Garuda - Garba Rujukan Digital

KAJIAN YURIDIS MALPRAKTIK DOKTER BERDASARKAN HUKUM PERDATA Arief Suryono
Kosmik Hukum Vol 12, No 1 (2012)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v12i1.781

Sifat hubungan hukum antara pasien dengan dokter adalah berdasarkan persetujuan/perjanjian dalam upaya untuk memberikan perlindungan hukum antara pasien dengan dokter, khususnya Hukum Perdata. Hal ini telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Sifat hubungan Hukum Perdata memberikan perlindungan hukum yang sejajar antara pasien dengan Dokter. Hubungan hukum antara Pasien dengan Dokter melahirkan Perjanjian Terapeutik yang melahirkan hak dan kewajiban antara Pasien dengan Dokter. Sehingga apabila tidak dilaksanakan akan menyebabkan terjadinya Malpraktek. Malpraktik dapat terjadi apabila dokter pada waktu memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien tidak sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Akibat malpraktik apabila menimbulkan kerugian bagi pasien, maka dokter bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut. Baik berupa kerugian materiil dan atau im-materiil. Kata kunci: Kajian Yuridis, Malpraktik, Hukum perdata.

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PASIEN AKIBAT TINDAKAN TENAGA MEDIS DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK Nanda Dwi Haryanto; Arief Suryono
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract This legal research aims to know the hospital responsibilities of the act medical workers that caused loses of patient in the terapeutic agreement. This research is prescriptive normative legal research. The Approach that used in this research is statute approach. The type of the law materials are primary law material and secondary law material. Law material collection techniques that used in this research is library research, and then analyzed by deductive techniques, analysis to draw conclusion from the things in general become spesific things.Legal relation between medical workers and hospital by some of related legislation, that are Law Number 29 of 2004 about Medical Practice, Law Number 44 of 2009 about Hospital, Law Number 36 of 2014 about Health Worker, Law Number 13 of 2003 about Employment, and Indonesian Code of Hospital Ethics can be concluded that legal relation between medical workers and hospital based on working relationship. Working relationship between medical workers and hospital determine responsibilities by the hospital. The hospital is responsible for the negligence act by medical worker that cause loses of patient can be determine based on Article 1367 of Indonesian Civil Code and Article 46 Law Number 44 of 2009 abaut Hospital, which state that hospital take responsibilities of negligence act by medical workers.Keywords: Hospital Responsibility, Negligence, Medical WorkersAbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab rumah sakit terhadap tindakan tenaga medis yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien dalam perjanjian terapeutik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (statute approach). Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deduksi, analisis untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus. hubungan hukum antara tenaga medis dan rumah sakit menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Kode Etik Rumah Sakit dapat disimpulkan bahwa hubungan antara rumah sakit dan tenaga medis didasarkan pada adanya hubungan kerja. Hubungan kerja antara tenaga medis dan rumah sakit menentukan rumah sakit dapat bertanggungjawab. Rumah sakit bertanggungjawab atas tindakan kelalaian tenaga medis yang menyebabkan kerugian terhadap pasien dapat ditentukan berdasarkan Pasal 1367 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggungjawab atas tindakan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis.Kata kunci: Tanggung Jawab Rumah Sakit, Kelalaian, Tenaga Medis

KAJIAN PROSEDUR PELAPORAN DAN PENANGANAN KLAIM ASURANSI TOTAL LOSS ONLY KENDARAAN BERMOTOR (Studi di PT Asuransi Jasa Indonesia {Persero} Cabang Surakarta) Adisty Ananda Putri; Arief Suryono
Jurnal Privat Law Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v5i2.19388

AbstractThe aim of this article is to find out the procedure of reporting indemnification notice, claim handling in Asuransi Jasa Indonesia Inc. branch Surakarta, and the problem that appears in the procedure of reporting and handling Total Loss Only Insurance claim in Asuransi Jasa Indonesia Inc. branch Surakarta along with its problem solving. This research is an empirical-descriptive law research with qualitative approach. The data collection technique used is an interview on the claim section in Asuransi Jasa Indonesia Inc. branch Surakarta and a literature review. Based on the research and discussion, there is a conclusion as the result. First, inn the stage of reporting procedure the insured can report to the insurer, designated workshop, or call the agent or insurance broker. There are several obstacle in the stage of handling claim such as, the damage survey, claim analysis, vehicle repair in the workshop, and claim payment. Second, the reporting implementation obstacle and claim handling in Asuransi Jasa Indoneseia Inc. branch Surkarta in terms of reporting procedure includes an information notification delivery by the insured which is not in accordance with the facts. The solutions in the reporting procedure stage is the insurer must be more vigilant to the insured who indicated does not have a good ethicto report and the insured must behave well in order to finish reporting process effectivel. The obstacle in claim handling stage includes claim submission process to the previous headquarter. The solution is point out a company valuer of insurance loss to calculate the loss.Keywords: Insurance, Claim, Total Loss Only, and Vehicle.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pelaporan pemberitahuan ganti kerugian dan penanganan klaim asuransi total loss only di PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Surakarta dan permasalahan yang timbul dalam prosedur pelaporan dan penanganan klaim asuransi total loss only pada PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Surakarta beserta dengan solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang diguanakan dengan wawancara pada Bagian Klaim PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Surakarta dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan telah dihasilkan kesimpulan. Pertama, dalam tahapan prosedur pelaporan tertanggung dapat melaporkan kepada penanggung, bengkel yang ditunjuk atau menghubungi agen/broker asuransi. Dalam tahapan penanganan klaim, yaitu survei kerusakan, analisa klaim, perbaikan kendaraan di bengkel dan pembayaran klaim. Kedua, hambatan dalam pelaksanaan pelaporan dan penanganan klaim PT Asuransi Jasa Indonesia Cabang Surakarta dalam hal prosedur pelaporan mencakup penyampaian informasi pemberitahuan oleh tertanggung yang tidak sesuai dengan fakta. Solusi bagi hambatan pada tahapan prosedur pelaporan adalah penanggung harus bersikap lebih waspada terhadap tertanggung yang berindikasi tidak mempunyai itikad baik dalam melakukan pemberitahuan. Sedangkan hambatan dalam hal penanganan klaim mencakup proses pengajuan klaim ke kantor pusat yang lama. Solusi yang dapat diambil adalah dengan menunjuk perusahaan penilai kerugian asuransi untuk dapat membantu dalam perhitungan penilaian kerugian.Kata kunci: Asuransi, Klaim, Total Loss Only, dan Kendaraan Bermotor.

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PASIEN AKIBAT TINDAKAN TENAGA MEDIS DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK Nanda Dwi Haryanto; Arief Suryono
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract This legal research aims to know the hospital responsibilities of the act medical workers that caused loses of patient in the terapeutic agreement. This research is prescriptive normative legal research. The Approach that used in this research is statute approach. The type of the law materials are primary law material and secondary law material. Law material collection techniques that used in this research is library research, and then analyzed by deductive techniques, analysis to draw conclusion from the things in general become spesific things.Legal relation between medical workers and hospital by some of related legislation, that are Law Number 29 of 2004 about Medical Practice, Law Number 44 of 2009 about Hospital, Law Number 36 of 2014 about Health Worker, Law Number 13 of 2003 about Employment, and Indonesian Code of Hospital Ethics can be concluded that legal relation between medical workers and hospital based on working relationship. Working relationship between medical workers and hospital determine responsibilities by the hospital. The hospital is responsible for the negligence act by medical worker that cause loses of patient can be determine based on Article 1367 of Indonesian Civil Code and Article 46 Law Number 44 of 2009 abaut Hospital, which state that hospital take responsibilities of negligence act by medical workers.Keywords: Hospital Responsibility, Negligence, Medical WorkersAbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab rumah sakit terhadap tindakan tenaga medis yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien dalam perjanjian terapeutik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (statute approach). Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deduksi, analisis untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus. hubungan hukum antara tenaga medis dan rumah sakit menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Kode Etik Rumah Sakit dapat disimpulkan bahwa hubungan antara rumah sakit dan tenaga medis didasarkan pada adanya hubungan kerja. Hubungan kerja antara tenaga medis dan rumah sakit menentukan rumah sakit dapat bertanggungjawab. Rumah sakit bertanggungjawab atas tindakan kelalaian tenaga medis yang menyebabkan kerugian terhadap pasien dapat ditentukan berdasarkan Pasal 1367 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggungjawab atas tindakan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis.Kata kunci: Tanggung Jawab Rumah Sakit, Kelalaian, Tenaga Medis

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RSUD DR. MOEWARDI SURAKARTA TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KLAIM OLEH BPJS KESEHATAN Asna Zamharira; Arief Suryono
Jurnal Privat Law Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

AbstractThis articles aims to find out how legal protection for health facilities is towards late payment of claims by BPJS Health. The research method used in writing this law is a normative juridical research method that is research that uses secondary data or literature that is supported by primary data in the field as supporting data. Analysis of data using qualitative analysis. The results of the study revealed that health services in implementing the Health Insurance program between RSUD Dr. Moewardi Surakarta with BPJS Health is based on a collaboration agreement between RSUD Dr. Moewardi Surakarta with BPJS Kesehatan about Advanced Level Referral Health Services for Participants in the Health Insurance Program, one of which is the contents of a cooperation agreement regarding the payment system of claims. The claim system is carried out by referring to the agreement. In the system of claims there were still obstacles that is the delay in the payment of claims by BPJS Kesehatan to the hospital. As a form of legal protection, to resolve the problem of late payment of claims made in accordance with the cooperation agreement and Perpres No. 82 Tahun 2018 concerning Health Insurance. The Government and BPJS Kesehatan are expected to be able to make claims payments in accordance with the terms or agreed cooperation agreements.Keywords: Cooperation agreement; Claim; BPJS Kesehatan; Hospital.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi fasilitas kesehatan tehadap keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan hukum sekunder atau kepustakaan yang ditunjang dengan data primer di lapangan sebagai data pendukung. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa pelayanan kesehatan dalam melaksanakan program Jaminan Kesehatan antara RSUD DR. Moewardi Surakarta dengan BPJS Kesehatan didasarkan pada perjanjian kejasama antara RSUD Dr. Moewardi Surakarta dengan BPJS Kesehatan tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan yang salah satu isi perjanjiannya mengenai sistem pembayaran klaim. Sistem pembayaran klaim dilakukan dengan berpedoman pada perjanjian kerjasama. Dalam sistem klaim masih ditemui hambatan yaitu terjadinya keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada rumah sakit. Sebagai bentuk perlindungan hukum, untuk penyelesaian permasalahan keterlambatan pembayaran klaim dilakukan sesuai dengan perjanjian kerjasama dan Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pemerintah dan BPJS Kesehatan diharapkan dapat melaksanan pembayaran klaim sesuai dengan ketentuan atau perjanjian kerjasama yang telah disepakati.Kata Kunci: Perjanjian Kerjasam; Klaim; BPJS Kesehatan; Rumah Sakit.

PELAKSANAAN PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI UNIT LINK BANCASSURANCE DI PT. ASTRA AVIVA LIFE Dinda Bertha Ivana; Arief Suryono
Jurnal Privat Law Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i1.19256

AbstractThis article is aimed to acknowledge the implementation of unit link insurance claim handling that marketed through bancassurance in PT. Astra Aviva Life and the obstacles in the implementation of unit link bancassurance insuranace claim handling along with solutions to overcome them. This research is categorized as a descriptive empirical law with a qualitative approach. The data was collected through the interview on the individual business claim division and learning and development division in PT. Astra Aviva Life and a document or literature review. Based on the research and discussion, is as unit link insurance products in general, the insured, policyholders, or beneficiaries can claim for life protection benefits, and for unit link insurance products in PT. Astra Aviva Life it consists of claims for death risk, terminal illness risk, total and permanent disability and also health risks in additional insurance. In practice, filing such claims may not always work properly. Claims that were submitted by the insured, the policyholder, or the beneficiary might be declared closed or even denied as a result of any constraints arising from the insured, the policyholder, the beneficiary, or even the insurer itself.Keywords: Insurance; Claim; Unit Link; and Bancassurance.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi unit link yang dipasarkan melalui bancassurance di PT. Astra Aviva Life dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi unit link bancassurance beserta dengan solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersisfat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara pada Bagian Klaim Individu dan Bagian Pembelajaran dan Pengembangan PT. Astra Aviva Life dan studi dokumen atau bahan pustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagaimana produk asuransi unit link pada umumnya, tertanggung, pemegang polis, atau penerima manfaat dapat mengajukan klaim atas manfaat proteksi jiwa, dimana untuk produk asuransi unit link di PT. Astra Aviva Life terdiri dari klaim atas risiko meninggal dunia, risiko terminal illness, risiko cacat total dan tetap maupun risiko atas kesehatan lain dalam asuransi tambahan. Pada prakteknya, pengajuan klaim tersebut tidak selalu dapat berjalan lancar. Klaim yang diajukan oleh tertanggung, pemegang polis, atau penerima manfaat dapat dinyatakan ditutup atau bahkan ditolak akibat adanya hambatan yang timbul dari pihak tertanggung, pemegang polis, penerima manfaat, atau bahkan penanggung itu sendiri.Kata kunci: Asuransi; Klaim; Unit Link; dan Bancassurance.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS JAMINAN KEBENDAAN YANG TERINDIKASI BUKAN MILIK DEBITUR Citra Amira Zolecha; Arief Suryono
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThe purpose of writing this article is to know and analyze the legal protection of the creditor on the collateral of the debtor against objects that are not hers. Research methods used to achieve the objectives of this legal research using the normative method. Data analysis technique used in this research is using deductive reasoning. The result of the research states that in the case of collateral that is not owned by the debtor, since the guarantee is an assesoir agreement, it is returned to the principal agreement that is credit agreement / debts. The preperent right granted by the guarantee (Right of Tanggung) is lost and makes the creditor as the concurrent creditor.Keywords: agreement, guarantee, preference, concurrency AbstrakTujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi kreditur atas jaminan kebendaan yang bukan miliknya. Metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian hukum ini menggunakan metode normatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penalarandeduktif.Hasil Penelitian menyatakandalam hal jaminan yang bukan milik debitur, karena jaminan merupakan perjanjian yang bersifatassesoir maka kembali kepada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit/hutang-piutang.Hak preperen yang diberikan oleh jaminan (Hak Tanggung) menjadi hilang dan menjadikan kreditur sebagai kreditur konkuren.Kata kunci : perjanjian, jaminan, preperen, konkuren

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK SEBAGAI KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN JIKA TERJADI PEMBATALAN APHT DAN PERJANJIAN KREDIT OLEH PENGADILAN Vita Dyah Mandasari; Arief Suryono
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis article aims to know the shape of the legal protection of creditor banks as holders of rights to the dependents in case of cancellation of the Deed Granting the credit agreement and Dependents by Court. The methods used in this research is the normative legal research which is prescriptive approach legislation and the approach to the case. Approximation of legislation is done by studying all legislation and regulations with the relevant legal issues that are being dealt with and the approach of the case done by doing a review against the ruling of the Supreme Court Verdict Number 1138 K/Pdt/ 2012 judgment about the suit of the owner of the object of the guarantee the guarantee debt without the owner's knowledge, any warranty Entitlement Dependants credit agreement in the bank. A lot happens in banking violations, which caused losses for banks as creditors because the owner of the object of the guarantee turned out to be never menjaminkan or allow other parties to menjaminkan his property to a bank to get the loan. The Bank should be careful in disbursing the loan funds, required the implementation of the principles of the distribution of credits are accurate and thorough. The results of this research were obtained that, ketidakhati-hatian in the bank credit channel, resulted in the bank did not receive legal protection in the event of tort by the debtor in the collateral obtained object against the law. Yet the existence of provisions expressly governing liability of the Bank. However, the bank could do another attempt, by obliging the debtor to change object security that has annulled the Court with other objects that have the same nominal value.Keyword : Protection; Credit, Debitors; Mortgage RightAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap bank sebagai kreditor pemegang hak tanggungan jika terjadi pembatalan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pengadilan Negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah terhadap putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1138 K/Pdt/2012 yang mengadili tentang gugatan pemilik jaminan dari obyek jaminan utang yang tanpa sepengetahuan pemilik, dijadikan jaminan Hak Tanggungan perjanjian kredit di bank. Banyak terjadi pelanggaran dalam perbankan, yang menimbulkan kerugian bagi Bank sebagai kreditor karena pemilik obyek jaminan ternyata tidak pernah menjaminkan atau memperbolehkan pihak lain untuk menjaminkan tanah miliknya kepada suatu bank untuk mendapat pinjaman. Bank harus berhati-hati dalam menyalurkan dana pinjaman, diperlukan pelaksanaan prinsip-prinsip penyaluran kredit yang akurat dan teliti. Hasil penelitian ini didapat bahwa, ketidakhati-hatian bank dalam menyalurkan kredit,mengakibatkan bank tidak mendapat perlindungan hukum saat terjadi wanprestasi oleh debitor yang obyek jaminannya didapat secara melawan hukum. Belum adanya ketentuan yang tegas yang mengatur mengenai tanggung jawab Bank. Namun, bank bisa melakukan upaya lain, yaitu dengan mewajibkan debitur untuk mengganti objek keamanan yang telah dibatalkan pengadilan dengan benda lain yang memiliki nilai nominal sama.Kata kunci : Perlindungan; Kredit; Debitur; Hak Tanggungan

ANALISIS KEDUDUKAN PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DAN TENAGA KERJA APABILA DEBITOR PAILIT Yatmi Nengsih; Arief Suryono
Jurnal Repertorium Vol 5, No 2 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This article aims to determine the certainty of legal protection against the fulfillment of labor if the debtor is bankrupt. This article is a form of normative law research article. It is said that because this research is done by focusing on reading, understanding, studying primary and secondary legal materials based on Law No. 13/2003 on Manpower. The approach taken to analyze or align the statute approach. The technique of analysis of legal materials used in this article of this research will be done in deductive reasoningthat is from the data obtained then arranged systematically then analyzed qualitatively to achieve clarity of the issues discussed. After the data analysis is completed, it will be presented in the form of research report is by normative law method.The results of this article indicate that the position of the creditor of the mortgage holder if the debtor is declared bankrupt, the holder of the mortgage holder has the precedence and privilege of another creditor. The position of the creditor holder of this mortgage guarantee may be justified, because the holder of the guarantee of mortgage is not found by two creditors of this mortgage object is actually the creditor of the object owner with this mortgage is actually the creditor of the object owner thus excluding the debtor's assets declared bankrupt. Based on the position of this guarantee the creditor holder of the guarantee of the right has a strong legal force and protected its rights.Keywords: Position; Legal Protectio; Bankrupt DebtorAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan perlindungan hukum kreditor pemegang Hak Tanggungan dan tenaga kerja apabila debitor pailit. Artikel ini merupakan bentuk artikel hukum normatif. Dikatakan demikian karena penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan diri membaca, memahami, mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder dengan berdasarkan UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis atau menyelaraskan pendekatan perundang-undangangan (statute approach). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini akan dilakukan secara penalaran deduksi yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai, maka akan disajikan dalam bentuk laporan dengan metode hukum normatif. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa kedudukan kreditor pemegang Hak Tanggungan apabila debitor dinyatakan pailit maka kreditor pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak yang didahulukan dan di istimewakan dari kreditor lain. Kedudukan kreditor pemegang jaminan Hak Tanggungan ini dapat dibenarkan, karena pemegang jaminan Hak Tanggungan tidak ditemukan dua kreditor terhadap objek Hak Tanggungan ini sesungguhnya kreditor pemilik benda dengan Hak Tanggungan ini sesungguhnya kreditor pemilik benda dengan demikian tidak termasuk harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit. Berdasarkan kedudukan jaminan ini kreditor pemegang jaminan Hak Tanggungan mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan dilindungi haknya. Kata kunci : Kedudukan; Perlindungan Hukum; Debitor Pailit

PERLINDUNGAN HUKUM PEMBELI LELANG TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG RISALAH LELANGNYA DINYATAKAN TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT OLEH PENGADILAN Yelina Rachma Pranamawati; Arief Suryono
Jurnal Repertorium Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

AbstractThis article aims to determine the legal protection of buyers auction against the execution of mortgages whose minutes of auction are declared invalid and has no binding legal force by the courts. This research is a normative legal research that is prescriptive.The data used are secondary data. The approach method is Statute Approach. Data collection techniques through literature study. The method of data analysis is done by deductive reasoning. From the results of the research note that legal protection for auction buyers of mortgage execution whose minutes of auction are declared invalid and has no binding legal force is the buyer of the auction may request compensation in accordance with article 1365 Civil Code to the party issuing the loss.Keywords : Legal Protection; Auction buyers; Losses AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pembeli lelang terhadap pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang risalah lelangnya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Metode pendekatan berupa Statute Approach. Teknik pengumpulan data melalui penelitian studi pustaka Metode analisa data dilakukan secara penalaran deduksi.Dari hasil penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum bagi pembeli lelang eksekusi hak tanggungan yang risalah lelangnya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah pembeli lelang dapat meminta ganti kerugian sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata kepada pihak yang menerbitkan kerugian.Kata kunci: Perlindungan Hukum; Pembeli lelang; Kerugian

Title

Found 76 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 76 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 76 Documents
Search