Claim Missing Document
Check
Articles

Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum bagi Kedua Belah Pihak dalam Perkawinan Wulandari, Mira; Sulistyaningsih, Puji; Dakum, Dakum
Borobudur Law and Society Journal Vol. 2 No. 3 (2023): Vol 2 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10082

Abstract

Setiap pasangan yang melangsungkan perkawinan pastil mengharapkan kehidupan perkawinan yang harmonis, bahagia serta kekal seumur hidup. Namun, kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan sesuai kehendak setiap pasangan. Terdapat berbagai masalah yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Salah satu cara untuk mencegah terjadinya konflik dan perceraian dalam rumah tangga yaitu dengan pembuatan Perjanjian Perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai isi perjanjian perkawinan secara umum dan bagaimana perjanjian perkawinan dapat menjadi perlindungan hukum di dalam perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yang meneliti dengan sumber data primer dari responden, informan, serta narasumber pada instansi terkait. Data sekunder didapatkan dari kepustakaan serta dokumen bahan hukum. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa perjanjian perkawinan yang tercatat pada DISDUK CAPIL Kota Magelang dan Notaris Priyo Haryatmoko, S.H., umumnya dibuat untuk memisahkan harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan, perjanjian perkawinan tersebut juga memuat mengenai hal lain seperti perlindungan dari tanggung jawab kedua belah pihak dalam perkawinan, serta mengenai pengasuhan dan pembiayaan anak yang lahir dalam perkawinan.
Peran Pengawasan Marketplace terhadap Produk Kecantikan yang Tidak Memiliki Izin Edar dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rahardian, Jovanka Boby; Sulistyaningsih, Puji; Bagus Edhita Praja, Chrisna
Borobudur Law and Society Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10097

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum marketplace dalam pengawasan produk kecantikan yang tidak memiliki izin edar dan untuk mengetahui efektivitas pengawsan produk kecantikan tanpa izin edar di marketplace. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan Shopee Yogyakarta dan BPOM Yogyakarta, dan juga studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kedudukan hukum marketplace Shopee hanya sebagai perantara dimana hanya menghimpun penjual dan pembeli. Sedangkan tugas pokok pengawasan tetaplah di BPOM sementara Shopee hanya membantu BPOM dalam pengawasan. Meskipun BPOM telah menggandeng IDEA dalam pengawasan produk kecantikan tanpa izin edar di marketplace sampai sekarang masih banyak produk kecantikan tanpa izin edar yang di iklankan di marketplace dan itu menunujkan belum efektifnya pengawasan yang dilakukan.
Analisis Yuridis Pengaruh Perubahan Usia Perkawinan Terhadap Tingkat Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Mungkid Lestari, Natalia; Nurwati, Nurwati; Sulistyaningsih, Puji
Borobudur Law and Society Journal Vol. 2 No. 3 (2023): Vol 2 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10101

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis pengaruh perubahan usia perkawinan terhadap permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan permohonan dispensasi kawin dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mungkid. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan gabungan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perubahan batas minimal usia perkawinan menjadi faktor utama peningkatan permohonan dispensasi kawin sedangkan faktor umum lainnya adalah ekonomi, agama, adat istiadat budaya, dan media sosial. Kehamilan diluar nikah menjadi dasar pertimbangan utama hakim dalam memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Kesimpulan penelitian adalah kenaikan batas usia minimal perkawinan tidak efektif dalam menurunkan pernikahan dibawah umur.
Analisis Yuridis Permohonan Dispensasi Perkawinan yang Tidak Dapat Diterima di Pengadilan Agama Mungkid Galih Saputra, Wahyu; Tjatur Iswanto, Bambang; Heniyatun, Heniyatun; Sulistyaningsih, Puji
Borobudur Law and Society Journal Vol. 3 No. 3 (2024): Vol 3 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11753

Abstract

Dispensasi perkawinan adalah pemberian izin kawin yang diberikan untuk melepaskan atau melonggarkan ketentuan-ketentuan tertentu dalam undang-undang yang mungkin menghambat perkawinan, seperti batasan usia calon suami/istri, permohonan dispensasi perkawinan tersebut dalam kenyataannya tidak selalu dikabulkan oleh hakim. Tujuan dari peneliti adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan apa yang membedakan putusan tidak dapat diterima dan putusan ditolak dalam permohonan dispensasi kawin, metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metode normatif empiris dalam menganalisa kriteria dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai putusan dispensasi tidak dapat diterima di pengadilan agama juga melakukan wawancara sebagai kebutuhan data primer kepada praktisi. Secara keseluruhan, kriteria dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai putusan dispensasi "tidak dapat diterima" di Pengadilan Agama Mungkid meliputi aspek formil, materiil, kepentingan mendesak, maka penelitian ini memberikan prosedur proses pengambilan keputusan, dalam hal ini hakim wajib menggunakan kriteria dan pertimbangan hukum yang telah ditetapkan, dimulai dari menilai aspek formil permohonan.
Co-Authors Agus Ginanjar, Muhammad Agus Ginanjar, Muhammad Aisya, Sarah Zahwalisa Ana Fitriyani Ana Fitriyani Andrian, Ulfa Faradilla Anggraini, Vivin Annisaul Azizah Araya, Alingga Passa Dhanes Dina Asiyah, Yeni Astutik, Zulfiani Ayu Azizah, Annisaul Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur Basri Basri Basri Basri Chrisna Bagus Edhita Praja Cristovao A.P, Augusto Dakum Dakum Dakum, Dakum Dasep Nurjaman Deny Saerofi Dwi Kusumastuti, Elok Dyah Adriantini Sintha Dewi Erlangga, Rasty Rachelia Fadil Mas’ud Faris Fauzi, Muchamad Ferraldinand S, Rafly Fitri, Emilia Nur Galih Saputra, Wahyu H Heniyatun Habib Muhsin Syafingi Heni Hendrawati Heni Hendrawati Heniyatun Heniyatun, H Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa' Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa’ Johny Krisnan Johny Krisnan, Johny Kuniaty, Yulia Leo Ervandy, Anggita Lestari, Natalia Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul Maulaya Adhiansyah, Siti Vickie Dina Maulaya Adhiansyah, Siti Vickie Dina MUBAROK, ARIF Muhammad, Fadil Muhsin Syafingi, Habib Nabila, Jihan Arsya Nandyar Astari Putri Ningrum, Anggi Sukma Ningrum, Ratih Setia Noviasari, Dilli Trisna Nurwati Nurwati Nurwati Pamungkas, Seno Aji Pawestri, Ros Persada, Bangun Bela Prasetiyo, Adi Candra Putri, Nandyar Astari Rahardian, Jovanka Boby Rahayu, Mayla Dwi Rahmawati, Ratna Ratna Rahmawati Resananda, Arif Rusdjijati, Retno Saerofi, Deni Saerofi, Deny Sari, Elvira Purnama Siti Anisah Siti Anisah Sofian, Muhamad Sriwangi, Garni Suharso Suharso Tarihoran, Muthiarahmi Trisna Noviasari, Dilli Trisnawati, Erina Dwi Tsuroyyaa Maitsaa' Jaudah Wijayanti, Nisa Henri Wulandari, Mira Yogi Satria Nugraha, Yogi Satria Yulia Kurniaty Yusuf Arifin