Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.528
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROSIDING SEMINAR NASIONAL Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Privat Law Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Jurnal Ilmu Kepolisian Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Cahaya Mandalika International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) International Journal of Sustainability in Research (IJSR) Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Medika: Medika Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities
Arief Suryono
Universitas Sebelas Maret
Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 48 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 48 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Tinjauan Etika dan Hukum Praktik Kedokteran Melalui Telemedicine Pasca Pandemi COVID-19 Dewayanti, Irma; Suryono, Arief
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v11i1.68662

Abstract

Dunia kini memasuki era Revolusi Industri 4.0, yaitu era dimana semuanya berbasis internet. Telemedicine merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi di bidang kesehatan. Telemedicine memberikan peluang terselenggaranya praktik kedokteran yang tidak lagi dibatasi oleh jarak dan keberadaannya semakin diminati masyarakat bahkan setelah pandemi COVID-19 berakhir. Meskipun memberikan manfaat, praktik kedokteran melalui telemedicine juga menimbulkan beragam masalah terutama apabila dikaitkan dengan etika dan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan praktik kedokteran melalui telemedicine pasca pandemi COVID-19 ditinjau dari aspek etika dan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Ditinjau dari aspek etika (4 prinsip bioetika), praktik kedokteran melalui telemedicine kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip etika kedokteran. Ditinjau dari aspek hukum, regulasi yang memberikan ruang bagi terselenggaranya telemedicine di Indonesia saat ini belum cukup lengkap. Peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran melalui telemedicine antara dokter dan pasien secara pribadi melalui perantara aplikasi kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah bersama dengan kementerian kesehatan, kementerian lain yang berwenang, serta organisasi profesi yang bergerak di bidang kesehatan dapat bekerjasama dan bersinergi untuk membentuk pengaturan yang lebih rinci sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan keamanan baik bagi pasien maupun dokter.
Analisis Klausul Baku Perjanjian Kredivo dalam Perspektif Asas Keseimbangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Amanda Revalina Santosa; Arief Suryono
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 6 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67434/ijssh.v6i2.2527

Abstract

The rapid expansion of fintech lending services in Indonesia carries significant legal consequences, particularly concerning the bargaining imbalance between platform operators and consumers. Agreements unilaterally standardized by business actors frequently place consumers in a disadvantageous position with no room for negotiation. This study examines whether the standard clauses contained in Kredivo's agreement reflect the principle of balance as stipulated in Article 2 letter c of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. A normative approach is employed, utilizing comparative analysis against the provisions of the Consumer Protection Act, OJK Regulation Number 10/POJK.05/2022, and the consumer protection theory of Prof. Moch. Isnaeni. The findings reveal that Kredivo's agreement still contains at least three clauses potentially null and void by law: the liability transfer clause for merchant goods and services, the unilateral amendment clause for terms and fees, and the indemnification clause exempting Kredivo from third-party claims related to emergency contact collection. All three clauses directly contravene the prohibitions in Article 18 paragraph (1) of the Consumer Protection Act and do not yet reflect the balance principle required by regulation. Recommendations are directed to OJK to strengthen oversight of standard agreement content, to Kredivo to revise the problematic clauses, and to consumers to enhance their legal awareness.
Analisis Yuridis Prinsip Kehati-hatian Terhadap Kredit Macet Akibat Penyalahgunaan Prosedur Pada Tiga Bank Aulia Tarin Arunala; Arief Suryono
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 6 No. 2 (2026): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67434/ijssh.v6i2.2547

Abstract

This research aims to conduct a legal analysis of the effectiveness of implementing the principle of prudence in the credit disbursement cycle, as well as to examine procedural abuses that frequently occur and serve as loopholes for both internal and external parties.This study is a normative legal study employing a statutory approach, a case-based approach, and a conceptual approach. The legal materials used include primary and secondary sources. The technique employed for collecting legal materials is literature review. This study utilizes a deductive analytical method, which involves drawing conclusions from general principles to specific cases. This study analyzes the implementation of the Prudence Principle as a mandatory legal norm in maintaining banking stability and public confidence. Through the cases of Bank Mandiri Bukittinggi, BPD NTT, and Bank Muamalat Harkat, a significant disconnect was found between regulations (the Banking Law and the Sharia Banking Law) and operational practices. Violations include failures in Know Your Customer protocols, manipulation of financial data due to internal collusion, and defects in the authenticity of collateral documents. The study concludes that disregard for these principles degrades bank functions and threatens systemic stability. Regulatory effectiveness requires not only compliance with formalities but also depends on managerial integrity, strict internal oversight, and the ability to detect procedural deviations early on.
Penguatan Peran Galeri Investasi Dalam Meningkatkan Literasi Tentang Nilai Ekonomi Karbon Dan Aktivitas Pasar Karbon di Solo Raya Yudho Taruno Muryanto; Albertus Sentot Sudarwanto; Adi Sulistiyono; Dona Budi Kharisma; Tuhana Tuhana; Diana Tantri Cahyaningsih; Arief Suryono; Noor Saptanti
Jurnal Medika: Medika Vol. 4 No. 3 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/phze0j52

Abstract

Kompleksitas permasalahan dalam penanganan perubahan iklim telah menuntut adanya inovasi dalam sistem penurunan emisi gas rumah kaca. Kesadaran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ditandai dengan Paris Agreement yang menjadi seruan bagi seluruh negara agar dapat berkontribusi dalam menjaga batas pencemaran lingkungan dan menunjukkan komitmennya untuk  memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menjadi landasan bagi pemberlakuan bursa karbon sebagai salah satu sarana untuk mencapai Net Zero Emision di Indonesia. Permasalahan muncul ketika aktivitas ini belum sepenuhnya dapat berjalan dengan optimal karena minimnya jumlah korporasi yang terlibat langsung dalam perdagangan karbon di Bursa Efek Indonesia. Pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan preskriptif, pragmatis, persuasif dan evaluatif untuk memperkuat peran Galeri Investasi dalam mensosialisasikan bursa karbon kepada pelaku Industri yang ada di wilayah Solo Raya. Pengabdian ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada perwakilan PT. Konimex serta menganalisis potensi keuntungan dari aktivitas industri tersebut dalam bursa karbon. Hasil observasi dalam proses pengabdian menunjukkan bahwa PT. Konimex telah memiliki pedoman komitmen pencapaian PROPER Biru dalam proses produksi yang dilakukan dengan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Kendati demikian, belum ada agenda untuk terjun dalam bursa karbon. Dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh IDX Carbon, telah terlihat peluang dan strategi yang perlu dipertimbangkan oleh PT. Konimex untuk dapat ikut serta dalam perdagangan karbon di Indonesia. Pendekatan dan agenda serupa perlu terus dilakukan terhadap industri-industri skala nasional yang ada di Solo Raya.  
Pertanggungjawaban Pribadi Direktur PT Dalam Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Ditinjau Berdasarkan UU Perseroan Terbatas Luthfiyyah Pahlevi Ramadhani; Arief Suryono
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 6 No. 1 (2026): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the form of board of directors’ personal liability in the bankruptcy of PT Sritex, particularly in relation to unlawful acts on financial management negligence and harmful decision-making towards the company, such as financial statements manipulation to obtain working capital loans and the misuse of loan funds for personal interests, which resulted in corporate losses or bankruptcy based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This research constitutes normative legal research employing a statutory approach. The legal materials used consist of primary data in the form of regulations related to Limited Liability Companies and bankruptcy, as well as secondary data derived from books, scientific journals, and other academic writings. The study is prescriptive-analytical in nature. The results indicate that the Company Law provides limited liability protection as long as directors exercise their authority in accordance with applicable regulations. However, if directors exceed their authority (ultra vires) for personal interests and causing losses, the doctrine of piercing the corporate veil may be applied to impose personal liability. Directors may be held personally liable if they are proven to have committed fault or negligence and have acted beyond their authority, failing to fulfill the principles of fiduciary duty and duty of care, resulting in company losses, creditors, or third parties. Based on the Company Law and the Indonesian Civil Code, if directors are proven to have committed unlawful acts or negligence in performing their duties, they may be subject to civil claims, and their personal assets may be seized as part of the bankruptcy estate. Civil liability may be imposed for losses arising from decisions related to working capital loans that do not comply with established procedures, including those set forth in the Articles of Association and applicable laws.
URGENSI ASURANSI KEPEMILIKAN TANAH DALAM MENGATASI KEJAHATAN MAFIA TANAH DI INDONESIA Muhammad Bagas Hutama Purbokusumo; Arief Suryono
Jurnal Privat Law Vol 13, No 1 (2025): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v13i1.95748

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tindak kejehatan yang dilakukan oleh mafia tanah, hal ini disebebkan karena kurangnya pengawasan, kemanan serta pemberian sanksi oleh penegak hukum berdasarkan peraturan yang ada. Artikel ini juga memberikan perbandingan  antara sistem pertanahan di Amerika Serikat yang mewajibkan penggunaan asuransi dalam hal jual beli tanah dan properti. Metode penelitian menggunakan metode normatif bersifat perspektif. pengecualian yang tidak dapat di klaim oleh nasabah sesuai dengan perjanjian polis. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan asuransi kepemilikan memberikan keamanan baik dari sisi penjual maupun pembeli, asuransi tersebut dibayarkan satu kali saat membeli tanah, dari sisi ekonomi  adanya asuransi kepemilikan dapat memberikan pinjaman yang lebih besar dan berdampak kestabilan harga pada pasar penggunaan asuransi kepemilikan yang tidak seperti asuransi pada umumnya dinilai cukup mahal, karena premi tersebut dihitung dari harga tanah tersebut. 
TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK TERTANGGUNG DALAM HAL PERUSAHAAN ASURANSI DINYATAKAN PAILIT Fairuz Afrianarko; Arief Suryono
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.29144

Abstract

AbstractThis article aims to determine the fulfillment of the insured's right when the insurance company is declared bankrupt. Bankruptcy decisions by the court have a legal effect on the loss of the bankrupt debtor's authority in managing his property. The authority will be transferred to the curator as the party managing the bankrupt assets. This condition allows the insured's rights not fulfilled in the insurance agreement due to bankruptcy. Based on that, there is a need for further research on the legal basis and mechanism for fulfilling the rights of the insured. The method used is normative legal research that is prescriptive. Based on the results of the study, the fulfillment of the event's insured rights or events that become the object of insurance occur when the insurance company is in bankruptcy, the insured has the right to receive payment of claims from bankrupt assets., these provisions are regulated in Article 52 paragraph (2) of Law No. 40 of 2014 about Insurance. Whereas the insured whose event has not occurred until the bankruptcy settlement is completed and still has the remaining premium from the rest of the insurance period, the insured has the right to request termination of the agreement and get the restorno premium as stipulated in Article 281 KUHD. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak tertanggung pada saat perusahaan asuransi dinyatakan pailit. Putusan pailit oleh pengadilan berakibat hukum terhadap hilangnya kewenangan debitur pailit dalam pengurusan harta bendanya. Kewenangan akan beralih kepada kurator selaku pihak yang mengurusi harta pailit. Kondisi ini memungkinkan tidak terpenuhinya hak tertanggung dalam perjanjian asuransi karena terjadinya kepailitan. Sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai dasar hukum dan mekanisme pemenuhan hak tertanggung. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan hak tertanggung yang evenemen atau peristiwa yang menjadi objek asuransi terjadi pada saat perusahaan asuransi dalam kondisi pailit  maka tertanggung berhak mendapatkan pembayaran klaim dari harta pailit, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Sedangkan tertanggung yang evenemennya belum terjadi hingga pemberesan harta pailit selesai dan masih memiliki sisa premi dari sisa masa pertanggungan, maka tertanggung berhak untuk meminta pengakhiran perjanjian dan mendapatkan premi restorno yang diatur dalam Pasal 281 KUHD. 
Implikasi Hukum terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang Dinyatakan Tidak Sah, Tidak Mengikat dan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan Chandra Handaru Baskara; Arief Suryono; Muhammad Rustamaji
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 4 (2026): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i4.4317

Abstract

This study examines the validity of the Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) Deed and the legal implications arising when such deed is declared invalid, non-binding, or null and void. The study finds that the validity of an authentic deed depends on compliance with both the formal and substantive requirements governing its execution, as well as the conformity of the GMS procedures and resolutions with the company's Articles of Association and the Indonesian Company Law. Failure to satisfy these requirements may diminish the deed's evidentiary value and create legal uncertainty for the company, thereby requiring the restoration of the legal position to its original state.
Co-Authors Ade Izdihar, Raihan Adi Sulistiyono Adi Sulistiyono Adiartha, Aviyado Surya Adisty Ananda Putri Afrianarko, Fairuz Ahmad Jaeni Al Sentot Sudarwanto Albertus Sentot Sudarwanto Alya Para Mestri Amalia, Putri Nur Amanda Revalina Santosa Asna Zamharira Asya, Jasran Aulia Rahma, Anisa Aulia Tarin Arunala Ayu Sholihah, Zuliana Burhanudin Harahap Chandra Handaru Baskara Citra Amira Zolecha Citra Hafshah Maharani Desi, Puspita Trimulya Dewayanti, Irma Diana Tantri Cahyaningsih Diana Tantri Cahyaningsih Didik Gunawan Tamtomo Didik Tamtomo, Didik Dina Fiddaniah Dinda Bertha Ivana Dona Budi Kharisma Dona Budi Kharisma, Dona Budi Fairuz Afrianarko Faizal T.A., Muhammad Fitia Maulidia Rahma Fitriandi, Fitriandi Gusti Ayu Utami Hanifah Romadhoni Hanifah Romadhoni, Hanifah Hari Purwadi Hari Purwadi, Hari Hartono Putri, Earline Gracella Haryanto, Nanda Dwi Hasna Nailah Yustisiana Himawan, Hartani Hutama P, M. Bagas Indriyati Oktaviano Rahayuningrum Ivana, Dinda Bertha Jamal Wiwoho Juan, Christopher Khotimah, Allifah Khusnul LINDAWATI Luthfiyyah Pahlevi Ramadhani M. Hudi Asrori S Makbul, A. Makbul, Ahmad Meiliana, Brigita Cindy Monicha, Defi Muhammad Bagas Hutama Purbokusumo Muhammad Haikal Arsya Muhammad Rustamaji Muliani, Candra Wiwit Mulyoto mulyoto Mustika Larasati Nanda Dwi Haryanto Noor Saptanti Oky Tiara Putri Pratiwi, Arinda Dyah Pratiwi, Danies Tunjung Pujiyono Pujiyono Putra, Bayu Setiawan Hendri Putri Hasan, Naomi Adinda Putri, Adisty Ananda Raharjo, Prasetyo Ramadhani, Luthfiyyah Pahlevi Ridho, M Ghusni Rizkina, Silfi Robby Saprilla Manu Pratama Putra Rosita Tryas Fitriana Safira El Ulya Wahid Salsabila, Erdhyna‘Afifah Saptanti, Noor Sezia Nur Aini, Mutia Siti Aminah Siti Marfuah, Siti Siti Muslimah Suhadi Suhadi suraji suraji Susilo, Lukman Endro suwadi, pujiyono Tsania Nurul Azkia Tuhana Vania Syane Gunawan, Irish Vita Dyah Mandasari Wahyu Fitria, Nabila Yatmi Nengsih Yelina Rachma Pranamawati Yudho Taruno Muryanto Yudho Taruno Muryanto Zamharira, Asna