Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Kota Pekanbaru (Studi Kasus di UPT Perparkiran Kota Pekanbaru) Rahmi, Anjel Dinia; Febrian, Ranggi Ade
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 1 (2025): Agustus
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15854827

Abstract

This study is to determine the Implementation of Parking Retribution Policy in Pekanbaru City (Case Study in UPT Parking Pekanbaru City). Policy Implementation Indicators include: Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. The type of research used Qualitative research method, Key Informant Head of Pekanbaru City Transportation Agency, Informant Head of Parking Control and Operations Division, Head of UPT Parking Pekanbaru City, Operational Staff of UPT Parking, Official Parking Attendants (Jl Sudirman, Jl Subrantas and Jl Soekarno Hatta) and Parking User Community. Sampling for Parking User Community using Purposive Sampling. The types and techniques of data collection used consist of primary data collected using interview techniques, and secondary data collected using observation techniques. Data analysis consists of four simultaneous activity flows, namely, Data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions/verification. Research Results on the Implementation of Parking Retribution Policy, The implementation of the parking retribution policy in Pekanbaru City which is carried out by the Parking UPT has been running, but has not been fully optimal. This can be seen from: There is still a discrepancy between the rates collected by parking attendants and the official rates set in Perwako No. 2 of 2025. Need to Increase Commitment and Discipline of Parking Attendants Provide routine coaching and discipline to parking attendants. Provide an understanding that parking is a public service, not just a target for deposits
Plantation Sector Policy Governance by the Regional Government of Riau Province (Leading Commodities Study) Febrian, Ranggi Ade; Yuza, Ahmad Fitra
Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Peuradeun
Publisher : SCAD Independent

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26811/peuradeun.v11i1.802

Abstract

This study tried to analyze the problems of the plantation sector in Riau Province from the point of view of governance policies carried out by the Riau Provincial government. Palm oil is still a leading commodity in Riau Province. This research problem focused on the governance of oil palm plantation policies in Riau Province as the first strategic issue. The added value of oil palm plantations had yet to improve the community's economy due to the slow downstream program. This study used the concept of governance, consisting of three dimensions: actor, structural, and empirical. Using qualitative research methods, this study concluded that the first dimension influences the policy governance of the oil palm plantation sector: actors were dominated by entrepreneurs, totaling 233 companies from an area of 1.569 million hectares. The two structural dimensions were dominated by six environmental studies on the management of oil palm plantation policies and the realization of the Riau Province APBD budget structure. The three empirical dimensions were dominated by land destruction and land conflicts for oil palm plantations, which impact the policies of the regional government of Riau Province.
PKM Strategi Kemitraan untuk Pembangunan Kampung Berbasis Collaborative Governance di Kampung Wisata Lambo Sari Malaysia Febrian, Ranggi Ade; Nazir, Yendri; Azinuddin, Muaz; Setiawan, Panji Rachmat; Fijar, Habibul
Jurnal Pengabdian UNDIKMA Vol. 6 No. 2 (2025): May
Publisher : LPPM Universitas Pendidikan Mandalika (UNDIKMA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33394/jpu.v6i2.15110

Abstract

This community service activity aims to develop the tourism potential of Lambo Sari Village sustainably through a collaborative governance approach so that it has an impact on improving the quality of life of the community. The method of implementing this service was carried out in the form of discussions and assistance in creating innovation strategies and facilitation from Sultan Zainal Abidin University as a local campus that produces Lambo Sari Village as a fostered village. The targets of this activity were local communities, tourism groups, and business actors. The evaluation instruments used were surveys, field observations, focus group discussions, and documentation. The data analysis technique was in the form of qualitative descriptive analysis. The results of this community service activity were the creation of a network of cooperation between the Islamic University of Riau and the Lambo Sari community group, and assistance to community groups from Sultan Zainal Abidin University in collaboration with the Islamic University of Riau. In addition, this activity provides strategies to community groups in innovative tourism marketing through social media that can be accessed by people across countries.
Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Dalam Pembangunan Rumah Ibadah di Kecamatan Bathin Solapan Fadillah, Arsya; Febrian, Ranggi Ade
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 5 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Oktober 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v2i5.1311

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis dalam pembangunan rumah ibadah di Kecamatan Bathin Solapan. Fokus kajian diarahkan pada tiga indikator utama pengawasan, yaitu (1) kepatuhan terhadap standar, (2) kesesuaian pelaksanaan, dan (3) tindakan perbaikan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran DPRD sebagai lembaga representatif dalam memastikan bahwa pembangunan rumah ibadah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan antarumat beragama. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bengkalis dalam pembangunan rumah ibadah telah dijalankan, namun belum optimal secara substantif. Pada indikator kepatuhan terhadap standar, DPRD telah melakukan pengawasan administratif melalui rapat kerja dan evaluasi laporan, tetapi belum sepenuhnya melakukan verifikasi faktual di lapangan. Pada indikator kesesuaian pelaksanaan, ditemukan bahwa pembangunan rumah ibadah belum seluruhnya sejalan dengan rencana pembangunan daerah dan kebutuhan riil masyarakat, disebabkan oleh lemahnya koordinasi lintas lembaga serta partisipasi masyarakat yang masih terbatas. Sedangkan pada indikator tindakan perbaikan, DPRD telah memberikan rekomendasi kepada eksekutif, namun tindak lanjutnya belum efektif karena belum adanya mekanisme pengawasan berbasis waktu dan indikator keberhasilan yang jelas. Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Bengkalis masih menghadapi kendala pada aspek kelembagaan, koordinatif, dan partisipatif. Untuk itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan berbasis indikator kinerja, peningkatan kapasitas anggota DPRD, serta pembentukan forum pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan pemerintah desa agar proses pembangunan rumah ibadah berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan sosial.
Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Pembangunan Di Kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Bodi, Zahratul Jannah; Febrian, Ranggi Ade
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 2 No. 4 Desember 2025
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.24073

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPMK) dalam pembangunan di kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori peranan menurut Soerjono Soekanto dengan tiga indikator utama yaitu norma, individu, dan inividu dalam struktur sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPMK sudah menjalankan perannya dengan baik sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menyusun dan mengawasi program pembangunan. Namun masih terdapat hambatan seperti keterbatasan anggaran operasional, kurangnya dukungan fasilitas penunjang kerja serta pengaruh norma sosial yang bersifat formal dan adat yang kadang membatasi ruang gerak LPMK.
Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Dalam Upaya Pembangunan Daerah Melalui Pokok-Pokok Pikiran. Astuti, Widya; Febrian, Ranggi Ade
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 2 No. 4 Desember 2025
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.24153

Abstract

Penelitian ini menganalisis tantangan yang dihadapi DPRD Kabupatten Labuhanbatu dalam menyerap pokok-pokok pikiran untuk Pembangunan daerah. Menggunakan metode kualititatif deskriptif ditemukan bahwa norma sosial, faktor personal, dan struktur organisasi berkontribusi pada rendahnya partisipasi masyarakat. Hambatan seperti ketidakpahaman tentang proses politik, kurangnya edukasi, dan dominasi partai politik mengakibatkan suara kelompok minoritas terpinggirkan. Hasil penelitian menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran politik dan akses informasiuntuk mendorong partisipasi yang lebih luas dalam pengambilan Keputusan.
Inovasi Pelayanan Kelurahan melalui Aplikasi Website SIKECE (Sistem Kerja Cepat) dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kabupaten Pelalawan Safira, Ardela Tri; Febrian, Ranggi Ade
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 1 Januari 2026
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.24431

Abstract

Digitalisasi pelayanan publik menjadi kebutuhan mendesak, termasuk di tingkat kelurahan. Penelitian ini menganalisis inovasi pelayanan melalui aplikasi website SIKECE di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya, SIKECE terbukti meningkatkan efektivitas pelayanan, mempersingkat proses administrasi, dan memudahkan masyarakat mengakses layanan dari rumah. Namun, tantangan yang dihadapi mencakup kurangnya regulasi, minimnya infrastruktur, serta literasi digital masyarakat yang masih rendah. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa SIKECE memberikan manfaat besar dalam mendukung pelayanan publik berbasis teknologi. Implikasinya, perlu kebijakan pendukung dan edukasi teknologi agar sistem ini dapat diadopsi lebih luas dan berkelanjutan.
Inovasi Pelayanan Publik Melalui Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Online Terpadu (SEMPOLET) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti Husna Ihda Laili; Febrian, Ranggi Ade
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 1 Januari 2026
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.25561

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi pelayanan publik melalui penerapan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Online Terpadu (SEMPOLET) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepulauan Meranti. Inovasi ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan perizinan melalui pemanfaatan teknologi digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada empat indikator utama, yaitu efisiensi, kepercayaan, keandalan, dan dukungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi SEMPOLET mampu mempercepat proses pelayanan, memperjelas prosedur administrasi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala seperti gangguan server, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan inovasi pelayanan publik digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan organisasi, kapasitas aparatur, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik berbasis elektronik yang adaptif dan inklusif.
PKM Inovasi Sosial : Pemberdayaan Masyarakat Adat Melayu Bawi Melalui Pelestarian Tradisi Budaya Sebagai Daya Tarik Wisata Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Empat Balai Kabupaten Kampar Febrian, Ranggi Ade; Nazir, Yendri; Munaf, Yusri; Shariffuddin, Nur Shahirah Binti Mior
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2026): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v7i1.2040

Abstract

Desa Empat Balai, Kabupaten Kampar menyimpan potensi wisata budaya Melayu Bawi yang belum optimal akibat rendahnya kapasitas digital generasi muda dan minimnya lembaga pengelola. Pengabdian ini bertujuan memberdayakan masyarakat adat melalui inovasi sosial berbasis Participatory Action Research (PAR) dan community-based tourism (CBT) terintegrasi Iptek digital. Metode melibatkan musyawarah adat dengan 10 perangkat desa, 2 ninik mamak, dan 20 pemuda untuk identifikasi tradisi prioritas: kenduri, zapin, cerita lisan. Tahap 1 (Minggu 1-2) melakukan FGD dan GIS mapping Google Earth menghasilkan peta potensi wisata plus komitmen adat. Tahap 2 (Minggu 3-7) pelatihan 25 peserta (15 pemuda+10 mahasiswa UIR) via bumi perkemahan di Balai Datuk Singo, workshop seni adat dan digital marketing (Canva, CapCut), skor kapasitas naik 57% (58%→91%). Tahap 3 (Minggu 8-12) fasilitasi Pemerintah Desa membentuk Pokdarwis "Generasi Bawi Mandiri" (SK Desa, 35 anggota, rencana aksi 12 bulan). Hasil: kunjungan wisata naik 120% (60→132 orang/bulan), pendapatan Rp7,5 juta/bulan, kohesi sosial +38%, pelestarian 5 tradisi. Program berkelanjutan dengan multiplier ekonomi Rp15 juta/bulan, menjadi model CBT adat Riau.
Inovasi Pelayanan E-KTP Berbasis Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Wilis, Mira Novita; Febrian, Ranggi Ade
Jurnal Mahasiswa Pemerintahan Vol. 3 No. 2 April 2026
Publisher : Laboratorium Program Studi Ilmu Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/JMP.2025.27597

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian aplikasi IKD dengan karakteristik masyarakat dalam proses pengurusan layanan administrasi kependudukan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif dengan teori Inovasi Menurut Everett M. Rogers. Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Keuntungan Relatif (Relative Advantage), aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) memberikan berbagai keuntungan dibandingkan dengan sistem pelayanan kependudukan sebelumnya yang masih bergantung pada dokumen fisik. Kesesuaian (Compatibility), dinilai cukup sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini yang semakin terbiasa menggunakan teknologi digital dan smartphone dalam kehidupan sehari-hari. Informan menyampaikan bahwa keberadaan aplikasi IKD memudahkan masyarakat dalam mengakses identitas kependudukan secara digital sehingga proses pelayanan administrasi menjadi lebih praktis dan efisien. Kerumitan (Complexity), secara umum aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dinilai cukup mudah dipahami dan digunakan oleh masyarakat. Kemungkinan Dicoba (Trialability), sebelum aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) diluncurkan kepada masyarakat, telah dilakukan tahap uji coba serta pelatihan kepada para operator oleh pihak Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. menggunakan aplikasi IKD. Dengan demikian, manfaat inovasi ini dapat dilihat dan dirasakan secara nyata oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Temuan ini menunjukkan bahwa aplikasi IKD telah memenuhi indikator observability, karena manfaat inovasi dapat diamati secara langsung sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakannya.