Claim Missing Document
Check
Articles

TINJAUAN HUBUNGAN HUKUM PERJANJIAN LEASING Sari, Silvi Triadita; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.28762

Abstract

AbstractThis article aims to understand the the construction of legal relation of parties in motor vehicle leasing agreement. This study was normative law research that was prescriptive and applied in nature.  The approach used statute approach with secondary data source supported with primary data as supporting data. Techniques of collecting data used were literature studies and field studies. Furthermore, technique of analyzing data used was deductive method.  Considering the result of research analysis, it could be concluded that the construction of legal relation in leasing agreement did not meet the fourth requirement of legitimate agreement based on Article 1320 of KUHPerdata (Civil Code). Leasing agreement is in contradiction with Article 65 clause (2) of Law Number 22 of 2009 about Traffic and Road Transportation in the case of leasing object property juridically based on the certificate of ownership of the motor vehicle (BPKB). Although leasing agreement is based on the principle of contract freedom, its existence may not be in contradiction with the law, morality, and public orderliness as governed in Article 1337 of KUHPerdata Thus, the legal consequence of agreement should be void for the sake of law. Particularly for motor vehicle leasing in leasing agreement, the parties should agree to override the Article 65 clause (2) of Law Number 22 of 2009 just like the parties overriding Article 1266 of KUHPerdata to lessee in agreement. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum para pihak dalam perjanjian leasing kendaraan bermotor. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan sumber data sekunder yang ditunjang dengan data primer sebagai data pendukungnya. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan metode deduksi. Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa konstruksi hukum perjanjian leasing tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang keempat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian leasing bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal hak milik objek leasing secara yuridis berdasarkan BPKB. Meskipun perjanjian leasing didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, namun keberadaannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaaan, maupun ketertiban umum seperti yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Sehingga akibat hukumnya perjanjian tersebut seharusnya batal demi hukum. Khusus untuk leasing kendaraan bermotor dalam perjanjian leasing, para pihak seharusnya sepakat untuk mengesampingkan Pasal 65 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 sebagaimana para pihak mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata bagi lessee dalam perjanjian.
TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PASIEN AKIBAT TINDAKAN TENAGA MEDIS DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK Haryanto, Nanda Dwi; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i2.39331

Abstract

Abstract This legal research aims to know the hospital responsibilities of the act medical workers that caused loses of patient in the terapeutic agreement. This research is prescriptive normative legal research. The Approach that used in this research is statute approach. The type of the law materials are primary law material and secondary law material. Law material collection techniques that used in this research is library research, and then analyzed by deductive techniques, analysis to draw conclusion from the things in general become spesific things.Legal relation between medical workers and hospital by some of related legislation, that are Law Number 29 of 2004 about Medical Practice, Law Number 44 of 2009 about Hospital, Law Number 36 of 2014 about Health Worker, Law Number 13 of 2003 about Employment, and Indonesian Code of Hospital Ethics can be concluded that legal relation between medical workers and hospital based on working relationship. Working relationship between medical workers and hospital determine responsibilities by the hospital. The hospital is responsible for the negligence act by medical worker that cause loses of patient can be determine based on Article 1367 of Indonesian Civil Code and Article 46 Law Number 44 of 2009 abaut Hospital, which state that hospital take responsibilities of negligence act by medical workers.Keywords: Hospital Responsibility, Negligence, Medical WorkersAbstrakPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab rumah sakit terhadap tindakan tenaga medis yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien dalam perjanjian terapeutik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (statute approach). Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deduksi, analisis untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus. hubungan hukum antara tenaga medis dan rumah sakit menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, yakni Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Kode Etik Rumah  Sakit dapat disimpulkan bahwa hubungan antara rumah sakit dan tenaga medis didasarkan pada  adanya hubungan kerja. Hubungan kerja antara tenaga medis dan rumah sakit menentukan rumah sakit dapat bertanggungjawab. Rumah sakit bertanggungjawab atas tindakan kelalaian tenaga medis yang menyebabkan kerugian terhadap pasien dapat ditentukan berdasarkan Pasal 1367 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menyatakan bahwa rumah sakit bertanggungjawab atas tindakan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis.Kata kunci: Tanggung Jawab Rumah Sakit, Kelalaian, Tenaga Medis
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PENGEMUDI OJEK ONLINE (Studi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019) Ridho, M Ghusni; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60040

Abstract

AbstractsThis article aims find out how legal protection for driver online based on ministry of transportation regulation number 12 years 2019 and the result of BPJS Ketenagakerjaan security towards driver online who does not registered as member of BPJS. the study use normatif law research as the method. the sources of law which used are Primarily Law and Sekunder law. with analytical tehnic source of law used silogisme method and interpretation add up with deductive pattern. based on the research which the writer done, the social security for driver online based on ministry of transportation no 12 years 2019, that concrete with certainty got compensation in case of accident and certainty got social security appropriate with the regulations. it could not be given from provider driver online, beacuse there was partnership which bonding both of them. so, there was no responsibility from company to partnership in case of having negligence which cause accident. next, th e implementation of law protection transfered toward BPJS Ketenagakerjaan, by registering the partnership as member of workers are not recipients of wages (PBPU) or independent worker with notes must registered as active member and pay contribution in order to get social security benefits. however, driver online protection if having accident in street will remain borne insurance by PT. Jasa Raharja.Keywords: Employment Social Security, Legal Protection, Driver onlineAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum pengemudi ojek online berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 dan akibat hukum jaminan BPJS Ketenagakerjaan terhadap pengemudi ojek online yang belum terdaftar sebagai peserta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yang berwujud dengan kepastian mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan dan kepastian mendapatkan perlindungan jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dapat diberikan dari penyedia jasa layanan ojek online karena adanya surat perjanjian kemitraan yang mengikat keduanya sehingga tidak ada pertanggungjawaban perusahaan kepada mitra apabila terjadi kelalaian yang menyebabkan kecelakaan. Selanjutnya, pelaksanaan perlindungan hukum dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan mendaftarkan mitranya menjadi peserta sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau pekerja mandiri dengan catatan harus terdaftar sebagai peserta aktif dan membayar iuran agar dapat menikmati manfaat jaminan sosial. Akan tetapi, perlindungan pengemudi ojek online jika terjadi kecelakaan di jalan raya akan dapat ditanggung oleh asuransi PT. Jasa Raharja. Kata Kunci: Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Perlindungan Hukum, Ojek Online
TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK TERTANGGUNG DALAM HAL PERUSAHAAN ASURANSI DINYATAKAN PAILIT Afrianarko, Fairuz; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.29144

Abstract

AbstractThis article aims to determine the fulfillment of the insured's right when the insurance company is declared bankrupt. Bankruptcy decisions by the court have a legal effect on the loss of the bankrupt debtor's authority in managing his property. The authority will be transferred to the curator as the party managing the bankrupt assets. This condition allows the insured's rights not fulfilled in the insurance agreement due to bankruptcy. Based on that, there is a need for further research on the legal basis and mechanism for fulfilling the rights of the insured. The method used is normative legal research that is prescriptive. Based on the results of the study, the fulfillment of the event's insured rights or events that become the object of insurance occur when the insurance company is in bankruptcy, the insured has the right to receive payment of claims from bankrupt assets., these provisions are regulated in Article 52 paragraph (2) of Law No. 40 of 2014 about Insurance. Whereas the insured whose event has not occurred until the bankruptcy settlement is completed and still has the remaining premium from the rest of the insurance period, the insured has the right to request termination of the agreement and get the restorno premium as stipulated in Article 281 KUHD. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak tertanggung pada saat perusahaan asuransi dinyatakan pailit. Putusan pailit oleh pengadilan berakibat hukum terhadap hilangnya kewenangan debitur pailit dalam pengurusan harta bendanya. Kewenangan akan beralih kepada kurator selaku pihak yang mengurusi harta pailit. Kondisi ini memungkinkan tidak terpenuhinya hak tertanggung dalam perjanjian asuransi karena terjadinya kepailitan. Sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai dasar hukum dan mekanisme pemenuhan hak tertanggung. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan hak tertanggung yang evenemen atau peristiwa yang menjadi objek asuransi terjadi pada saat perusahaan asuransi dalam kondisi pailit  maka tertanggung berhak mendapatkan pembayaran klaim dari harta pailit, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Sedangkan tertanggung yang evenemennya belum terjadi hingga pemberesan harta pailit selesai dan masih memiliki sisa premi dari sisa masa pertanggungan, maka tertanggung berhak untuk meminta pengakhiran perjanjian dan mendapatkan premi restorno yang diatur dalam Pasal 281 KUHD. 
Pertanggungjawaban Perdata Rumah Sakit Dalam Hal Penolakan Pasien Pada Keadaan Gawat Darurat Romadhoni, Hanifah; Suryono, Arief
Jurnal Privat Law Vol 9, No 1 (2021): Januari-Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i1.19834

Abstract

This article aims to find out the civil liability of the hospital for the refusal actions taken by health workers for poor patients in emergencies. This legal research includes a type of normative legal research that is prescriptive. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials .. Data collection techniques used are literature studies or document studies, furthermore technical analysis used is a deductive method .. The results of research that the authors do get the conclusion that the action of health workers who refused the hospital Poor patients in emergency situations are acts against the law due to negligence. Therefore the hospital is charged with civil responsibility for the negligence of health personnel in hospitals that refuse poor patients in emergency situations that cause harm to a person / patient based on Article 46 of Law No. 44 on Hospital, the doctrine of respondeat superior, and vicarious liability principle. The manifestation of the hospital's civil liability is to compensate for the losses suffered by the patient.
ANALISIS TARIF RUMAH SAKIT DIBANDINGKAN DENGAN TARIF INDONESIAN CASE BASED GROUPS PADA PASIEN RAWAT INAP PESERTA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI RUMAH SAKIT Indriyati Oktaviano Rahayuningrum; Didik Gunawan Tamtomo; Arief Suryono
PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL 2017: PROSIDING IMPLEMENTASI PENELITIAN PADA PENGABDIAN MENUJU MASYARAKAT MANDIRI BERKEMAJUAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.353 KB)

Abstract

Latar Belakang: Rumah sakit sebagai fasilitas rujukan tingkat lanjut memiliki peran penting dalam implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Untuk pembayaran pelayanan kesehatan bagi peserta JKN yang dirawat di RS, BPJS kesehatan melakukan pembayaran berdasarkan tarif Indonesian case based groups (INA CBGs). Namun hal ini belum efektif karena dengan tarif INA CBGs berpotensi menimbulkan kerugian bagi RS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah tarif RS lebih tinggi dari tarif INA CBGs dan apakah terdapat hubungan antara tarif RS dan faktor-faktor : jenis RS, kelas perawatan, tingkat keparahan, penggunaan ICU dan lama perawatan.Subjek dan Metode : Desain penelitian ini adalah analitik observasional dengan pendekatan cross sectional. Penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2016 di dua RS pemerintah dan 2 RS Swasta. Pengambilan sampel dengan teknik consecutive sampling.Jumlah sampel 100 sampel. Variabel terikat : tarif RS dan tarif INA CBGs, variabel bebas : jenis RS, kelas perawatan, tingkat keparahan, penggunaan ICU dan lama perawatanHasil: Tarif RS lebih rendah dari tarif INA CBGs. Mean tarif RS Rp. 2.280.000 ,- dan mean tarif INA CBGs Rp. 3.060.000,-. Korelasi positif dan signifikan (r= 0.51 p = <0.001). Terdapat hubungan negatif antara tarif RS dan Jenis RS. Tarif RS swasta lebih rendah daripada RS pemerintah (b=-5.66xRp. 1.000.000, CI=95%, p= 0.078).Terdapat hubungan negatif antara tarif RS dan kelas perawatan (kelas 2 : b= -0.34 XRp.1.000.000,- , CI= 95 %, p =0.371 dan kelas 3 : b =-0.50 XRP. 1.000.000,-, CI =95%, p= 0.177). Terdapat hubungan positif antara tarif RS dan penggunaan ICU (b= 1.58 X Rp. 1.000.000, CI= 95 %, p= <0.001).Terdapat hubungan positif antara tarif RS dan tingkat keparahan sedang (b= 0.55 XRp, 1.000.000,-, CI =95 %, p= 0.150) dan terdapat hubungan negatif antara RS dan tingkat keparahan berat ( b= -0.12 XRp. 1.000.000,- , CI= 95 %, p= 0.894.7. Terdapat hubungan positif antara tarif RS dan lama perawatan (b= 0.27 X Rp. 1.000.000,-, CI= 95%, p= 0.005 )Kesimpulan : tarif RS lebih rendah dari tarif INA CBGs. Jenis RS, kelas perawatan, penggunaan ICU, lama perawatan meningkatkan tarif RS.Kata kunci : tarif RS, tarif INA CBGs
TINJAUAN YURIDIS ASURANSI JIWA TERHADAP KESELAMATAN PENGUNJUNG OBYEK WISATA TAMAN WISATA ALAM GROJOGAN SEWU Mustika Larasati; Arief Suryono
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v7i2.43012

Abstract

AbstractThis article aims to discover the construction of legal relations that occur between life insurance  parties at grojogan sewu nature tourism park and their legal responsibilities. Legal relations are connections regulated by law that provides rights and obligations. Whereas legal responsibility here means that there are obligations and rights that must be fulfilled in accordance with both agreement and the applicable laws and regulations. The method used is of descriptive normative legal research. Based on the results of the research, construction of legal relations that occur between managers and insurance companies related to visitors as the insured that is each visitor insured by the manager to the insurance company. Managers with visitors, namely the relationship of buying and selling tourism services. An insurance company with visitors, in the form of a company obligation with visitors to a tourist park that is optional and must be insurance. The responsibility of the guarantor is facultative that means the insured are based there or not an evenemen, if no one evenemen the obligation for insurance companies was not there and otherwise, and tourist attractions that visitors obligation to pay premiums.Whereas in legal responsibility, the insured can ask for legal responsibility in accordance with the insurance agreement, namely fulfillment of material losses and if not satisfied, the insured can ask for legal responsibility in accordance with the law, namely in fulfilling immaterial losses. However, if the insured in this case still does not meet the meeting point, a settlement could be made. Disputes settlement could be carried out through litigation and non-litigation.Keywords: insured; insurance; legal relations; legal responsibilities.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hubungan hukum yang terjadi antar pihak  dalam asuransi jiwa pada Taman Wisata Alam Grojogan Sewu dan tanggung jawab hukum bagi pengelola. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Sedangkan  tanggung jawab hukum disini dimaksudkan adanya kewajiban dan hak yang harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian konstruksi hubungan hukum yang terjadi antara pengelola dengan perusahaan asuransi berkaitan dengan pengunjung sebagai tertanggung yaitu setiap pengunjung diasuransikan oleh pengelola kepada perusahaan asuransi. Pengelola dengan pengunjung yaitu adanya hubungan jual beli jasa pariwisata. Perusahaan asuransi dengan pengunjung yaitu berupa kewajiban perusahaan dengan pengunjung taman wisata yang bersifat fakultatif wajib asuransi. Adanya tanggung jawab penanggung bersifat fakultatif berarti pada pertanggungan didasarkan ada atau tidaknya suatu evenemen, apabila tidak ada suatu evenemen maka kewajiban bagi perusahaan asuransi itu tidak ada begitu pula sebaliknya, dan kewajiban pengunjung tempat wisata yaitu membayar premi. Sedangkan pada tanggung jawab hukum, tertanggung dapat meminta tanggung jawab hukum sesuai dengan perjanjian asuransi yaitu pemenuhan kerugian materiil dan apabila tidak puas maka tertanggung dapat meminta tanggung jawab hukum sesuai dengan undang-undang yaitu dalam pemenuhan kerugian imateriil. Namun apabila tertanggung dalam hal ini tetap tidak menemui titik temu maka dapat dilakukan penyelesaian. Untuk Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi dan  non litigasi.Kata kunci : Tertanggung; Asuransi; Hubungan Hukum; Tanggung jawab Hukum.
RESTRIKSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN RADIOLOGI DALAM HAL PENGGUNAAN ULTRASONOGRAFI (USG) OLEH BIDAN PRAKTIK MANDIRI Gusti Ayu Utami; Arief Suryono; Hari Purwadi
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v6i1.17580

Abstract

AbstractThis paper intends to analyze the restriction of radiology services in the use of ultrasound (ultrasound) by an private midwife. Health workers have an important role to improve the quality of health services to community to increase awareness, willingness, and the ability of healthy live. Midwife is one health worker who participate in providing health services to the community, especially in the decline of Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR). Science and technology in the field of health is growing very rapidly, including the existence of ultrasonography which is one of radiology services. Based Permenkes 780 / Menkes / Per / VIII / 2008 on the Implementation of Radiological Services that diagnostic radiology services can only be held in government and private health services which includes one other health care facilities determined by the Minister. This aims of this study is analyze the provisions of Permenkes No.780 / Menkes / Per / VIII / 2008 On the Implementation of Radiological Services is restrictive or still open to other health workers The method of this research is the Statute Approach, which is by reviewing the laws and regulations relevant to the issues discussed with the Conceptual Approach from the viewpoints and doctrines that developed within the science of law. It was found that one of the authorities to provide radiology services is a health service facility stipulated by the minister but not clearly stated the type of health care facility. This indicates that there are opportunities for other health service facilities to be part of the authorized facility to provide radiology services in accordance with established regulations. Keywords: Restriction; Ultrasonography; Private Midwife AbstrakTulisan ini bermaksud untuk menganalisis restriksi penyelenggaraan pelayanan radiologi dalam hal penggunaan ultrasonografi (USG) oleh bidan praktik mandiri. Tenaga kesehatan memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat. Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang ikut memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat terutama dalam penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kesakitan dan Kematian Bayi (AKB).  Ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan berkembang sangat pesat, diantaranya adalah adanya ultrasonografi yang merupakan salah satu pelayanan radiologi.  Berdasarkan Permenkes No.780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi bahwa pelayanan radiologi diagnostik hanya dapat diselenggarakan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah swasta yang meliputi  salah satunya Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditetapkan Menteri. Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis ketentuan Permenkes No.780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi bersifat restriktif (membatasi) atau masih terbuka bagi tenaga kesehatan lain. Metode yang digunakan adalah Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandang dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Didapatkan bahwa salah satu diantara yang berwenang menyelenggarakan pelayanan radiologi adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh menteri tetapi tidak disebutkan secara jelas jenis fasilitas pelayanan kesehatan tersebut. Hal ini mengindikasikan adanya peluang bagi fasilitas pelayanan kesehatan lain untuk menjadi bagian dari fasilitas yang berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan radiologi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Kata Kunci : Restriksi; Ultrasonografi; Bidan Praktek Mandiri
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA RUMAH SAKIT DALAM HAL PENOLAKAN PASIEN MISKIN PADA KEADAAN GAWAT DARURAT Hanifah Romadhoni; Arief Suryono
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (871.247 KB) | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25596

Abstract

AbstractThis article aims to find out the civil liability of the hospital for the refusal actions taken by health workers for poor patients in emergencies. This legal research includes a type of normative legal research that is prescriptive. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials .. Data collection techniques used are literature studies or document studies, furthermore technical analysis used is a deductive method .. The results of research that the authors do get the conclusion that the action of health workers who refused the hospital Poor patients in emergency situations are acts against the law due to negligence. Therefore the hospital is charged with civil responsibility for the negligence of health personnel in hospitals that refuse poor patients in emergency situations that cause harm to a person / patient based on Article 46 of Law No. 44 on Hospital, the doctrine of respondeat superior, and vicarious liability principle. The manifestation of the hospital’s civil liability is to compensate for the losses suffered by the patient.Keywords: rejection of poor patients; hospitals; responsibility.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab perdata rumah sakit atas tindakan penolakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien miskin pada keadaan gawat darurat. Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif.. Hasil penelitian yang penulis lakukan didapatkan kesimpulan bahwa Tindakan tenaga kesehatan rumah sakit yang menolak pasien miskin pada keadaan gawat darurat merupakan perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Maka dari itu rumah sakit dibebankan tanggung jawab secara perdata atas tindakan kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit yang menolak pasien miskin pada keadaan gawat darurat yang menyebabkan kerugian pada seseorang/pasien didasarkan pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tentang Rumah Sakit, doktrin respondeat superior, dan asas vicarious liability. Wujud dari pertanggungjawaban perdata rumah sakit adalah mengganti kerugian yang diderita oleh pasien.Kata Kunci: penolakan pasien miskin; rumah sakit; tanggung jawab.
PERLINDUNGAN HUKUM OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PEMEGANG POLIS YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI KONSUMEN ASURANSI Citra Hafshah Maharani; Arief Suryono
Jurnal Privat Law Vol 9, No 2 (2021): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v9i2.60052

Abstract

AbstractThis article aims to review the legal protection by the Financial Services Authority in an effort to protect policyholders as insurance consumers and examine the suitability of consumer protection regulated in Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection with the Financial Services Authority Regulation Number 01 / POJK 07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. The research method used is normative legal research and sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials by means of literature study or documents. The results of the study note that the Policy Holder as a consumer of insurance services needs to be protected. Preventive protection measures by the OJK by issuing regulations, conducting socialization, and consumer complaints service mechanisms. Whereas repressive protection is carried out through dispute resolution mechanisms in the court, outside the court, or request for dispute resolution by the OJK. There is a conformity of consumer protection between Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection with Regulation of the Financial Services Authority Number 01 / POJK 07/2013 concerning Consumer Protection of the Financial Services Sector regarding the obligations of business and consumer actors, prohibited acts, and dispute resolution.Keywords: Financial Services Authority; Policy Holders; Consumer Protection. AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya melindungi pemegang polis sebagai konsumen asuransi dan mengkaji kesesuaian perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara studi pustaka atau dokumen. Hasil penelitian diketahui bahwa Pemegang Polis sebagai konsumen jasa asuransi perlu dilindungi kedudukannya. Upaya perlindungan preventif oleh OJK adalah dengan mengeluarkan regulasi, pelaksanaan sosialisasi, dan mekanisme pelayanan pengaduan konsumen. Sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan, di luar pengadilan, atau permohonan penyelesaian sengketa oleh OJK. Terdapat kesesuaian perlindungan konsumen antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan mengenai hak kewajiban pelaku usaha dan konsumen, perbuatan yang dilarang, serta penyelesaian sengketa. Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan; Pemegang Polis; Perlindungan Konsumen.
Co-Authors Ade Izdihar, Raihan Adi Sulistiyono Adisty Ananda Putri Afrianarko, Fairuz Ahmad Jaeni Albertus Sentot Sudarwanto, Albertus Sentot Alya Para Mestri Amalia, Putri Nur Anom Dwi Prakoso Ardian, Kukuh Asna Zamharira Asya, Jasran Aulia Rahma, Anisa Ayu Sholihah, Zuliana Burhanudin Harahap Citra Amira Zolecha Citra Hafshah Maharani Dian Lukita Sari Diana Tantri Cahyaningsih Didik Gunawan Tamtomo Didik Tamtomo, Didik Dina Fiddaniah Dinda Bertha Ivana Dona Budi Kharisma, Dona Budi Endang Sutisna Sulaeman Faizal T.A., Muhammad Fernandes, Acacio Fitia Maulidia Rahma Fitriandi, Fitriandi Gusti Ayu Utami Hanifah Romadhoni Hanifah Romadhoni, Hanifah Hari Purwadi Hari Purwadi, Hari Hartono Putri, Earline Gracella Haryanto, Nanda Dwi Himawan, Hartani Hutama P, M. Bagas Indarto, Dono Indarto Indriyati Oktaviano Rahayuningrum Isharyanto Isharyanto ITOK DWI KURNIAWAN Ivana, Dinda Bertha Jamal Wiwoho Laksono Trisnantoro Linda Widyaningrum, Linda LINDAWATI Makbul, A. Makbul, Ahmad Monicha, Defi Muliani, Candra Wiwit Mulyoto mulyoto Mustika Larasati Nanda Dwi Haryanto Oky Tiara Putri Pratiwi, Arinda Dyah Pratiwi, Danies Tunjung Putra, Bayu Setiawan Hendri Putri Hasan, Naomi Adinda Putri, Adisty Ananda Rahayuningrum, Indriyati Oktaviano Ridho, M Ghusni Rizkina, Silfi Robby Saprilla Manu Pratama Putra Salsabila, Erdhyna‘Afifah Saptanti, Noor Sari, Silvi Triadita Sediyo, Panggih Sezia Nur Aini, Mutia Siallagan, Sahat Poltak Siti Aminah Siti Marfuah, Siti Siti Muslimah Suhadi Suhadi suraji suraji Susilo, Lukman Endro suwadi, pujiyono Tsania Nurul Azkia Tuhana Tuhana Vania Syane Gunawan, Irish Vita Dyah Mandasari Wahyu Fitria, Nabila Wanda Yunitha Purba, Agata Wariyanti, Astri Sri Yatmi Nengsih Yelina Rachma Pranamawati Yudho Taruno Muryanto Zamharira, Asna