah satu hak dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah sesuai dengan 28H ayat (1) UUD 1945. Penelitian ini menganalisis mengenai hubungan jasa raharja dan bpjs Kesehatan dalam memberikan perlindungan hukum pada korban korban kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan normatif bersifat preskriptif melalui Pasal analisis regulasi peraturan-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban kecelakaan lalu lintas jalan kini dapat dilindungi oleh Jasa Raharja maupun BPJS Kesehatan. Pemberian perlindungan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan baik itu berupa pelayanan kesehatan atau santunan oleh Jasa Raharja serta pemberian pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan. Mekanisme pemberian asuransi kecelakaan lalu lintas yaitu Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 Pasal 3 ayat (1), Korban kecelakaan lalu lintas atau ahli warisnya dapat menghubungi Jasa Raharja untuk menanyakan persyaratan serta prosedur yang harus dilakukan dalam mengajukan klaim ganti rugi dari dana kecelakaan lalu lintas.
Kekuatan Hukum Akta Notariil Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia Safira El Ulya Wahid; Jamal Wiwoho; Arief Suryono
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kredit atau pembiayaan tentunya tidak terlepas dari jaminan, salah satunya jaminan fidusia karena jaminan fidusia memberi keuntungan pada pihak yang meminjam setelah menerima pinjaman, si peminjam juga masih memiliki hak atas bendanya. Perjanjian fidusia secara akta notariil saja tidak cukup, akan tetapi harus dilanjutkan dengan pendaftaran fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum akta notariil jaminan fidusia yang tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan atau yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan hukum akta notariil jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, akta notariil jaminan fidusia kekuatannya akan menurun karena sudah tidak menjadi alat bukti tetap dan utama / preferent, dengan tidak didaftarkannya akta notariil jaminan fidusia maka tidak terbit sertifikat jaminan fidusia yang mengakibatkan kerugian negara karena tidak adanya penerimaan negara bukan pajak pada pemerintah.
Legal Force Of The Binding Agreement For Sale And Purchase In Full And The Power To Sell With A Non-Electronic Id Card Identity Raharjo, Prasetyo; Pujiyono, Pujiyono; Suryono, Arief
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 4 No. 4 (2023): August 2023
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v4i4.681

Abstract

A Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) is an obligatoir agreement that usually includes a power to sell clause. Under certain conditions, illegal acts may arise such as the seller disappearing after signing the deed as in the case of a civil case registered in the Karanganyar District court number 2 / Pdt.G / 2021 / PN Krg. The obligation to include an Electronic KTP in the transfer of rights raises problems with the paid PPJB and selling power made during the transition of self-identity from Non-Electronic KTP to Electronic KTP, namely in 2011 at which time the process of transferring rights at the National Land Agency (BPN) office was still received using a non-electronic KTP. This research method is juridical normative to determine the legal strength of paid off PPJB and the power to sell with a non-electronic ID card identity. The legal force of PPJB in full and the power to sell with a non-electronic ID card identity is valid and has binding legal consequences and must be implemented by the parties as ordered by law, if the PPJB is carried out and meets the requirements for the validity of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, the fulfillment of the principles of the agreement and the elements of the agreement therein and does not violate the provisions, decency and decency and the laws in force at the time the deed was made. Apart from that, the legal force of proof attached to an authentic deed is perfect in the sense that the proof is sufficient with the deed itself unless there is evidence of an opponent who proves otherwise and the judge is bound by the deed itself as long as the deed made is in accordance with the provisions of the validity of a deed as stipulated in the UUJN and Civil Code.
Co-Authors Ade Izdihar, Raihan Adi Sulistiyono Adisty Ananda Putri Afrianarko, Fairuz Ahmad Jaeni Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Alya Para Mestri Amalia, Putri Nur Anom Dwi Prakoso Ardian, Kukuh Asna Zamharira Asya, Jasran Aulia Rahma, Anisa Ayu Sholihah, Zuliana Burhanudin Harahap Citra Amira Zolecha Citra Hafshah Maharani Dian Lukita Sari Diana Tantri Cahyaningsih Didik Gunawan Tamtomo Didik Tamtomo, Didik Dina Fiddaniah Dinda Bertha Ivana Dona Budi Kharisma, Dona Budi Endang Sutisna Sulaeman Faizal T.A., Muhammad Fernandes, Acacio Fitia Maulidia Rahma Fitriandi, Fitriandi Gusti Ayu Utami Hanifah Romadhoni Hanifah Romadhoni, Hanifah Hari Purwadi Hari Purwadi, Hari Hartono Putri, Earline Gracella Haryanto, Nanda Dwi Hasna Nailah Yustisiana Himawan, Hartani Hutama P, M. Bagas Indarto, Dono Indarto Indriyati Oktaviano Rahayuningrum Isharyanto Isharyanto ITOK DWI KURNIAWAN Ivana, Dinda Bertha Jamal Wiwoho Laksono Trisnantoro Linda Widyaningrum, Linda LINDAWATI Makbul, A. Makbul, Ahmad Monicha, Defi Muhammad Haikal Arsya Muliani, Candra Wiwit Mulyoto mulyoto Mustika Larasati Nanda Dwi Haryanto Oky Tiara Putri Pratiwi, Arinda Dyah Pratiwi, Danies Tunjung Pujiyono Pujiyono Putra, Bayu Setiawan Hendri Putri Hasan, Naomi Adinda Putri, Adisty Ananda Raharjo, Prasetyo Rahayuningrum, Indriyati Oktaviano Ridho, M Ghusni Rizkina, Silfi Robby Saprilla Manu Pratama Putra Rosita Tryas Fitriana Safira El Ulya Wahid Salsabila, Erdhyna‘Afifah Saptanti, Noor Sari, Silvi Triadita Sediyo, Panggih Sezia Nur Aini, Mutia Siallagan, Sahat Poltak Siti Aminah Siti Marfuah, Siti Siti Muslimah Suhadi Suhadi suraji suraji Susilo, Lukman Endro suwadi, pujiyono Tsania Nurul Azkia Tuhana Tuhana Vania Syane Gunawan, Irish Vita Dyah Mandasari Wahyu Fitria, Nabila Wanda Yunitha Purba, Agata Wariyanti, Astri Sri Yatmi Nengsih Yelina Rachma Pranamawati Yudho Taruno Muryanto Zamharira, Asna