Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH

TINJAUAN YURIDIS RELAKSASI PAJAK DAN PENGHAPUSAN DATA KENDARAAN BERMOTOR (STUDI DI UPTD SAMSAT MEDAN UTARA) Limbong, Henman; Sunarmi, Sunarmi; Siregar, Mahmul; Sutiarnoto, Sutiarnoto
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 7, No 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2314

Abstract

Abstract: One source of quite large Regional Original Income (PAD) comes from regional motor vehicle taxes, namely motor vehicle tax and motor vehicle title transfer fees. However, sometimes local governments relax the local motor vehicle tax owed, as is done by the Medan City Regional Government. This research is aimed at outlining and analyzing the legal rules that are the basis for motor vehicle tax relaxation, the implementation of motor vehicle tax relaxation provisions and analyzing the implementation of motor vehicle data deletion as regulated in Article 74 of Law number 22 of 2009 concerning Road Transport Traffic at UPTD Samsat North Medan. This research method uses normative juridical research with analytical descriptive research type. The data sources for this research were obtained from secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis used in this research is qualitative analysis. Research shows that the relaxation of motor vehicle tax at the North Medan Samsat UPTD is guided by the Regulation of the Governor of North Sumatra Number 14 of 2022 concerning Collection and Billing Documents, Changes to Decrees and Reduction and Elimination of Administrative Sanctions on Regional Taxes. Keywords: Tax Relaxation, Data Deletion, Motorized Vehicles Abstrak: Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar berasal dari pajak daerah kendaraan bermotor yaitu pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Namun adakalanya pemerintah daerah melakukan relaksasi terhadap pajak daerah kendaraan bermotor yang terhutang, sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Medan. Penelitian ini ditujukan untuk menguraikan dan menganalisis aturan-aturan hukum yang menjadi dasar bagi relaksasi pajak kendaraan bermotor, pelaksanaan ketentuan relaksasi pajak kendaraan bermotor dan menganalisis implementasi penghapusan data kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan di UPTD Samsat Medan Utara. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptis analitis. Adapun sumber data penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa relaksasi pajak kendaraan bermotor di UPTD Samsat Medan Utara berpedoman kepada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Dokumen Pemungutan dan Penagihan, Perubahan Ketetapan Serta Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi atas Pajak Daerah. Kata kunci: Relaksasi Pajak, Penghapusan Dana, Kendaraan Bermotor
ANALISIS TERKAIT PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERUPA TANAH DAN RUMAH YANG MASIH DIKUASAI SALAH SATU AHLI WARIS Napitupulu, Yazmine Nabila; Purba, Hasim; Sutiarnoto, Sutiarnoto
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 1 (2025): February 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i1.2826

Abstract

Abstract: This study analyzes the problem of inheritance distribution in the form of land and buildings that are still controlled by one of the heirs, focusing on the Supreme Court Decision Number 1935K/Pdt/2023. Using a normative legal research method with descriptive nature and qualitative analysis, this study found that resolving inheritance disputes requires a comprehensive understanding of the legal position and resolution mechanisms. Based on the saisine principle, the rights and obligations of the heir are automatically transferred to the heirs from the time of death, where physical control by one party does not eliminate the rights of the other heirs. Although the Supreme Court Decision No. 1935K/Pdt/2023 decided on an equal distribution of 1/6 for each heir, the decision was considered to have not considered several important aspects such as the rights of the wife who should have received a larger share, compensation options for parties who have managed assets, and aspects of legal benefits related to the possibility of economic losses due to forced sale of disputed objects, so that deeper consideration is needed to achieve substantive justice in resolving inheritance disputes. Keyword: Inheritance, Land and Buildings, Heirs Abstrak: Penelitian ini menganalisis permasalahan pembagian harta warisan berupa tanah dan bangunan yang masih dikuasai oleh salah satu ahli waris, dengan fokus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1935K/Pdt/2023. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif dan analisis kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa penyelesaian sengketa waris memerlukan pemahaman komprehensif tentang kedudukan hukum dan mekanisme penyelesaiannya. Berdasarkan prinsip saisine, hak dan kewajiban pewaris beralih secara otomatis kepada para ahli waris sejak saat kematian, dimana penguasaan fisik oleh salah satu pihak tidak menghilangkan hak ahli waris lainnya. Meskipun Putusan MA No. 1935K/Pdt/2023 memutuskan pembagian rata 1/6 bagian untuk masing-masing ahli waris, namun putusan tersebut dinilai kurang mempertimbangkan beberapa aspek penting seperti hak istri yang seharusnya mendapat bagian lebih besar, opsi kompensasi bagi pihak yang telah mengelola aset, serta aspek kemanfaatan hukum terkait kemungkinan kerugian ekonomis akibat penjualan paksa objek sengketa, sehingga diperlukan pertimbangan yang lebih mendalam untuk mencapai keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa waris. Kata kunci: Harta Warisan, Tanah dan Bangunan, Ahli Waris
HAMBATAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN PELAKU PERAMPOKAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KEKERASAN (BEGAL MOTOR) DIKOTA MEDAN Saragih, Yael Argani; Yunara, Edi; Sutiarnoto, Sutiarnoto
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.2931

Abstract

Abstract: The people of the city of Medan from 2021 to 2023 are made anxious by the rise of violent motor vehicle robbers (begal). There is a lot of news in various media, both mass media and online. This of course must receive special attention from the Indonesian National Police, especially the Medan Police, due to the increasing number of motorbike robbery victims in the city of Medan where the victims not only lose their motorbikes and valuables, they even lose their lives. Efforts to enforce the law and eradicate perpetrators of violent motor vehicle robbery (begal) carried out by the Medan Police in the city of Medan have experienced several obstacles and obstacles. The aim of this research is to identify and analyze the obstacles and efforts of the police in eradicating perpetrators of violent motor vehicle robbery (robbery) in the city of Medan. The method used in this research is empirical juridical by applying descriptive analytical research specifications. The type of data used is primary data from interviews and secondary data from literature studies. The results obtained from this research are the obstacles to the Medan Police in enforcing the law against violent motor vehicle robbery (robbery), including internal obstacles and external obstacles. Keywords: Robbery, Police, Violence. Abstrak: Masyarakat kota Medan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dibuat resah oleh maraknya pelaku perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal). Ramainya pemberitaan di berbagai media, baik media massa maupun online. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian khusus dari pihak Kepolisian Republik Indonesia terutama Polrestabes Medan, dikarenakan semakin banyaknya korban begal motor di kota Medan dimana para korban tidak hanya kehilangan motor dan barang berharganya bahkan sampai kehilangan nyawa. Upaya penegakan hukum dan pemberantasan pelaku perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) yang dilakukan oleh Polrestabes Medan di kota Medan mengalami beberapa kendala dan hambatan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah melakukan identifikasi dan analisis terhadap hambatan dan upaya kepolisian dalam pemberantasan pelaku perampokan kendaraan bermotor dengan kekersan (begal) di kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menerapkan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dari wawancara serta menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah hambatan Polrestabes Medan dalam melakukan penegakan hukum terhadap perampokan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal), antara lain adanya hambatan internal dan hambatan eksternal. Kata Kunci : Perampokan, Kepolisian, Kekerasan.
KEDUDUKAN PT PLN INDONESIA POWER SEBAGAI BADAN USAHA SUB HOLDING PT PLN (PERSERO) DALAM TERJADINYA KEPAILITAN Romadhon, Sasro Mulya; Sutiarnoto, Sutiarnoto; Siregar, Mahmul
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol 8, No 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.2978

Abstract

Abstract: PT PLN (Persero) (PLN) as a company engaged in electricity services has a core business in the field of Generation, Transmission and Distribution and other supporting services in the electricity sector. One of PLN's core businesses is in the field of Generation, where at the beginning of its management it was directly managed by PLN. The research method used in this writing is the type of normative legal research. This research is descriptive analytical, statute approach, conceptual approach and case approach. Data sources in this study include primary, secondary and tertiary legal materials with library research data collection techniques supported by field research. To analyze all the legal materials that have been collected, this study uses qualitative data analysis. The position of PT PLN Indonesia Power as a sub-holding of PT PLN (Persero) is reviewed based on the State-Owned Enterprises Law and the Limited Liability Company Law, Bankruptcy of PT PLN Indonesia Power as a sub-holding Business Entity of PT PLN (Persero) based on the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law and the Status of assets owned by PT PLN (Persero) controlled by PT PLN Indonesia Power in the event of bankruptcy. It is recommended that in determining the status and position of BUMN and BUMN Subsidiaries, in addition to creating legal harmonization regarding the position of BUMN subsidiaries, harmonization and uniformity of understanding regarding the definition of BUMN are also needed. Keyword: PT.PLN, Badan Usaha, Sub Holding, Kepailitan Abstrak: PT PLN (Persero) (PLN) sebagai perusahaan yang bergerak di jasa ketenagalistrikan memiliki core bisnis di bidang Pembangkitan, Transmisi dan Distribusi dan jasa penunjang lainnya dalam bidang ketenagalistrikan. Salah satu di core bisnis PLN yaitu di bidang Pembangkitan, dimana pada awal pengelolaanya dikelola langsung oleh PLN. Metode Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan Tersier dengan teknik pengumpulan data kepustakaan (library research) yang didukung dengan penelitan lapangan. Untuk menganalisis seluruh bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Kedudukan PT PLN Indonesia Power sebagai sub-holding PT PLN (Persero) ditinjau berdasarkan Undang Undang Badan Usaha Milik Negara dan Undang Undang Perseroan Terbatas, Kepailitan PT PLN Indonesia Power sebagai Badan Usaha sub-holding PT PLN (Persero) berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Status aset milik PT PLN (Persero) yang dikuasai oleh PT PLN Indonesia Power dalam terjadinya kepailitan. disarankan agar dalam menentukan status dan kedudukan Anak Perusahaan BUMN dan BUMN, selain menciptakan harmonisasi hukum mengenai kedudukan anak perusahaan BUMN, diperlukan juga harmonisasi dan keseragaman pemahaman mengenai pengertian BUMN. Kata kunci: PT.PLN, Badan Usaha, Sub Holding, Kepailitan
Co-Authors Abdul Rahman Adrian, Rifki Adwani Adwani Agustining, Agustining Ahmad Junaidi P Alberto Sitanggang Ali Sentosa Alvi Syahrin Arif Arif Arif Arif Azam, Saiful Budyanto Budyanto Chairul Bariah Chrisyela Sinaga Cindy Vania Lumban Batu David Leon A. Sembiring Dedi Syahputra Daulay Devi Azwar, T.Keizerina Edi Yunara Ekaputra, Mohammad Ekpi Yoksara Simbolon Elsyam Maulana Emia Tarigan, Vita Cita Evelyne Theresia Fahreza, Redy Farhan Faisal Akbar Nasution Fajar P, Khairuddin Alwi Febri Dermawan Fedriyanti, Irma Hanna Safira Nasution HASIM PURBA Hazza Azhar Arrijal Ida Nadirah Jelly Leviza Jennifer Jennifer Jesaya Brahmana Joshua P. Hutabarat Kamelo, Tan Karna, Etha Pricilla Limbong, Henman Madiasa Ablisar Mahendra Syam, Farhans Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar MAHMUL SIREGAR Michael Willy Chandra Muhammad Denny Yusril Siregar Muhammad Faris Muhammad Surya Nusantara Sandan Mutia, Fara Napitupulu, Yazmine Nabila Nasser, Gamal Abdul Nasution, Siti Nurahmi Natasa Fransiska Elisabeth Siahaan NINGRUM NATASYA SIRAIT Novi Monalisa Anastasia Tambun Nurul Kamila Ojita Aziziyah Okky Wiratama Perdana, Surya Pramesti, Reyna Rahmah Sulaiman Ria Ekawardani Rizki, Mohd. Arif Rizky Akbar Prabowo Rizky, Fajar Khaify Romadhon, Sasro Mulya Rosmalinda, Rosmalinda Rosnidar Sembiring Safnul, Dody Samuel B. Nababan Saragih, Yael Argani Shahreiza, D. Sihombing, Eka N A M Silalahi, Saut Maruli Tua Silalahi, Tania Yosefin Agustina Sinulingga, Tommy Aditia Siti Sarra Sitti Yunike Allysha Solind Ruta Siregar Sudirman H. Nainggolan Suhaidi Suhaidi Suhaidi Suhaidi Sunarmi Sunarmi Syafruddin Kalo Syaravina Lubis Tania Yosefin Agustina Silalahi Tony Kesuma Utami, Vira Dwi Vira Dwi Utami Viranti, Syahliza Yamin Lubis Yan Jefry Barus Yerfizawati, Yerfizawati Zuan Driza