Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Novelty Profetika Varia Justicia Community Empowerment Borobudur Law Review Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) JIPRO : Journal Of Intellectual Property Jurnal Dedikasi Hukum Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Prosiding University Research Colloquium Law and Justice Media of Law and Sharia
Puji Sulistyaningsih
Universitas Muhammadiyah Magelang
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum bagi Kedua Belah Pihak dalam Perkawinan Mira Wulandari; Puji Sulistyaningsih; Dakum Dakum
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 3 (2023): Vol 2 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10082

Abstract

Setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan pastil mengharapkan kehidupan perkawinan yang harmonis, bahagia serta kekal seumur hidup. Namun, kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan sesuai kehendak setiap pasangan. Terdapat berbagai masalah yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya konflik dan perceraian dalam rumah tangga yaitu dengan pembuatan Perjanjian Perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai isi perjanjian perkawinan secara umum dan bagaimana perjanjian perkawinan dapat menjadi perlindungan hukum di dalam perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang meneliti dengan sumber data primer dari responden, informan, serta narasumber pada instansi terkait. Data sekunder didapatkan dari kepustakaan serta dokumen bahan hukum. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa perjanjian perkawinan yang tercatat pada DISDUK CAPIL Kota Magelang dan Notaris Priyo Haryatmoko, S.H., umumnya dibuat untuk memisahkan harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan, perjanjian perkawinan tersebut juga memuat mengenai hal lain seperti perlindungan dari tanggung jawab kedua belah pihak dalam perkawinan, serta mengenai pengasuhan dan pembiayaan anak yang lahir dalam perkawinan.
Peran Pengawasan Marketplace terhadap Produk Kecantikan yang Tidak Memiliki Izin Edar dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jovanka Boby Rahardian; Puji Sulistyaningsih; Chrisna Bagus Edhita Praja
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 1 (2023): Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10097

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum marketplace dalam pengawasan produk kecantikan yang tidak memiliki izin edar dan untuk mengetahui efektivitas pengawsan produk kecantikan tanpa izin edar di marketplace. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan Shopee Yogyakarta dan BPOM Yogyakarta, dan juga studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedudukan hukum marketplace Shopee hanya sebagai perantara dimana hanya menghimpun penjual dan pembeli. Sedangkan tugas pokok pengawasan tetaplah di BPOM sementara Shopee hanya membantu BPOM dalam pengawasan. Meskipun BPOM telah menggandeng IDEA dalam pengawasan produk kecantikan tanpa izin edar di marketplace sampai sekarang masih banyak produk kecantikan tanpa izin edar yang di iklankan di marketplace dan itu menunujkan belum efektifnya pengawasan yang dilakukan.
Analisis Yuridis Pengaruh Perubahan Usia Perkawinan Terhadap Tingkat Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Mungkid Natalia Lestari; Nurwati Nurwati; Puji Sulistyaningsih
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 3 (2023): Vol 2 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10101

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis pengaruh perubahan usia perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan permohonan dispensasi kawin dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mungkid. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan gabungan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perubahan batas minimal usia perkawinan menjadi faktor utama peningkatan permohonan dispensasi kawin sedangkan faktor umum lainnya adalah ekonomi, agama, adat istiadat budaya, dan media sosial. Kehamilan diluar nikah menjadi dasar pertimbangan utama hakim dalam memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Kesimpulan penelitian adalah kenaikan batas usia minimal perkawinan tidak efektif dalam menurunkan pernikahan dibawah umur.
Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Pengawasan Peredaran Produk Obat Sirup yang Menyebabkan Gagal Ginjal Akut Bagi Anak Sarah Zahwalisa Aisya; Bambang Tjatur Iswanto; Puji Sulistyaningsih; Dakum Dakum; Heniyatun Heniyatun
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 1 (2024): Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9853

Abstract

Penelitian ini membahas peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan produk obat sirup yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut pada anak-anak di Indonesia. Kasus ini terjadi akibat adanya cemaran zat berbahaya seperti Ethylene Glycol (EG), Diethylene glycol (DEG), dan Ethylene Glycol Butyl Ether (EGBE) dalam obat sirup, termasuk produk dari PT Afirma. Meskipun produk obat harus terdaftar dan mendapatkan izin edar dari BPOM, kasus gagal ginjal akut pada anak-anak tetap terjadi karena beberapa produk obat ditemukan mengandung cemaran di atas ambang batas. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis kualitatif, dengan sumber data primer dari wawancara dengan staff BPOM dan data sekunder berupa undang-undang, buku hukum, dan jurnal hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM, didukung oleh Unit Pelaksana Teknis di daerah, bertanggung jawab atas pengawasan obat pre-market dan post-market. Namun, pelaksanaannya di lapangan masih belum maksimal karena uji sampel obat post-market tidak dilakukan secara menyeluruh, memungkinkan pemasok tidak bertanggung jawab memanfaatkan celah untuk memasarkan produk dengan cemaran di atas ambang batas. Untuk mengatasi kendala ini, BPOM perlu meningkatkan pengawasan post-market dan menemukan solusi yang relevan agar tidak terulangnya kejadian yang merugikan.
Isbat Nikah Terhadap Perkawinan yang tidak Dicatatkan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Magelang) Ratih Setia Ningrum; Puji Sulistyaningsih; Dakum Dakum
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 5 (2023): Vol 2 No 5 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9897

Abstract

Iṡbᾱt nikah pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan akad yang sah dilakukan suami-isteri secara agama akan tetapi masih belum sah menurut negara. Perkawinannya yang tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat nikah itu tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Pelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan baik di tolak dan dikabulkan dan akibat hukum isbat nikah bila dikabulkan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus, kemudian data di analisis dengan metode kualitatif. Berdasarkan hal penelitian yang diperoleh, Pengadilan Agama akan memeriksa dan mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut dengan syarat memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e Kompilasi Hukum Islam (terdapat salah satu dari kelima alasan tersebut) dan terbukti di persidangan perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, terpenuhi rukun dan syarat perkawinan dan kepastian tidak adanya pelanggaran terhadap larangan atau halangan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun larangan undang-undang.
Pemberdayaan Masyarakat Tentang Tata Cara Membuat Akta Kelahiran dan Akta Kematian yang Telah Lewat Waktu di Desa Munggangsari Magelang Iswanto, Bambang Tjatur; Basri, Basri; Krisnan, Johny; Heniyatun, Heniyatun; Sulistyaningsih, Puji; Kurniaty, Yulia; Syafingi, Habib Muhsin
Borobudur Journal on Legal Services Vol 4 No 1 (2023): Vol 4 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v4i1.8753

Abstract

Program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di Desa Munggangsari, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Kepemilikan akta kelahiran ataupun kematian menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari program pencatatan sipil oleh negara kepada setiap masyarakat. Setiap warga negara diwajibkan memiliki akta otentik yang berkaitan dengan segala maca peristiwa hukum termasuk kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu penyuluhan hukum yang disampaikan dengan menggunakan materi power point. Hasil dari pengabdian ini yaitu meningkatkan pemahaman warga Desa Munggangsari serta peserta pengabdian ini memahami tata cara pengajuan akta kelahiran dan akta kematian meskipun telah lewat waktu
Pendampingan Pembuatan Dokumen Perjanjian Kontrak Master Franchisee Martabak Pandawa Dakum, Dakum; Heniyatun, Heniyatun; Sulistyaningsih, Puji; Tjatur Iswanto, Bambang; Syafingi, Habib Muhsin; Prasetiyo, Adi Candra; Nugraha, Yogi Satria; Tarihoran, Muthiarahmi; Fitri, Emilia Nur
Borobudur Journal on Legal Services Vol 4 No 2 (2023): Vol 4 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v4i2.10956

Abstract

Franchise atau waralaba telah menjadi model bisnis yang semakin populer di dunia usaha saat ini. Proses pembentukan kerjasama waralaba tidak hanya mengandalkan kesepakatan verbal, tetapi juga melibatkan pembuatan dokumen kontrak franchise yang meminimalkan risiko hukum. Martabak Manis Pandawa menginisiasi pendampingan masyarakat di Kabupaten Magelang dalam pembuatan dokumen kontrak franchise untuk memastikan keamanan hukum dan keberlanjutan bisnis waralaba. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan sosisalisasi dan pendampingan penyusunanan dokumen kontrak. Metode yang digunakan yaitu dengan memberikan ceramah teknik penyusunan dokumen dan pendampingan dalam penyusunannya. Hasil kegiatan mencakup pembuatan dokumen kontrak franchise memberikan hak eksklusif kepada master franchisee untuk mengelola outlet dan mendapatkan keuntungan dari pembukaan outlet baru serta kemudahan bagi dalam membuka usaha.
Sosialisasi Legalitas Usaha dan Pelatihan Desain Grafis untuk Perlindungan Hukum Hasil Produk UMKM di Desa Jamuskauman Trisna Noviasari, Dilli; Tjatur Iswanto, Bambang; Suharso, Suharso; Muhsin Syafingi, Habib; Sulistyaningsih, Puji; Adriantini Sintha Dewi, Dyah; Faris Fauzi, Muchamad; Leo Ervandy, Anggita; Ferraldinand S, Rafly; Cristovao A.P, Augusto; Resananda, Arif
Borobudur Journal on Legal Services Vol 5 No 1 (2024): Vol 5 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v5i1.11039

Abstract

Dusun Kauman di Desa Jamuskauman, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, dikenal dengan produksi makanan ringannya. Untuk mendukung kegiatan ekonomi dan usaha mikro di daerah ini, diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni serta edukasi mengenai legalisasi usaha dan peningkatan kualitas kemasan produk. Kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan untuk mendukung pengembangan usaha lokal melalui sosialisasi tentang legalitas usaha dan pelatihan desain grafis untuk kemasan produk makanan. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini meliputi sosialisasi legalitas usaha dan pelatihan desain grafis untuk kemasan produk makanan. Hasil pengabdian ini adalah para pengusaha produk makanan di Desa Jamuskauman memahami cara memperoleh legalitas usaha dan merancang grafik kemasan yang akan membantu memastikan perlindungan hukum bagi usaha UMKM dan memungkinkan UMKM mengembangkan keterampilan desain.
Konsekuensi atas Penghapusan Jaminan Fidusia yang Tidak Dilakukan Tsuroyyaa Maitsaa' Jaudah; Puji Sulistyaningsih; Dakum Dakum
Media of Law and Sharia Vol. 5 No. 4: September 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/mls.v5i4.148

Abstract

The cancellation of fidusia guarantee is an important process in consumer financing transactions. Fidusia guarantee is regulated by Law Number 42 of 1999 on Fidusia Guarantee. The cancellation of fidusia guarantee aims to provide legal certainty and remove the secured object once the debt is settled. However, many fidusia recipients fail to cancel the guarantee as required, resulting in negative consequences. The purpose of this research is to understand the consequences of not canceling the fidusia guarantee. The research method used is normative legal research with a legislative, conceptual, and case approach. The results of this research show that fidusia recipients who do not cancel the guarantee are caused by the lack of strict sanctions governing the cancellation of fidusia guarantee certificates, the recipients' or providers' lack of knowledge about the obligation to cancel the guarantee, and the cancellation of the guarantee not being a requirement for subsequent fidusia guarantee registration. The conclusion is that the consequences of not canceling the fidusia guarantee are that the debtor cannot re-pledge their property and the same or other creditors cannot re-register the fidusia guarantee, resulting in repeated fidusia registration or double fidusia, and the fidusia guarantee data on the AHU Directorate's database becomes inaccurate, invalid, and lacks legal certainty.
Pendampingan Hukum kepada Masyarakat Desa Maduretno-Magelang dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa’; Sulistyaningsih, Puji; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Dakum; Noviasari, Dilli Trisna; Iswanto, Bambang Tjatur; Andrian, Ulfa Faradilla
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i3.37856

Abstract

Pembagian waris merupakan salah satu permasalahan yang sangat penting dalam masyarakat, terutama di Indonesia yang memilik beberapa sistem hukum, baik hukum perdata BW, hukum Islam, dan adat. Banyaknya hukum yang berlaku menjadi salah satu tantangan dalam pembagian waris yang terjadi di kalangan masyarakat. Selain keberagaman hukum waris di Indonesia, yang menjadi tantangan selanjutnya yakni prosedur dan tata cara pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW) yang tidak hanya pada satu instansi. Hal tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat Desa Maduretno Kecamatan Kaliangkrik kurang memahami prosedur pembagian waris dan tata cara pembuatan surat keterangan waris. Tujuan pengabdian masyarakat ini yakni meningkatkan pemahaman warga Desa Maduretno mengenai prosedur pembagian waris, tata cara pembagian harta waris sesuai dengan hukum yang berlaku, dan memberikan panduan praktis mengenai syarat administrasi yang dibutuhkan dalam pembuatan SKW. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini sosialisasi dan pendampingan dengan mitra aktif secara langsung mengenai pembagian waris dan tata cara pembuatan SKW. Hasil yang diperoleh dalam pengabdian ini memberikan pengetahuan kepada mitra tentang seluk beluk waris dan memiliki kemampuan membuat SKW sebagai langkah awal mengurus harta waris.   Abstract Legal Assistance to Maduretno-Magelang Village Community in Making a Certificate of Inheritance.Inheritance distribution is one of the most important issues in society, especially in Indonesia, which has several legal systems, including BW civil law, Islamic law, and customary law. The multitude of applicable laws becomes one of the challenges in inheritance distribution that occurs within the community. In addition to the diversity of inheritance laws in Indonesia, the next challenge is the procedures and methods for creating a Certificate of Inheritance (SKW) that are not limited to a single institution. This has caused most of the people in Maduretno Village, Kaliangkrik District, to have a limited understanding of the inheritance distribution procedures and the process of creating a Certificate of Inheritance. The aim of this community service is to enhance the understanding of the residents of Maduretno Village regarding inheritance distribution procedures, the methods of distributing inherited assets in accordance with applicable laws, and to provide practical guidance on the administrative requirements needed to create an Inheritance Certificate (SKW). The methods used in this community service activity include socialization and direct assistance with active partners regarding inheritance distribution and the procedures for creating an SKW. The results obtained from this service provide partners with knowledge about the intricacies of inheritance and the ability to create an SKW as an initial step in managing inherited assets.
Co-Authors Agus Ginanjar, Muhammad Agus Ginanjar, Muhammad Ana Fitriyani Ana Fitriyani Andrian, Ulfa Faradilla Annisaul Azizah Arif Mubarok Asiyah, Yeni Astutik, Zulfiani Ayu Azizah, Annisaul Bambang Tjatur Iswanto Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur Basri Basri Basri Basri Chrisna Bagus Edhita Praja Cristovao A.P, Augusto Dakum Dakum Dakum, Dakum Dasep Nurjaman Deni Saerofi Deny Saerofi Dyah Adriantini Sintha Dewi Elok Dwi Kusumastuti Erina Dwi Trisnawati Faris Fauzi, Muchamad Ferraldinand S, Rafly Fitri, Emilia Nur Habib Muhsin Syafingi Heni Hendrawati Heni Hendrawati Heniyatun Heniyatun, H Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa' Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa’ Johny Krisnan Johny Krisnan, Johny Jovanka Boby Rahardian Kuniaty, Yulia Leo Ervandy, Anggita Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul Maulaya Adhiansyah, Siti Vickie Dina Maulaya Adhiansyah, Siti Vickie Dina Mira Wulandari Muhammad, Fadil Muhsin Syafingi, Habib Nandyar Astari Putri Natalia Lestari Ningrum, Anggi Sukma Nisa Henri Wijayanti Noviasari, Dilli Trisna Nurwati Pamungkas, Seno Aji Pawestri, Ros Persada, Bangun Bela Prasetiyo, Adi Candra Putri, Nandyar Astari Rahmawati, Ratna Ratih Setia Ningrum Ratna Rahmawati Resananda, Arif Rusdjijati, Retno Saerofi, Deny Sarah Zahwalisa Aisya Sari, Elvira Purnama Siti Anisah Siti Anisah Sofian, Muhamad Sriwangi, Garni Suharso Suharso Tarihoran, Muthiarahmi Trisna Noviasari, Dilli Tsuroyyaa Maitsaa' Jaudah Vivin Anggraini Yogi Satria Nugraha, Yogi Satria Yulia Kurniaty Yusuf Arifin