Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PROSIDING SEMINAR NASIONAL Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Privat Law Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Privat Law JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Kosmik Hukum JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Jurnal Ilmu Kepolisian Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Cahaya Mandalika International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) International Journal of Sustainability in Research (IJSR) Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jurnal Medika: Medika Journal of Law and Legal Reform Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities
Arief Suryono
Universitas Sebelas Maret
Aerospace Engineering Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 60 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 60 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Reorienting Investment Dispute Resolution in Indonesia: Towards a Fair and Efficient System Siallagan, Sahat Poltak; Wiwoho, Jamal; Suryono, Arief; Kurniawan, Itok Dwi; Fernandes, Acacio
Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 3 (2024): Various Issues on Law Reform in Indonesia and Beyond
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v5i3.4367

Abstract

In the era of Industry 4.0, the surge in foreign investment and the proliferation of global trade agreements have intensified the need for more reliable dispute resolution mechanisms. While the Investor-State Dispute Settlement (ISDS) system has long been the standard, it faces widespread criticism for its lack of transparency, fairness, and absence of an appellate mechanism. In response, the Investment Court System (ICS) has emerged as a novel alternative, introducing significant reforms such as the appointment of more qualified arbitrators, greater neutrality, enhanced transparency, and, crucially, a structured appeals process that offers stronger legal certainty. Although no disputes have yet been resolved through ICS, raising questions about its efficiency, the system represents a promising advancement in creating a more equitable and trustworthy framework. The appellate mechanism of ICS, in particular, addresses a critical shortcoming of ISDS, where arbitration awards are often challenged in national courts, leading to legal uncertainty. By balancing investor protection with state sovereignty to regulate in the public interest, ICS has the potential to enhance legal clarity, foster public confidence, and create a more stable and inclusive global investment environment.
Analisis Pencatuman Klausula Eksonerasi Dalam Syarat dan Ketentuan GoRide Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Hasna Nailah Yustisiana; Arief Suryono
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah menganalisis mengenai klausula eksonerasi pada syarat & ketentuan GoRide antara penumpang dengan PT GoTo Gojek Tokopedia berdasarkan UUPK. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para pihak, khususnya Penyedia pada syarat & ketentuan GoRide dalam membuat syarat & ketentuan dengan sistem perjanjian baku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat perskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum kemudian dianalisis berdasarkan metode silogisme dengan penalaran deduktif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya penggunaan perjanjian baku diperbolehkan selama penggunaannya tidak melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UUPK. Berdasarkan substansi poin 2F dan 4D syarat & ketentuan GoRide penulis mengklasifikasikan sebagai klausula eksonerasi dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf (a) UUPK, pada kedua poin tersebut PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk menyatakan pengalihan tanggung jawab atas keamanan dan keselamatan penumpang. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK jo. Pasal 1337 KUH Perdata, syarat & ketentuan GoRide yang mencantumkan klausula eksonerasi batal demi hukum. Kata Kunci: Klausula Eksonerasi, Syarat dan Ketentuan, GoRide. Abstract The purpose of this study is to analyze the exoneration clause in the GoRide terms & conditions between passengers and PT GoTo Gojek Tokopedia based on the GCPL Law. The results of this study are expected to be used by the parties, especially the Provider in the GoRide terms & conditions in making terms & conditions with a standard agreement system. This research is a prescriptive normative legal research with a statutory approach and conceptual approach. Legal materials are then analyzed based on the syllogism method with deductive reasoning. The results of this study indicate that basically the use of standard agreements is permitted as long as its use does not violate Article 18 paragraph (1) letter (a) of the Consumer Protection Law. Based on the substance of points 2F and 4D of the GoRide terms & conditions, the author classifies them as an exoneration clause and contradicts the provisions of Article 18 paragraph (1) letter (a) of the Consumer Protection Law, in both points PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk states the transfer of responsibility for the safety and security of passengers. Based on Article 18 paragraph (3) of Consumer Protection Law jo. Article 1337 BW, GoRide terms & conditions that include an exoneration clause are null and void. Keywords: Exoneration Clause, Terms and Conditions, GoRide
Status Hukum Anak Perusahaan BUMN: Antara Entitas Mandiri dan Kendali Negara Muhammad Haikal Arsya; Arief Suryono
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran strategis dalamn perekonomian nasional dan dapat membentuk anak perusahaan (subsidiary) guna meningkatkan daya produksi maupun daya saing. Namun, status hukum anak perusahaan BUMN masih menjadi perdebatan, terutama terkait kepemilikan dan regulasi yang mengikatnya. Penelitian ini menganalisis status hukum anak perusahaan BUMN serta tanggung jawab perusahaan induk terhadapnya dengan pendekatan normative melalui analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak perusahaan BUMN berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan merupakan entitas hukum mandiri yang tidak termasuk ke dalam kategori BUMN. Oleh karena itu, anak perusahaan tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, namun dengan tetap memperhatikan Undang-Undang BUMN. Meskipun demikian, perusahaan induk tetap memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasannya, terutama jika terjadi dominasi dalam pengambilan keputusan. Implikasi temuan ini menegaskan perlunya kepastian hukum dalam pengelolaan anak perusahaan BUMN agar tidak terjadi ambiguitas dalam pertanggungjawaban hukum dan keuangan. Regulasi yang lebih jelas diperlukan untuk memastikan keseimbangan antara independensi anak perusahaan dan pengawasan negara atas asset BUMN.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Peserta Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan pada Kecelakaan Lalu Lintas Rosita Tryas Fitriana; Arief Suryono
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelengaraan Sistem Sosial Nasional (selanjutnya disebut SJSN) merupakan salah satu hak dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah sesuai dengan 28H ayat (1) UUD 1945. Penelitian ini menganalisis mengenai hubungan jasa raharja dan bpjs Kesehatan dalam memberikan perlindungan hukum pada korban korban kecelakaan lalu lintas dengan pendekatan normatif bersifat preskriptif melalui Pasal analisis regulasi peraturan-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban kecelakaan lalu lintas jalan kini dapat dilindungi oleh Jasa Raharja maupun BPJS Kesehatan. Pemberian perlindungan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan baik itu berupa pelayanan kesehatan atau santunan oleh Jasa Raharja serta pemberian pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan. Mekanisme pemberian asuransi kecelakaan lalu lintas yaitu Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 Pasal 3 ayat (1), Korban kecelakaan lalu lintas atau ahli warisnya dapat menghubungi Jasa Raharja untuk menanyakan persyaratan serta prosedur yang harus dilakukan dalam mengajukan klaim ganti rugi dari dana kecelakaan lalu lintas.
Kekuatan Hukum Akta Notariil Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia Safira El Ulya Wahid; Jamal Wiwoho; Arief Suryono
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kredit atau pembiayaan tentunya tidak terlepas dari jaminan, salah satunya jaminan fidusia karena jaminan fidusia memberi keuntungan pada pihak yang meminjam setelah menerima pinjaman, si peminjam juga masih memiliki hak atas bendanya. Perjanjian fidusia secara akta notariil saja tidak cukup, akan tetapi harus dilanjutkan dengan pendaftaran fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum akta notariil jaminan fidusia yang tidak didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan atau yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan hukum akta notariil jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia, akta notariil jaminan fidusia kekuatannya akan menurun karena sudah tidak menjadi alat bukti tetap dan utama / preferent, dengan tidak didaftarkannya akta notariil jaminan fidusia maka tidak terbit sertifikat jaminan fidusia yang mengakibatkan kerugian negara karena tidak adanya penerimaan negara bukan pajak pada pemerintah.
Legal Force Of The Binding Agreement For Sale And Purchase In Full And The Power To Sell With A Non-Electronic Id Card Identity Raharjo, Prasetyo; Pujiyono, Pujiyono; Suryono, Arief
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 4 No. 4 (2023): August 2023
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v4i4.681

Abstract

A Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) is an obligatoir agreement that usually includes a power to sell clause. Under certain conditions, illegal acts may arise such as the seller disappearing after signing the deed as in the case of a civil case registered in the Karanganyar District court number 2 / Pdt.G / 2021 / PN Krg. The obligation to include an Electronic KTP in the transfer of rights raises problems with the paid PPJB and selling power made during the transition of self-identity from Non-Electronic KTP to Electronic KTP, namely in 2011 at which time the process of transferring rights at the National Land Agency (BPN) office was still received using a non-electronic KTP. This research method is juridical normative to determine the legal strength of paid off PPJB and the power to sell with a non-electronic ID card identity. The legal force of PPJB in full and the power to sell with a non-electronic ID card identity is valid and has binding legal consequences and must be implemented by the parties as ordered by law, if the PPJB is carried out and meets the requirements for the validity of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, the fulfillment of the principles of the agreement and the elements of the agreement therein and does not violate the provisions, decency and decency and the laws in force at the time the deed was made. Apart from that, the legal force of proof attached to an authentic deed is perfect in the sense that the proof is sufficient with the deed itself unless there is evidence of an opponent who proves otherwise and the judge is bound by the deed itself as long as the deed made is in accordance with the provisions of the validity of a deed as stipulated in the UUJN and Civil Code.
How to Regulate an illegal platform in P2P Lending? (Evidence From Indonesia and Global Approach) Suryono, Arief; Kharisma, Dona Budi; Wanda Yunitha Purba, Agata
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 1 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.4444

Abstract

The aim of this studi is: (1) to scrutinize the legal predicaments pertaining to the governance of Peer-to-Peer (P2P) lending in Indonesia, by drawing comparisons with the regulatory frameworks of the United States and the United Kingdom, and (2) to devise the optimal legal mechanism for the regulation of P2P lending transactions. This study employs a normative legal research methodology utilizing comparative and legal approaches to investigate the regulatory frameworks for P2P lending in Indonesia, the United States, and the United Kingdom. The legal materials used in this study solely pertain to P2P lending regulations and were collected using library research techniques. The expansion of P2P lending in Indonesia has been impeded by the widespread prevalence of unlawful P2P lending practices. A comparative evaluation of the regulatory structures of the United States and the United Kingdom highlights that the insufficiency of regulatory measures has played a role in aggravating this issue. The UK's well-structured and comprehensive regulations, which provide robust protections, are worth emulating and implementing, especially considering that P2P lending in the UK is successful and dominates the European economic market. Meanwhile, the strict information disclosure and platform registration rules implemented in P2P lending in the United States are essential regulatory factors that the OJK should consider in its supervision of P2P lending in Indonesia.
Pertanggungjawaban Pribadi Direktur PT Dalam Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Ditinjau Berdasarkan UU Perseroan Terbatas Ramadhani, Luthfiyyah Pahlevi; Suryono, Arief
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 6 No. 1 (2026): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the form of board of directors’ personal liability in the bankruptcy of PT Sritex, particularly in relation to unlawful acts on financial management negligence and harmful decision-making towards the company, such as financial statements manipulation to obtain working capital loans and the misuse of loan funds for personal interests, which resulted in corporate losses or bankruptcy based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This research constitutes normative legal research employing a statutory approach. The legal materials used consist of primary data in the form of regulations related to Limited Liability Companies and bankruptcy, as well as secondary data derived from books, scientific journals, and other academic writings. The study is prescriptive-analytical in nature. The results indicate that the Company Law provides limited liability protection as long as directors exercise their authority in accordance with applicable regulations. However, if directors exceed their authority (ultra vires) for personal interests and causing losses, the doctrine of piercing the corporate veil may be applied to impose personal liability. Directors may be held personally liable if they are proven to have committed fault or negligence and have acted beyond their authority, failing to fulfill the principles of fiduciary duty and duty of care, resulting in company losses, creditors, or third parties. Based on the Company Law and the Indonesian Civil Code, if directors are proven to have committed unlawful acts or negligence in performing their duties, they may be subject to civil claims, and their personal assets may be seized as part of the bankruptcy estate. Civil liability may be imposed for losses arising from decisions related to working capital loans that do not comply with established procedures, including those set forth in the Articles of Association and applicable laws.
Pertanggungjawaban Pribadi Direktur PT Dalam Kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Ditinjau Berdasarkan UU Perseroan Terbatas Ramadhani, Luthfiyyah Pahlevi; Suryono, Arief
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 6 No. 1 (2026): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the form of board of directors’ personal liability in the bankruptcy of PT Sritex, particularly in relation to unlawful acts on financial management negligence and harmful decision-making towards the company, such as financial statements manipulation to obtain working capital loans and the misuse of loan funds for personal interests, which resulted in corporate losses or bankruptcy based on Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This research constitutes normative legal research employing a statutory approach. The legal materials used consist of primary data in the form of regulations related to Limited Liability Companies and bankruptcy, as well as secondary data derived from books, scientific journals, and other academic writings. The study is prescriptive-analytical in nature. The results indicate that the Company Law provides limited liability protection as long as directors exercise their authority in accordance with applicable regulations. However, if directors exceed their authority (ultra vires) for personal interests and causing losses, the doctrine of piercing the corporate veil may be applied to impose personal liability. Directors may be held personally liable if they are proven to have committed fault or negligence and have acted beyond their authority, failing to fulfill the principles of fiduciary duty and duty of care, resulting in company losses, creditors, or third parties. Based on the Company Law and the Indonesian Civil Code, if directors are proven to have committed unlawful acts or negligence in performing their duties, they may be subject to civil claims, and their personal assets may be seized as part of the bankruptcy estate. Civil liability may be imposed for losses arising from decisions related to working capital loans that do not comply with established procedures, including those set forth in the Articles of Association and applicable laws.
Perlindungan Sosial Terhadap Hak Atas Akses Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas Dewayanti, Irma; Suryono, Arief
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v11i2.69100

Abstract

Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia (HAM) seluruh Warga Negara Indonesia. Hak tersebut termasuk hak bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. Demi menjamin tercapainya standar hidup yang layak bagi penyandang disabilitas, maka diperlukan adanya perlindungan sosial, salah satunya dengan menjamin hak atas akses pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Namun kenyataannya, fasilitas pelayanan kesehatan belum secara optimal mewujudkan persamaan kesempatan dalam mengakses layanan kesehatan antara penyandang disabilitas dengan masyarakat yang lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan sosial terhadap hak atas akses pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas dan kendala yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah mengakomodir hak atas akses pelayanan kesehatan terkait persyaratan bangunan, tenaga kesehatan yang kompeten bagi penyandang disabilitas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun masih ditemui fasilitas pelayanan kesehatan yang bangunan dan pelayanannya belum ramah disabilitas. Oleh karena itu, pengelola fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan mematuhi dan menjalankan peraturan perundang-undangan mengenai fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah disabilitas dengan mempertimbangkan skala prioritas pada fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Para pemohon izin operasional dihimbau agar sebelum membangun fasilitas pelayanan kesehatan sebaiknya melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, khususnya dinas kesehatan sehingga mampu menciptakan fasilitas pelayanan kesehatan yang ramah bagi para penyandang disabilitas.
Co-Authors Ade Izdihar, Raihan Adi Sulistiyono Adiartha, Aviyado Surya Adisty Ananda Putri Afrianarko, Fairuz Ahmad Jaeni Al Sentot Sudarwanto Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Alya Para Mestri Amalia, Putri Nur Anom Dwi Prakoso Ardian, Kukuh Asna Zamharira Asya, Jasran Aulia Rahma, Anisa Ayu Sholihah, Zuliana Burhanudin Harahap Citra Amira Zolecha Citra Hafshah Maharani Desi, Puspita Trimulya Dewayanti, Irma Dian Lukita Sari Diana Tantri Cahyaningsih Didik Gunawan Tamtomo Didik Tamtomo, Didik Dina Fiddaniah Dinda Bertha Ivana Dona Budi Kharisma, Dona Budi Dono Indarto Endang Sutisna Sulaeman Faizal T.A., Muhammad Fernandes, Acacio Fitia Maulidia Rahma Fitriandi, Fitriandi Gusti Ayu Utami Hanifah Romadhoni Hanifah Romadhoni, Hanifah Hari Purwadi Hari Purwadi, Hari Hartono Putri, Earline Gracella Haryanto, Nanda Dwi Hasna Nailah Yustisiana Himawan, Hartani Hutama P, M. Bagas Indriyati Oktaviano Rahayuningrum Isharyanto Isharyanto ITOK DWI KURNIAWAN Ivana, Dinda Bertha Jamal Wiwoho Juan, Christopher Khotimah, Allifah Khusnul Kinanti, Alya Putri Laksono Trisnantoro Linda Widyaningrum, Linda LINDAWATI M. Hudi Asrori S Makbul, A. Makbul, Ahmad Meiliana, Brigita Cindy Monicha, Defi Muhammad Haikal Arsya Muliani, Candra Wiwit Mulyoto mulyoto Mustika Larasati Nanda Dwi Haryanto Oky Tiara Putri Pratiwi, Arinda Dyah Pratiwi, Danies Tunjung Pujiyono Pujiyono Purbokusumo, Muhammad Bagas Hutama Putra, Bayu Setiawan Hendri Putri Hasan, Naomi Adinda Putri, Adisty Ananda Raharjo, Prasetyo Rahayuningrum, Indriyati Oktaviano Ramadhani, Luthfiyyah Pahlevi Ridho, M Ghusni Rizkina, Silfi Robby Saprilla Manu Pratama Putra Rosita Tryas Fitriana Safira El Ulya Wahid Salsabila, Erdhyna‘Afifah Saptanti, Noor Sari, Silvi Triadita Sediyo, Panggih Sezia Nur Aini, Mutia Siallagan, Sahat Poltak Siti Aminah Siti Marfuah, Siti Siti Muslimah Suhadi Suhadi suraji suraji Susilo, Lukman Endro suwadi, pujiyono Tsania Nurul Azkia Tuhana Tuhana Vania Syane Gunawan, Irish Vita Dyah Mandasari Wahyu Fitria, Nabila Wanda Yunitha Purba, Agata Wariyanti, Astri Sri Yatmi Nengsih Yelina Rachma Pranamawati Yudho Taruno Muryanto Zamharira, Asna