Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.813
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Journal of Governance J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains) Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS) Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) Jurnal Abdimas Imigrasi (JaIM) Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Journal Evidence Of Law Indonesian Research Journal on Education Journal of Administration and International Development Jurnal Cendekia Ilmiah Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan
Rita Kusuma Astuti
Politeknik Imigrasi
Religion Arts Humanities Chemistry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Social Sciences Transportation Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG Ali, Muhammad Iqbal Darmawan; Widayat, Wisnu; Astuti, Rita Kusuma
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 8 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v8i2.797

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung. Efisiensi anggaran sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 membawa konsekuensi terhadap kinerja instansi pemerintah, khususnya pada unit-unit strategis seperti Seksi Pengawasan dan Intelijen Keimigrasian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi anggaran berdampak pada menurunnya intensitas pengawasan lapangan, serta menyebabkan keterbatasan dalam penggunaan sarana dan prasarana. Kendala utama mencakup luasnya cakupan wilayah kerja dan minimnya dukungan anggaran operasional. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan mementingkan urgensi dari pelaksanaan kegiatan sebagai strategi mitigasi efisiensi anggaran tanpa mengorbankan efektivitas pengawasan.
Evaluasi Kinerja Administrasi Perkantoran Guna Mendukung Efisiensi Pengelolaan Anggaran Keimigrasian Brahmannea Kharizma Azra Baihaqie; Rita Kusuma Astuti; Budy Mulyawan
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1674

Abstract

Penelitian ini merupakan tinjauan literatur yang bertujuan untuk mengevaluasi hubungan antara kinerja administrasi perkantoran dan efisiensi pengelolaan anggaran pada sektor keimigrasian. Dengan mengkaji berbagai literatur akademik dan laporan kebijakan dari tahun 2017 hingga 2025, studi ini menyoroti bagaimana fungsi administratif seperti pengelolaan arsip, dokumentasi, dan tata kelola layanan berkontribusi terhadap efektivitas anggaran berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting/PBB). Hasil analisis menunjukkan bahwa efisiensi administratif memiliki korelasi positif dengan kualitas layanan publik, terutama dalam konteks reformasi birokrasi di kantor imigrasi. Hambatan utama yang diidentifikasi meliputi beban administratif yang tinggi, sistem IT yang belum terintegrasi, dan budaya kerja birokratis yang resisten terhadap inovasi. Studi ini merekomendasikan penerapan praktik terbaik seperti Business Process Reengineering (BPR), penguatan indikator kinerja utama (KPI), serta integrasi sistem teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas anggaran. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan tata kelola anggaran publik khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Sistem Penilaian Kinerja dan Efektivitasnya di Lembaga Pemerintah Indonesia Fadhillah, Achmad Asyraq; Firlana, Habbi; Astuti, Rita Kusuma
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 6: Oktober 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i6.11558

Abstract

Penilaian kinerja merupakan aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia di lembaga pemerintah Indonesia untuk meningkatkan produktivitas pegawai dan akuntabilitas organisasi. Artikel ini melakukan tinjauan literatur sistematis terhadap studi terkait sistem penilaian kinerja di sektor publik Indonesia, dengan tujuan mengidentifikasi model penilaian yang umum digunakan, faktor pendukung efektivitas, serta kendala dalam implementasinya. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa model berbasis Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) paling banyak diterapkan, didukung oleh faktor seperti pelatihan, teknologi informasi, dan komitmen pimpinan. Namun, tantangan seperti resistensi budaya organisasi dan kurangnya transparansi masih menjadi hambatan utama. Temuan ini memberikan gambaran menyeluruh yang dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan manajemen SDM di sektor publik guna mendukung reformasi birokrasi secara berkelanjutan.
Zero Based Budgeting di Era Digital: Mewujudkan Anggaran Efisien dan Akuntabel Menuju Birokrasi 4.0 Aldimas Aldimas; Rita Kusuma Astuti; Muhammad Arief Adillah
Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 4 No. 3 (2025): September: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jimak.v4i3.4868

Abstract

This study aims to analyze the application of the Zero Based Budgeting (ZBB) method in budget management in 2025 as a strategic step to improve efficiency, transparency, and accountability in public financial governance. ZBB is a budgeting approach that requires each organizational unit to prepare a budget from zero without referring to previous allocations, so that each expenditure must be logically justified based on actual needs and strategic priorities. In the context of increasing fiscal pressures and demands for bureaucratic reform, the relevance of ZBB is increasingly strengthening. Using a qualitative approach through literature studies and policy analysis, this study evaluates the effectiveness, constraints, and prospects of ZBB implementation in various government sectors that are undergoing digital transformation, such as immigration services and public services. The results of the study show that although ZBB is able to improve budget efficiency and build a more responsible work culture, its success is highly dependent on the readiness of human resources, reliable information systems, and strong political support. Therefore, the implementation of ZBB in 2025 needs to be accompanied by systematic training, supporting regulations, and an integrated performance evaluation system to produce a significant impact on better budgeting practices.
MENANAMKAN NILAI-NILAI PANCASILA, MENUJU GENERASI EMAS INDONESIA 2045 DI SEKOLAH ANAK PERCAYA Firlana, Habbi; Sohirin, Sohirin; Wibowo, Pascalis Danny Kristi; Adillah, Muhammad Arief; Astuti, Rita Kusuma; Ardi, Imma Yedida
Jurnal Abdimas Imigrasi Vol 6 No 2 (2025): JURNAL ABDIMAS IMIGRASI
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaim.v6i2.819

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila pada anak-anak usia dini serta meningkatkan kapasitas pendamping lokal melalui metode pembelajaran interaktif dan pelatihan berkelanjutan. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi rendahnya pemahaman nilai Pancasila di keluarga kurang mampu, keterbatasan akses pendidikan karakter, serta minimnya sumber dana untuk mendukung kegiatan. Solusi yang dilakukan adalah penerapan media pembelajaran interaktif seperti drama boneka, puzzle, gambar, dan buku ajar; pelatihan fasilitator dan pendamping lokal; serta pengelolaan dana mandiri melalui pengumpulan dan penjualan sampah. Hasil yang dicapai menunjukkan peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila oleh anak-anak, peningkatan kapasitas pendamping, dan terwujudnya pemberdayaan ekonomi komunitas yang mendukung keberlanjutan program. Kegiatan ini membuktikan efektivitas intervensi edukatif dan pemberdayaan ekonomi dalam membangun karakter bangsa yang berlandaskan Pancasila.
Urgensi Transformasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung Menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Bandung Alfian, Edwin; Astuti, Rita Kusuma; Wibowo, Pascalis Danny Kristi
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 3 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i3.2656

Abstract

Transformasi kelembagaan menjadi keharusan dalam menghadapi kompleksitas pelayanan publik, termasuk dalam sektor keimigrasian. Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat memiliki intensitas mobilitas penduduk dan dinamika regional yang tinggi, namun status kelembagaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung belum mengalami peningkatan yang sesuai dengan beban kerja yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi transformasi Kanim Bandung menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI dengan mempertimbangkan aspek beban kerja, cakupan wilayah, dan proyeksi dinamika keimigrasian di masa depan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif, dengan pengumpulan data melalui observasi non partisipatif dan telaah data sekunder seperti regulasi, artikel ilmiah, dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kanim Bandung memiliki volume layanan paspor rata-rata 11.000 per bulan, menangani 84 kasus deportasi dalam satu tahun, dan membawahi layanan di berbagai titik wilayah. Selain itu, proyeksi masuknya tenaga kerja asing akibat investasi asing di kawasan industri Subang-Karawang memperkuat kebutuhan akan struktur kelembagaan yang lebih fleksibel dan adaptif. Analisis menggunakan Teori Kontingensi menegaskan bahwa struktur organisasi yang efektif harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan status kelembagaan menjadi Kanim Kelas I Khusus TPI merupakan langkah logis untuk memperkuat kapasitas pelayanan dan pengawasan keimigrasian di wilayah strategis seperti Bandung.
Analisis Penyerapan Anggaran Biaya Tambahan di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi Wijaya, Mohamad Yoga; Astuti, Rita Kusuma; Widayat, Wisnu 
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 3 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i3.2662

Abstract

Anggaran Biaya Tambahan (ABT) merupakan instrumen penting dalam mendukung kelancaran operasional instansi pemerintah, khususnya untuk kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak terakomodasi dalam anggaran awal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyerapan ABT di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi dan mengevaluasi tantangan serta peluang optimalisasinya. Permasalahan utama yang diangkat meliputi keterlambatan realisasi anggaran, ketidaksesuaian antara rencana penarikan dana dan pelaksanaan kegiatan, lemahnya koordinasi antarseksi, serta belum optimalnya pelibatan indikator kinerja berbasis hasil dalam penyusunan dan evaluasi anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap laporan realisasi anggaran, DIPA, serta kalender kerja instansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala struktural dan teknis tersebut menghambat efektivitas pelaksanaan ABT meskipun tingkat penyerapannya tergolong tinggi secara administratif. Sebagai solusi strategis, konsep Beyond Budgeting ditawarkan sebagai pendekatan inovatif yang dapat meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Pendekatan ini mengedepankan perencanaan berbasis kinerja, evaluasi berbasis outcome, serta desentralisasi dalam pengambilan keputusan anggaran. Penerapan prinsip-prinsip ini secara bertahap dinilai mampu memperkuat kualitas tata kelola keuangan pada tingkat satuan kerja. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi konseptual bagi reformasi sistem anggaran publik, khususnya dalam konteks pengelolaan ABT yang lebih adaptif dan berorientasi hasil.
Refugee Management in the National Security Dimension: A Comparative Study in Indonesia, Malaysia, and Thailand Syahrin, M. Alvi; Mirwanto, Tony; Mulyawan, Budy; Febrianto, Arief; Astuti, Rita Kusuma
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1790

Abstract

This study comparatively analyzes refugee management models in Indonesia, Malaysia, and Thailand—three key ASEAN frontline states that have not ratified the 1951 Refugee Convention. It investigates how this humanitarian issue has been securitized and integrated into their national security frameworks. Refugee movements, dominated by populations like the Rohingya, have evolved from a humanitarian crisis into a regional security challenge involving sovereignty, border control, human smuggling, and domestic social cohesion risks. Due to the lack of a binding international legal structure, these countries rely on ad hoc and discretionary approaches, dictated by internal political and geopolitical calculations. Using a qualitative-comparative methodology based on securitization theory, the research reveals significant variation in implementation. Indonesia attempts to balance humanitarian efforts (via IOM/UNHCR) with sovereignty concerns, viewing management as an issue of maritime security and public order. Conversely, Malaysia demonstrates the highest level of securitization, explicitly linking refugees to immigration violations and economic/health threats, with harsh law enforcement as the primary measure. Thailand employs a 'pragmatic border control' model, treating refugees as a short-term immigration matter susceptible to domestic military and political interests. This demonstrates a dominant security logic prioritizing national interests and rationalizing the rejection of non-refoulement. The main conclusion is that the failure to establish a binding regional burden-sharing mechanism encourages states to shift responsibility to the security domain, exacerbating refugee vulnerability and empowering smugglers. An urgent ASEAN policy shift toward a legal-institutional protection framework is required.
Integrating Good Governance, Integrity Zone, and Digitalization: A Synergistic Model for Immigration Service Reform in Indonesia Astuti, Rita Kusuma; Wirdhiningsih, Virra; Pujonggo, Seno Setyo; Jannah, Rahmawati Nurul; Maulidia, Hanifa; Priyatno, Mas Budi; Febrianto, Arief
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 10, No 2 (2026): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v10i2.67624

Abstract

Public service reform in sensitive sectors like immigration requires a balance between sovereignty control and service excellence. This study aims to develop an effective reform model by synthesizing three strategic pillars: Good Governance (GG), the Integrity Zone (IZ) program, and Digitalization. Utilizing a qualitative policy synthesis and thematic analysis of institutional data (LKjIP 2024) and longitudinal records (2018-2024), the research evaluates the implementation trajectory of 103 immigration units in Indonesia. The findings reveal a "Compliance-Performance Gap," where structural certification under the IZ program does not always result in a total cultural mindset shift. However, digitalization emerges as a critical "technical enforcer" that locks integrity into the system by eliminating face-to-face discretion. The study proposes an Integrated Reform Model where GG provides the normative foundation, IZ provides the structural mandate, and Digitalization acts as the technical engine. This synergy ensures that the dual mandate of immigration—securing borders while facilitating public welfare—is achieved through transparent, accountable, and non-discretionary processes. The model provides a strategic blueprint for other public institutions facing complex bureaucratic challenges in emerging economies.
Co-Authors Adillah, Muhammad Arief Aji, Koesmoyo Ponco Aldimas Aldimas Alfian, Edwin Ali, Muhammad Iqbal Darmawan Ardi, Imma Yedida Arief Febrianto Arief Febrianto, Arief Bawono, Sri Kuncoro Besse Hartati Brahmannea Kharizma Azra Baihaqie Budy Mulyawan Budy Mulyawan, Budy Cahyaningtyas, Riza Putri Catherina, Sophie Ria Fadhillah, Achmad Asyraq Firlana, Habbi Jannah, Rahmawati Nurul KEMAL LUBIS, ALI MUSTAFA M. Alvi Syahrin, M. Alvi Maulidia, Hanifa Muhammad Arief Adillah Muhammad Darylrizqi Indrajaya Muhammad Mahafada Esa Putra Tugiyono Nursanto, Gunawan Ari Pascalis Danny Kristi Wibowo Priyatno, Mas Budi Prytha Yunir Omar Azhari Atiri Laode Pujonggo, Seno Setyo Ryanindityo, Mochammad Seno Setyo Pujonggo Setiawan, Andria Sohirin, Sohirin Tony Mirwanto, Tony Vira Widhaningsih Virra Wirdhiningsih Wibowo, Pascalis D. K. Widayat, Wisnu Wijaya, Mohamad Yoga Wiraputra, Anindito Rizki Yufi Adriani