Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.307
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Novelty Profetika Varia Justicia Community Empowerment Borobudur Law Review Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) JIPRO : Journal Of Intellectual Property Jurnal Dedikasi Hukum Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Prosiding University Research Colloquium Law and Justice Media of Law and Sharia Profetika: Jurnal Studi Islam
Puji Sulistyaningsih
Universitas Muhammadiyah Magelang
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 54 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Technical Note: Panduan Praktis Strategi Aman dalam Transaksi Fintech di Indonesia Dakum, Dakum; Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa’; Iswanto, Bambang Tjatur; Dewi, Dyah Adriantini Sintha; Sulistyaningsih, Puji; Noviasari, Dilli Trisna
Borobudur Journal on Legal Services Vol 5 No 2 (2024): Vol 5 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v5i2.11952

Abstract

Perkembangan Industri Financial Technology (Fintech) yang pesat memberikan kemudahan dalam akses layanan keuangan kepada masyarakat. Perkambangan ini membawa dampak positif namun juga membawa tantangan, terutama dalam hal keamanan dan kepercayaan pengguna. Artikel ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi masyarakat dalam bertransaksi fintech dengan aman dan efektif. Rekomendasi ini mencakup praktik terbaik yang harus diterapkan, seperti memilih platform fintech yang terpercaya, melakukan riset sebelum berinvestasi, menggunakan fitur keamanan tambahan, serta menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Selain itu, artikel ini juga mengidentifikasi sumber daya dan alat yang dapat digunakan oleh masyarakat, termasuk situs resmi untuk memverifikasi legalitas penyelenggara fintech, aplikasi keuangan pribadi untuk mengelola keuangan, serta program edukasi dan webinar yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan. Pemanfaatan sumber daya ini memiliki tujuan pengguna fintech dapat meningkatkan literasi keuangan dan memahami risiko yang terkait dengan penggunaan layanan fintech. Berdasarkan pemahaman yang holistik dan kesadaran calon pengguna fintech, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan layanan fintech secara optimal, mendukung inklusi keuangan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.
Analysis of Religious Court Judges' Considerations in Equal Distribution of Inheritance Property Ningrum, Anggi Sukma; Sulistyaningsih, Puji; Iswanto, Bambang Tjatur; Astutik, Zulfiani Ayu
Law and Justice Vol. 9 No. 1 (2024): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v9i1.5077

Abstract

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perdata Islam diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim tidak menggunakan ketentuan dalam Pasal 176 KHI dan QS An-Nisa 11 sebagai dasar hukum dalam putusan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn, melainkan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam QS An-Nahl 16 dan pandangan ahli. Oleh karena itu, hakim dalam kasus ini menerapkan prinsip hukum progresif dengan tidak terfokus pada sumber hukum normatif saja, melainkan mempertimbangkan keputusan berdasarkan illat hukum, yaitu keadilan. Majelis hakim berani memutuskan pembagian warisan 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan dengan menggunakan sumber hukum berdasarkan prinsip keadilan. Pembagian jumlah warisan menurut majelis hakim juga tidak hanya terfokus pada ketentuan Pasal 176 KHI dan QS An-Nisa 11 saja, tetapi dapat berdasarkan kesepakatan para ahli waris. Kemudian dapat disimpulkan bahwa majelis hakim telah memutuskan perkara warisan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn dengan bagian warisan anak laki-laki dan perempuan 1:1 menggunakan sumber hukum di luar ketentuan KHI dan QS An-Nisa 11. Putusan tersebut dapat diterima oleh para pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat atau para ahli waris, yang dibuktikan dengan tidak adanya upaya hukum yang diajukan pada tingkat banding setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.     According to Article 176 KHI and QS An-Nisa 11 the division of the amount of inheritance between sons and daughters is 2:1. However, in Decision No.92/Pdt.G/2009/PA-Mdn the panel of judges imposed a 1:1 inheritance amount between sons and daughters. The purpose of this research is to find out what is the basis of legal considerations and the philosophy of the verdict of equal division of inheritance used by Religious Court judges, and how the relationship between the verdict No.92/Pdt.G/2009/PA.Mdn with the principles of progressive law. The author uses normative juridical methods with qualitative analysis of source materials in the form of laws and regulations, articles, scientific papers and other literature (books).  The results of this study indicate that the judge did not use the provisions in Article 176 KHI and QS An-Nisa 11 as a legal basis in the decision No.92/Pdt.G/2009/PA.Mdn but used other legal sources, namely the provisions in QS An-Nahl 16, and expert views. The judge in this case is considered to apply the principles of progressive law by not being fixated on the applicable normative legal sources alone, but considering the decision based on the legal illat, namely justice. So that the panel of judges dared to decide the division of inheritance 1:1 between sons and daughters by using other sources of law and based on the principle of justice. The division of the amount of inheritance according to the panel of judges is also not only fixated on the provisions in Article 176 KHI and QS An-Nisa 11 alone, but can be based on the agreement of the heirs regulated in Article 183 KHI. This division is considered to embody a sense of justice and sincerity among the heirs, there is no envy because the heirs prioritize sincerity and brotherhood.          
Tinjauan Yuridis Artificial Intelligence (AI) Sebagai Penghasil Karya Cipta dalam Perspektif Hukum Hak Cipta Sari, Elvira Purnama; Praja, Chrisna Bagus Edhita; Sulistyaningsih, Puji; Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa'
Borobudur Law and Society Journal Vol. 4 No. 4 (2025): Vol 4 No 4 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10087

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam transformasi digital memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat. AI mampu memecahkan masalah rumit dengan akurasi yang tinggi hingga dapat menghasilkan suatu ciptaan. Hal tersebut memunculkan permasalahan dan dampak negatif terkait hak cipta. Ketiadaan adanya aturan yang eksplisit mengatur ciptaan AI menyebabkan ketidakpastian hukum. Undang-undang Hak Cipta 2014 belum sepenuhnya mencakup mengenai ciptaan yang dihasilkan oleh AI. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum karya yang dihasilkan oleh AI serta untuk mengkaji akibat hukum yang timbul dari ciptaan yang dibuat AI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa AI memiliki peran sebagai penghasil kreasi dan inovasi. Namun, AI bukan merupakan subjek hukum dan akibat hukum dari karya yang dihasilkan oleh AI bergantung pada tanggung jawab hukum pencipta atau pengguna AI terkait.
Efektivitas Penerapan Creative Commons Licenses oleh Penulis, Penerbit dan Pembaca Jurnal Ilmiah dalam Perspektif Budaya Hukum Hak Cipta Sriwangi, Garni; Praja, Chrisna Bagus Edhita; Sulistyaningsih, Puji; Dakum, Dakum
Borobudur Law and Society Journal Vol. 4 No. 3 (2025): Vol 4 No 3 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/14119

Abstract

Lisensi Creative Commons (CC) merupakan instrumen hukum yang mendukung keterbukaan informasi dalam publikasi ilmiah, dengan memberikan fleksibilitas kepada pencipta untuk mengatur hak ciptanya. Meski secara yuridis lisensi ini dimungkinkan berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penerapannya di Indonesia belum berjalan efektif, terutama dari aspek budaya hukum. Penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan lisensi CC oleh penulis, penerbit, dan pembaca jurnal ilmiah dalam perspektif budaya hukum hak cipta, dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang mencakup substansi, struktur, dan budaya hukum. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mix method), yaitu gabungan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui survei dari kalangan penulis, penerbit, dan pembaca jurnal ilmiah, serta studi pustaka terhadap literatur hukum, dokumen resmi, dan penelitian terdahulu yang relevan. Temuan utama menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum menjadi hambatan utama. Banyak penulis tidak memahami konsekuensi hukum lisensi yang mereka gunakan, penerbit belum menetapkan kebijakan yang konsisten, dan pembaca sering abai terhadap kewajiban atribusi maupun batasan lisensi. Hal ini menunjukkan bahwa lisensi CC lebih banyak diterapkan secara formalistik tanpa pemahaman nilai dan fungsi hukumnya secara mendalam. Untuk memperkuat budaya hukum dalam penerapan lisensi CC, diperlukan edukasi hukum yang sistematis, kebijakan penerbitan yang jelas, serta reformulasi regulasi nasional yang mengakui dan mengatur lisensi terbuka secara eksplisit dalam ranah publikasi ilmiah digital.
Pengaruh Dispensasi Perkawinan Terhadap Rentannya Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang) Pamungkas, Seno Aji; Sulistyaningsih, Puji; Dakum, Dakum; Muhammad, Fadil
Borobudur Law and Society Journal Vol. 4 No. 5 (2025): Vol 4 No 5 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9608

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai dispensasi kawin dan perceraian yang timbul akibat pernikahan di usia dini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang serta menganalisis pengaruh dispensasi kawin terhadap perceraian di wilayah tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (undang-undang, peraturan terkait, literatur, artikel, dan bahan hukum lainnya) serta penelitian lapangan di Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor utama yang menyebabkan perceraian pada pasangan yang menikah melalui dispensasi kawin meliputi masalah ekonomi, kecemburuan dan perselingkuhan, praktik poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kurangnya pengetahuan agama, serta faktor perjodohan. Tingginya perceraian pada pasangan tersebut umumnya dipengaruhi oleh ketidaksiapan baik secara fisik maupun mental dari pasangan yang menikah di usia dini. Kondisi ini kerap menimbulkan konflik, percekcokan, atau pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian.
Pendampingan Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pengrajin Pahat Batu di Desa Sedayu, Muntilan, Magelang Sulistyaningsih, Puji; Heniyatun, Heniyatun; Rusdjijati, Retno
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 11th University Research Colloquium 2020: Bidang Pengabdian Masyarakat
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pekerja pahat batu di Desa Sedayu, Muntilan, Magelang mempunyai resiko pekerjaan yang tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan kerjanya. Paparan kebisingan yang tinggi dari mesin-mesin penggergaji batu, paparan debu, dan sikap kerja yang tidak ergonomis merupakan sumber dari kejadian kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja. Resiko tersebut didukung oleh kesadaran yang rendah mengenakan Alat Pelindung Diri (APD). Para pekerja juga belum menjadi peserta BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Jika terjadi kasus kecelakaan kerja atau Penyakit Akibat Kerja cenderung mengobati sendiri, karena tidak mampu mengeluarkan banyak biaya untuk berobat. Oleh karena itu, dilakukan pendampingan melalui kegiatan sosialisasi tentang arti penting BPJS Ketenagakerjaan dan pemberian bantuan APD untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi. Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan selama tiga bulan ini menghasilkan capaian 1) sebanyak 38 orang pekerja dari 50 orang pekerja yang didampingi, menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan dan 2) ke 50 pekerja yang didampingi berkenan mengenakan APD selama bekerja, yang berupa googles untuk melindungi mata, masker untuk melindungi pernafasan, dan ear muff untuk melindungi telinga. Diharapkan kegiatan pendampingan yang telah dilakukan dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan keselamatan para pekerja pahat batu, sehingga produktivitas mereka semakin meningkat dari waktu ke waktu.
Pelatihan Paralegal bagi Nasyiatul Aisyiah Kabupaten Magelang Heniyatun, H; Sulistyaningsih, Puji; Kurniaty, Yulia
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 12th University Research Colloquium 2020: Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Nasyiatul Aisyiah (NA) merupan organisasi otonom dari Persyarikatan yang sangat dekat dengan kehidupan di masyarakat, hal ini karena Muhammadiyah dalam membangun umat memerlukan kader-kader yang tangguh yang akan meneruskan estafet perjuangan dari para pendahulu di lingkungan Muhammadiyah. Sejalan dengan hal tersebut di atas Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk kerjasama program Pelatihan Lanjutan Paralegal bagi Nasyiatul Aisyiah dengan Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiah (PDNA) Kabupaten Magelang untuk memberikan penguasaan bidang hukum baik hukum materiil maupun hukum formil, sehingga mereka memiliki keterampilan melakukan layanan hukum melalui konsultasi dan bantuan hukum bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Tujuan kegiatan ini di samping Pembentukan Tim Relawan Paralegal dan memberikan Pelatihan Lanjutan dan Pendampingan Paralegal, juga agar NA dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum yang sering terjadi di masyarakat. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu Participatory Rural Appraisal (PRA) yang melibatkan mitra secara total, yang meliputi pendalaman materi, pelatihan dan rool play. Pelaksanaan kegiatan pengabdian diawali dengan pendalaman materi yang merupakan tindak lanjut yang sudah pernah dilakukan pada bulan Maret 2019 saat pelatihan relawan paralegal PDNA. Materi yang disampaikan kepada mitra meliputi hukum formil maupun hukum materiil, dan cara melakukan advokasi yaitu pendampingan penyelesaian masalah-masalah hukum. Hasil dari kegiatan ini pada akhir kegiatan mengikuti lomba advokasi yang bergabung dengan Majelis Hukum dan HAM PD Aisyiyah Kabupaten Magelang, yang diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Tengah, dan mendapatkan Juara II. Di samping itu hasil pelatihan paralegal lanjutan ini bahwa mitra (PDNA) dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum secara non litigasi, dan dapat melakukan pendampingan dalam penyelesaian perkara. Tindak lanjut dari kegiatan pengabdian ini adalah melakukan pendampingan dalam bentuk konsultan dalam hal ada masalah-masalah yang belum dapat diselesaikan mitra juga pelibatan sebagian anggota PDNA dalam Biro Konsultasi Keluarga Sakinah Aisyiyah (BIKKSA) “ISTIQOMAH” PDA Kabupaten Magelang.
Pendampingan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Pemberdayaan Karang Taruna Pandawa Kebonrejo 2 Desa Kebonrejo, Candimulyo, Magelang Sulistyaningsih, Puji; Saerofi, Deny; Azizah, Annisaul; Putri, Nandyar Astari; Rahmawati, Ratna; Fitriyani, Ana
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 12th University Research Colloquium 2020: Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat di dusun Kebonrejo 2 di desa Kebonrejo, Candimulyo, Magelang memiliki permasalahan yang berhubungan dengan hukum. Masalah-masalah hukum yang sering timbul diantaranya adalah perselisihan batas tanah, perkawinan belum cukup umur (anak), perkawinan yang dilakukan tidak dicatatkan di kantor yang berwenang, dan persoalan perkawinan lainnya, perselisihan pembagian waris, serta kenakalan remaja yang kadang menyebabkan timbulnya sengketa diantara warga. Permasalahan tersebut dikarenakan oleh adanya kesadaran hukum yang rendah, selain itu masyarakat juga belum mengetahui tata cara menyelesaikan masalah-masalah hukum. Jika terjadi kasus atau sengketa cenderung menyelesaikannya dengan paksaan melalui pengadilan, karena belum mampu menyelesaikan sendiri secara damai. Oleh karena itu, dilakukan pendampingan kepada Karang Taruna Pandawa melalui Program Masyarakat Terpadu (PPMT) dengan kegiatan sosialisasi hukum perkawinan, hukum pertanahan, hukum waris, hukum pidana pada umumnya, dan hukum penyelesaian sengketa di pengadilan maupun di luar pengadilan, serta pemberian pelatihan mediasi. Kegiatan pendampingan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan ini menghasilkan capaian 1) sebanyak 10 (sepuluh) orang pemuda karang taruna mampu memahami beberapa hukum materiil dan hukum formil, dan 2) ke 10 orang pemuda karang taruna “Jaga Warga” yang didampingi berkomitmen membantu masyarakatnya dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapi, dan apabila terjadi sengketa dapat mengupayakan penyelesaian melalui mediasi. Diharapkan kegiatan pendampingan yang dilakukan dapat meningkatkan kesadaran hukum, sehingga terwujudnya ketertiban masyarakat.
The Application Of The Principle Of Good Faith In Online Transactions As An Effort To Protect The Law Against Consumers Pawestri, Ros; Heniyatun, Heniyatun; Sulistyaningsih, Puji; Praja, Chrisna Bagus Edhita
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 14th University Research Colloquium 2021: Bidang MIPA dan SOSHUM
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The principle of good faith is one of the efforts to provide legal protection to consumers inonlinetransactions. This research aims to review andauthorize theapplication of theprinciple of goodfaith, and its legal protectionif consumers are harmed in onlinetransactions. This research is expected to provide additional thought for all partiesinvolved in transactions through online. The method used in this study is normativejuridical, with data collection through literature studies and interviews. The resultsshowed that the application of the principle of good faith by business actors in transactionsthrough online is a very important thing, and must be implemented by the partiesconcerned, so that no party is lost. This is because good faith is the basis of business actorsin making agreements to minimize losses for consumers. But in practice there are stillmany consumers who are harmed by business actors. Legal protection of consumers isbased on Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Law No. 19 of 2016 on changesto Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE Law), namely whatare the rights and obligations of business actors and comments, and how the provisions ononline transactions to protect the interests of the parties. Legal efforts that can be done byconsumers are settlements on a non-litigation basis or litigation.
PEMBERIAN MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT H Heniyatun; Puji Sulistyaningsih; Siti Anisah
Profetika: Jurnal Studi Islam Vol. 21, No. 1, Special Issue 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/profetika.v21i1.11647

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam pemberian mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat dan bagaimana pelaksanaan isi putusan atas pemberian mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat. Metode penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Teknik pengelolahan data yang digunakan yaitu teknik analisis data deskriptif normatif, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1) Pertimbangan hukum hakim dalam pemberian mut’ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl yaitu mendasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) KHI serta Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 6 Desember 2003. Putusan tersebut menyimpangi ketentuan Pasal 149 KHI, namun demikian pertimbangan hukum hakim dalam perkara tersebut mengandung terobosan hukum dengan metode penemuan hukum dan berpedoman pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam memberikan putusan berkaitan dengan nusyuz, sehingga meskipun perceraian diajukan oleh isteri (cerai gugat) tetapi isteri tidak terbukti nusyuz maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya. Putusan hakim tersebut mengakodomasi pendapat madzhab Hanafi. Penerapan hak ex officio hakim tersebut juga menyimpangi ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR/ Pasal 189 ayat (3) RBG yang menyatakan bahwa hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut, namun demikian putusan tersebut tidak melanggar asas ultra petita. 2) Pelaksanaan isi putusan perkara nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl adalah secara sukarela di luar persidangan, apabila tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela maka penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap putusan tersebut dengan mengajukan permohonan eksekusi sejumlah uang. Kelemahan putusan ini yaitu tidak ada instrumen yang dapat memaksa tergugat untuk membayar mut’ah dan nafkah iddah yang telah diputuskan sebagaimana pada perkara cerai talak, instrumen pelaksanaan putusan dalam cerai talak dapat dilaksanakan melalui sidang ikrar talak.
Co-Authors Agus Ginanjar, Muhammad Agus Ginanjar, Muhammad Aisya, Sarah Zahwalisa Ana Fitriyani Ana Fitriyani Andrian, Ulfa Faradilla Anggraini, Vivin Annisaul Azizah Araya, Alingga Passa Dhanes Dina Asiyah, Yeni Astutik, Zulfiani Ayu Azizah, Annisaul Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur Basri Basri Basri Basri Chrisna Bagus Edhita Praja Cristovao A.P, Augusto Dakum Dakum Dakum, Dakum Dasep Nurjaman Deny Saerofi Dwi Kusumastuti, Elok Dyah Adriantini Sintha Dewi Erlangga, Rasty Rachelia Fadil Mas’ud Faris Fauzi, Muchamad Ferraldinand S, Rafly Fitri, Emilia Nur Galih Saputra, Wahyu H Heniyatun Habib Muhsin Syafingi Heni Hendrawati Heni Hendrawati Heniyatun Heniyatun, H Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa' Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa’ Johny Krisnan Johny Krisnan, Johny Kuniaty, Yulia Leo Ervandy, Anggita Lestari, Natalia Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul Maulaya Adhiansyah, Siti Vickie Dina Maulaya Adhiansyah, Siti Vickie Dina MUBAROK, ARIF Muhammad, Fadil Muhsin Syafingi, Habib Nabila, Jihan Arsya Nandyar Astari Putri Ningrum, Anggi Sukma Ningrum, Ratih Setia Noviasari, Dilli Trisna Nurwati Nurwati Nurwati Pamungkas, Seno Aji Pawestri, Ros Persada, Bangun Bela Prasetiyo, Adi Candra Putri, Nandyar Astari Rahardian, Jovanka Boby Rahayu, Mayla Dwi Rahmawati, Ratna Ratna Rahmawati Resananda, Arif Rusdjijati, Retno Saerofi, Deni Saerofi, Deny Sari, Elvira Purnama Siti Anisah Siti Anisah Sofian, Muhamad Sriwangi, Garni Suharso Suharso Tarihoran, Muthiarahmi Trisna Noviasari, Dilli Trisnawati, Erina Dwi Tsuroyyaa Maitsaa' Jaudah Wijayanti, Nisa Henri Wulandari, Mira Yogi Satria Nugraha, Yogi Satria Yulia Kurniaty Yusuf Arifin